ESDM Malut Soroti 3 Persoalan Tambang: Lingkungan, Sosial, Pendapatan Daerah

Nov 16, 2026 - 14:00
 0  1
ESDM Malut Soroti 3 Persoalan Tambang: Lingkungan, Sosial, Pendapatan Daerah

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku Utara, Abdul Karim Usman, menyoroti tiga persoalan pertambangan yang perlu menjadi perhatian perusahaan: perlindungan lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan optimalisasi pendapatan daerah. Ia meminta para ahli pertambangan menyampaikan isu itu kepada pemilik perusahaan.

Ad
Ad

Hal tersebut disampaikan Abdul Karim saat membuka Temu Profesi Tahunan (TPT) XXXV Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) dan Forum Kepala Teknik Tambang (KTT) serta Penanggung Jawab Operasional (PJO) Maluku Utara di Bela Hotel, Ternate, Senin, 16 November 2026.

Baca juga: UGM Peringkat 2 Dunia Kampus Paling Berpengaruh di Media Sosial 2026

Kronologi Forum dan Tiga Isu yang Diangkat

Forum tahunan itu menjadi panggung pertama bagi pemerintah daerah untuk menegaskan ekspektasinya kepada pelaku usaha tambang. Abdul Karim membuka acara dan langsung menempatkan tiga isu sebagai agenda utama.

“Kami mungkin menambahkan ada tiga isu penting yang menjadi wacana di umum kita. Yang pertama yaitu lingkungan, kemudian sosial, dan optimalisasi pendapatan daerah. Saya kira ini penting untuk kami sampaikan karena melalui forum ini,” ujarnya.

Urutan penyampaiannya jelas: lingkungan lebih dulu, disusul sosial, lalu pendapatan daerah. Menurut Abdul Karim, ketiganya bukan sekadar wacana, melainkan persoalan yang sudah lama mengemuka di Maluku Utara sebagai daerah penghasil tambang.

Ia menegaskan para ahli pertambangan, khususnya KTT dan PJO, punya posisi strategis untuk meneruskan pesan itu ke level pengambil keputusan. “Saya kira ini penting untuk kami sampaikan karena melalui forum ini,” katanya.

Baca juga: Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha Serahkan Bansos di Gerung, 244 Paket Disalurkan

Pihak yang Terlibat: ESDM, PERHAPI, dan KTT-PJO

Ada tiga pihak yang duduk dalam forum tersebut. Pertama, Dinas ESDM Maluku Utara sebagai representasi pemerintah provinsi. Kedua, Pengurus Daerah PERHAPI Maluku Utara yang menginisiasi pertemuan. Ketiga, para Kepala Teknik Tambang dan Penanggung Jawab Operasional dari perusahaan-perusahaan tambang di wilayah itu.

Abdul Karim memberikan apresiasi kepada Pengurus Daerah PERHAPI Maluku Utara yang telah menginisiasi penyelenggaraan forum KTT dan PJO. Menurut dia, kegiatan tersebut merupakan bagian dari cita-cita yang telah diperjuangkan sejak sekitar dua dekade lalu.

“Pertemuan ini bukan hanya sekadar pertemuan seremoni belaka. Tiga hal yang telah kami kemukakan sebagai isu aktual di Maluku Utara itu saya kira bisa menjadi bahan diskusi setelah pembukaan ini,” ujarnya.

Pernyataan itu menandakan pemerintah daerah tidak ingin forum berhenti pada seremonial. Ada harapan agar diskusi pasca-pembukaan menghasilkan langkah konkret, terutama dari para ahli tambang yang bekerja di lapangan.

Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Persoalan lingkungan disebut Abdul Karim sebagai isu yang kerap dihadapi Maluku Utara. Perusahaan tidak cukup menjalankan operasional, tetapi juga harus mampu menjelaskan dan menangani dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan.

“Dampaknya dirasakan langsung di sejumlah wilayah Maluku Utara,” kata Abdul Karim, sebagaimana diberitakan istanafm.com.

Isu kedua adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional. Abdul Karim menilai pembangunan di kawasan pertambangan masih perlu diperkuat, terutama dalam hal pemerataan akses pelayanan dan pembangunan.

Pemerintah provinsi, katanya, telah menyiapkan dokumen Blue Green sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat. Dokumen itu diharapkan menjadi acuan untuk mendorong keterlibatan perusahaan dalam pembangunan masyarakat di sekitar kawasan tambang.

Ia mencontohkan kondisi di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Kedua daerah itu menjadi wilayah penghasil tambang, tetapi sebagian masyarakatnya masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau akses pelayanan pemerintah.

“Ini menjadi ironi bagi kami. Daerah sebagai penghasil pertambangan, tetapi masyarakat yang tinggal di sana masih sulit menjangkau apa yang disebut dengan akses pelayanan pemerintah,” katanya.

Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Konteks Maluku Utara

Isu ketiga yang diangkat Abdul Karim adalah optimalisasi pendapatan daerah. Maluku Utara dikenal sebagai salah satu provinsi dengan aktivitas tambang nikel yang besar, terutama di kawasan Halmahera. Namun, kontribusi sektor itu terhadap penerimaan daerah masih menjadi sorotan.

Dalam forum itu, Abdul Karim tidak merinci angka pendapatan daerah atau target penerimaan. Ia hanya menempatkan optimalisasi pendapatan sebagai satu dari tiga persoalan yang perlu dibahas bersama.

Bagi pemerintah provinsi, forum KTT dan PJO dinilai tepat untuk membicarakan hal ini karena pesertanya adalah orang-orang yang memahami operasional tambang. Mereka dianggap mampu menerjemahkan persoalan teknis menjadi kebijakan perusahaan.

Abdul Karim berharap forum profesi pertambangan dapat menjadi ruang untuk membahas persoalan tersebut sekaligus mendorong pembangunan pertambangan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Langkah Selanjutnya: dari Seremoni ke Diskusi Substansi

Harapan terbesar dari pembukaan forum itu adalah agar tiga isu tadi masuk ke agenda diskusi. Abdul Karim secara eksplisit meminta peserta tidak berhenti pada acara pembukaan.

“Tiga hal yang telah kami kemukakan sebagai isu aktual di Maluku Utara itu saya kira bisa menjadi bahan diskusi setelah pembukaan ini,” ujarnya.

Dengan begitu, Temu Profesi Tahunan PERHAPI XXXV di Ternate akan diuji apakah mampu menghasilkan rekomendasi konkret. Publik di Maluku Utara, terutama warga di sekitar tambang, menunggu apakah isu lingkungan, sosial, dan pendapatan daerah berujung pada perbaikan nyata atau hanya menjadi catatan forum.

Pemerintah provinsi telah menyiapkan dokumen Blue Green sebagai pedoman. Perusahaan diminta menjadikannya acuan dalam menyusun Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat. Namun, implementasinya masih harus dibuktikan di lapangan.

Bagi perusahaan, forum ini menjadi pengingat bahwa izin operasional bukan sekadar urusan produksi. Ada ekspektasi lingkungan, sosial, dan fiskal yang menempel pada setiap aktivitas tambang di Maluku Utara.

Analisis Redaksi

Tiga isu yang diangkat Abdul Karim Usman sebenarnya bukan hal baru. Lingkungan, sosial, dan pendapatan daerah adalah trio klasik yang selalu muncul di setiap diskusi tentang pertambangan di Maluku Utara. Yang membuat pernyataannya penting adalah tempat ia menyampaikannya: di depan para Kepala Teknik Tambang dan Penanggung Jawab Operasional, orang-orang yang punya akses langsung ke pemilik perusahaan.

Pemerintah provinsi tampaknya sadar bahwa regulasi saja tidak cukup. Dengan menitipkan pesan melalui KTT dan PJO, ia berharap pesan itu tidak berhenti di meja birokrasi, tetapi sampai ke ruang rapat direksi. Ini strategi yang masuk akal, meski hasilnya belum tentu cepat terlihat.

Yang perlu diawasi adalah tindak lanjutnya. Forum tahunan berisiko menjadi rutinitas seremonial jika tidak ada mekanisme evaluasi. Dokumen Blue Green dan Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat bisa menjadi alat ukur, asalkan ada transparansi dan penegakan. Tanpa itu, ironi Halmahera Tengah dan Halmahera Timur akan terus berulang: daerah kaya tambang, tetapi warganya masih sulit mengakses layanan pemerintah.

Sumber: esdm.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad