MA Tolak Kasasi Nurhadi: Eks Sekretaris MA Tetap Dihukum 5 Tahun dan Bayar Rp137 Miliar
Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan mantan Sekretaris MA Nurhadi. Ia tetap dihukum 5 tahun penjara dan wajib membayar uang pengganti Rp137,16 miliar dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang senilai total Rp445,2 miliar.
Putusan itu mempertegas status hukum Nurhadi dalam perkara korupsi keduanya, setelah pada 2021 ia divonis 6 tahun penjara dalam kasus suap dan gratifikasi. KPK menyatakan akan segera mengeksekusi putusan tersebut, baik hukuman penjara maupun uang pengganti.
Baca juga: Firli Bahuri Belum Ditahan: Alasan dan Kronologi 3 Tahun Jadi Tersangka
Kronologi Kasasi Nurhadi di Mahkamah Agung
Perkara kasasi dengan nomor 10010 K/PID.SUS/2026 itu diputus pada Kamis, 29 Oktober 2026. Majelis hakim diketuai Soesilo dengan anggota Suradi dan Ansori. Amar putusan berbunyi singkat: “Tolak kasasi terdakwa,” seperti dikutip dari laman Direktori Putusan MA pada Senin (16/11/2026).
Putusan tersebut baru tampil di laman direktori pada Jumat, 13 November 2026, atau sekitar dua pekan setelah dibacakan. Jeda itu membuat publik baru mengetahui hasil akhir perkara Nurhadi belakangan.
Sebelum sampai ke MA, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat memvonis Nurhadi 5 tahun penjara pada 1 April 2026. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang meminta 7 tahun. Majelis hakim yang diketuai Fajar Kusuma Aji juga menjatuhkan denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan dan uang pengganti Rp137.159.183.940 subsider 3 tahun penjara.
Nurhadi terbukti melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 3 UU TPPU. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan itu pada 20 Mei 2026. Upaya kasasi yang ia ajukan kandas di MA.
Baca juga: Kasasi Nurhadi Ditolak: Eks Sekretaris MA Tetap 5 Tahun Penjara dan Rp 137 Miliar
Total nilai gratifikasi dan pencucian uang dalam perkara ini mencapai Rp445,2 miliar. Hakim menyatakan Nurhadi berkepentingan atas gratifikasi yang diterima lewat menantunya, sementara hasil pencucian uangnya ditempatkan di rekening rupiah dan valuta asing.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan menghormati putusan MA dan akan langsung mengeksekusinya. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan proses hukum telah berjalan sesuai aturan.
“Putusan ini menegaskan bahwa proses penegakan hukum yang berjalan, telah dilakukan secara taat azas,” kata Budi Prasetyo.
Eksekusi akan dilakukan oleh jaksa eksekusi KPK. Selain hukuman badan, KPK akan menagih uang pengganti Rp137,16 miliar yang menjadi kewajiban Nurhadi. Jika tidak dibayar, harta bendanya akan dilelang atau ia harus menjalani pidana tambahan.
Selama penyidikan, KPK menyita sejumlah aset yang terkait dengan Nurhadi, antara lain kebun sawit, apartemen, dan hasil panen sawit. Aset-aset itu menjadi bagian dari upaya pemulihan kerugian negara.
Dari sisi kuasa hukum, Maqdir Ismail sebelumnya menyatakan Nurhadi semestinya bebas dari Lapas Sukamiskin pada 28 Juni 2025. Sehari kemudian, KPK justru menahannya kembali di lapas yang sama untuk perkara gratifikasi dan TPPU yang kini berkekuatan hukum tetap. KPK menegaskan penahanan ulang itu tidak melanggar hak asasi manusia.
Latar Belakang: Perkara Pertama dan Pelarian Nurhadi
Nurhadi bukan nama baru dalam daftar terpidana korupsi. KPK menetapkannya sebagai tersangka pada 16 Desember 2019 atas suap dan gratifikasi dari Hiendra Soenjoto, Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, lewat menantunya, Rezky Herbiyono.
Ia sempat masuk daftar pencarian orang pada Februari 2020 setelah lima kali mangkir dari panggilan penyidik. Nurhadi kemudian ditangkap di sebuah rumah di Simprug, Jakarta Selatan, pada 1 Juni 2020.
Pada 10 Maret 2021, ia divonis 6 tahun penjara karena terbukti menerima suap Rp35,73 miliar dan gratifikasi Rp13,79 miliar. Vonis itu sudah berkekuatan hukum tetap dan ia menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin, Bandung.
Perkara kedua yang kini tuntas di kasasi merupakan pengembangan dari kasus pertama. Kali ini KPK menelusuri aliran gratifikasi yang lebih besar, yakni Rp137,16 miliar, serta pencucian uang Rp308,04 miliar. Totalnya mencapai Rp445,2 miliar.
Dalam pertimbangan hakim, Nurhadi terbukti memiliki kepentingan atas gratifikasi yang diterima melalui menantunya. Uang itu kemudian ditempatkan di sejumlah rekening, baik dalam rupiah maupun valuta asing, untuk menyamarkan asal-usulnya.
Dampak Putusan bagi Penegakan Hukum dan Aset Negara
Putusan MA ini menutup ruang bagi Nurhadi untuk menghindari hukuman. Dengan ditolaknya kasasi, vonis 5 tahun penjara dan kewajiban membayar uang pengganti Rp137,16 miliar memiliki kekuatan hukum tetap.
Bagi KPK, putusan ini menjadi ujian berikutnya: mengeksekusi uang pengganti. Pemulihan aset sering menjadi titik lemah pemberantasan korupsi. Nilai Rp137,16 miliar bukan angka kecil, dan negara berhak menariknya kembali.
KPK telah menyita kebun sawit, apartemen, dan hasil panen sawit. Aset-aset itu bisa dieksekusi jika Nurhadi tidak membayar uang pengganti. Namun proses lelang dan penilaian aset membutuhkan waktu.
Dari sisi kelembagaan, kasus ini mencoreng citra Mahkamah Agung karena melibatkan mantan sekretarisnya. Publik tentu menunggu apakah ada pembenahan internal di institusi peradilan, terutama dalam pengawasan pegawai dan pencegahan gratifikasi.
Putusan ini juga menegaskan bahwa status pejabat tidak membuat seseorang kebal hukum. Nurhadi pernah menjadi orang nomor dua di sekretariat MA, tetapi tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Langkah Selanjutnya: Eksekusi dan Sisa Masa Hukuman
KPK menyatakan akan segera mengeksekusi putusan. Jaksa eksekusi akan menghitung sisa masa hukuman Nurhadi, mengingat ia sudah menjalani pidana dalam perkara pertama sejak 2020.
Namun ada perdebatan soal pengurangan masa penahanan. Kuasa hukum Nurhadi menilai kliennya seharusnya bebas pada 28 Juni 2025. KPK menegaskan penahanan ulang untuk perkara kedua sah dan bukan pelanggaran HAM.
Yang jelas, Nurhadi masih harus menjalani hukuman 5 tahun dalam perkara gratifikasi dan TPPU ini. Ditambah kewajiban membayar uang pengganti, bebannya bertambah.
Jika uang pengganti tidak dibayar, jaksa dapat menyita dan melelang harta Nurhadi. Alternatifnya, ia harus menjalani pidana pengganti berupa kurungan tambahan selama 3 tahun, sesuai putusan pengadilan tingkat pertama.
KPK juga akan berkoordinasi dengan Kejaksaan dan pengadilan untuk memastikan eksekusi berjalan. Publik akan menyoroti apakah putusan ini benar-benar dijalankan atau kembali tersendat di lapangan.
Analisis Redaksi: Menguji Konsistensi Pemberantasan Korupsi
Penolakan kasasi Nurhadi seharusnya menjadi kabar baik bagi penegakan hukum. Namun euforia perlu ditahan. Putusan ini baru berarti jika eksekusinya tuntas, termasuk penagihan uang pengganti Rp137,16 miliar.
Pengalaman selama ini menunjukkan vonis tinggi sering tidak diikuti pemulihan aset yang sepadan. KPK harus membuktikan bahwa putusan MA bukan sekadar kemenangan di atas kertas. Aset yang disita, seperti kebun sawit dan apartemen, harus segera dinilai dan dilelang jika perlu.
Kasus Nurhadi juga menyoroti celah pengawasan di tubuh Mahkamah Agung. Seorang sekretaris lembaga tertinggi peradilan bisa menerima gratifikasi miliaran rupiah melalui menantunya. Ini pertanyaan serius bagi sistem integritas internal MA.
Yang paling penting, publik menunggu konsistensi. Jangan sampai perkara ini berakhir dengan hukuman ringan dan aset yang tetap dinikmati. Penegakan hukum yang taat azas, seperti dikatakan KPK, harus dibuktikan dengan eksekusi yang transparan dan akuntabel.
Sumber: afu.id, mahkamahagung.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0