Bupati Kupang Yosef Lede Dilaporkan ke Polda NTT: Saya Akan Datang Jika Dipanggil

Nov 16, 2026 - 16:30
 0  1
Bupati Kupang Yosef Lede Dilaporkan ke Polda NTT: Saya Akan Datang Jika Dipanggil

Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur, Yosef Lede dilaporkan ke Polda NTT oleh perempuan 21 tahun atas dugaan pemerkosaan di rumah jabatan bupati pada Rabu malam, 11 November 2026. Yosef menyatakan menghormati laporan itu dan berjanji datang jika dipanggil penyidik.

Ad
Ad

Laporan teregister dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT pada 12 November 2026. Peristiwa yang dilaporkan terjadi di kompleks rumah dinas di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Korban mengaku mengalami tindakan kekerasan seksual saat mendatangi rumah bupati untuk membahas tawaran pekerjaan di sebuah perusahaan daerah.

Baca juga: Sidang Etik Eko Hadi Santoso Digelar Besok: Sanksi PTDH Mengintai Tersangka Penyadap Prabowo

Hingga berita ini diturunkan, status perkara masih penyelidikan. Yosef belum ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik telah memeriksa korban dan sejumlah saksi, serta meminta visum ke RS Bhayangkara.

Kronologi Laporan dan Pemeriksaan Saksi

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Polda NTT Kombes Nova Irone Surentu mengatakan penyidik akan memeriksa dua orang yang mengantarkan korban ke rumah terlapor. Pemeriksaan itu bagian dari upaya mengumpulkan bukti permulaan.

"Ini dari penyidik menyampaikan mereka akan memeriksa 2 orang yang mengantarkan (korban ke terlapor) itu," kata Nova, Sabtu (14/11/2026), seperti dikutip dari AFU.ID.

Berdasarkan keterangan awal yang diterima penyidik, korban mendatangi rumah dinas bersama sejumlah saksi setelah mendapat informasi soal tawaran pekerjaan. Dalam pertemuan itu, korban mengaku mengalami tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual fisik. Setelah kejadian, korban menghubungi seorang saksi untuk meminta pertolongan, lalu dijemput meninggalkan rumah dinas.

Baca juga: Pil Koplo Singaraja: 5.269 Butir Disita, Dua Pemuda Lumajang Ditangkap

Korban kini mendapat pendampingan psikologis dan berada di rumah aman, bekerja sama dengan UPTD PPA Provinsi NTT. Pendampingan itu untuk memastikan korban tidak mengalami tekanan tambahan selama proses hukum berjalan.

Kepala Bidang Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra menjamin penanganan perkara berjalan profesional, objektif, dan transparan sesuai UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Ia juga menegaskan asas praduga tak bersalah tetap dipegang.

"Kami juga meminta semua pihak untuk menjaga identitas dan privasi korban demi menghindari dampak psikologis maupun tekanan tambahan terhadap korban," ujar Henry.

Pernyataan Yosef Lede dan Sikap Partai Gerindra

Yosef Lede menyatakan menghormati laporan yang masuk ke Polda NTT. Ia menyampaikan pernyataan itu di rumah dinas Bupati Kupang.

"Terhadap laporan ke Polda (NTT) sebagai orang yang taat hukum kita menghormati laporan itu," kata Yosef.

Ia berjanji memenuhi panggilan penyidik. "Saya akan datang, jika dipanggil penyidik," ucapnya.

Yosef adalah kader Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Mahkamah Kehormatan Gerindra Habiburokhman, yang juga Ketua Komisi III DPR, meminta polisi tidak memberi perlakuan khusus kepada Yosef.

"Jika dalam proses penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, kami mendesak agar yang bersangkutan segera ditahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi kelancaran proses hukum," tegas Habiburokhman.

Habiburokhman memastikan Gerindra akan memecat Yosef jika ia terbukti melakukan tindak pidana. Partai juga akan mendorong pemberhentian Yosef dari jabatan Bupati Kupang.

"Kami pastikan bahwa partai akan memberikan sanksi pemecatan sebagai kader. Selain itu, kami akan secara aktif mendorong proses pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Bupati Kupang agar proses hukum dapat berjalan secara objektif dan bermartabat," katanya.

Ancaman Pidana dan Pemberatan bagi Pejabat Publik

Pasal 6 huruf c UU TPKS mengancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta bagi setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, atau kepercayaan untuk memaksa seseorang melakukan persetubuhan.

Pasal 15 ayat (1) UU TPKS mengatur pemberatan pidana sepertiga apabila kekerasan seksual dilakukan oleh pejabat publik. Dua pasal itu menjadi rujukan penting dalam kasus yang melibatkan kepala daerah.

Namun, status perkara ini masih penyelidikan. Penyidik belum menetapkan tersangka. Proses hukum akan bergantung pada kecukupan bukti permulaan, termasuk keterangan saksi dan hasil visum.

Dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik, penyidik menghadapi tekanan publik agar tidak ragu menaikkan status perkara. Sebaliknya, terlapor berhak mendapat perlindungan hukum selama belum ada putusan pengadilan.

Desakan Komnas Perempuan dan Catatan Kasus Serupa

Komisioner Komnas Perempuan Sondang Frishka Simanjuntak, dalam wawancara dengan BBC News Indonesia, menilai perkara kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik kerap berjalan lambat. Menurut dia, terlapor berulang kali mangkir dan mengulur waktu.

Sondang menyoroti tawaran pekerjaan yang membawa korban ke rumah dinas. Ia mempertanyakan apakah peristiwa ini merupakan pola. Komnas Perempuan mendesak polisi segera menahan terlapor dan memastikan pemulihan bagi korban.

Kasus kekerasan seksual yang melibatkan kepala daerah pernah berujung vonis. Wakil Bupati Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Ramadio dilaporkan pada 2019 atas kekerasan seksual terhadap anak perempuan berusia 14 tahun. Ia divonis sembilan tahun penjara di tingkat banding.

Rekam jejak itu menjadi pembanding bagi publik dalam mengawal kasus Yosef. Desakan agar penyidik bergerak cepat datang dari berbagai pihak, termasuk partai politik yang menaungi Yosef.

Langkah Selanjutnya: Pemeriksaan Saksi dan Penentuan Status Hukum

Penyidik Polda NTT akan memeriksa dua saksi yang mengantar korban ke rumah dinas. Pemeriksaan itu untuk memperjelas kronologi dan menguji keterangan korban.

Visum et repertum dari RS Bhayangkara juga menjadi bagian dari pembuktian. Hasil visum akan membantu penyidik menilai apakah unsur tindak pidana terpenuhi.

Yosef belum dipanggil untuk diperiksa. Ia menyatakan siap datang jika penyidik memanggilnya. Pernyataan itu menjadi komitmen awal, meski publik akan menilai konsistensinya.

Partai Gerindra menunggu hasil penyelidikan. Jika bukti permulaan cukup, partai mendesak penahanan. Jika Yosef terbukti bersalah, pemecatan sebagai kader dan dorongan pemberhentian dari jabatan bupati akan berjalan.

Korban tetap berada di rumah aman dengan pendampingan psikologis. UPTD PPA Provinsi NTT mendampingi proses pemulihan. Identitas dan privasi korban dijaga untuk menghindari dampak psikologis lanjutan.

Analisis Redaksi

Kasus ini menguji seberapa serius negara menangani kekerasan seksual yang diduga dilakukan pejabat publik. Yosef Lede belum tersangka, dan asas praduga tak bersalah wajib dijaga. Namun, status sebagai kepala daerah semestinya membuat proses hukum berjalan lebih transparan, bukan lebih lambat.

Pernyataan Yosef bahwa ia akan datang jika dipanggil terdengar menenangkan. Tetapi janji itu belum menjadi bukti. Publik perlu melihat apakah penyidik bergerak cepat memeriksa saksi, menyelesaikan visum, dan menaikkan status perkara bila bukti mencukupi. Desakan Habiburokhman agar Yosef ditahan jika bukti permulaan cukup seharusnya menjadi penanda bahwa partai tidak akan menutupi kasus ini.

Komnas Perempuan menyoroti pola tawaran pekerjaan yang membawa korban ke rumah dinas. Jika pola itu benar, kasus ini bukan sekadar dugaan tindak pidana tunggal, melainkan persoalan penyalahgunaan kekuasaan. Penyidik perlu mengusutnya, sementara UPTD PPA dan lembaga pendamping harus memastikan korban mendapat pemulihan tanpa tekanan. Penanganan yang lambat akan memperkuat kecurigaan bahwa jabatan masih menjadi tameng.

Sumber: bbc.com

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad