FFI Ajukan Keberatan SK Ilegal PSSI: Penunjukan Plt Ketua Umum Cacat Hukum

Nov 16, 2026 - 15:30
 0  2
FFI Ajukan Keberatan SK Ilegal PSSI: Penunjukan Plt Ketua Umum Cacat Hukum

Federasi Futsal Indonesia (FFI) resmi menyampaikan keberatan atas Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI. Ketua Umum FFI Michael Victor Sianipar menilai SK tersebut memiliki banyak cacat formil dan selayaknya batal demi hukum.

Ad
Ad

Langkah ini diambil setelah PSSI menerbitkan SK tertanggal 12 November 2026. FFI menegaskan kepengurusan periode 2024-2028 yang dipimpin Michael tetap sah bekerja berdasarkan mandat Kongres Luar Biasa (KLB) 3 Oktober 2024.

Baca juga: Gibran Mundur, Ujian Stabilitas Politik Jaga Investasi RI: Peringatan Pengusaha

"SK ilegal PSSI memiliki banyak cacat formil seperti yang kami utarakan di Surat Keberatan yang sudah FFI kirimkan ke Pimpinan PSSI. Karena kecatatan tersebut, SK ilegal PSSI selayaknya batal demi hukum," kata Michael lewat pernyataan resmi FFI, Senin (16/11/2026).

Kronologi Penunjukan Plt dan Dasar Hukum yang Dipersoalkan

PSSI menerbitkan SK Nomor 271/SKEP/XI-2026 pada 12 November 2026. SK itu menetapkan Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua Umum FFI. Penunjukan ini disebut merujuk pada Pedoman Organisasi (PO) PSSI 2025 yang mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan ketua umum di asosiasi provinsi.

Namun, FFI menolak dasar hukum tersebut. Michael menjelaskan bahwa pemilihan dan pemberhentian Ketua Umum adalah wewenang mutlak Kongres FFI, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI 2025.

"Aturan penunjukkan Plt Ketua di PO PSSI 2025 hanya berlaku khusus bagi PSSI Provinsi yang masa jabatannya memang sudah habis dan terdapat kekosongan kepemimpinan di asosiasi tersebut," ujar Michael.

Baca juga: Pajak Baru Emiten Dirancang, Pemerintah Incar Nilai Perusahaan Naik

FFI juga menyoroti bahwa kepengurusan saat ini masih sah dan tidak ada kekosongan jabatan. Mandat kepemimpinan diberikan melalui KLB 3 Oktober 2024, yang menurut FFI telah sesuai dengan AD/ART dan terdaftar di Kementerian Hukum.

Surat keberatan pun telah dikirim ke Pimpinan PSSI. Dalam surat itu, FFI merinci sejumlah cacat formil yang dinilai membuat SK tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sikap FFI: Kepengurusan Sah dan Siap Gelar KLB Sesuai Aturan

Michael menegaskan bahwa kepengurusan FFI periode 2024-2028 tetap menjalankan roda organisasi. Menurut dia, tidak ada dasar bagi PSSI untuk mengambil alih kewenangan kongres melalui penunjukan Plt.

"Upaya pembegalan organisasi dan pergantian ketua umum melalui mekanisme ilegal tidak memiliki kekuatan hukum. Saya meyakini Indonesia adalah negara hukum, di mana semua harus melalui aturan dan prosedur yang jelas. Dalam hal adanya pergantian Ketua Umum FFI, mekanisme itu jelas diatur di AD/ART FFI yang sah di Kementerian Hukum," tegas Michael.

FFI tidak menutup pintu terhadap KLB. Namun, Michael menegaskan bahwa KLB hanya dapat digelar jika dokumen permohonan diserahkan kepada FFI dan terbukti sah memenuhi syarat dua pertiga pemilik hak suara.

"FFI sendiri yang akan memanggil dan menyelenggarakan KLB sesuai Pasal 31 ART FFI dan Pasal 40 ayat (1) Statuta PSSI 2025," jelasnya.

Dengan kata lain, FFI ingin memastikan bahwa setiap proses pergantian kepemimpinan berjalan melalui mekanisme organisasi yang diatur AD/ART, bukan melalui SK sepihak.

Tiga Tuntutan FFI dan Usulan Tim Ad Hoc

Sebagai langkah penyelesaian konstruktif, FFI mengajukan tiga tuntutan utama kepada PSSI. Tuntutan itu disampaikan dalam surat keberatan yang telah dikirim.

  • Mencabut SK Nomor 271/SKEP/XI-2026 tentang penunjukan Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua Umum FFI.
  • Menjaga status quo organisasi selama proses verifikasi dan penyelesaian berlangsung.
  • Menyerahkan salinan 48 surat permohonan KLB dan Berita Acara Rapat Exco PSSI tanggal 28 Agustus 2026 untuk diverifikasi.

Selain itu, FFI mengusulkan pembentukan tim ad hoc yang imparsial. Tim ini dimaksudkan untuk bermusyawarah dalam tenggat 30 hari kerja.

Jika dalam tenggat tersebut tidak tercapai titik temu, FFI tidak menutup opsi menempuh jalur Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) sesuai Pasal 91 ayat (3) Statuta PSSI.

"Jika Pimpinan PSSI benar-benar beritikad baik untuk memajukan organisasi futsal, saya mengajak untuk menggunakan mekanisme imparsial yang diatur di Statuta PSSI, Pedoman Organisasi PSSI, dan juga AD/ART FFI yang sah. Kami berharap itikad baik dan obyektifitas itu masih ada. Masih ada ruang untuk mengkoreksi cacat prosedur dan cacat hukum dari tindakan yang sudah diambil itu," kata Michael.

Dampak pada Futsal Indonesia dan Sorotan Publik

Konflik ini berpotensi mengganggu stabilitas organisasi futsal nasional. FFI saat ini menaungi kompetisi dan pembinaan atlet di berbagai jenjang. Ketidakpastian kepemimpinan bisa berdampak pada program kerja, termasuk persiapan tim nasional dan liga futsal.

Michael juga mengajak publik sepak bola dan futsal untuk mengawal kasus ini. Menurut dia, marwah PSSI sebagai organisasi besar di Indonesia sedang dipertaruhkan.

"Tentu saya ingin PSSI sebagai organisasi dapat menunjukkan kepatuhan terhadap hukum. Saya yakin di tubuh PSSI masih banyak orang yang peduli terhadap marwah dan wibawa organisasi itu," ujarnya.

"Saya berharap Pimpinan PSSI juga dapat lebih bijak dalam menyikapi perkembangan situasi ini. Terakhir, saya juga yakin dan berterima kasih atas dukungan bukan hanya komunitas futsal Tanah Air, tapi juga keluarga besar sepak bola Indonesia yang menyoroti apa yang sedang terjadi di tubuh PSSI ini," terang Michael.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari PSSI terkait surat keberatan FFI. Publik menanti langkah PSSI apakah akan mencabut SK atau mempertahankannya.

Kasus ini juga menjadi ujian bagi transparansi dan tata kelola organisasi olahraga di Indonesia. Sebab, SK yang dipersoalkan menyangkut kewenangan kongres yang seharusnya menjadi forum tertinggi dalam organisasi.

Langkah Selanjutnya: Verifikasi Dokumen dan Opsi Arbitrase

FFI menempatkan verifikasi dokumen sebagai kunci penyelesaian. Mereka meminta PSSI menyerahkan salinan 48 surat permohonan KLB dan Berita Acara Rapat Exco PSSI 28 Agustus 2026.

Dokumen-dokumen itu akan digunakan untuk memastikan apakah permohonan KLB memenuhi syarat dua pertiga pemilik hak suara. Jika terbukti sah, FFI siap memanggil dan menyelenggarakan KLB sesuai Pasal 31 ART FFI dan Pasal 40 ayat (1) Statuta PSSI 2025.

Namun, jika PSSI tetap pada pendiriannya, FFI akan membawa perkara ini ke BAKI. Langkah itu merujuk pada Pasal 91 ayat (3) Statuta PSSI yang mengatur penyelesaian sengketa melalui arbitrase keolahragaan.

FFI berharap PSSI memilih jalur musyawarah melalui tim ad hoc. Tenggat 30 hari kerja disebut sebagai ruang untuk mengoreksi cacat prosedur sebelum konflik berlarut.

"Masih ada ruang untuk mengkoreksi cacat prosedur dan cacat hukum dari tindakan yang sudah diambil itu," kata Michael.

Bagi FFI, penyelesaian yang sah harus melalui mekanisme organisasi yang diatur AD/ART. Bagi PSSI, SK yang telah diterbitkan menjadi dasar untuk menata kepengurusan. Dua posisi ini akan diuji di meja verifikasi atau, bila gagal, di forum arbitrase.

Analisis Redaksi

Konflik FFI-PSSI ini bukan sekadar soal siapa yang berhak menandatangani surat. Ada persoalan mendasar tentang batas kewenangan antara induk organisasi dan asosiasi anggotanya. PSSI menerbitkan SK berdasarkan PO PSSI 2025, sementara FFI berpegang pada Statuta PSSI 2025 dan AD/ART yang terdaftar di Kementerian Hukum.

Yang menarik, FFI tidak serta-merta menolak KLB. Mereka justru menantang PSSI untuk membuktikan bahwa permohonan KLB memenuhi syarat dua pertiga pemilik hak suara. Sikap ini menunjukkan bahwa FFI ingin bertarung di ranah prosedur, bukan sekadar politik organisasi. Jika PSSI yakin memiliki dukungan mayoritas, seharusnya dokumen itu dibuka dan diverifikasi bersama.

Sebaliknya, penunjukan Plt melalui SK tanpa melalui kongres berpotensi menjadi preseden buruk. Organisasi olahraga di Indonesia sudah sering dilanda konflik internal akibat intervensi keputusan sepihak. Dalam jangka panjang, cara-cara seperti ini merusak kepercayaan publik dan sponsor.

Publik futsal dan sepak bola Indonesia berhak mendapat penjelasan. PSSI sebaiknya merespons surat keberatan FFI secara terbuka, bukan diam. Sebab, marwah organisasi tidak dibangun dari SK, melainkan dari kepatuhan pada aturan yang dibuat sendiri.

Sumber: cnnindonesia.com, pssi.org

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad