Firli Bahuri Belum Penuhi Panggilan, Polda Metro Jaya Tunggu Konfirmasi Jadwal Pemeriksaan

Nov 16, 2026 - 14:30
 0  1
Firli Bahuri Belum Penuhi Panggilan, Polda Metro Jaya Tunggu Konfirmasi Jadwal Pemeriksaan

Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya masih menunggu konfirmasi jadwal kehadiran mantan Ketua KPK Firli Bahuri untuk pemeriksaan lanjutan. Surat panggilan sebelumnya tidak dipenuhi, sementara berkas perkara dugaan pemerasan belum tuntas memenuhi petunjuk jaksa.

Ad
Ad

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto menyatakan komunikasi kini dijalin dengan tim kuasa hukum Firli untuk menyepakati waktu pemeriksaan. Ia menegaskan kehadiran Firli dibutuhkan guna melengkapi berkas yang tengah berstatus P19 di kejaksaan.

Baca juga: YTR Korban Penyekapan Taufik Hidayat Jadi Saksi di Persidangan, Tetap Optimis Meski Pakai Kursi Roda

Panggilan Pertama Tidak Dipenuhi, Penyidik Beralih ke Jalur Komunikasi

Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sebelumnya sudah mengirim surat panggilan resmi kepada Firli Bahuri. Panggilan itu tidak dipenuhi. Alih-alih langsung mengambil langkah paksa, penyidik memilih membuka jalur komunikasi dengan pihak pengacara pendamping.

"Penyidik masih menunggu konfirmasi dari pihak pengacara pendamping dari Pak FB untuk mensinkronkan waktu kapan akan hadir untuk dilaksanakan pemeriksaan," kata Kombes Bhudi Hermanto kepada awak media di Jakarta, Senin (16/11/2026), seperti dikutip dari Poskota.

Menurut Bhudi, penyidik berupaya menyinkronkan jadwal agar pemeriksaan bisa berjalan tanpa hambatan administratif. Polda Metro Jaya berjanji menyampaikan informasi ke publik begitu kesepakatan waktu tercapai.

Ia juga mengaku belum dapat memastikan alasan ketidakhadiran Firli pada panggilan sebelumnya. "Penyidik masih menunggu konfirmasi" menjadi kalimat kunci yang menggambarkan posisi perkara saat ini: penyidik memegang kendali proses, tetapi laju pemeriksaan bergantung pada respons pihak tersangka.

Baca juga: Kabaintelkam Polri Usul Penyadapan Intelijen Dibatasi Sebulan: Ini 6 Mekanisme Pengendaliannya

Dalam praktik penyidikan, ketidakhadiran tersangka pada panggilan pertama biasanya dijawab dengan panggilan kedua. Bila tetap tidak hadir tanpa alasan sah, penyidik dapat menerbitkan panggilan ketiga sebelum mempertimbangkan upaya paksa. Namun keputusan itu bergantung pada penilaian penyidik atas alasan yang diajukan pihak tersangka.

Berkas Perkara P19 Jadi Alasan Kehadiran Firli Dibutuhkan

Bhudi menjelaskan, kehadiran Firli diperlukan untuk melengkapi petunjuk jaksa penuntut umum atau P19. Berkas perkara dugaan pemerasan yang menetapkan Firli sebagai tersangka sebelumnya sempat mengalami kendala saat pemenuhan P19 di kejaksaan.

"Setelah dilengkapi penyidik dari Krimsus dan dikirim kembali ke kejaksaan. Untuk pemenuhan berkas perkara tersebut perlu kehadiran saudara FB," ujar Bhudi.

Status P19 berarti berkas belum dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Jaksa mengembalikan berkas kepada penyidik dengan catatan yang harus dipenuhi. Penyidik lalu menindaklanjuti catatan itu, termasuk mengumpulkan keterangan tambahan dari pihak-pihak terkait.

Dalam kasus yang menyeret Firli, keterangan tersangka menjadi salah satu unsur yang diminta jaksa. Karena itu, kehadiran Firli bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari pemenuhan syarat formil dan materiil berkas.

Alur berkas perkara pidana secara umum berjalan seperti ini:

  • Penyidik menyusun berkas perkara dan mengirimkannya ke jaksa penuntut umum.
  • Jaksa memeriksa kelengkapan formil dan materiil, lalu mengeluarkan status P19 bila masih ada kekurangan.
  • Penyidik melengkapi berkas sesuai petunjuk, termasuk memeriksa tersangka dan saksi.
  • Berkas dikirim ulang ke kejaksaan untuk dinilai kembali.
  • Jika dinyatakan lengkap atau P21, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti untuk proses penuntutan.

Posisi perkara Firli kini berada di tahap pelengkapan berkas. Setiap keterangan baru yang masuk akan menentukan apakah berkas bisa segera dinyatakan lengkap atau kembali mendapat catatan dari jaksa.

Firli Bahuri dan Perkara Dugaan Pemerasan yang Menyeret Namanya

Firli Bahuri merupakan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Namanya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan oleh Polda Metro Jaya. Penetapan tersangka itu menjadi salah satu sorotan besar karena melibatkan pejabat yang pernah memimpin lembaga antikorupsi.

Perkara ini menempatkan Polda Metro Jaya berhadapan dengan mantan pimpinan lembaga penegak hukum. Setiap langkah penyidikan, mulai dari pemanggilan hingga pengiriman berkas, menjadi perhatian publik dan media.

Kombes Bhudi Hermanto menjabat Kabid Humas Polda Metro Jaya dan menjadi corong informasi resmi kepolisian dalam perkara ini. Pernyataan-pernyataannya menjadi rujukan utama soal perkembangan penyidikan, termasuk status panggilan terhadap Firli.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari tim kuasa hukum Firli mengenai alasan ketidakhadiran maupun rencana pemenuhan panggilan. Polda Metro Jaya juga belum menyampaikan apakah akan menerbitkan panggilan ulang dalam waktu dekat.

Publikasi perkembangan perkara ini penting karena menyangkut akuntabilitas proses hukum terhadap pejabat publik. Transparansi jadwal pemeriksaan dan status berkas menjadi ukuran sejauh mana penyidikan berjalan sesuai koridor hukum.

Dampak Penundaan Pemeriksaan terhadap Kelanjutan Perkara

Penundaan pemeriksaan berdampak langsung pada waktu penyelesaian berkas. Selama keterangan tersangka belum masuk, jaksa sulit menilai kelengkapan berkas secara final. Ujungnya, status P19 bisa bertahan lebih lama dari perkiraan.

Bagi Firli, kehadiran memenuhi panggilan memberi ruang untuk menyampaikan keterangan dan pembelaan sejak tahap penyidikan. Sebaliknya, ketidakhadiran berulang membuka peluang penyidik menempuh langkah paksa sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Bagi penyidik, penundaan memperpanjang beban administrasi dan menambah tekanan publik. Perkara yang menyita perhatian nasional cenderung dinilai dari kecepatan dan ketegasan penanganannya. Kesan lamban mudah muncul bila jadwal pemeriksaan terus bergeser tanpa penjelasan.

Bagi kejaksaan, berkas yang bolak-balik memperlambat proses penuntutan. Jaksa penuntut umum membutuhkan berkas yang rapi agar dakwaan nantinya kuat di persidangan.

Yang paling terdampak secara langsung adalah kepastian hukum. Tanpa jadwal pemeriksaan yang jelas, publik tidak punya pegangan kapan perkara ini bergerak ke tahap berikutnya.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Kesepakatan Jadwal dan Panggilan Ulang

Langkah paling dekat adalah tercapainya kesepakatan waktu antara penyidik dan tim kuasa hukum Firli. Bila kesepakatan tercapai, pemeriksaan bisa digelar dan berkas dilengkapi sesuai petunjuk jaksa.

Polda Metro Jaya berkomitmen mengumumkan jadwal pemeriksaan begitu disepakati. "Penyidik masih menunggu konfirmasi dari pihak pengacara pendamping dari Pak FB untuk mensinkronkan waktu kapan akan hadir untuk dilaksanakan pemeriksaan," ujar Bhudi.

Jika komunikasi tidak membuahkan hasil, penyidik memiliki opsi menerbitkan panggilan ulang dengan tenggat yang jelas. Opsi upaya paksa tetap terbuka, tetapi biasanya ditempuh setelah panggilan resmi tidak diindahkan sesuai prosedur.

Perkembangan lain yang perlu dicermati adalah hasil penilaian jaksa atas berkas yang telah dilengkapi penyidik Krimsus. Bila jaksa menyatakan lengkap, perkara bisa melangkah ke penyerahan tahap kedua. Bila belum, penyidik kembali harus memenuhi catatan baru.

Untuk sementara, perkara ini berhenti pada satu titik: menunggu konfirmasi kehadiran tersangka. Semua pihak yang berkepentingan menanti kapan Firli Bahuri memenuhi panggilan penyidik.

Analisis Redaksi

Penundaan pemeriksaan tersangka pada perkara yang menyita perhatian nasional selalu punya biaya reputasi. Polda Metro Jaya memilih jalur komunikasi dengan pengacara ketimbang langsung menempuh langkah paksa. Pilihan itu masuk akal secara prosedural, tetapi menyisakan pertanyaan soal batas waktu. Tanpa tenggat yang diumumkan, penundaan mudah dibaca sebagai kelonggaran.

Yang perlu diawasi bukan hanya kehadiran Firli, melainkan juga alasan di balik penundaan. Kombes Bhudi menyatakan belum dapat memastikan penyebab ketidakhadiran pada panggilan sebelumnya. Keterbukaan soal alasan itu penting agar publik menilai apakah penundaan bersifat teknis atau strategis. Penegakan hukum terhadap mantan pimpinan lembaga antikorupsi diuji bukan hanya di ruang sidang, tetapi juga di setiap tahap administrasi seperti ini.

Perkara ini juga menguji konsistensi penyidik dalam memenuhi petunjuk jaksa. Berkas yang sempat terkendala P19 lalu dikirim kembali menunjukkan proses berjalan, tetapi kehadiran tersangka menjadi syarat yang tidak bisa dilewati. Selama syarat itu belum terpenuhi, berkas tidak akan pernah lengkap. Penyidik sebaiknya menetapkan tenggat yang jelas dan mengumumkannya, sehingga penundaan tidak menjadi norma baru dalam penanganan perkara yang melibatkan pejabat publik.

Sumber: kejaksaan.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad