Dua Ranpergub Jambi Diharmonisasikan: Atur Harga Satuan dan CSR Badan Usaha
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menggelar rapat pengharmonisasian dua Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Jambi pada Senin (16/11/2026). Kedua rancangan mengatur perubahan standar harga satuan serta petunjuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, Gedung Utama Lantai I Kanwil Kementerian Hukum Jambi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan Pemerintah Provinsi Jambi melalui dua surat Gubernur Jambi yang ditandatangani Sekretaris Daerah pada 4 November 2026.
Baca juga: Hari Jadi ke-81 Brimob: Satgas Ops Damai Cartenz Patroli dan Bakti Sosial di Oksibil
Pengharmonisasian menjadi bagian dari tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Hukum Jambi dalam memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memiliki kejelasan rumusan, serta dapat diterapkan secara efektif.
Dua Rancangan yang Dibahas
Ada dua rancangan yang masuk meja harmonisasi. Pertama, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 23 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan. Kedua, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
Rapat tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jambi, di antaranya Sekretariat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Hukum, serta perangkat daerah terkait.
Dari Kanwil Kementerian Hukum Jambi, kegiatan ini melibatkan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita, bersama Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan.
Baca juga: Bansos dan Jebakan Kemiskinan: Mengapa BLT Harus Segera Direformasi
Pembahasan perubahan aturan Standar Harga Satuan diarahkan untuk mendukung tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah. Regulasi tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran, sekaligus mendorong efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
Sementara itu, rancangan petunjuk pelaksanaan Perda tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha diarahkan untuk memperkuat landasan hukum pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan di Provinsi Jambi.
Pengaturan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, sehingga kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
Aspek yang Ditelaah dalam Harmonisasi
Dalam proses pengharmonisasian, kedua rancangan peraturan ditelaah dari aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketepatan dasar hukum, sistematika penyusunan, kejelasan rumusan norma, serta kesesuaian substansi dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Proses ini sekaligus menjadi ruang koordinasi antara Kanwil Kementerian Hukum Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menyamakan persepsi terhadap materi muatan rancangan peraturan. Dengan demikian, ketentuan yang dirumuskan diharapkan memiliki kepastian hukum, tidak menimbulkan multitafsir, dan dapat diimplementasikan secara efektif.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, melalui jajaran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum terus mendorong penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dalam pembentukan regulasi. Komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya Kanwil Kementerian Hukum Jambi untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Melalui pengharmonisasian ini, kedua Ranpergub diharapkan menghasilkan rumusan regulasi yang selaras dengan sistem hukum nasional, memberikan kepastian hukum, serta mampu menjawab kebutuhan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi.
Latar Belakang Perubahan Standar Harga Satuan
Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 23 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan bukan tanpa alasan. Regulasi ini menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran. Dengan standar yang diperbarui, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, standar harga satuan berfungsi sebagai batas atas yang wajar untuk pengadaan barang dan jasa. Jika tidak diperbarui, harga acuan bisa usang dan tidak mencerminkan kondisi pasar. Akibatnya, perencanaan anggaran bisa melenceng dari kebutuhan riil di lapangan.
Karena itu, harmonisasi ini menjadi penting. Kanwil Kementerian Hukum Jambi memastikan perubahan yang diusulkan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, termasuk ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, rumusan norma harus jelas agar tidak menimbulkan tafsir ganda di tingkat pelaksana.
Menurut laman resmi Kementerian Hukum, pengharmonisasian adalah proses penyelarasan substansi rancangan peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Proses ini juga mencakup penataan sistematika dan pilihan kata agar norma dapat dijalankan.
Petunjuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha
Rancangan kedua menyangkut petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Perda ini menjadi payung hukum bagi program tanggung jawab sosial perusahaan di wilayah Jambi.
Namun, sebuah perda memerlukan aturan turunan agar dapat dioperasionalkan. Di sinilah Ranpergub tentang petunjuk pelaksanaan berperan. Rancangan ini mengatur bagaimana badan usaha menjalankan kewajiban sosial dan lingkungannya, termasuk mekanisme koordinasi dengan pemerintah daerah.
Pengaturan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. Kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat pun diharapkan lebih terarah dan berkelanjutan.
Dalam praktiknya, program tanggung jawab sosial sering kali berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi. Akibatnya, dampak terhadap masyarakat tidak optimal. Dengan adanya petunjuk pelaksanaan yang jelas, pemerintah daerah dapat memetakan program, menghindari tumpang tindih, dan memastikan sasaran penerima manfaat tepat.
Harmonisasi memastikan rancangan ini tidak melampaui kewenangan daerah dan sejalan dengan undang-undang yang mengatur perseroan terbatas serta tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Dampak bagi Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha
Bagi pemerintah daerah, perubahan standar harga satuan berdampak langsung pada proses perencanaan dan penganggaran. Perangkat daerah memerlukan acuan yang mutakhir untuk menyusun anggaran yang realistis. Jika standar harga tidak diperbarui, risiko efisiensi anggaran bisa muncul, misalnya harga satuan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan harga pasar.
Di sisi lain, dunia usaha akan merasakan dampak dari petunjuk pelaksanaan tanggung jawab sosial. Dengan aturan yang jelas, perusahaan memiliki panduan tentang bentuk, besaran, dan pelaporan program tanggung jawab sosial. Ketidakjelasan aturan selama ini kerap membuat pelaku usaha ragu dalam menjalankan kewajiban.
Harmonisasi juga menjadi titik temu antara kepentingan pemerintah daerah dan pelaku usaha. Pemerintah ingin memastikan program berjalan sesuai rencana pembangunan, sementara dunia usaha membutuhkan kepastian hukum agar kontribusinya tidak menimbulkan beban ganda.
Selain itu, proses ini memperlihatkan upaya Kanwil Kementerian Hukum Jambi dalam menjaga kualitas produk hukum daerah. Sinergi dengan pemerintah provinsi menjadi kunci agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar dapat diterapkan.
Langkah Selanjutnya
Setelah harmonisasi, kedua Ranpergub akan melalui tahapan berikutnya sesuai prosedur pembentukan peraturan daerah. Hasil rapat menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah provinsi sebelum rancangan diajukan untuk penetapan.
Pemerintah Provinsi Jambi melalui Biro Hukum akan menindaklanjuti catatan dari Kanwil Kementerian Hukum Jambi. Perbaikan mencakup penyesuaian rumusan, perbaikan dasar hukum, dan penataan sistematika.
Jika seluruh proses berjalan lancar, Gubernur Jambi dapat menetapkan kedua rancangan menjadi Peraturan Gubernur. Penetapan ini akan menjadi dasar bagi perangkat daerah dan pelaku usaha dalam menjalankan ketentuan.
Kanwil Kementerian Hukum Jambi menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam pembentukan regulasi. Melalui pengharmonisasian, kedua Ranpergub diharapkan menghasilkan rumusan yang selaras dengan sistem hukum nasional, memberikan kepastian hukum, serta menjawab kebutuhan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi.
Bagi publik, perkembangan ini layak dicermati karena berdampak pada pengelolaan anggaran daerah dan peran dunia usaha dalam pembangunan. Informasi resmi dapat diakses melalui Mattanews.co dan Kementerian Hukum.
Analisis Redaksi
Harmonisasi dua Ranpergub ini menunjukkan bahwa pembentukan regulasi di daerah tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada mekanisme yang memastikan setiap rancangan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Namun, yang perlu diawasi adalah implementasinya. Standar harga satuan yang diperbarui harus benar-benar menjadi acuan yang efisien, bukan sekadar formalitas yang justru membuka ruang pemborosan.
Begitu pula dengan petunjuk pelaksanaan tanggung jawab sosial badan usaha. Perda Nomor 6 Tahun 2024 sudah ada, tetapi tanpa aturan turunan yang jelas, pelaksanaannya bisa tumpang tindih. Harmonisasi seharusnya menghasilkan aturan yang tidak hanya memenuhi syarat legal, tetapi juga mendorong praktik tanggung jawab sosial yang berdampak nyata bagi masyarakat Jambi.
Yang tak kalah penting, partisipasi publik. Proses harmonisasi di Kanwil Kementerian Hukum Jambi melibatkan perangkat daerah, tetapi belum tentu membuka ruang bagi masukan masyarakat. Regulasi yang baik lahir dari proses yang transparan. Ke depan, pemerintah provinsi perlu memastikan bahwa kedua Ranpergub ini benar-benar menjawab kebutuhan, bukan sekadar menambah tumpukan peraturan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0