MPR Geser Penetapan Wapres Pengganti Gibran ke 9 Desember, Ini Alasannya

Nov 16, 2026 - 12:30
 0  1
MPR Geser Penetapan Wapres Pengganti Gibran ke 9 Desember, Ini Alasannya

MPR RI memindahkan jadwal Rapat Paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026. Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Habiburokhman, menyebut bentrok agenda dan waktu verifikasi yang cuma 14 hari sebagai penyebab.

Ad
Ad

Keputusan ini diambil setelah sejumlah fraksi mengusulkan perubahan hari. MPR pun menggelar rapat gabungan pada Senin (16/11) untuk membahasnya.

Baca juga: RUU Penyadapan Dibahas DPR Bareng Baintelkam Polri, Ini 5 Poin Krusialnya

Kronologi Perubahan Jadwal Rapat Paripurna

Awalnya, MPR menjadwalkan Rapat Paripurna pemilihan dan penetapan wapres pengganti Gibran pada 2 Desember 2026. Jadwal itu kemudian digeser sepekan ke 9 Desember 2026.

Habiburokhman menjelaskan, usulan perubahan datang dari sejumlah fraksi. Alasannya, ada agenda kedewanan yang bertabrakan, baik di DPR maupun DPD.

"Alasannya karena memang ada beberapa hal misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan baik DPR maupun DPD, ya seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja," kata Habib di kompleks parlemen, Senin (16/11).

Untuk membahas perubahan itu, MPR menggelar rapat pimpinan (rapim) lebih dulu, lalu rapat gabungan. Habib memastikan dirinya hadir sebagai ketua fraksi Gerindra.

Baca juga: Tiang Monorel Senayan Belum Dibongkar, Pramono Anung Buka Suara soal Komunikasi dengan DPR

"Rapim dahulu baru rapat gabungan, rapat gabungan itu saya selaku ketua fraksi Gerindra akan hadir. Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk apa namanya merubah hari," ujarnya.

Perubahan ini juga mempertimbangkan proses verifikasi yang hanya 14 hari. Menurut Habib, waktu itu terlalu sempit. Verifikasi mestinya sudah bisa dilakukan mulai sekarang, meski nama calon belum diserahkan ke MPR.

"Kalau kali ini kami akan mengusulkan juga sejak saat ini kan kita berkoordinasi, misalnya dengan kementerian terkait untuk mempersiapkan apabila nanti dilakukan verifikasi semuanya sudah siap," ujar Habib.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Habiburokhman menjadi salah satu tokoh yang paling vokal menjelaskan perubahan jadwal. Ia adalah Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR.

Dalam pernyataannya, Habib menegaskan bahwa perubahan jadwal bukan karena masalah politik. Ia menyebut alasan utamanya adalah bentrok agenda dan kesiapan verifikasi.

"Rapim dahulu baru rapat gabungan, rapat gabungan itu saya selaku ketua fraksi Gerindra akan hadir," katanya.

Selain Habib, sejumlah fraksi di MPR juga disebut mengusulkan perubahan hari. Namun, tidak disebutkan secara rinci fraksi mana saja yang mengusulkan.

MPR sendiri belum merilis jadwal resmi terbaru. Rapat gabungan pada Senin (16/11) akan memutuskan apakah perubahan jadwal disepakati.

Latar Belakang: Verifikasi 14 Hari dan Agenda Kedewanan

Perubahan jadwal ini tidak lepas dari mekanisme verifikasi calon wapres. MPR hanya punya waktu 14 hari untuk memverifikasi nama yang diserahkan.

Menurut Habib, waktu 14 hari terlalu mepet. Apalagi, nama calon belum diserahkan ke MPR. Karena itu, ia mengusulkan agar koordinasi dengan kementerian terkait dilakukan sejak sekarang.

"Kalau kali ini kami akan mengusulkan juga sejak saat ini kan kita berkoordinasi, misalnya dengan kementerian terkait untuk mempersiapkan apabila nanti dilakukan verifikasi semuanya sudah siap," ujarnya.

Selain itu, agenda DPR dan DPD juga padat. Ada jadwal komisi dan kunjungan kerja yang bentrok dengan 2 Desember. Karena itu, sejumlah fraksi meminta jadwal digeser.

Perubahan ini juga terjadi di tengah proses politik penggantian Gibran Rakabuming sebagai wapres. Gibran adalah putra sulung Joko Widodo.

Dampak Perubahan Jadwal

Gesernya jadwal berarti penetapan wapres pengganti Gibran mundur sepekan. Rapat Paripurna yang semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

Dampak lainnya, proses verifikasi bisa lebih siap. MPR punya waktu tambahan untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait.

Namun, perubahan ini juga memperpanjang ketidakpastian politik. Publik menunggu siapa yang akan mendampingi presiden jika Gibran benar-benar diganti.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari MPR soal hasil rapat gabungan. CNN Indonesia masih menunggu perkembangan lebih lanjut.

Langkah Selanjutnya: Rapat Gabungan dan Verifikasi

MPR akan menggelar rapat gabungan pada Senin (16/11) untuk membahas perubahan jadwal. Rapat ini akan dihadiri para ketua fraksi.

Jika disepakati, Rapat Paripurna akan digelar 9 Desember 2026. Sebelum itu, MPR akan melakukan verifikasi terhadap calon yang diserahkan.

Habib berharap koordinasi dengan kementerian terkait bisa dilakukan sejak sekarang. Tujuannya agar verifikasi berjalan lancar.

"Kalau kali ini kami akan mengusulkan juga sejak saat ini kan kita berkoordinasi, misalnya dengan kementerian terkait untuk mempersiapkan apabila nanti dilakukan verifikasi semuanya sudah siap," ujarnya.

Publik masih menunggu nama calon wapres pengganti Gibran. Siapa pun yang dipilih, prosesnya akan melalui verifikasi MPR.

Analisis Redaksi: Mengapa Penundaan Ini Penting

Perubahan jadwal penetapan wapres pengganti Gibran dari 2 ke 9 Desember bukan sekadar soal teknis. Ada sinyal bahwa proses politik penggantian wapres belum matang.

Alasan bentrok agenda kedewanan terdengar wajar. Namun, di balik itu, ada indikasi bahwa verifikasi 14 hari memang terlalu singkat untuk calon yang belum diserahkan. MPR seolah baru bersiap sekarang, padahal proses ini sudah berjalan sejak lama.

Habiburokhman menyebut koordinasi dengan kementerian terkait baru akan diusulkan. Artinya, persiapan verifikasi belum dimulai. Ini pertanda bahwa nama calon belum final, atau setidaknya belum disepakati.

Penundaan sepekan mungkin tidak berdampak besar. Tapi, jika molor lagi, publik berhak bertanya. Penggantian wapres adalah peristiwa konstitusional yang menyangkut stabilitas pemerintahan.

MPR perlu menjelaskan secara transparan mengapa jadwal bergeser. Jangan sampai alasan agenda kedewanan menjadi tameng untuk menutupi perdebatan internal.

Yang paling penting, proses ini harus tetap sesuai aturan. Verifikasi 14 hari jangan dijadikan formalitas. Publik menunggu siapa calon yang akan mendampingi presiden, dan bagaimana MPR memastikan prosesnya kredibel.

Sumber: cnnindonesia.com, mpr.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad