Banjir Menahun di Ie Mirah Abdya: Bupati Akui Penanganan Belum Komprehensif
Banjir yang terus berulang selama puluhan tahun di Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), belum tertangani tuntas. Bupati Abdya Safaruddin mengakui pola penanganan selama ini belum komprehensif dan cenderung hanya mengandalkan normalisasi sungai.
Pengakuan itu disampaikan Safaruddin saat meninjau kawasan rawan banjir di Kecamatan Babahrot, Senin (16/11), bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ia menilai persoalan banjir di Ie Mirah tidak akan selesai jika hanya mengatasi dampak setiap kali banjir terjadi.
Baca juga: Banjir Aceh Utara 11 Kali Setahun, HRD Desak Pemerintah Normalisasi Krueng Pirak
Kronologi dan Pengakuan Bupati
Banjir di Gampong Ie Mirah bukan peristiwa baru. Warga setempat telah menghadapi banjir berulang selama puluhan tahun. Namun, hingga kini belum ada solusi permanen yang mampu membebaskan kawasan itu dari genangan saat hujan deras.
Dalam peninjauan itu, Safaruddin menyatakan bahwa penanganan banjir selama ini tidak pernah dilakukan secara menyeluruh. “Penanganan banjir itu tidak pernah dilakukan secara komprehensif,” kata Safaruddin, seperti dikutip Waspada.id.
Menurutnya, normalisasi sungai yang dilakukan selama ini belum menyelesaikan persoalan pendangkalan. Akibatnya, pekerjaan serupa terus berulang tanpa memberikan kepastian perlindungan jangka panjang bagi masyarakat.
Pemkab Abdya kini menyiapkan penanganan bertahap melalui penyusunan Detail Engineering Design (DED). DED ini akan menjadi acuan teknis untuk merancang solusi yang lebih terintegrasi, tidak sekadar normalisasi.
Baca juga: Dedi Irwansa Ajak Warga Rekam dan Viralkan Banjir Sidoarjo, Tag Pemprov Jatim
Selain itu, pemerintah daerah memperjuangkan dukungan anggaran dan teknis dari pemerintah provinsi maupun pusat. Langkah ini diambil karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah dan pembagian kewenangan menjadi kendala tersendiri.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
Selain Bupati Safaruddin, peninjauan itu melibatkan unsur Forkopimda Abdya. Dalam kesempatan tersebut, Safaruddin menegaskan bahwa sejumlah infrastruktur sumber irigasi berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi dan pusat. Hal ini membatasi ruang gerak Pemkab dalam menangani banjir secara menyeluruh.
Ia mencontohkan pengamanan tebing Jembatan Lhok Pawoh yang telah dialokasikan anggaran Rp1,5 miliar. Namun, nilai tersebut dinilai belum mencukupi untuk menangani persoalan secara menyeluruh.
Untuk mempercepat penanganan, Pemkab Abdya bersama Forkopimda telah berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan tambang dan perkebunan. Mereka diminta berkontribusi melalui penyediaan alat berat, batu gajah, biaya operasional, serta dukungan pengamanan tebing sungai di Ie Mirah, Lhok Pawoh, dan Pante Cermin.
Safaruddin menegaskan, kontribusi perusahaan tersebut tidak menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Perusahaan perkebunan juga diminta memperkuat mitigasi lingkungan melalui penanaman tanaman penutup tanah (cover crop) untuk mengurangi limpasan air saat hujan deras.
“Tahun depan mungkin kita lebih fokus ke penanganan masalah banjir ini,” ujar Abi Roni, Ketua DPRK Abdya, yang menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah daerah.
DPRK Abdya membuka peluang memprioritaskan penanganan banjir dalam penganggaran tahun mendatang. Abi Roni juga meminta insan pers ikut mengawasi pelaksanaan program agar berjalan transparan dan tepat sasaran.
Latar Belakang dan Konteks
Banjir menahun di Ie Mirah menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah. Selama puluhan tahun, warga harus berulang kali menghadapi genangan yang merusak permukiman dan mengganggu aktivitas ekonomi.
Normalisasi sungai yang selama ini menjadi andalan ternyata tidak menyentuh akar masalah. Pendangkalan sungai terus terjadi, sehingga kapasitas tampung air menurun. Setiap hujan deras, air meluap dan menggenangi kawasan sekitar.
Keterbatasan anggaran menjadi salah satu penyebab lambatnya penanganan. Pemkab Abdya tidak memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk membiayai proyek besar secara mandiri. Ditambah lagi, sebagian infrastruktur berada di bawah kewenangan provinsi dan pusat, sehingga koordinasi lintas tingkat pemerintahan menjadi syarat mutlak.
Upaya melibatkan perusahaan tambang dan perkebunan merupakan terobosan untuk menutupi keterbatasan tersebut. Namun, kontribusi ini bersifat sementara dan tidak menjamin keberlanjutan solusi.
Penyusunan DED diharapkan menjadi titik balik. Dengan desain yang matang, penanganan banjir dapat dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. DED akan memetakan kebutuhan teknis, termasuk perbaikan tanggul, pengerukan, dan pengaturan tata air.
Selain itu, penanaman cover crop oleh perusahaan perkebunan diharapkan mengurangi limpasan air hujan. Langkah ini merupakan bagian dari mitigasi lingkungan yang selama ini kurang diperhatikan.
Dampak dan Reaksi
Banjir yang terus berulang di Ie Mirah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi warga. Permukiman tergenang, akses jalan terputus, dan aktivitas pertanian terganggu. Kerugian material pun terus bertambah setiap kali banjir datang.
Reaksi dari DPRK Abdya cukup positif. Ketua DPRK Abi Roni menyatakan dukungannya dan berjanji memprioritaskan penanganan banjir dalam anggaran tahun depan. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan agar program berjalan transparan.
Dukungan juga datang dari unsur Forkopimda yang turut serta dalam peninjauan. Namun, tanpa kepastian anggaran dan koordinasi yang solid, upaya ini berisiko menjadi wacana belaka.
Warga berharap ada tindakan nyata, bukan sekadar janji. Mereka menginginkan solusi permanen yang mampu mengakhiri banjir menahun di kampung mereka.
Sementara itu, perusahaan tambang dan perkebunan yang diminta berkontribusi belum memberikan pernyataan resmi terkait permintaan tersebut. Namun, keterlibatan mereka diharapkan dapat mempercepat pekerjaan di lapangan.
Langkah Selanjutnya
Pemkab Abdya akan menyusun DED sebagai dasar penanganan banjir terpadu. DED ini akan menjadi acuan untuk mengajukan anggaran ke pemerintah provinsi dan pusat.
Selain itu, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan BNPB dan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan konkret. Dukungan tersebut tidak hanya berupa dana, tetapi juga bantuan teknis dan kebijakan.
DPRK Abdya akan membahas prioritas penanganan banjir dalam pembahasan anggaran tahun mendatang. Jika disetujui, alokasi dana dapat segera dialokasikan untuk pekerjaan fisik.
Perusahaan tambang dan perkebunan diharapkan segera merealisasikan kontribusi mereka, baik berupa alat berat, material, maupun biaya operasional. Pengawasan dari media dan masyarakat akan menjadi kunci agar program berjalan sesuai rencana.
Keberhasilan penanganan banjir di Ie Mirah akan menjadi tolok ukur bagi Pemkab Abdya dalam mengelola risiko bencana. Tanpa perencanaan terpadu, kepastian anggaran, dan koordinasi lintas kewenangan, normalisasi sungai berisiko terus menjadi pekerjaan berulang tanpa menyelesaikan akar persoalan.
Analisis Redaksi
Pengakuan Bupati Safaruddin bahwa penanganan banjir belum komprehensif adalah langkah jujur yang patut diapresiasi. Namun, pengakuan itu harus segera diikuti dengan tindakan nyata. Selama puluhan tahun warga Ie Mirah menjadi korban dari pola penanganan yang tambal sulam. Normalisasi sungai yang dilakukan berulang kali jelas tidak cukup.
Persoalan utama sebenarnya bukan sekadar pendangkalan, tetapi lemahnya perencanaan dan koordinasi antar tingkat pemerintahan. Keterbatasan anggaran memang menjadi kendala, tetapi bukan alasan untuk terus menunda solusi permanen. Penyusunan DED adalah langkah awal yang baik, asalkan tidak berhenti di atas kertas.
Keterlibatan perusahaan tambang dan perkebunan juga perlu diawasi ketat. Jangan sampai kontribusi mereka justru menjadi legitimasi untuk eksploitasi sumber daya yang merusak lingkungan. Penanaman cover crop harus benar-benar dijalankan, bukan sekadar formalitas.
DPRK Abdya yang berjanji memprioritaskan banjir tahun depan harus membuktikannya dalam angka anggaran. Jangan sampai janji itu hanya menjadi retorika politik menjelang pemilihan. Masyarakat Ie Mirah sudah terlalu lama menunggu. Mereka berhak mendapatkan perlindungan dari bencana yang terus berulang.
Sumber: bnpb.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0