Banjir Aceh Utara 11 Kali Setahun, HRD Desak Pemerintah Normalisasi Krueng Pirak

Nov 16, 2026 - 22:20
 0  1
Banjir Aceh Utara 11 Kali Setahun, HRD Desak Pemerintah Normalisasi Krueng Pirak

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), mendesak pemerintah menangani banjir di Kabupaten Aceh Utara secara menyeluruh dan berkelanjutan. Warga di sejumlah desa mengeluhkan banjir yang terjadi hingga 11 kali dalam setahun.

Ad
Ad

Desakan itu disampaikan HRD kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/11/2026). Menurutnya, banjir yang berulang di sejumlah kecamatan tidak boleh terus ditangani dengan langkah darurat setiap kali bencana terjadi.

Baca juga: Banjir Menahun di Ie Mirah Abdya: Bupati Akui Penanganan Belum Komprehensif

Banjir Berulang di Aceh Utara dan Keluhan Warga

HRD menyebut keluhan warga sudah sampai ke telinganya. Di sejumlah desa, banjir datang berulang kali dalam satu tahun. Angka yang disebutnya cukup ekstrem: hingga 11 kali.

"Warga di sejumlah desa di Aceh Utara mengeluhkan banjir yang terjadi berulang kali, bahkan hingga 11 kali dalam setahun. Kondisi ini sangat meresahkan masyarakat," ungkap HRD seperti dikutip dari Kabar Bireuen.

Frekuensi itu membuat warga hidup dalam ancaman setiap kali hujan deras turun dan debit air sungai naik. Rumah, sawah, kebun, hingga kandang ternak berada di jalur luapan.

Bagi HRD, persoalan ini bukan lagi bencana musiman yang bisa diselesaikan dengan bantuan darurat. Ia menilai penanganan harus menyentuh akar masalah, yakni kondisi sungai dan minimnya infrastruktur pengendali banjir.

Baca juga: Dedi Irwansa Ajak Warga Rekam dan Viralkan Banjir Sidoarjo, Tag Pemprov Jatim

Krueng Pirak Ditemukan Dangkal dan Menyempit

Salah satu upaya yang terus diperjuangkan HRD adalah normalisasi sungai dan pembangunan tanggul pengaman di sepanjang Krueng Pirak Timur, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara.

Belum lama ini, HRD bersama jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi Panyang, menyusuri aliran Krueng Pirak menggunakan perahu. Mereka melihat langsung kondisi sungai dan sejumlah titik rawan banjir.

Hasil peninjauan menunjukkan sejumlah bagian sungai mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dan penyempitan alur. Keterbatasan tanggul pengaman membuat air mudah meluap ke kawasan permukiman, persawahan, perkebunan, hingga lokasi peternakan warga.

Dari temuan itu, HRD menyimpulkan ada tiga pekerjaan rumah utama yang harus dikerjakan pemerintah:

  • Normalisasi sungai untuk mengembalikan kapasitas tampung alur Krueng Pirak.
  • Pengerukan sedimentasi yang membuat dasar sungai makin dangkal.
  • Pembangunan tanggul permanen pada titik-titik rawan banjir.

Tanpa ketiganya, luapan air akan terus berulang setiap kali curah hujan meningkat. Penanganan darurat hanya memindahkan masalah ke musim berikutnya.

Kerugian Ekonomi Petani hingga Peternak

Dampak banjir di Aceh Utara tidak berhenti pada kerusakan rumah dan infrastruktur. HRD menyoroti kerugian ekonomi yang menimpa petani, pekebun, dan peternak.

Ketiga kelompok itu menggantungkan hidup dari lahan yang berada di sekitar aliran sungai. Ketika air meluap, sawah terendam, kebun rusak, dan ternak ikut terdampak.

"Dampak banjir sangat besar, mulai dari kerusakan sawah, kebun, ternak, hingga rumah masyarakat. Karena itu, diperlukan langkah nyata dan penanganan berkelanjutan dari pemerintah agar persoalan serupa tidak terus berulang," jelas HRD.

Kerugian yang berulang setiap tahun membuat warga sulit memulihkan ekonominya. Sebagian dari mereka harus menanggung biaya perbaikan rumah dan kehilangan hasil panen dalam waktu bersamaan.

Dalam pandangan HRD, normalisasi sungai dan pembangunan tanggul bukan sekadar proyek infrastruktur. Keduanya adalah kebutuhan mendesak untuk melindungi permukiman dan sumber penghidupan masyarakat.

Sinergi DPR, Kementerian PU, dan Pemerintah Daerah

Peninjauan Krueng Pirak melibatkan tiga pihak: legislatif, kementerian teknis, dan pemerintah daerah. HRD hadir sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan transportasi.

Kementerian PU hadir melalui jajarannya yang menguasai urusan sumber daya air. Sementara Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi Panyang, mewakili pemerintah daerah yang paling dekat dengan warga terdampak.

"Kita hadir langsung untuk melihat kondisi riil di lapangan sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Banjir yang terus berulang tidak boleh dibiarkan menjadi persoalan tahunan," jelasnya.

Kolaborasi semacam ini penting karena kewenangan penanganan sungai lintas wilayah tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah kabupaten. Butuh dukungan anggaran dan kewenangan dari pusat agar normalisasi dan pembangunan tanggul bisa berjalan.

HRD menegaskan akan terus mendorong agar aspirasi warga Aceh Utara masuk dalam prioritas program pemerintah pusat. Sebab, persoalan banjir di sana sudah berlangsung lama dan berdampak luas.

Langkah Selanjutnya yang Ditunggu Warga

Setelah peninjauan lapangan, warga kini menunggu realisasi janji penanganan. HRD menyebut normalisasi, pengerukan, dan tanggul permanen sebagai langkah konkret yang harus segera dijalankan.

Belum ada keterangan resmi mengenai jadwal atau alokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut. Yang jelas, HRD meminta pemerintah tidak menunda penanganan sampai banjir berikutnya datang.

Ia juga menekankan pentingnya penanganan berkelanjutan, bukan sekadar respons cepat saat bencana. Pendekatan itu dinilai lebih efektif menekan frekuensi banjir yang mencapai 11 kali setahun.

Isu banjir di Aceh sendiri bukan perkara baru. Sebelumnya, HRD juga menyoroti jalur kereta api di Aceh yang rusak akibat banjir dan longsor, seperti diberitakan Kabar Bireuen. Artinya, persoalan hidrometeorologi di provinsi itu menyentuh banyak sektor sekaligus.

Analisis Redaksi: dari Darurat ke Solusi Permanen

Desakan HRD menyentuh titik yang jarang dibahas dalam pemberitaan banjir: kebijakan yang cenderung reaktif. Setiap kali banjir datang, yang disiapkan adalah posko, bantuan, dan perbaikan darurat. Ketika air surut, persoalan dilupakan sampai musim berikutnya.

Angka 11 kali dalam setahun seharusnya cukup untuk membalik logika itu. Jika banjir datang sesering itu, ia bukan lagi bencana tak terduga, melainkan persoalan struktural yang menuntut perencanaan anggaran dan proyek tetap. Normalisasi Krueng Pirak dan tanggul permanen adalah jawaban yang masuk akal, asalkan dijalankan dengan pengawasan.

Yang perlu dijaga, proyek semacam ini kerap berhenti di tahap peninjauan. Warga sudah mendengar janji serupa berkali-kali. Karena itu, publik berhak menuntut transparansi jadwal, anggaran, dan progres pekerjaan. Tanpa itu, ancaman banjir di Aceh Utara akan terus menghantui warga dari tahun ke tahun.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad