Hendrajoni Ingatkan Wali Nagari Jangan Lengah soal Ketertiban dan Penyakit Masyarakat

Nov 16, 2026 - 12:00
 0  1
Hendrajoni Ingatkan Wali Nagari Jangan Lengah soal Ketertiban dan Penyakit Masyarakat

Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni mengingatkan para wali nagari agar tidak lengah terhadap gangguan ketertiban dan penyakit masyarakat. Menurutnya, menjaga ketenteraman bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga pemerintahan nagari.

Ad
Ad

Pesan Hendrajoni untuk Seluruh Wali Nagari di Pesisir Selatan

Hendrajoni menyampaikan pesan itu kepada jajaran pemerintahan nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa wali nagari memegang posisi strategis sebagai ujung tombak pelayanan dan pembinaan di tingkat paling bawah.

Baca juga: Musim Pancaroba Rawan Penyakit: Kenali 4 Gangguan Kesehatan yang Mengintai

Dalam pandangannya, ketertiban dan ketenteraman masyarakat tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan. Pemerintahan nagari punya peran penting untuk mencegah persoalan sejak dini, sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.

Peringatan ini muncul sebagai bagian dari pembinaan rutin terhadap pemerintahan nagari. Informasi tersebut dimuat di situs resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Hendrajoni menekankan bahwa kelengahan sedikit saja bisa membuka ruang bagi munculnya persoalan sosial di tengah masyarakat. Karena itu, pengawasan di tingkat nagari harus tetap berjalan, terutama terhadap gejala penyakit masyarakat yang kerap luput dari perhatian.

Apa Itu Penyakit Masyarakat yang Dimaksud

Istilah penyakit masyarakat atau pekat merujuk pada sejumlah gejala sosial yang dianggap meresahkan dan bertentangan dengan norma hukum maupun adat. Di sejumlah daerah di Sumatera Barat, istilah ini biasa dipakai untuk menyebut praktik seperti perjudian, minuman keras, prostitusi, hingga penyalahgunaan narkotika.

Baca juga: Kenali Tanda Awal Penyakit Jantung Koroner: Peringatan IJN di Pekanbaru

Persoalan itu tidak selalu tampil terang-terangan. Sering kali ia tumbuh diam-diam di sudut nagari, dari warung kecil hingga rumah kosong yang dipakai untuk aktivitas terlarang. Pemerintahan nagari disebut sebagai pihak yang paling cepat mendeteksi tanda-tandanya.

Hendrajoni menempatkan wali nagari sebagai pengawas pertama di wilayahnya. Jika gejala itu dibiarkan, dampaknya bisa merembet ke generasi muda dan merusak tatanan sosial yang selama ini dijaga masyarakat adat.

Pemerintah kabupaten sendiri memiliki perangkat daerah yang menangani ketenteraman dan ketertiban umum. Namun, tanpa laporan dan pengawasan dari nagari, langkah penindakan akan berjalan lambat.

Peran Pemerintahan Nagari dalam Menjaga Ketenteraman

Nagari adalah bentuk pemerintahan terendah yang khas di Sumatera Barat. Strukturnya terdiri dari wali nagari, kerapatan adat nagari, serta lembaga kemasyarakatan yang bekerja bersama menjaga kehidupan sosial.

Dalam posisi itu, wali nagari bukan sekadar kepala administrasi. Ia berperan sebagai pembina masyarakat, penengah konflik, dan penghubung antara warga dengan pemerintah kabupaten.

Hendrajoni meminta agar fungsi itu dijalankan secara aktif, bukan hanya menunggu laporan masuk. Pengawasan langsung ke lapangan dinilai lebih efektif untuk mendeteksi gangguan ketertiban lebih awal.

  • Mengawasi dan melaporkan gejala penyakit masyarakat di wilayah nagari.
  • Berkoordinasi dengan aparat keamanan dan perangkat daerah terkait.
  • Melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda dalam pembinaan warga.
  • Menjaga komunikasi dengan masyarakat agar persoalan cepat diketahui.

Langkah-langkah itu sejalan dengan tugas pemerintahan nagari dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal.

Latar Belakang Peringatan Bupati

Peringatan Hendrajoni bukan tanpa alasan. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki garis pantai panjang dan banyak nagari yang tersebar dari pesisir hingga perbukitan. Kondisi geografis itu membuat pengawasan tidak selalu mudah.

Beberapa nagari berjarak cukup jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Jarak dan keterbatasan akses membuat persoalan sosial bisa berkembang tanpa terpantau dalam waktu lama.

Selain itu, arus informasi yang cepat melalui media sosial turut mengubah cara persoalan sosial menyebar. Persoalan kecil bisa dengan cepat menjadi isu besar jika tidak ditangani sejak awal di tingkat nagari.

Pemerintah kabupaten memandang pembinaan terhadap pemerintahan nagari sebagai cara memperkuat deteksi dini. Dengan begitu, penanganan tidak selalu harus menunggu aparat turun dari tingkat kabupaten.

Pendekatan ini juga sejalan dengan kebijakan pembangunan yang menempatkan nagari sebagai basis pembangunan. Rujukan mengenai peran pemerintahan nagari dapat dibaca pada laman Kementerian Dalam Negeri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dampak jika Wali Nagari Lengah

Kelengahan terhadap gangguan ketertiban punya efek berantai. Praktik terlarang yang dibiarkan akan menarik pihak lain untuk ikut serta, sehingga skalanya membesar.

Dampak berikutnya menyentuh kehidupan sosial. Warga merasa tidak aman, kepercayaan terhadap pemerintahan nagari menurun, dan citra nagari di mata masyarakat luar ikut tercoreng.

Bagi generasi muda, paparan terhadap penyakit masyarakat bisa memengaruhi perilaku dan masa depan mereka. Karena itu, pencegahan dinilai jauh lebih murah dibandingkan penindakan setelah persoalan membesar.

Hendrajoni menempatkan ketertiban sebagai prasyarat pembangunan. Tanpa rasa aman, program pembangunan di nagari akan sulit berjalan dan manfaatnya tidak dirasakan warga secara merata.

Langkah Selanjutnya bagi Pemerintahan Nagari

Setelah peringatan itu, wali nagari diharapkan memperkuat pengawasan di wilayah masing-masing. Koordinasi dengan aparat keamanan dan perangkat kabupaten menjadi langkah pertama yang paling mungkin dilakukan.

Pembinaan kepada warga juga perlu berjalan rutin, melibatkan tokoh adat dan tokoh agama yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat. Pendekatan itu dinilai lebih diterima dibandingkan tindakan represif semata.

Pemerintah kabupaten akan terus memantau pelaksanaan tugas pemerintahan nagari. Evaluasi dilakukan agar persoalan ketertiban tidak berlarut dan penanganannya tetap terukur.

Hendrajoni menutup pesannya dengan penegasan bahwa ketenteraman masyarakat adalah tanggung jawab bersama. Pemerintahan nagari berada di garis depan untuk memastikannya tetap terjaga.

Analisis Redaksi

Peringatan Hendrajoni menyentuh titik yang jarang dibicarakan terbuka: jarak antara kebijakan di tingkat kabupaten dan kenyataan di tingkat nagari. Wali nagari memang punya kewenangan, tetapi kewenangan itu tidak selalu diikuti sumber daya yang memadai untuk mengawasi wilayah yang luas.

Penyakit masyarakat tidak hilang hanya karena ada imbauan. Ia butuh pengawasan yang konsisten, laporan yang cepat ditindaklanjuti, dan kepastian bahwa aparat di atas nagari akan merespons. Jika laporan wali nagari tidak pernah berujung pada tindakan, imbauan akan kehilangan bobotnya.

Karena itu, peringatan ini sebaiknya dibaca sebagai panggilan untuk memperkuat sistem, bukan sekadar menambah beban di pundak wali nagari. Ketertiban yang bertahan lama lahir dari kerja bersama antara nagari, aparat keamanan, dan pemerintah kabupaten.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad