Tiang Monorel Senayan Belum Dibongkar, Pramono Anung Buka Suara soal Komunikasi dengan DPR
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pihaknya sudah berinisiatif berkomunikasi dengan pimpinan DPR dan MPR soal pembongkaran tiang monorel di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Pemprov DKI kini menunggu kepastian dari lembaga tersebut.
Pramono Anung Ungkap Komunikasi dengan DPR dan MPR
Pramono menyampaikan hal itu di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (16/11). Ia menegaskan komunikasi dengan pimpinan lembaga negara tersebut merupakan langkah awal sebelum ada keputusan resmi soal nasib tiang monorel yang mangkrak di kawasan Senayan.
Baca juga: MPR Mundurkan Sidang Penetapan Wapres Baru ke 9 Desember 2026, Ini Alasannya
"Untuk tiang monorel, sebenarnya saya sudah berinisiatif berkomunikasi dengan pimpinan DPR maupun pimpinan MPR," ujar Pramono seperti dikutip CNN Indonesia.
Menurutnya, Pemprov DKI masih menunggu kepastian dari pimpinan lembaga, baik DPR maupun MPR. Pramono tidak merinci kapan komunikasi itu berlangsung dan siapa saja yang ditemui. Ia hanya menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil inisiatif lebih dulu.
Meski begitu, Pramono menyatakan kesanggupan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika diminta menangani persoalan tersebut. "Kalau kemudian secara kelembagaan Jakarta diminta untuk segera membersihkan monorel tersebut, Jakarta sanggup dan bersedia karena itu merupakan bagian untuk memperindah Jakarta sendiri," terangnya.
Pernyataan itu muncul di tengah belum adanya keputusan resmi soal pembongkaran tiang monorel di Senayan. Kawasan tersebut diketahui berada dalam kewenangan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), bukan Pemprov DKI.
Baca juga: Anggaran Guru PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu Rp23 Triliun, Juknis Belum Terbit
Kronologi: Dari Evaluasi Kemensetneg hingga Koordinasi Intensif
Persoalan tiang monorel Senayan bukan perkara baru. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa kawasan Senayan berada dalam kewenangan Kemensetneg. Saat itu, Kemensetneg disebut masih melakukan evaluasi untuk menentukan langkah penanganan yang paling tepat, termasuk kemungkinan pembongkaran atau alternatif penataan lainnya.
Evaluasi itu belum juga membuahkan keputusan hingga pekan lalu. Pada Jumat (13/11), Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim menyampaikan melalui siaran pers bahwa Pemprov DKI akan terus berkoordinasi secara intensif dengan DPR RI dan Kemensetneg.
"Kami akan terus berkoordinasi secara intensif dengan DPR RI dan Kemensetneg agar penataan tiang monorel di Senayan dapat segera direalisasikan sesuai kewenangan masing-masing," ujar Chico Hakim.
Pernyataan Chico itu menegaskan bahwa persoalan tiang monorel Senayan melibatkan lebih dari satu lembaga. Ada Pemprov DKI, DPR, MPR, dan Kemensetneg. Masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda, sehingga penyelesaiannya menuntut koordinasi lintas lembaga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi soal apakah tiang monorel di Senayan akan dibongkar total, direvitalisasi, atau ditata dengan cara lain. Pramono hanya memastikan bahwa Pemprov DKI siap jika diberi mandat.
Senayan Berada di Bawah Kewenangan Kemensetneg
Kawasan Senayan merupakan area yang dikelola Kemensetneg. Di dalamnya terdapat kompleks parlemen, Gelanggang Olahraga Bung Karno, dan sejumlah fasilitas publik lain. Karena itu, penataan ruang di kawasan tersebut tidak sepenuhnya berada di tangan Pemprov DKI.
Posisi itu yang membuat Pemprov DKI tidak bisa serta-merta membongkar tiang monorel. Pramono menyebut pihaknya menunggu kepastian dari pimpinan DPR dan MPR, dua lembaga yang berkantor di kawasan Senayan.
"Kalau kemudian secara kelembagaan Jakarta diminta untuk segera membersihkan monorel tersebut, Jakarta sanggup dan bersedia," kata Pramono.
Kesanggupan itu, menurut Pramono, bukan tanpa alasan. Ia menilai pembongkaran tiang monorel merupakan bagian dari upaya memperindah Jakarta. Tiang-tiang yang mangkrak dianggap mengganggu estetika kawasan yang menjadi pusat kegiatan legislatif dan olahraga itu.
Namun, hingga kini belum ada surat resmi atau permintaan tertulis dari DPR maupun MPR kepada Pemprov DKI. Pramono hanya menyebut komunikasi sudah dilakukan secara lisan dengan pimpinan lembaga.
Jejak Penanganan Monorel di Rasuna Said
Pemprov DKI sebenarnya memiliki pengalaman menangani tiang monorel mangkrak. Di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, tiang-tiang monorel pernah terbengkalai bertahun-tahun sebelum akhirnya ditangani.
Proses pembongkaran dan revitalisasi tiang monorel di jalan tersebut dimulai pada Januari 2026. Hasilnya diresmikan pada 21 Juni 2026. Artinya, butuh waktu sekitar lima bulan untuk menyelesaikan penataan di kawasan itu.
Pengalaman itu menjadi rujukan ketika persoalan serupa muncul di Senayan. Namun, ada perbedaan mendasar: kawasan Senayan berada di bawah kewenangan Kemensetneg, sedangkan Jalan HR Rasuna Said berada di wilayah administrasi Pemprov DKI.
Perbedaan kewenangan itulah yang membuat proses di Senayan lebih rumit. Pemprov DKI tidak bisa bergerak sendiri tanpa persetujuan dari pemilik kawasan.
Selain itu, tiang monorel di Senayan berada di lokasi yang padat aktivitas. Kawasan itu setiap hari dilalui kendaraan dan menjadi akses menuju kompleks parlemen. Pembongkaran membutuhkan perencanaan matang agar tidak mengganggu lalu lintas dan kegiatan di sekitarnya.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Belum dibongkarnya tiang monorel Senayan berdampak pada sejumlah hal. Pertama, estetika kawasan. Tiang-tiang beton yang berdiri tanpa rel itu dinilai mengurangi keindahan kawasan yang menjadi wajah ibu kota.
Kedua, kepastian hukum dan anggaran. Tanpa keputusan resmi, Pemprov DKI tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk pembongkaran. Ketiga, koordinasi antarlembaga. Persoalan ini menunjukkan perlunya mekanisme jelas antara Pemprov DKI dan Kemensetneg dalam penataan kawasan.
Ke depan, Pramono menyatakan akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat, DPR, dan MPR. Ia berharap ada kepastian soon agar penataan bisa segera direalisasikan.
"Kami akan terus berkoordinasi secara intensif dengan DPR RI dan Kemensetneg agar penataan tiang monorel di Senayan dapat segera direalisasikan sesuai kewenangan masing-masing," ujar Chico Hakim.
Hingga Senin (16/11), belum ada keterangan resmi dari Kemensetneg soal hasil evaluasi yang disebut sedang berjalan. Begitu pula dari pimpinan DPR dan MPR yang disebut telah diajak berkomunikasi oleh Pramono.
Yang jelas, tiang monorel di Senayan masih berdiri. Warga Jakarta masih harus menunggu kepastian apakah tiang-tiang itu akan dibongkar, direvitalisasi, atau dibiarkan seperti sekarang.
Analisis Redaksi: Koordinasi Lintas Lembaga yang Terlalu Lama
Persoalan tiang monorel Senayan sebenarnya sederhana: ada tiang mangkrak, ada kewenangan yang tumpang tindih, dan ada janji penataan. Yang rumit adalah koordinasinya. Pramono Anung mengaku sudah berkomunikasi dengan pimpinan DPR dan MPR. Chico Hakim menyebut koordinasi intensif dengan DPR dan Kemensetneg. Tapi hingga kini belum ada keputusan.
Publik berhak bertanya: seberapa lama lagi evaluasi itu berjalan? Kemensetneg menyatakan masih mengevaluasi. Pemprov DKI menunggu kepastian. DPR dan MPR disebut sudah diajak bicara. Tapi tidak ada tenggat waktu yang jelas. Padahal, penanganan serupa di Jalan HR Rasuna Said hanya butuh sekitar lima bulan dari pembongkaran hingga peresmian.
Kesanggupan Pemprov DKI untuk menangani tiang monorel Senayan patut diapresiasi. Namun, kesanggupan tanpa mandat resmi tidak akan mengubah apa pun. Yang dibutuhkan sekarang adalah keputusan politik: siapa yang bertanggung jawab, berapa anggarannya, dan kapan dikerjakan. Selama itu belum ada, tiang monorel di Senayan akan terus berdiri sebagai pengingat bahwa koordinasi antarlembaga di Jakarta masih sering berhenti di tataran wacana.
Sumber: kemensetneg.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0