Kabaintelkam Polri Usul Penyadapan Intelijen Dibatasi Sebulan: Ini 6 Mekanisme Pengendaliannya

Nov 16, 2026 - 14:40
 0  1
Kabaintelkam Polri Usul Penyadapan Intelijen Dibatasi Sebulan: Ini 6 Mekanisme Pengendaliannya

Kepala Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan penyadapan intelijen dibatasi maksimal satu bulan dalam RUU tentang Penyadapan. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Ad
Ad

Dedy menyodorkan aturan pembatasan durasi itu sebagai rem utama agar kewenangan penyadapan tidak dipakai untuk kepentingan di luar tugas. Ia juga membawa enam mekanisme pengendalian sekaligus ke meja rapat, seperti dilaporkan AFU.ID.

Baca juga: YTR Korban Penyekapan Taufik Hidayat Jadi Saksi di Persidangan, Tetap Optimis Meski Pakai Kursi Roda

Rapat tersebut menjadi salah satu babak penting pembahasan RUU Penyadapan yang ditunggu sejak lama. Sebab, sampai kini belum ada undang-undang khusus yang mengatur tata cara penyadapan secara menyeluruh.

Enam Mekanisme Pengendalian yang Diajukan Baintelkam

Dedy membuka pemaparannya dengan mengakui bahwa sorotan utama publik dan DPR bukan pada substansi penyadapan, melainkan pada potensi penyalahgunaannya. Dari situ ia menawarkan enam pengendalian yang ingin dikunci di dalam RUU.

"Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan. Untuk itu kami menyarankan adanya enam pengendalian," kata Dedy di hadapan anggota Komisi III.

Poin pertama adalah kewajiban perintah tertulis dari pimpinan untuk setiap operasi penyadapan, lengkap dengan batas waktu satu bulan. Tanpa surat perintah, penyadapan tidak boleh berjalan.

Baca juga: Target Penyadapan Listyo Sigit Terbongkar: Najwa Shihab hingga Raffi Ahmad

Poin kedua menyangkut pemisahan wewenang di lapangan. Pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis harus berada di pihak yang berbeda.

"Kemudian tercatat dengan tata caranya yang sifatnya kompartementasi, yaitu pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknisnya terpisah. Ini sebagai sarana kontrol," ujarnya.

Poin berikutnya adalah penyempitan sasaran. Penyadapan hanya boleh dilakukan untuk mencegah gangguan keamanan dalam negeri (kamdagri) dan kejahatan berancaman tinggi. Alat sadap dilarang dipakai untuk kepentingan pribadi maupun golongan.

Baintelkam juga mewajibkan pencatatan digital permanen yang tidak bisa diubah atau dihapus, serta diaudit secara berkala. Pengawasan internal dijalankan Kabaintelkam bersama Inspektorat dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Terakhir, sanksi. Pelanggar dijerat pidana melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 258 KUHP, ditambah sanksi kode etik yang merujuk PP Nomor 3 Tahun 2023 dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.

"Yang hukumannya terberat adalah sampai dengan PTDH, serta hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003, yang sanksi tersebut berlaku bagi pelaksana maupun pemberi perintah," ucap Dedy.

Penyadapan untuk Deteksi Dini, Bukan Hanya Pro Justitia

Selain soal pembatasan, Baintelkam membawa satu permintaan lain ke rapat itu. RUU Penyadapan diminta tidak hanya mengatur penyadapan untuk kepentingan penyidikan atau pro justitia, tetapi juga mengakomodasi fungsi pencegahan ancaman keamanan.

Alasannya bersifat operasional. Dalam menjalankan tugas deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini, Intelkam Polri menilai penyadapan menjadi salah satu instrumen yang dibutuhkan.

"Bahwa dalam pelaksanaan tugas deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini, Intelkam Polri memerlukan atau membutuhkan penyadapan," tutur Dedy.

Permintaan itu menjelaskan posisi Baintelkam dalam pembahasan RUU ini. Polri tidak hanya ingin diatur, tetapi juga ingin memastikan kewenangan intelijennya tetap punya dasar hukum yang jelas setelah undang-undang baru disahkan.

Di sisi lain, permintaan tersebut berpotensi menjadi titik perdebatan. Sebab, penyadapan untuk penyidikan dan penyadapan untuk intelijen memiliki logika berbeda, terutama soal seberapa jauh pengawasan publik bisa masuk ke dalamnya.

Latar Belakang: Putusan MK Nomor 5 Tahun 2010

Pembahasan RUU Penyadapan oleh Komisi III DPR RI bukan tanpa akar. Langkah itu menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2010 yang mewajibkan pengaturan penyadapan melalui undang-undang.

Artinya, sudah lebih dari satu setengah dekade kewajiban konstitusional itu menunggu dieksekusi oleh pembentuk undang-undang. Sementara praktik penyadapan terus berjalan di lapangan.

Saat ini, fungsi intelijen kepolisian berpedoman pada Pasal 14 ayat (1) huruf e UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang diubah menjadi UU Nomor 5 Tahun 2026. Rujukan lainnya adalah UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Dua payung hukum itu dinilai belum cukup rinci mengatur prosedur, batas waktu, dan mekanisme pengawasan penyadapan. Kekosongan pengaturan itulah yang hendak ditutup oleh RUU Penyadapan.

Konteks politiknya juga tidak ringan. Isu penyadapan mencuat ke permukaan publik beberapa waktu terakhir, termasuk dalam sejumlah perkara yang ramai dibicarakan di ruang pemberitaan maupun media sosial.

Karena itu, rapat Senin kemarin bisa dibaca sebagai upaya Polri menempatkan diri di depan: mengakui risiko penyalahgunaan, lalu menawarkan sejumlah pagar pengaman sebelum DPR menetapkan aturannya.

Dampak bagi Masyarakat dan Aparat Penegak Hukum

Jika usulan ini masuk ke dalam RUU, ada sejumlah konsekuensi yang perlu dicermati.

  • Kepastian batas waktu. Operasi penyadapan tidak bisa berjalan tanpa tenggat. Perpanjangan, jika ada, harus melalui prosedur baru yang diatur undang-undang.
  • Jejak audit permanen. Pencatatan digital yang tidak dapat diubah atau dihapus membuat setiap operasi meninggalkan rekam jejak yang bisa ditelusuri.
  • Pemisahan fungsi. Pengusul sasaran tidak lagi bisa menjadi pelaksana teknis, sehingga menutup ruang penyalahgunaan oleh satu pihak.
  • Sanksi berlapis. Pelanggar menghadapi dua jalur sekaligus: pidana umum lewat Pasal 258 KUHP dan kode etik kepolisian hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
  • Pembatasan sasaran. Penyadapan hanya sah untuk kamdagri dan kejahatan berancaman tinggi, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Bagi masyarakat, rancangan aturan ini berpotensi memperkuat perlindungan atas hak privasi. Namun kekuatan pengawasan tidak berhenti pada bunyi pasal, melainkan pada siapa yang mengawasi dan seberapa terbuka hasil pengawasan itu dipublikasikan.

Bagi aparat, aturan yang lebih rinci justru bisa menjadi pelindung. Penyadapan yang dilakukan sesuai prosedur tidak mudah digugat sebagai perbuatan melawan hukum.

Langkah Selanjutnya di Komisi III DPR

Rapat kerja Senin itu belum menghasilkan keputusan final. Pembahasan RUU Penyadapan akan berlanjut, dan usulan Baintelkam menjadi salah satu bahan yang akan ditimbang bersama masukan dari pihak lain.

Yang menarik ditunggu adalah sikap Komisi III terhadap permintaan agar penyadapan intelijen diakomodasi di dalam RUU. Sebab, di titik itulah tarik-menarik antara kebutuhan keamanan dan perlindungan privasi paling terasa.

Selain itu, belum jelas bagaimana mekanisme perpanjangan setelah batas satu bulan berakhir. Apakah harus ada perintah baru, atau ada jalur khusus untuk kasus tertentu. RUU ini masih harus merinci soal itu.

Hal serupa berlaku untuk audit berkala. Frekuensi, lembaga yang berwenang, dan akses publik terhadap hasil audit belum tergambar dari pemaparan Baintelkam. Untuk informasi lebih luas soal perkembangan hukum dan kriminal, pembaca bisa mengakses kanal Antara News.

Yang pasti, Dedy menempatkan enam mekanisme itu sebagai paket utuh. Ia tidak menawarkan satu poin saja, melainkan rangkaian kontrol dari hulu ke hilir.

Analisis Redaksi

Usulan pembatasan durasi penyadapan satu bulan terdengar tegas. Namun angka itu baru bermakna jika disertai aturan perpanjangan yang tidak gampang diakali. Tanpa itu, batas waktu hanya menjadi formalitas administratif yang diperbarui setiap bulan.

Hal yang sama berlaku untuk pemisahan wewenang. Di atas kertas, memisahkan pengusul, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis adalah langkah maju. Tetapi dalam struktur organisasi yang hierarkis, pemisahan formal mudah berubah menjadi koordinasi informal jika tidak ada pengawasan independen di luar tubuh Polri.

Karena itu, pengawasan internal oleh Kabaintelkam, Inspektorat, dan Propam perlu dilengkapi mekanisme eksternal. Audit berkala yang disebut Dedy sebaiknya tidak berhenti di lingkaran kepolisian. Hasil audit yang bisa diakses publik, meski dalam bentuk ringkasan, akan jauh lebih efektif menekan penyalahgunaan dibanding sanksi PTDH yang baru muncul setelah kasus meledak.

Permintaan agar RUU mengakomodasi penyadapan intelijen juga perlu dibaca hati-hati. Kebutuhan deteksi dini memang nyata. Tetapi begitu kewenangan itu masuk undang-undang, standar pembuktian dan pengawasannya harus berbeda dari penyadapan pro justitia. Jika tidak, perluasan kewenangan intelijen berisiko menjadi pintu belakang bagi praktik yang justru ingin dicegah RUU ini.

DPR punya pekerjaan rumah yang jelas: memastikan enam mekanisme itu tidak berhenti sebagai daftar niat baik. Sebab, undang-undang penyadapan yang lemah pengawasan akan lebih berbahaya daripada ketiadaan undang-undang, karena memberi kesan legal pada praktik yang tetap sulit dikontrol.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad