Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha Serahkan Bansos di Gerung, 244 Paket Disalurkan

Nov 16, 2026 - 14:00
 0  1
Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha Serahkan Bansos di Gerung, 244 Paket Disalurkan

Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha menyerahkan bantuan sosial secara simbolis di Kantor Camat Gerung. Sebanyak 244 paket bantuan disalurkan di seluruh kabupaten, dengan 48 alat bantu khusus untuk Kecamatan Gerung.

Ad
Ad

Penyerahan berlangsung di hadapan perwakilan penerima manfaat. Turut hadir Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lombok Barat Arief Suryawirawan beserta jajaran, Camat Gerung, para lurah dan kepala desa se-Kecamatan Gerung.

Baca juga: UGM Peringkat 2 Dunia Kampus Paling Berpengaruh di Media Sosial 2026

Rincian Bantuan Sosial di Kecamatan Gerung

Dalam laporannya, Kepala Dinsos P3A Arief Suryawirawan menyampaikan bahwa 244 paket bantuan bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Barat. Bantuan ini merupakan hasil usulan Musrenbang tahun 2025.

“Seluruh usulan penerima telah melalui proses verifikasi administrasi maupun faktual di lapangan, serta telah dikoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat guna menjamin akuntabilitas dan ketepatan penyaluran,” jelas Arief.

Dari total 244 penerima, tercatat 209 orang penyandang disabilitas dan sisanya lanjut usia (lansia). Khusus di Kecamatan Gerung, disalurkan 48 unit alat bantu, terdiri atas 38 kursi roda dan 10 alat bantu dengar. Rinciannya, 8 orang penyandang disabilitas dan 40 orang lansia.

Bantuan di Gerung menyasar warga yang benar-benar membutuhkan alat bantu mobilitas dan pendengaran. Kursi roda dan alat bantu dengar dipilih berdasarkan hasil verifikasi lapangan, bukan sekadar usulan administratif.

Baca juga: Pemuda Katolik Kendari Gelar Bakti Sosial di Panti Asuhan Harapan Baru Lambuya

Pernyataan Wabup Nurul Adha

Dalam arahannya, Wakil Bupati Nurul Adha menegaskan bahwa penyaluran ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ia menyoroti pentingnya pelayanan dasar dan koordinasi lintas perangkat daerah agar bantuan benar-benar bermanfaat.

“Kehadiran pemerintah harus dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Kita terus berupaya memastikan setiap program tepat sasaran, tidak ada yang tertinggal,” tegas Wabup Nurul Adha.

Pernyataan itu menegaskan fokus pemerintah daerah pada kelompok rentan. Nurul Adha juga meminta agar koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) berjalan rapat, sehingga bantuan tidak tumpang tindih dan tepat waktu.

Menurutnya, ketepatan sasaran bukan hanya soal jumlah penerima, tetapi juga kualitas bantuan. Alat bantu harus sesuai kebutuhan penerima, bukan sekadar memenuhi target penyaluran.

Latar Belakang Program dan Verifikasi Penerima

Bantuan sosial ini lahir dari usulan Musrenbang 2025, forum perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat hingga tingkat desa. Usulan warga kemudian diverifikasi oleh Dinsos P3A bersama Inspektorat untuk memastikan data penerima valid.

Proses verifikasi mencakup pengecekan administrasi dan kunjungan lapangan. Tujuannya menghindari penerima ganda dan memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah memperbaiki data kesejahteraan warga. Dinas Sosial telah memulai digitalisasi dan verifikasi lapangan untuk warga pada desil kesejahteraan 0, 1, dan 2.

Perubahan status desil menjadi perhatian serius. Jika data tidak diperbarui, warga yang membutuhkan bisa kehilangan akses bantuan. Ke depan, digitalisasi direncanakan diperluas mencakup seluruh desil kesejahteraan.

Selain bansos, pemerintah daerah menyiapkan anggaran Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) sebesar Rp70 miliar pada tahun 2026. Anggaran itu untuk menjamin akses kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan.

Dampak bagi Penerima Manfaat

Bagi penerima, bantuan alat bantu seperti kursi roda dan alat bantu dengar berdampak langsung pada mobilitas dan komunikasi. Kursi roda membantu lansia dan penyandang disabilitas menjalani aktivitas harian.

Alat bantu dengar memudahkan komunikasi bagi penerima dengan gangguan pendengaran. Bantuan seperti ini sering menjadi kebutuhan mendesak yang sulit dijangkau warga berpenghasilan rendah.

Penyaluran di Kantor Camat Gerung juga menjadi ajang koordinasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa. Para lurah dan kepala desa hadir untuk memastikan bantuan sampai ke warga di wilayah masing-masing.

Namun, tantangan tetap ada. Perubahan status desil dan data warga yang belum diperbarui bisa membuat sebagian warga terlewat. Karena itu, verifikasi lapangan menjadi kunci keberhasilan program.

Langkah Selanjutnya: UHC dan Program UPD Membina Desa

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tidak berhenti pada penyaluran bansos. Pada 2026, anggaran UHC sebesar Rp70 miliar disiapkan untuk menjamin akses kesehatan masyarakat.

Dinas Sosial juga melanjutkan digitalisasi data warga, dimulai dari desil 0, 1, dan 2. Program ini bertujuan memastikan warga yang paling membutuhkan tetap masuk dalam basis data penerima bantuan.

Selain itu, pemerintah daerah menyiapkan program unggulan baru bernama UPD Membina Desa. Program ini direncanakan diluncurkan pada 2027, dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) turun langsung ke masyarakat sebagai agen pelaksana di lapangan.

Melalui program itu, ASN diharapkan tidak hanya bekerja di kantor, tetapi juga mendampingi warga di desa. Model ini menempatkan ASN sebagai penghubung antara program pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat.

Jika berjalan sesuai rencana, sinergi antara bansos, UHC, dan UPD Membina Desa bisa memperkuat pelayanan dasar di Lombok Barat. Namun, semuanya bergantung pada akurasi data dan konsistensi pelaksanaan di lapangan.

Analisis Redaksi

Langkah Wakil Bupati Nurul Adha menyerahkan langsung bantuan sosial di Kantor Camat Gerung punya makna simbolis. Kehadiran pejabat di tengah penerima manfaat mengirim pesan bahwa pemerintah hadir, bukan sekadar mengirim paket.

Yang lebih penting adalah proses verifikasi yang melibatkan Inspektorat. Bansos sering menjadi sorotan karena salah sasaran. Dengan verifikasi administrasi dan faktual, risiko penyaluran kepada orang yang tidak berhak bisa ditekan.

Namun, tantangan terbesar justru pada pembaruan data. Perubahan status desil bisa membuat warga miskin kehilangan akses. Digitalisasi yang dimulai dari desil 0, 1, dan 2 harus diperluas, bukan berhenti sebagai proyek percontohan.

Anggaran UHC Rp70 miliar dan program UPD Membina Desa menunjukkan arah kebijakan yang lebih luas. Jika ASN benar-benar turun ke desa, pelayanan publik bisa lebih responsif. Tapi tanpa pengawasan, program baru hanya akan menambah beban administrasi.

Publik akan menilai dari hasil di lapangan: apakah kursi roda sampai ke penerima, apakah alat bantu dengar berfungsi, dan apakah warga yang terlewat bisa segera masuk data. Bansos bukan soal seremoni, melainkan soal keadilan sosial yang terukur.

Sumber: postkotantb.com, kemensos.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad