Aset Tommy Soeharto 3 Kali Gagal Lelang, LMAN Buka Suara soal Nasib Berikutnya
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) memastikan aset PT Timor Putra Nasional milik Tommy Soeharto belum diserahkan ke lembaga itu. Padahal aset sitaan terkait BLBI tersebut sudah tiga kali dilelang tanpa satu pun peminat.
Direktur LMAN Meirijal Nur menyatakan aset Hutomo Mandala Putra itu masih berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Statusnya belum beralih ke LMAN untuk dimanfaatkan.
Baca juga: Saham Ajinomoto Ambruk ke Terlemah 9 Bulan: Ini Pemicu Sebenarnya
"Aset Pak Tommy Soeharto itu belum diserahkan ke LMAN karena masih di DJKN sebagai bagian dalam pengelolaan aset negara ini," kata Meirijal di Perpustakaan Kementerian Keuangan, Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Kronologi Lelang yang Tak Pernah Menemukan Pembeli
Riwayat lelang aset Tommy Soeharto berjalan panjang tanpa hasil. Lelang terakhir digelar pada 17 Juni 2022 dengan format satu paket berisi empat bidang tanah.
Pemerintah sudah menurunkan nilai limit atau harga minimal barang menjadi Rp 2,06 triliun. Angka itu lebih rendah dari lelang pertama yang sebesar Rp 2,425 triliun dan lelang kedua Rp 2,15 triliun.
Uang jaminan pun ikut dipangkas. Pada lelang ketiga, besaran jaminan ditetapkan Rp 420 miliar, turun dari Rp 1 triliun di lelang pertama dan Rp 430,2 miliar di lelang kedua.
Baca juga: Harga Honda Scoopy vs BeAT November 2026: Cek Cicilan dan Promo Kredit
Penurunan harga hingga sekitar 15 persen dari nilai awal tetap tidak menggoyah minat pasar. Sampai kini tidak ada catatan resmi soal pembeli yang masuk.
Empat aset yang masuk paket lelang tersebut adalah:
- Sebidang Tanah SHGB No.3/Kamojing seluas 518.870 m2 atas nama PT Timor Industri Komponen, terletak di Desa Kamojing.
- Sebidang Tanah SHGB No.4/Kamojing seluas 530.125,526 m2 atas nama PT KIA Timor Motors, terletak di Desa Kamojing.
- Sebidang Tanah SHGB No 5/Cikampek Pusaka seluas 100.985,15 m2 atas nama PT KIA Timor Motors, terletak di Desa Cikampek Pusaka.
- Sebidang Tanah SHGB No. 22/Kalihurip seluas 98.896,700 m2 atas nama PT KIA Timor Motors, terletak di Desa Kalihurip.
Total luas keempat bidang tanah mendekati 1,25 juta meter persegi. Semuanya berada di kawasan industri Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Informasi lengkap soal riwayat lelang bisa ditelusuri melalui pemberitaan detikFinance.
Siapa Tommy Soeharto dan Mengapa Asetnya Disita
Tommy Soeharto adalah putra mantan Presiden Soeharto. Namanya melekat pada PT Timor Putra Nasional, produsen mobil nasional yang pernah menjadi proyek ambisius pada pertengahan 1990-an.
Perusahaan itu menerima kucuran kredit dari sejumlah bank yang kemudian menjadi bagian dari skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Saat krisis 1998 melanda, dana talangan negara mengucur deras ke perbankan, termasuk ke bank-bank yang membiayai proyek Timor.
Negara kemudian menagih kewajiban tersebut. Berdasarkan catatan detikcom pada 2023, Tommy masih berutang kepada negara sebesar Rp 2.612.287.348.912,95 atau sekitar Rp 2,61 triliun.
Penagihan kewajiban itu berasal dari kredit di beberapa bank. Karena tidak ada itikad baik untuk melunasi, negara menyita aset perusahaan dan melelangnya.
Kasus BLBI sendiri merupakan salah satu bab terpanjang dalam sejarah penyelesaian hak tagih negara. Satuan Tugas BLBI dibentuk untuk mengejar obligor dan debitur yang belum menyelesaikan kewajibannya. Sejumlah nama besar pernah masuk daftar, dari pengusaha hingga konglomerat media.
Mengapa Lelang Aset Industri Sulit Laku
Aset berupa tanah industri bersertifikat Hak Guna Bangunan di Karawang sebenarnya berada di lokasi strategis. Kawasan itu dikenal sebagai salah satu pusat manufaktur terbesar di Jawa Barat, dekat dengan Cikampek dan jalur tol Trans Jawa.
Namun nilai limit yang mencapai triliunan rupiah membuat calon pembeli terbatas. Hanya segelintir korporasi dengan kemampuan pendanaan besar yang bisa masuk.
Ada pula persoalan teknis yang kerap menyertai aset sitaan. Status hukum, potensi sengketa, hingga kondisi fisik di lapangan menjadi pertimbangan pembeli. Pemerintah menurunkan harga dua kali, tetapi pasar tetap menahan diri.
Meirijal menyatakan LMAN siap menerima pengelolaan aset tersebut bila nanti dipercaya. Prinsipnya, lembaga itu tidak melihat aset milik siapa.
"Kami dalam melihat aset itu tidak melihat aset siapa. Sepanjang itu memang kita dipercayakan untuk mengelolanya, kita akan terima itu dan memikirkan seoptimal mungkin bagaimana dia bisa memberikan manfaat yang optimal bagi negara," ucap Meirijal.
LMAN selama ini dikenal mengelola aset negara yang dinilai kurang produktif agar memberi nilai tambah. Contohnya lahan bekas proyek yang dikelola menjadi kawasan produktif atau sumber penerimaan negara bukan pajak. Model pengelolaan seperti ini bisa menjadi jalan keluar bila lelang tetap tidak menemukan pembeli. Rujukan kebijakan pengelolaan aset negara dapat dilihat di laman LMAN.
Dampak bagi Negara dan Penyelesaian Hak Tagih BLBI
Aset yang tidak laku berarti potensi penerimaan negara dari lelang belum terealisasi. Padahal nilai utang Tommy yang tercatat lebih dari Rp 2,6 triliun menjadi target pemulihan hak tagih.
Bila aset akhirnya dikelola LMAN, negara berpeluang memperoleh manfaat lain, misalnya lewat kerja sama pemanfaatan lahan atau sewa. Namun skema ini tidak serta-merta menutup utang yang bersangkutan.
Penyelesaian BLBI memang tidak hanya soal menjual aset. Sejumlah obligor lain memilih jalur pelunasan tunai, sebagian lewat perjanjian penyelesaian. Kasus Tommy menjadi salah satu yang paling menonjol karena nilai aset dan namanya besar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi soal rencana lelang keempat atau skema pemanfaatan lain. Yang jelas, aset itu kini masih tercatat sebagai bagian dari pengelolaan DJKN.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Keputusan atas Aset Rp 2 Triliun
Bola kini berada di tangan pemerintah. Ada tiga opsi yang terbuka: menggelar lelang ulang dengan nilai limit baru, menyerahkan aset ke LMAN untuk dimanfaatkan, atau mencari skema kerja sama dengan pihak ketiga.
Setiap opsi punya konsekuensi. Lelang ulang berisiko kembali gagal bila harga tidak disesuaikan dengan kondisi pasar. Penyerahan ke LMAN menuntut kajian kelayakan dan model bisnis yang jelas.
Yang menarik, pernyataan Meirijal memberi sinyal bahwa LMAN tidak akan menolak bila diberi mandat. "Sepanjang itu memang kita dipercayakan untuk mengelolanya, kita akan terima itu," ujarnya.
Publik tinggal menunggu apakah DJKN akan segera melepas aset tersebut. Sebab selama statusnya belum berubah, lahan seluas hampir 1,25 juta meter persegi di Karawang itu akan tetap menganggur tanpa memberi pemasukan bagi negara.
Analisis Redaksi
Kegagalan tiga kali lelang bukan sekadar soal harga. Pemerintah sudah menurunkan nilai limit dari Rp 2,425 triliun ke Rp 2,06 triliun, memangkas jaminan dari Rp 1 triliun ke Rp 420 miliar. Pasar tetap diam. Artinya, masalahnya ada pada struktur aset dan persepsi risiko, bukan semata angka di atas kertas.
Aset tanah industri berskala raksasa di Karawang sejatinya punya nilai strategis. Namun membeli satu paket senilai triliunan rupiah dengan riwayat sengketa panjang bukan keputusan mudah bagi korporasi mana pun. Di sinilah pendekatan paket tunggal perlu dievaluasi. Memecah aset menjadi beberapa lot bisa memperluas basis pembeli dan mempercepat realisasi.
Pernyataan LMAN bahwa pihaknya siap mengelola aset tersebut patut diapresiasi. Tetapi kesiapan tanpa mandat dan tenggat hanya akan menjadi wacana. Negara mencatat utang Tommy lebih dari Rp 2,6 triliun, dan lahan hampir 1,25 juta meter persegi itu masih menganggur. Setiap tahun tanpa penyelesaian berarti potensi penerimaan yang hilang, sementara biaya oportunitas terus menumpuk.
Sumber: lman.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0