244 Disabilitas dan Lansia Lombok Barat Terima Bantuan Sosial dari APBD 2025

Nov 16, 2026 - 16:00
 0  1
244 Disabilitas dan Lansia Lombok Barat Terima Bantuan Sosial dari APBD 2025

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyalurkan 244 paket bantuan sosial kepada penyandang disabilitas dan lansia di seluruh wilayah kabupaten. Bantuan bersumber dari APBD itu merupakan tindak lanjut usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2025 dan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Nurul Adha di Kantor Camat Gerung.

Ad
Ad

Penyerahan simbolis berlangsung di hadapan perwakilan penerima manfaat, jajaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Camat Gerung, serta para lurah dan kepala desa se-Kecamatan Gerung. Laporan lengkap kegiatan ini dimuat HarianNusa pada 16 November 2026.

Baca juga: Ruben Onsu Dipolisikan Lagi: Dugaan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Rincian 244 Penerima: 209 Disabilitas, 35 Lansia

Kepala Dinsos P3A Lombok Barat, Arief Suryawirawan, membeberkan komposisi penerima bantuan. Dari total 244 orang, sebanyak 209 merupakan penyandang disabilitas dan 35 lainnya lansia.

“Seluruh usulan penerima telah melalui proses verifikasi administrasi maupun faktual di lapangan, serta telah dikoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat guna menjamin akuntabilitas dan ketepatan penyaluran,” jelas Arief, seperti dikutip HarianNusa.

Untuk Kecamatan Gerung sendiri, pemerintah daerah menyalurkan 48 unit alat bantu. Rinciannya, 38 kursi roda dan 10 alat bantu dengar. Bantuan itu menyasar 48 penerima manfaat, terdiri dari delapan penyandang disabilitas dan 40 lansia.

Menarik dicatat, jumlah penerima di Gerung yang didominasi lansia justru berbeda dari komposisi kabupaten yang mayoritas penyandang disabilitas. Perbedaan ini menunjukkan pemetaan kebutuhan dilakukan per wilayah, bukan seragam.

Baca juga: Koramil 04/Cikupa Gelar Bakti Sosial Jaga Jakarta On The Spot di Bojong

  • Total penerima kabupaten: 244 orang (209 disabilitas, 35 lansia).
  • Kecamatan Gerung: 48 penerima (8 disabilitas, 40 lansia).
  • Alat bantu Gerung: 38 kursi roda dan 10 alat bantu dengar.
  • Sumber anggaran: APBD Kabupaten Lombok Barat, tindak lanjut Musrenbang 2025.
  • Verifikator: Dinsos P3A bersama Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.

Verifikasi Berlapis dan Pengawasan Inspektorat

Sebelum bantuan diserahkan, seluruh calon penerima melewati dua tahap penyaringan: verifikasi administrasi dan pemeriksaan faktual di lapangan. Dinsos P3A juga melibatkan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat dalam proses tersebut.

Menurut Arief, pelibatan inspektorat penting untuk memastikan penyaluran berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Praktik ini menjadi penanda bahwa pemerintah daerah mencoba menutup celah bantuan salah sasaran yang kerap menjadi sorotan publik.

Verifikasi faktual di lapangan umumnya mencakup pengecekan kondisi rumah, status kesehatan, serta kesesuaian jenis alat bantu dengan kebutuhan penerima. Untuk kursi roda, misalnya, ukuran dan tipe harus cocok dengan kondisi fisik pengguna agar benar-benar berfungsi.

Proses semacam ini memakan waktu, tetapi menjadi penentu apakah bantuan sosial bernilai guna atau hanya menjadi simbol seremonial. Dalam konteks perlindungan sosial, ketepatan sasaran sering kali lebih menentukan daripada besaran anggaran.

Pesan Nurul Adha: Pelayanan Dasar Jadi Prioritas

Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha menegaskan, penyaluran bantuan sosial adalah bagian dari komitmen pemerintah daerah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok rentan.

“Kehadiran pemerintah harus dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Kita terus berupaya memastikan setiap program tepat sasaran, tidak ada yang tertinggal,” tegas Nurul Adha.

Ia juga meminta koordinasi lintas perangkat daerah terus diperkuat. Menurutnya, pelayanan dasar harus menjadi prioritas, dan setiap program bantuan mesti benar-benar memberi manfaat bagi warga yang membutuhkan.

Pernyataan itu disampaikan di hadapan penerima manfaat yang hadir langsung. Dalam foto yang dirilis, Nurul Adha tampak bersalaman dengan para penerima bantuan, sebuah gestur yang ingin menegaskan kedekatan pemerintah daerah dengan warganya.

Bantuan alat bantu seperti kursi roda dan alat bantu dengar memang bersifat spesifik. Dampaknya tidak sekadar simbolis, tetapi menyentuh mobilitas harian dan kemampuan komunikasi penerima. Bagi lansia dengan gangguan pendengaran, alat bantu dengar dapat mengubah kualitas interaksi sehari-hari.

UHC Rp70 Miliar dan Digitalisasi Data Desil Kesejahteraan

Di luar bantuan sosial, Nurul Adha memaparkan sejumlah program kesejahteraan yang disiapkan pemerintah daerah. Pada 2026, Pemkab Lombok Barat menyiapkan anggaran Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) sebesar Rp70 miliar.

Anggaran itu ditujukan untuk menjamin akses pelayanan kesehatan masyarakat. Bagi kabupaten dengan jumlah penduduk besar, alokasi sebesar itu menjadi instrumen penting agar warga tidak terkendala biaya saat berobat.

Di bidang perlindungan sosial, Dinsos P3A mulai melakukan digitalisasi data dan verifikasi lapangan terhadap warga yang masuk desil kesejahteraan 0, 1, dan 2. Langkah ini untuk memastikan warga yang benar-benar membutuhkan tetap terdata dan tidak kehilangan akses bantuan akibat perubahan status desil.

Perubahan status desil memang kerap menjadi masalah. Warga yang naik desil bisa otomatis kehilangan akses bantuan, padahal kondisinya belum tentu membaik secara signifikan. Digitalisasi data diharapkan mempercepat pembaruan dan mengurangi kesalahan klasifikasi.

Ke depan, proses digitalisasi direncanakan diperluas hingga mencakup seluruh desil kesejahteraan. Pemkab juga menyiapkan program unggulan UPD Membina Desa yang rencananya diluncurkan pada 2027, dengan menerjunkan ASN langsung ke tengah masyarakat sebagai agen pelaksana pembangunan dan pelayanan di tingkat desa.

Dampak bagi Penerima dan Arah Kebijakan Berikutnya

Bagi penerima, bantuan ini menyentuh kebutuhan dasar yang konkret: mobilitas dan komunikasi. Pemerintah daerah berharap kebutuhan penyandang disabilitas dan lansia lebih terpenuhi, sekaligus mendukung peningkatan kemandirian, mobilitas, dan kualitas hidup.

Namun, bantuan alat bantu hanya efektif bila disertai pendampingan. Kursi roda tanpa akses lingkungan yang ramah, misalnya, tetap menyisakan hambatan. Alat bantu dengar tanpa layanan pemeriksaan lanjutan juga berisiko tidak optimal.

Karena itu, tindak lanjut pasca-penyaluran menjadi pekerjaan rumah. Pendataan ulang kondisi penerima, layanan perawatan alat, serta integrasi dengan program kesehatan menjadi langkah yang menentukan keberlanjutan manfaat.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan data penerima diperbarui secara berkala. Dengan digitalisasi yang tengah berjalan, peluang untuk membangun basis data perlindungan sosial yang lebih rapi dan responsif sebenarnya terbuka lebar.

Informasi seputar program perlindungan sosial dan kebijakan pemerintah daerah dapat dipantau melalui kanal resmi pemerintah, termasuk Portal Indonesia. Warga Lombok Barat yang merasa memenuhi kriteria disarankan aktif memeriksa status data dan melapor ke dinas sosial setempat.

Analisis Redaksi

Langkah Pemkab Lombok Barat menyalurkan bantuan berdasarkan usulan Musrenbang 2025 patut diapresiasi karena mengikuti jalur perencanaan yang sah, bukan program dadakan. Pelibatan Inspektorat dalam verifikasi juga menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah belajar dari kasus bantuan salah sasaran yang berulang di banyak daerah.

Yang perlu dicermati adalah skala. Sebanyak 244 penerima di sebuah kabupaten jelas bukan angka besar. Persoalannya bukan pada jumlah, tetapi pada apakah bantuan ini menjadi pintu masuk layanan yang lebih sistemis. Alat bantu tanpa pendampingan dan layanan lanjutan hanya menyelesaikan sebagian persoalan.

Kebijakan digitalisasi data desil kesejahteraan 0, 1, dan 2 justru punya bobot lebih strategis. Selama data perlindungan sosial masih berantakan, bantuan akan selalu berisiko salah sasaran, baik karena warga miskin tidak terdata maupun karena penerima lama tetap menerima padahal kondisi sudah berubah. Perluasan digitalisasi ke seluruh desil pada tahun-tahun berikutnya layak didorong lebih cepat, bukan ditunda.

Alokasi UHC Rp70 miliar untuk 2026 juga menuntut transparansi. Publik berhak tahu bagaimana anggaran sebesar itu dibelanjakan dan sejauh mana ia menutup celah akses kesehatan warga desil terbawah. Tanpa pelaporan yang terbuka, angka besar hanya menjadi klaim di atas kertas.

Terakhir, program UPD Membina Desa yang dijadwalkan 2027 perlu dirancang agar tidak berhenti sebagai penempatan ASN. Jika ASN benar-benar menjadi agen pelaksana di tingkat desa, fungsi pendampingan warga rentan bisa melekat pada struktur pemerintahan desa. Di situlah bantuan sosial berubah dari paket seremonial menjadi sistem yang bekerja.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad