Sidang Etik Eko Hadi Santoso Digelar Besok: Sanksi PTDH Mengintai Tersangka Penyadap Prabowo

Nov 16, 2026 - 15:50
 0  1
Sidang Etik Eko Hadi Santoso Digelar Besok: Sanksi PTDH Mengintai Tersangka Penyadap Prabowo

Divisi Propam Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso pada Selasa, 17 November 2026. Sidang ini menyusul Irjen Ahrie Sonta dan membuka peluang sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) bagi para terduga penyadap nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.

Ad
Ad

Eko Hadi Santoso merupakan tersangka penyadapan ilegal yang disebut memberi perintah menyadap sekaligus menyetujui penghapusan file hasil sadapan. Berkas pidana kasus ini kini disidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Baca juga: Pil Koplo Singaraja: 5.269 Butir Disita, Dua Pemuda Lumajang Ditangkap

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan agenda tersebut. "Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026 terhadap EHS. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri," kata Trunoyudo dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

Kronologi Kasus Penyadapan yang Menjerat Empat Perwira Tinggi

Kasus ini mencuat setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi (pati) Polri sebagai tersangka penyadapan ilegal. Keempatnya adalah eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan eks Dirtipnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Penyadapan tidak hanya menyasar Prabowo. Empat tersangka juga disebut menyadap pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha. Nama wartawan senior Akbar Faizal, Najwa Shihab, dan Raffi Ahmad ikut muncul dalam daftar target.

Akses ilegal itu dilakukan Eko Hadi dengan memanfaatkan akses di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Akses tersebut dipakai baik saat ia menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika bertugas sebagai Plt Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Baca juga: Mengapa Bareskrim Belum Tetapkan Status Makar dalam Kasus Penyadapan Listyo Sigit

Dari jalur pidana, penyidik menerapkan sejumlah pasal sesuai peran masing-masing tersangka:

  • Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP) tentang dugaan penyadapan, ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
  • Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, ancaman 8 tahun penjara.
  • Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang dugaan akses ilegal, ancaman 6 atau 7 tahun penjara.
  • Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP tentang dugaan turut serta atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.

Polri juga menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar. Laporan itu berkaitan dengan dugaan turut serta, melakukan tindak pidana secara bersama-sama, atau pemufakatan jahat untuk melakukan makar.

Siapa yang Memimpin Sidang KKEP Eko Hadi Santoso

Sidang KKEP akan dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai ketua komisi sekaligus anggota. Hendro pernah menjabat Wakapolda Metro Jaya dan Kapolda Bangka Belitung pada 2023-2025.

Ia didampingi Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua komisi sekaligus anggota. Susunan komisi ini menunjukkan Polri menempatkan perwira senior untuk menangani perkara yang menyentuh langsung lingkaran kekuasaan presiden.

Dalam sidang etik, Eko Hadi disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Sangkaan itu digabung dengan sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Pasal 13 ayat (1) PP 1/2003 mengatur pemberhentian anggota Polri yang melanggar sumpah jabatan, meninggalkan tugas, melanggar perintah dinas, atau dijatuhi hukuman pidana. Dari pasal inilah pintu sanksi PTDH terbuka.

Trunoyudo menegaskan proses etik ini merupakan tindak lanjut Polri untuk menindak tegas pelanggaran setiap anggota. "Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas," ujarnya.

Mengapa Sidang Etik Digelar Sebelum Putusan Pidana

Polri memisahkan jalur etik dan jalur pidana dalam kasus ini. Sidang KKEP berjalan paralel dengan penyidikan Bareskrim, tanpa menunggu putusan pengadilan. Praktik ini lazim dalam penegakan kode etik profesi, karena pelanggaran etik memiliki standar pembuktian dan tujuan berbeda dari pidana.

Sidang etik menilai apakah perbuatan anggota melanggar sumpah jabatan, etika kepolisian, dan prosedur internal. Sanksinya bersifat administratif, mulai dari teguran, penundaan kenaikan pangkat, mutasi, hingga pemberhentian tidak dengan hormat.

Jalur pidana mengejar pertanggungjawaban hukum atas dugaan penyadapan, penghilangan data elektronik, dan akses ilegal. Keduanya bisa berjalan bersamaan, dan hasil sidang etik tidak menghapus proses pidana yang sedang berjalan.

Yang perlu dicermati, kasus ini menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Artinya, penyidikan menyentuh pucuk pimpinan institusi yang sebelumnya memegang kendali penuh atas operasi intelijen dan monitoring Bareskrim.

Publik menunggu apakah sidang etik terhadap Eko Hadi akan menjadi pintu masuk pemeriksaan etik bagi tiga tersangka lain, termasuk Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Slamet Uliandi. Sejauh ini, baru Eko Hadi dan Ahrie Sonta yang dijadwalkan menghadapi KKEP.

Dampak Kasus Penyadapan bagi Institusi Polri dan Publik

Kasus ini menimbulkan guncangan di internal Polri. Akses penyadapan yang seharusnya dipakai untuk kepentingan penegakan hukum diduga disalahgunakan untuk membidik pejabat negara, jurnalis, hingga publik figur.

Nama Najwa Shihab dan Akbar Faizal sebagai target penyadapan memunculkan kekhawatiran soal kebebasan pers. Keduanya dikenal sebagai jurnalis yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah dan aparat.

Raffi Ahmad, yang juga masuk daftar target, menambah dimensi lain: penyadapan menyentuh kalangan selebritas dan pengusaha. Daftar target yang lebar menunjukkan operasi monitoring itu tidak terbatas pada kepentingan keamanan negara.

Di sisi lain, Polri tengah menyiapkan wacana pembatasan penyadapan intelijen. Kabaintelkam Polri mengusulkan penyadapan intelijen dibatasi maksimal sebulan. Usulan itu muncul di tengah panasnya kasus penyadapan yang menjerat empat pati.

Bagi publik, kasus ini menguji transparansi Polri. Sidang KKEP yang digelar terbuka atau tertutup, siapa saja yang dihadirkan sebagai saksi, dan bagaimana komisi memutus, akan menjadi ukuran apakah penegakan etik berjalan serius atau sekadar formalitas.

Informasi seputar jalannya perkara juga bisa dipantau melalui pemberitaan media nasional, seperti liputan AFU.ID mengenai agenda sidang etik ini, serta pernyataan resmi yang dirilis melalui kanal Divisi Humas Polri.

Langkah Selanjutnya: Nasib Eko Hadi dan Tiga Tersangka Lain

Sidang Selasa besok akan menentukan apakah Eko Hadi tetap menjabat atau diberhentikan. Jika komisi menilai pelanggaran berat, sanksi PTDH bisa dijatuhkan. Jika pelanggaran dinilai sedang, komisi bisa menjatuhkan sanksi berupa penundaan pangkat atau mutasi.

Keputusan sidang etik biasanya dibacakan pada hari yang sama atau beberapa hari setelah pemeriksaan. Eko Hadi berhak mengajukan banding ke Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri jika tidak menerima putusan.

Yang belum jelas, kapan sidang etik untuk Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Slamet Uliandi digelar. Ahrie Sonta disebut telah lebih dulu menjalani sidang etik, sementara Eko Hadi menyusul besok.

Bareskrim juga belum menetapkan status makar dalam kasus ini, meski DPR dan Istana disebut telah bulat membahasnya. Penyidik masih mendalami unsur pemufakatan jahat dalam laporan polisi terpisah.

Bagi Eko Hadi, Selasa besok adalah titik penentu karier. Bagi Polri, sidang ini menjadi ujian apakah institusi mampu menghukum perwira tinggi yang diduga menyalahgunakan akses intelijen terhadap Presiden sendiri.

Analisis Redaksi

Kasus penyadapan ini bukan sekadar pelanggaran prosedur. Ketika akses monitoring Bareskrim dipakai untuk membidik Presiden, jurnalis, dan publik figur, yang runtuh adalah asumsi dasar bahwa alat intelijen negara bekerja untuk keamanan, bukan untuk kepentingan kekuasaan.

Sidang etik Eko Hadi besok penting, tetapi tidak cukup. Selama tiga tersangka lain belum dijadwalkan menghadapi KKEP, publik berhak bertanya apakah penegakan etik berjalan merata atau hanya menyasar perwira yang paling mudah dijangkau. Listyo Sigit, sebagai mantan Kapolri, adalah nama yang paling menentukan arah kasus ini.

Polri perlu memastikan sidang berjalan transparan, dengan komisi yang independen dan putusan yang bisa diuji publik. Jika PTDH dijatuhkan, itu baru awal. Yang lebih penting adalah reformasi aturan penyadapan, termasuk usulan pembatasan durasi penyadapan intelijen, agar akses istimewa itu tidak lagi disalahgunakan oleh siapa pun yang kebetulan memegang kendali.

Sumber: polri.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad