Target Penyadapan Listyo Sigit Terbongkar: Najwa Shihab hingga Raffi Ahmad
Bareskrim Polri membuka daftar target penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Selain Presiden Prabowo Subianto, nama jurnalis Najwa Shihab, Alfito Deannova Ginting, hingga pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina masuk dalam daftar sasaran.
Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto membenarkan temuan itu saat dihubungi wartawan, Senin (16/11/2026). "Benar, artis RA dan istrinya NS alias G, jurnalis NS dan ADG ada dalam daftar penyadapan," kata Suhermanto.
Baca juga: YTR Korban Penyekapan Taufik Hidayat Jadi Saksi di Persidangan, Tetap Optimis Meski Pakai Kursi Roda
Selain empat nama itu, pegiat media sosial Denny Siregar juga disebut ikut disadap. Daftar ini melengkapi rentetan sasaran yang sebelumnya diungkap Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Kasus ini sudah menetapkan empat tersangka. Listyo Sigit Prabowo menjadi nama paling menonjol, bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Kronologi Pengungkapan dan Alur Perintah Penyadapan
Pengungkapan bermula dari penangkapan Ahrie Sonta Nasution. Kepada penyidik, Ahrie mengaku menjalankan perintah dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pengakuan itu membuka jalan bagi Bareskrim menetapkan empat tersangka.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan alur perintah tersebut di depan anggota Komisi III DPR RI. Menurutnya, instruksi mengalir berlapis dari atas ke bawah. "Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal Listyo Sigit, melalui Slamet Uliandi, kemudian diteruskan kepada Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta," kata Suyudi di kompleks Senayan, Kamis (12/11/2026).
Baca juga: Kabaintelkam Polri Usul Penyadapan Intelijen Dibatasi Sebulan: Ini 6 Mekanisme Pengendaliannya
Listyo diduga menentukan target penyadapan secara lisan dan melalui pesan WhatsApp kepada Ahrie Sonta Nasution. Saat itu Ahrie menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon).
Dalam materi penyidikan, Listyo juga disebut sebagai penerima akhir atau end user dari hasil penyadapan. Peran itu dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Rapat kerja 12 November itu menjadi momen pertama Polri membeberkan luasnya jangkauan penyadapan. Sehari setelahnya, penyidik mulai menelusuri daftar sasaran yang lebih rinci. Puncaknya, Senin (16/11/2026), Suhermanto mengonfirmasi nama-nama dari kalangan publik figur dan jurnalis.
Siapa Saja yang Masuk Daftar Sasaran Penyadapan
Daftar sasaran yang dipaparkan Kapolri jauh lebih luas dari dugaan awal. Penyadapan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi merambah hampir semua cabang kekuasaan dan kelompok masyarakat.
- Presiden RI Prabowo Subianto dan lingkar Istana
- Kementerian dan lembaga negara
- Pejabat pemerintah, anggota DPR RI, dan partai politik
- Tokoh politik, gubernur, dan kapolda
- KPK dan Kejaksaan
- Internal Polri
- Organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan mahasiswa
- Jurnalis Najwa Shihab dan Alfito Deannova Ginting
- Raffi Ahmad dan Nagita Slavina
- Pegiat media sosial Denny Siregar
"Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik," kata Suyudi.
Ia menambahkan, sasaran lain mencakup gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, ormas, aktivis, serta mahasiswa. Namun Suyudi menegaskan satu hal penting: masuknya nama dalam daftar tidak berarti mereka terlibat tindak pidana.
"Daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana," ujarnya.
Empat Tersangka dan Jerat Hukum yang Menanti
Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga nama terakhir masih berstatus perwira aktif berpangkat jenderal bintang dua. Sementara Listyo sudah tidak menjabat Kapolri. Penetapan tersangka dilakukan setelah Ahrie Sonta ditangkap dan mengaku menerima perintah dari Listyo.
Penyidik menduga Listyo menggerakkan bawahannya untuk melakukan penyadapan tanpa dasar hukum yang sah. Unsur pidananya bersinggungan dengan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak privasi.
Kasus ini juga menyeret proses etik internal Polri. Sidang etik terhadap tersangka Irjen Eko Hadi Santoso dijadwalkan berlangsung, sebagaimana terlihat dalam daftar agenda pemberitaan hukum pada hari yang sama. Hasil sidang etik itu akan menentukan apakah yang bersangkutan masih bertahan di institusi.
Bagi publik, yang paling dinanti adalah bagaimana penyidik membuktikan alur perintah secara utuh. Sebab, konstruksi kasus ini bertumpu pada rantai komando yang diduga berlapis, dari Listyo hingga operator penyadapan di lapangan.
Dampak pada Kebebasan Pers dan Ruang Privasi Publik
Masuknya nama Najwa Shihab dan Alfito Deannova Ginting ke daftar sasaran memberi dimensi baru pada kasus ini. Dua jurnalis senior itu bukan pejabat negara dan tidak memiliki kaitan langsung dengan pemerintahan.
Penyadapan terhadap jurnalis menyentuh langsung prinsip kebebasan pers. Jika terbukti, praktik itu berpotensi membungkam kerja-kerja peliputan yang mengkritik kekuasaan. Organisasi pers selama ini menolak segala bentuk intersepsi terhadap komunikasi wartawan tanpa putusan pengadilan.
Nama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menambah sisi lain. Keduanya figur hiburan dengan jangkauan audiens besar. Penyadapan terhadap mereka memancing pertanyaan soal dasar pemilihan target: apakah murni intelijen, atau ada kepentingan lain di baliknya.
Denny Siregar, yang dikenal vokal di media sosial, melengkapi pola sasaran dari kalangan pegiat daring. Pola ini memperlihatkan penyadapan tidak menyasar satu kelompok saja, melainkan menyebar ke siapa pun yang dianggap berpengaruh.
Dampak jangka panjangnya bisa lebih luas. Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian berisiko tergerus jika penyidikan tidak transparan. Sebaliknya, pengungkapan yang tuntas bisa menjadi titik balik penataan mekanisme penyadapan di tubuh Polri.
Langkah Selanjutnya: Etik, Pidana, dan Wacana Pembatasan Penyadapan
Perhatian kini tertuju pada dua jalur yang berjalan paralel: pidana dan etik. Penyidik Bareskrim masih mendalami peran masing-masing tersangka, termasuk memverifikasi daftar sasaran yang terus bertambah.
Di sisi lain, muncul wacana pembatasan masa penyadapan intelijen. Kabaintelkam Polri mengusulkan agar penyadapan dibatasi maksimal sebulan. Usulan itu muncul di tengah sorotan atas kasus ini dan akan dibahas lebih lanjut di internal maupun dengan pemangku kepentingan.
Komisi III DPR RI, yang menjadi forum pengungkapan daftar sasaran, berpeluang memanggil kembali pihak terkait. Pengawasan legislatif dibutuhkan agar penyidikan tidak berhenti di penetapan tersangka.
Untuk sementara, empat nama telah resmi menyandang status tersangka. Daftar korban penyadapan kemungkinan masih bisa bertambah. Suhermanto menyampaikan konfirmasi nama-nama terbaru itu tanpa merinci lebih jauh, dan penyidik belum mengumumkan kapan berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan. Informasi resmi terbaru soal kasus ini dapat dipantau melalui laporan AFU.id, sementara konteks hukum penyadapan di Indonesia dijelaskan dalam ulasan Hukumonline.
Analisis Redaksi
Daftar sasaran yang dibeberkan Bareskrim bukan sekadar daftar nama. Ia adalah peta kekuasaan yang menunjukkan siapa saja yang dianggap perlu diawasi oleh segelintir orang di dalam institusi. Ketika Presiden, KPK, Kejaksaan, jurnalis, hingga selebriti masuk dalam satu daftar, pertanyaannya bukan lagi soal siapa yang disadap, melainkan siapa yang mengendalikan alat negara.
Yang paling mengganggu adalah posisi jurnalis. Najwa Shihab dan Alfito Deannova bukan pejabat yang bisa dikaitkan dengan dugaan pidana. Penyadapan terhadap mereka menyiratkan upaya memetakan kerja peliputan, dan itu bertabrakan langsung dengan prinsip kebebasan pers yang dijamin konstitusi.
Polri perlu menjaga agar kasus ini tidak berhenti pada empat tersangka. Rantai perintah yang diduga berlapis harus dibuka utuh, termasuk siapa yang menerima dan memanfaatkan hasil penyadapan. Tanpa itu, pengungkapan daftar sasaran hanya akan menjadi pengalihan perhatian. Transparansi penyidikan adalah satu-satunya cara memulihkan kepercayaan yang sudah retak.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0