Longsor Bireuen–Takengon Berulang, Salihin Desak Pemerintah Beri Solusi Permanen

Nov 16, 2026 - 14:50
 0  1
Longsor Bireuen–Takengon Berulang, Salihin Desak Pemerintah Beri Solusi Permanen

Wakil Ketua DPRA Salihin meminta pemerintah menuntaskan penanganan longsor jalan nasional Bireuen–Takengon. Longsor di Merie Satu, Wih Pesam, Bener Meriah, pada Minggu malam (15/11/2026) kembali menimbun badan jalan dan memutus akses warga.

Ad
Ad

Politikus Fraksi PKB itu menilai kejadian tersebut bukan insiden pertama. Longsor yang terus berulang, kata dia, menjadi bukti bahwa penanganan selama ini belum menyentuh akar masalah.

Baca juga: Banjir 1 Meter Rendam Dua Desa di Mentebah Kapuas Hulu, Akses Jalan Warga Terputus

Kronologi Longsor di Merie Satu

Badan jalan nasional di kawasan Merie Satu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, tertimbun material longsor pada Minggu (15/11/2026) malam. Material menutup jalur yang menghubungkan Bireuen dengan Takengon tersebut.

Salihin menyampaikan sikapnya sehari setelah kejadian, Senin (16/11/2026). Menurutnya, peristiwa itu menambah daftar panjang gangguan di ruas jalan strategis yang sama.

“Kejadian longsor yang terus berulang menunjukkan perlunya penanganan yang lebih menyeluruh,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip dari Acehinfo.

Ia menegaskan pemerintah tidak boleh hanya membersihkan material setiap kali bencana terjadi. Pola kerja reaktif dinilai tidak menyelesaikan persoalan karena longsor bisa kembali menutup jalan pada musim hujan berikutnya.

Baca juga: Dua Bibit Siklon Tropis 92B dan 96S Ancam Aceh-Lampung: Waspada Banjir dan Gelombang 4 Meter

Ruas Bireuen–Takengon dikenal sebagai jalur penghubung wilayah pesisir dengan kawasan tengah Aceh. Jalur ini melintasi kawasan perbukitan yang rawan longsor, terutama saat curah hujan tinggi.

Salihin Soroti Dampak ke Mobilitas dan Ekonomi

Salihin menilai terganggunya akses Bireuen–Takengon berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Mobilitas warga, distribusi barang, aktivitas perdagangan, hingga pelayanan publik ikut terdampak setiap kali jalur terputus.

“Ruas Bireuen–Takengon merupakan jalur strategis yang menghubungkan wilayah pesisir dengan kawasan tengah Aceh,” kata Wakil Ketua DPRA itu.

Dampak ekonominya tidak kecil. Barang kebutuhan pokok dari arah pesisir harus menempuh jalur alternatif yang lebih jauh ketika badan jalan tertutup. Ongkos angkut naik, harga barang di wilayah tengah Aceh berpotensi ikut terdorong.

Warga yang hendak berobat atau mengurus layanan publik di ibu kota kabupaten dan provinsi juga bergantung pada jalur ini. Ketika longsor menutup akses, warga terpaksa menunda perjalanan atau memutar lebih jauh.

Salihin menempatkan keselamatan pengguna jalan sebagai prioritas utama. Masyarakat, menurutnya, membutuhkan kepastian bahwa jalur penghubung tersebut aman dan dapat dilalui tanpa terus dihantui ancaman longsor setiap kali hujan deras mengguyur.

BPJN Diminta Percepat Penanganan Titik Rawan

Dalam pernyataannya, Salihin meminta pemerintah pusat melalui instansi terkait, khususnya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), mempercepat penanganan titik-titik rawan longsor di jalur tersebut.

Percepatan itu harus disertai kajian teknis. Ia menyebut kondisi lereng, sistem drainase, serta penguatan struktur tanah di sepanjang jalur perlu diperiksa dan diperbaiki, bukan sekadar dibersihkan di permukaan.

Salihin juga menyoroti kesiapan alat berat dan petugas di kawasan rawan bencana. Kesiapan itu dinilai penting agar penanganan bisa dilakukan cepat ketika longsor kembali terjadi, terutama pada periode curah hujan tinggi.

Beberapa langkah yang ia dorong:

  • Kajian teknis terhadap kondisi lereng dan struktur tanah di sepanjang jalur Bireuen–Takengon.
  • Perbaikan sistem drainase agar air tidak mempercepat pergerakan tanah.
  • Penguatan struktur tanah pada titik-titik yang berulang kali longsor.
  • Penempatan alat berat dan petugas siaga di kawasan rawan bencana.
  • Koordinasi terencana antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.

Menurut Salihin, penanganan jalan nasional tidak boleh dilakukan secara parsial. Ia berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi agar penanganan berjalan melalui program perbaikan dan mitigasi bencana yang terencana serta berkelanjutan.

Mengapa Jalur Bireuen–Takengon Rawan Longsor

Jalur Bireuen–Takengon melewati kawasan perbukitan dan lereng yang curam. Kondisi topografi itu membuat jalur tersebut rentan terhadap pergerakan tanah, terutama ketika hujan deras turun dalam waktu lama.

Longsor di kawasan Wih Pesam dan sekitarnya bukan peristiwa tunggal. Pola kejadian yang berulang di ruas yang sama menunjukkan ada persoalan struktural yang belum tuntas ditangani.

Karena berstatus jalan nasional, kewenangan penanganan berada di pemerintah pusat melalui BPJN. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten berperan pada sisi koordinasi, penanganan darurat, serta mitigasi di kawasan sekitar.

Pembagian kewenangan itu kerap membuat penanganan berjalan lambat. Pembersihan material biasanya dilakukan cepat, tetapi perbaikan permanen menunggu anggaran dan perencanaan teknis. Di celah itulah longsor kembali terjadi.

Data dan kajian teknis di lapangan menjadi kunci. Tanpa pemeriksaan menyeluruh terhadap lereng dan drainase, perbaikan hanya bersifat sementara dan berulang pada musim hujan berikutnya. Informasi lebih lanjut soal kondisi jalan nasional di Aceh bisa dipantau melalui laman Acehinfo.

Langkah Selanjutnya dan Harapan Warga

Salihin berharap penanganan permanen terhadap titik-titik rawan longsor di jalur Bireuen–Takengon segera direalisasikan. Tujuannya agar konektivitas transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah tengah Aceh tetap terjaga.

Desakan itu mengarah pada dua hal: percepatan kerja teknis oleh BPJN dan penguatan koordinasi lintas tingkat pemerintahan. Keduanya harus berjalan bersamaan agar penanganan tidak berhenti pada pembersihan material.

Bagi warga, yang paling dinantikan adalah kepastian. Jalan yang bisa dilalui dengan aman, tanpa ancaman longsor setiap kali hujan deras, menjadi syarat dasar bagi aktivitas sehari-hari maupun distribusi barang ke kawasan tengah Aceh.

Selama solusi permanen belum terwujud, kesiapan alat berat dan petugas di lapangan menjadi penentu. Kecepatan penanganan saat longsor terjadi akan menentukan berapa lama akses warga terputus.

Analisis Redaksi

Desakan Salihin menyentuh persoalan yang jarang dibahas terbuka: penanganan longsor di jalur nasional cenderung berhenti pada tahap darurat. Setiap kali badan jalan tertimbun, alat berat dikerahkan, material dibersihkan, lalu jalan dibuka kembali. Pola itu bertahan karena lebih murah dan lebih cepat daripada perbaikan permanen.

Masalahnya, biaya pembersihan berulang dalam jangka panjang tidak kalah besar. Belum lagi kerugian ekonomi akibat akses yang terputus, ongkos angkut yang naik, dan waktu warga yang terbuang. Kajian teknis terhadap lereng dan drainase seharusnya sudah menjadi prioritas sejak lama, bukan menunggu insiden berikutnya.

Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah juga perlu diperjelas. Jalan nasional memang kewenangan BPJN, tetapi dampaknya dirasakan langsung oleh warga Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Tengah. Koordinasi yang hanya bersifat seremonial tidak akan menyelesaikan persoalan di lapangan. Tanpa perencanaan mitigasi yang berkelanjutan, longsor di Merie Satu akan terus berulang dan menjadi berita yang sama pada musim hujan tahun depan.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad