LIRA Sumut Desak KPK dan Kejati Usut Korupsi Proyek Medan, BN Terseret

Nov 16, 2026 - 23:20
 0  1
LIRA Sumut Desak KPK dan Kejati Usut Korupsi Proyek Medan, BN Terseret

Dewan Pimpinan Wilayah Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumatera Utara mendesak KPK dan Kejati Sumut mengusut tuntas dugaan korupsi proyek Lampu Pocong, revitalisasi Lapangan Merdeka, hingga Jalan Sipiongot yang diduga menyeret nama mantan Wali Kota Medan berinisial BN.

Ad
Ad

Desakan itu disampaikan Gubernur LIRA Sumut, H. Rizaldi Mavi, didampingi Ketua Satgas LIRA Sumut, Erwandi, dalam keterangan kepada awak media pada Minggu (15/11/2026). Ia meminta aparat penegak hukum tidak menghentikan pengusutan sejumlah perkara yang diduga melibatkan BN.

Baca juga: Eks Kadis BSBK Bondowoso Kembali Ditahan: Baru Bebas 3 Bulan, Kini Jerat Korupsi Rp1,2 Miliar

Kronologi Desakan LIRA Sumut

LIRA Sumut menilai penanganan tiga proyek besar di Kota Medan perlu didalami lebih jauh. Ketiga proyek itu adalah pengadaan lampu jalan yang dikenal publik sebagai "lampu pocong", revitalisasi Lapangan Merdeka, dan pembangunan ruas jalan di kawasan Sipiongot.

Menurut Rizaldi, jika penanganan dibiarkan mandek, praktik serupa berpotensi terulang. "Penegak hukum harus menelusuri sejauh mana keterlibatan BN karena prinsip kesetaraan di hadapan hukum berlaku bagi siapa pun," ujarnya.

Desakan ini muncul setelah publik menyoroti sejumlah proyek yang dinilai tidak tuntas dan sarat dugaan penyimpangan. LIRA Sumut pun mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa apabila KPK maupun Kejati terlihat ragu menuntaskan kasus Lampu Pocong dan Lapangan Merdeka.

"Pengembalian kerugian negara tidak menggugurkan proses hukum yang sedang berjalan. Kami mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa apabila KPK maupun Kejati terlihat ragu dalam menuntaskan kasus Lampu Pocong dan Lapangan Merdeka ini," tegas Rizaldi.

Baca juga: Polda Jateng Ungkap 16 Kasus Judi Daring Oktober, 27 Tersangka Ditetapkan

Proyek Lapangan Merdeka dan Lampu Pocong

Rizaldi menyoroti revitalisasi Lapangan Merdeka Medan yang menelan anggaran daerah sekitar Rp400 miliar hingga Rp500 miliar. Hingga kini, proyek itu dinilai belum tuntas sepenuhnya karena sejumlah fasilitas, termasuk area ruang bawah tanah (basement), belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Kondisi mangkraknya sebagian fungsi bangunan tersebut memicu kecurigaan publik akan adanya penyimpangan anggaran. LIRA Sumut pun menyinggung proyek lampu pocong yang dinyatakan gagal pada masa kepemimpinan BN di Pemerintah Kota Medan.

Menurut Rizaldi, pengembalian sebagian dana proyek oleh pihak rekanan melalui penagihan Kejaksaan Negeri Medan tidak serta-merta menghapus unsur pidana dalam perkara tersebut. Ia menegaskan proses hukum harus tetap berjalan.

"Pengembalian kerugian negara tidak menggugurkan proses hukum yang sedang berjalan," kata Rizaldi.

Pengembangan Kasus Proyek Jalan Rp231,8 Miliar

Desakan serupa diarahkan pada pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 26 Juni 2025 terkait proyek infrastruktur jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut serta Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.

Paket pekerjaan yang menjadi objek perkara dengan total nilai taksiran lebih dari Rp231,8 miliar itu mencakup:

  • Pembangunan Jalan Sipiongot batas Labuhanbatu Selatan (Labusel) dan ruas Hutaimbaru-Sipiongot pada Dinas PUPR Sumut.
  • Paket preservasi serta rehabilitasi Jalan Simpang Kota Pinang-Gunung Tua-Simpang Pal XI (tahun anggaran 2023 hingga 2025) beserta penanganan longsoran di bawah Satker PJN Wilayah I Sumut.

KPK telah menetapkan lima tersangka, yakni Kepala Dinas PUPR Sumut berinisial TOP, Kepala UPTD Gunung Tua sekaligus PPK berinisial RES, PPK Satker PJN Wilayah I Sumut berinisial HEL, Direktur Utama PT DNG berinisial KIR, serta Direktur PT RN berinisial RAY.

Meski demikian, LIRA Sumut meyakini masih ada dalang utama di balik skandal tersebut yang belum tersentuh hukum. Rizaldi meminta KPK dan Kejati Sumut menelusuri keterlibatan pihak lain, termasuk BN.

Latar Belakang dan Konteks

Lampu pocong adalah sebutan populer untuk lampu jalan yang dibangun di Medan pada masa kepemimpinan BN. Proyek itu dinilai gagal karena banyak lampu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Publik pun mempertanyakan kualitas dan anggaran proyek tersebut.

Revitalisasi Lapangan Merdeka juga menjadi sorotan karena menelan anggaran besar, tetapi belum sepenuhnya bisa dinikmati masyarakat. Area basement yang belum optimal memicu pertanyaan tentang perencanaan dan pengawasan proyek.

Sementara itu, OTT KPK pada 26 Juni 2025 menyeret sejumlah pejabat di Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I Sumut. Kasus ini menjadi perhatian karena nilai proyeknya mencapai ratusan miliar rupiah.

LIRA Sumut menilai penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjadi dasar desakan agar BN ikut diperiksa jika memang ada bukti keterlibatan.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Desakan LIRA Sumut menambah tekanan publik terhadap KPK dan Kejati Sumut. Jika tidak ditindaklanjuti, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum bisa tergerus.

LIRA Sumut mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa jika penanganan kasus dinilai ragu. Ancaman itu menjadi sinyal bahwa pengawasan publik terhadap kasus ini akan terus berjalan.

KPK dan Kejati Sumut belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan tersebut. Publik menunggu langkah konkret, termasuk apakah BN akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

Sejauh ini, lima tersangka telah ditetapkan dalam kasus proyek jalan. Namun, LIRA Sumut menilai masih ada pihak lain yang perlu diusut.

Analisis Redaksi

Desakan LIRA Sumut mencerminkan kegelisahan publik terhadap penanganan kasus korupsi yang kerap berhenti di tengah jalan. Pengembalian dana oleh rekanan memang sering dijadikan alasan untuk menghentikan penyelidikan, padahal secara hukum hal itu tidak menghapus pidana.

Jika KPK dan Kejati Sumut ingin menjaga kepercayaan publik, mereka harus menunjukkan progres yang terukur. Memanggil BN untuk dimintai keterangan adalah langkah minimal yang bisa dilakukan jika memang ada bukti awal keterlibatan.

Kasus Lampu Pocong dan Lapangan Merdeka sudah lama menjadi sorotan. Tanpa penuntasan, publik akan melihat penegakan hukum hanya tajam ke bawah. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus dibuktikan, bukan sekadar diucapkan.

Sumber: sumut.akurat.co, kpk.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad