Gaji Sopir Truk Cuma Rp1 Juta, Djoko Setijowarno Soroti Rentetan Kecelakaan

Nov 16, 2026 - 14:41
 0  1
Gaji Sopir Truk Cuma Rp1 Juta, Djoko Setijowarno Soroti Rentetan Kecelakaan

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyoroti rendahnya gaji sopir truk di tengah rentetan kecelakaan lalu lintas yang belakangan terjadi dan merenggut korban jiwa.

Ad
Ad

Djoko mengungkapkan penghasilan bulanan pengemudi angkutan umum dan barang di Indonesia masih relatif rendah, yakni berkisar Rp1 juta hingga Rp4 juta. Kondisi tersebut menjadi salah satu gambaran persoalan struktural dalam pengelolaan sumber daya manusia sektor transportasi.

Baca juga: Nissan X-Trail Terguling Usai Tabrak Tembok Minimarket Semarang, Pengemudi Kabur

Padahal, pengemudi memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan perjalanan, terutama bagi kendaraan angkutan barang yang beroperasi dengan beban dan risiko tinggi.

Penghasilan Sopir Truk di Bawah Standar UMP

Dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Senin (16/11/2026), Djoko menyatakan bahwa penghasilan pengemudi yang hanya Rp1 juta hingga Rp4 juta per bulan masih jauh di bawah standar upah minimum daerah (UMP).

"Kondisi ini semakin pelik karena penghasilan bulanan pengemudi yang berkisar antara Rp1 juta hingga Rp4 juta, masih jauh di bawah standar upah minimum daerah," ujarnya.

Rendahnya upah ini menjadi salah satu faktor yang membuat profesi sopir truk kurang diminati. Djoko menyebut rata-rata usia pengemudi angkutan umum saat ini berada pada rentang 40–55 tahun. Artinya, regenerasi berjalan lambat dan sebagian besar pengemudi berada di usia yang rentan kelelahan.

Baca juga: Kapolda Jatim Minta Operasi Zebra Semeru 2026 Tekan Angka Kecelakaan

Selain soal upah, Djoko juga menyoroti masih banyaknya pengemudi yang mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan golongan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dimiliki. Temuan ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap kompetensi pengemudi di lapangan.

Banyak Sopir Tak Sesuai Golongan SIM

Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan pengemudi angkutan umum, Djoko menemukan bahwa masih banyak pengemudi yang mengemudikan kendaraan tidak sesuai dengan golongan SIM yang dimiliki. Misalnya, sopir truk besar yang hanya memiliki SIM A, padahal seharusnya memiliki SIM B1 atau B2.

Ketidaksesuaian ini berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan karena pengemudi tidak memiliki kompetensi teknis yang memadai untuk mengoperasikan kendaraan dengan bobot dan dimensi besar.

Djoko juga menyoroti minimnya sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi kompetensi. Akibatnya, pemahaman pengemudi terhadap pentingnya pelatihan masih rendah. Padahal, sertifikasi kompetensi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan keselamatan.

Biaya pendidikan dan pelatihan selama ini umumnya dibebankan kepada perusahaan. Djoko menilai beban tersebut terlalu berat apabila harus ditanggung sendiri oleh pengemudi. Namun, di sisi lain, masih ada perusahaan yang enggan berinvestasi dalam pelatihan karena dianggap menambah biaya operasional.

Kronologi Kecelakaan Truk yang Berulang

Rentetan kecelakaan truk yang belakangan terjadi menjadi latar belakang sorotan Djoko. Meski tidak merinci kronologi setiap kejadian, ia menegaskan bahwa kecelakaan yang berulang menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor transportasi.

Beberapa kecelakaan truk yang menonjol di antaranya terjadi di jalan tol dan jalan raya nasional, dengan korban jiwa maupun luka-luka. Kecelakaan sering kali melibatkan truk pengangkut barang yang diduga mengalami kelebihan muatan atau sopir yang kelelahan.

Djoko menilai bahwa kecelakaan tidak bisa dilihat semata-mata sebagai kelalaian individu. Ada faktor struktural yang membuat sopir bekerja dalam tekanan, mulai dari upah rendah, jam kerja panjang, hingga minimnya pelatihan.

"Pengemudi memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan perjalanan, terutama bagi kendaraan angkutan barang yang beroperasi dengan beban dan risiko tinggi," kata Djoko.

Dampak Rendahnya Upah terhadap Keselamatan

Upah yang rendah memaksa banyak sopir mengambil jam kerja berlebih untuk mencukupi kebutuhan. Akibatnya, mereka rentan mengalami kelelahan yang berdampak pada penurunan konsentrasi saat mengemudi.

Selain itu, rendahnya penghasilan membuat profesi sopir truk kurang diminati generasi muda. Djoko menyebut rata-rata usia pengemudi 40–55 tahun, yang mengindikasikan minimnya regenerasi. Jika dibiarkan, dalam beberapa tahun ke depan akan terjadi kekurangan sopir profesional.

Dampak lainnya adalah sulitnya menerapkan standar keselamatan secara konsisten. Sopir yang tidak memiliki SIM sesuai golongan dan tidak tersertifikasi cenderung kurang memahami prosedur keselamatan, termasuk cara mengemudi di jalan menurun, mengatur muatan, dan merespons keadaan darurat.

Djoko menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal upah, melainkan bagian dari tata kelola sumber daya manusia di sektor transportasi yang perlu dibenahi secara menyeluruh.

Langkah Selanjutnya yang Diharapkan

Djoko mendorong adanya perbaikan dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor transportasi. Ia menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan pengemudi, penegakan aturan SIM sesuai golongan, serta sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi kompetensi.

Pemerintah dan perusahaan angkutan diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan pengemudi mendapatkan pelatihan yang memadai. Biaya pelatihan yang selama ini dibebankan kepada perusahaan perlu didukung dengan insentif atau program yang meringankan.

Selain itu, pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang, termasuk muatan dan kondisi kendaraan, perlu diperketat. Kecelakaan truk yang berulang menjadi alarm bahwa keselamatan transportasi tidak bisa hanya diserahkan pada kesadaran individu.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai langkah konkret yang akan diambil menanggapi sorotan MTI tersebut.

Analisis Redaksi

Sorotan Djoko Setijowarno menyentuh akar persoalan yang sering terabaikan: kesejahteraan sopir truk. Selama ini, pembahasan kecelakaan lalu lintas cenderung berhenti pada faktor human error, tanpa menelusuri mengapa kesalahan itu terjadi. Upah Rp1 juta hingga Rp4 juta per bulan jelas tidak sebanding dengan risiko dan beban kerja sopir angkutan barang.

Ketika penghasilan tidak mencukupi, sopir terdorong mengambil jam kerja ekstra, mengabaikan istirahat, dan pada akhirnya kelelahan. Dalam kondisi itu, konsentrasi menurun dan risiko kecelakaan meningkat. Rendahnya upah juga membuat profesi ini tidak menarik bagi generasi muda, sehingga regenerasi terhambat dan rata-rata usia pengemudi terus menua.

Persoalan SIM yang tidak sesuai golongan dan minimnya sertifikasi kompetensi memperlihatkan lemahnya pengawasan. Perusahaan angkutan seharusnya tidak hanya mengejar efisiensi biaya, tetapi juga bertanggung jawab atas kompetensi dan kesejahteraan pengemudinya. Negara perlu hadir memastikan standar upah dan pelatihan berjalan, bukan sekadar menunggu kecelakaan berikutnya.

Sumber: economy.okezone.com, mti-indonesia.org

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad