Penerbangan AS Lumpuh: Trump Minta Tambahan Rp912 Triliun, Kongres Menolak

Nov 16, 2026 - 14:10
 0  1
Penerbangan AS Lumpuh: Trump Minta Tambahan Rp912 Triliun, Kongres Menolak

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump meminta Kongres menyetujui tambahan anggaran US$50 miliar atau sekitar Rp912 triliun untuk memodernisasi sistem penerbangan nasional. Permintaan itu datang setelah gangguan besar membuat seluruh penerbangan di AS terhenti sementara pada Jumat (13/11), namun Kongres dari Partai Demokrat menolak.

Ad
Ad

Penolakan itu disampaikan anggota parlemen dari Partai Demokrat yang menilai Administrasi Penerbangan Federal (FAA) sebenarnya masih memiliki dana miliaran dolar yang belum digunakan. Permintaan tersebut muncul setelah gangguan besar pada sistem wilayah udara AS pada Jumat (13/11) menyebabkan seluruh penerbangan di negara itu terhenti sementara.

Baca juga: Biden Akui Netanyahu Tak Bisa Dipercaya: Bibi Mirip Trump

Kronologi Gangguan Penerbangan AS

Gangguan sistem wilayah udara AS terjadi pada Jumat (13/11) dan membuat seluruh penerbangan di negara itu terhenti sementara. Kejadian ini menjadi pemicu utama permintaan tambahan anggaran oleh pemerintahan Trump.

Menteri Transportasi AS Sean Duffy mengatakan FAA membutuhkan tambahan anggaran untuk memperbarui sistem komunikasi, perangkat lunak pengatur lalu lintas udara, serta menara pengawas yang sudah usang. Menurut Duffy, gangguan penerbangan kemungkinan berkaitan dengan proses penggantian kabel tembaga lama menggunakan sistem serat optik di fasilitas pengendali lalu lintas udara di El Dorado, Arkansas.

Pekerjaan tersebut dilakukan oleh kontraktor L3Harris. Namun, belum diketahui apakah gangguan terjadi akibat kerusakan peralatan atau kesalahan kontraktor. Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti gangguan masih dalam penyelidikan.

Sehari setelah gangguan, Sabtu (14/11), dua anggota DPR dari Demokrat, Rick Larsen dan Andre Carson, meminta pemerintah menjelaskan alasan FAA membutuhkan tambahan anggaran meskipun masih memiliki dana yang belum terpakai. Keduanya juga menyatakan bahwa pejabat FAA dan Kementerian Transportasi akan memberikan penjelasan kepada staf Kongres pada Senin (16/11).

Baca juga: Penerbangan AS Lumpuh Total: Trump Salahkan Biden, FAA Janji Normal

Pada Minggu (15/11), Trump melalui unggahan di media sosial mendesak Kongres segera menyetujui permintaan tersebut. Ia meminta para anggota parlemen untuk "berikan uangnya, SECEPATNYA!". Desakan itu semakin memanaskan perdebatan politik di Washington.

Pernyataan Sean Duffy dan Pihak yang Terlibat

Dalam wawancara dengan CNN pada Minggu (15/11), Duffy membantah tudingan bahwa FAA masih memiliki cukup dana untuk melakukan modernisasi. Ia menegaskan tidak memiliki dana dari US$12,5 miliar (Rp228 triliun) yang bisa digunakan untuk membangun arsitektur telekomunikasi baru.

"Saya tidak memiliki dana dari US$12,5 miliar (Rp228 triliun) itu yang bisa digunakan untuk membangun arsitektur telekomunikasi baru. Saya tidak bisa membangun perangkat lunak baru untuk mengelola pesawat terbang kita di wilayah udara karena perangkat lunak itu sudah ketinggalan zaman sejak tahun 1990-an, tetapi tidak ada dana untuk itu. Tidak ada dana untuk menara. Menara kita sudah tua," kata Duffy dalam program State of the Union bersama Dana Bash.

Duffy mengungkapkan sebelumnya ia meminta tambahan anggaran sekitar US$30 miliar (Rp548 triliun) kepada Kongres. Namun, setelah gangguan penerbangan pada Jumat (13/11), ia menaikkan permintaannya menjadi US$50 miliar (Rp912 triliun).

Duffy menyebut FAA baru menggunakan sekitar sepertiga dari anggaran modernisasi tersebut. Meski demikian, ia mengatakan seluruh pekerjaan pembaruan sistem telekomunikasi dapat diselesaikan pada awal 2029 jika pemerintah memperoleh tambahan dana.

"Yang saya butuhkan hanyalah uang untuk menyelesaikannya. Harapan saya, jika mereka memberikan uangnya hari ini, saya bisa mulai membangunnya besok," ujar Duffy.

Sementara itu, Ketua DPR Mike Johnson dari Partai Republik menyatakan akan memasukkan tambahan pendanaan FAA ke dalam "paket legislasi" yang akan dibahas Kongres. "Kita sebenarnya tidak membutuhkan penyelidikan untuk memahami bahwa kita memerlukan investasi lebih lanjut," kata Johnson kepada Fox News.

Senator Republik Eric Schmitt mendorong pengesahan rancangan undang-undang Modern Skies Act. Rancangan tersebut mengusulkan investasi US$30 miliar (Rp548 triliun) untuk memodernisasi sistem penerbangan nasional.

Latar Belakang Penolakan Kongres dan Perdebatan Anggaran

Partai Demokrat mempertanyakan alasan pemerintahan Trump meminta tambahan anggaran. Mereka merujuk pada undang-undang anggaran yang disahkan Partai Republik tahun lalu dan telah mengalokasikan US$12,5 miliar (Rp228 triliun) untuk FAA selama tiga tahun.

Dari jumlah tersebut, sekitar US$4,75 miliar (Rp86 triliun) dialokasikan khusus untuk "modernisasi infrastruktur telekomunikasi dan peningkatan sistem" penerbangan. Demokrat menilai dana itu seharusnya cukup untuk memulai perbaikan.

Sejumlah politikus Demokrat lainnya turut mengkritik prioritas belanja pemerintahan Trump. Mereka menilai pemerintah lebih banyak mengalokasikan dana untuk penegakan hukum imigrasi dan proyek pembangunan di Washington DC dibandingkan memperbaiki sistem keselamatan penerbangan.

Senator Hawaii Brian Schatz mengatakan pemerintah memiliki tambahan anggaran sekitar US$60 miliar (Rp1,095 triliun) untuk Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE). Menurutnya, sebagian dana tersebut dapat dialihkan untuk memperbaiki sistem penerbangan tanpa meminta tambahan uang dari wajib pajak.

Senator Illinois Tammy Duckworth juga mempertanyakan prioritas pemerintah karena dinilai mampu mendanai berbagai proyek, tetapi belum menyelesaikan persoalan sistem pengendalian lalu lintas udara. Anggota DPR Rosa DeLauro menyebut permintaan tambahan US$50 miliar (Rp912 triliun) dari Duffy sebagai bentuk "tebusan" terhadap Kongres.

Meski demikian, tidak semua anggota Demokrat menolak tambahan anggaran. Senator Maryland Chris Van Hollen menyatakan bersedia mendukung pendanaan yang diperlukan untuk memperbaiki sistem penerbangan. Namun, ia meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka alasan kebutuhan anggaran tambahan tersebut kepada Kongres.

"Saya akan mendukung berapa pun jumlah uang yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Kita harus menyelesaikannya secara bipartisan," kata Van Hollen kepada CNN.

Dampak Kelumpuhan Penerbangan bagi Publik dan Industri

Gangguan yang membuat seluruh penerbangan di AS terhenti sementara pada Jumat (13/11) berdampak langsung pada ribuan penumpang. Meski tidak disebutkan secara rinci jumlah penerbangan yang terdampak, peristiwa ini menjadi sorotan karena terjadi di negara dengan lalu lintas udara tersibuk di dunia.

Kelumpuhan sistem penerbangan tidak hanya merugikan maskapai, tetapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap keselamatan penerbangan. FAA sebagai regulator menghadapi tekanan untuk segera melakukan modernisasi pada infrastruktur yang dinilai usang.

Duffy menyebut perangkat lunak pengatur lalu lintas udara sudah ketinggalan zaman sejak tahun 1990-an dan menara pengawas sudah tua. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi keselamatan penerbangan jika tidak segera diperbaiki.

Di sisi lain, perdebatan anggaran di Kongres menunjukkan bahwa masalah penerbangan AS bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga politik. Partai Demokrat dan Republik saling lempar tanggung jawab mengenai siapa yang seharusnya mendanai modernisasi FAA.

Pemerintahan Trump berargumen bahwa tambahan dana mutlak diperlukan untuk mempercepat pembaruan sistem. Sementara Demokrat menilai pemerintah belum memanfaatkan dana yang sudah dialokasikan dengan optimal.

Langkah Selanjutnya: Negosiasi Anggaran dan Tenggat 11 Desember

Mekanisme pengesahan tambahan anggaran FAA masih belum jelas. Saat ini, para anggota Kongres juga tengah merundingkan kesepakatan pendanaan pemerintah menjelang tenggat waktu 11 Desember.

Pejabat FAA dan Kementerian Transportasi dijadwalkan memberikan penjelasan kepada staf Kongres pada Senin (16/11). Penjelasan ini menjadi momen penting bagi pemerintah untuk meyakinkan anggota parlemen bahwa tambahan anggaran memang dibutuhkan.

Ketua DPR Mike Johnson menyatakan akan memasukkan tambahan pendanaan FAA ke dalam paket legislasi. Namun, belum ada kepastian apakah paket tersebut akan disetujui sebelum tenggat 11 Desember.

Senator Eric Schmitt mendorong pengesahan Modern Skies Act yang mengusulkan investasi US$30 miliar. Namun, jumlah tersebut lebih kecil dari permintaan terbaru Duffy sebesar US$50 miliar.

Di tengah perdebatan, Senator Chris Van Hollen menegaskan perlunya penyelesaian bipartisan. "Saya akan mendukung berapa pun jumlah uang yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Kita harus menyelesaikannya secara bipartisan," kata Van Hollen.

Jika tidak ada kesepakatan, pemerintah AS berpotensi menghadapi penutupan (shutdown) karena tenggat pendanaan pemerintah jatuh pada 11 Desember. Isu penerbangan pun menjadi bagian dari negosiasi yang lebih luas.

Analisis Redaksi

Permintaan tambahan anggaran Rp912 triliun dari pemerintahan Trump mencerminkan kegagalan jangka panjang dalam modernisasi infrastruktur penerbangan AS. Perangkat lunak pengatur lalu lintas udara yang ketinggalan zaman sejak 1990-an dan menara pengawas tua seharusnya sudah diperbaiki jauh sebelum insiden Jumat (13/11). Kelumpuhan penerbangan menjadi alarm bahwa investasi di sektor ini tidak bisa lagi ditunda.

Namun, penolakan Demokrat juga memiliki dasar kuat. Undang-undang anggaran sebelumnya telah mengalokasikan US$12,5 miliar untuk FAA, termasuk US$4,75 miliar untuk modernisasi telekomunikasi. Jika FAA baru menggunakan sepertiga dari dana itu, publik berhak mempertanyakan efektivitas belanja pemerintah. Permintaan tambahan US$50 miliar tanpa penjelasan rinci berisiko menjadi sekadar manuver politik.

Kritik terhadap prioritas belanja pemerintahan Trump juga relevan. Alokasi besar untuk penegakan hukum imigrasi dan proyek pembangunan di Washington DC dibandingkan perbaikan sistem keselamatan penerbangan menunjukkan ketidakseimbangan. Senator Brian Schatz menyebut ada US$60 miliar untuk ICE yang bisa dialihkan. Jika benar, pemerintah seharusnya bisa lebih fleksibel tanpa membebani wajib pajak.

Yang paling penting, keselamatan penerbangan tidak boleh menjadi sandera perdebatan politik. Baik Demokrat maupun Republik harus duduk bersama, transparan soal penggunaan dana, dan memastikan modernisasi FAA berjalan sesuai jadwal. Tenggat 11 Desember menjadi ujian bagi Kongres untuk membuktikan bahwa kepentingan publik di atas kepentingan partisan.

Sumber: cnnindonesia.com, cnn.com

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad