Terdakwa Kasus Bibit Nanas Akui Terima Rp 50 Juta karena Bantu e-Catalog
Terdakwa Ririn Ryan Saputra mengaku menerima uang Rp 50 juta karena membantu proses e-catalog dalam pengadaan bibit nanas. Pengakuan itu disampaikan dalam sidang dugaan korupsi senilai Rp 52,4 miliar di Pengadilan Tipikor Makassar, Senin (16/11/2026).
Ririn diperiksa bersama Rimawaty Mansyur dalam sidang yang digelar detikSulsel. Keduanya menjalani pemeriksaan terkait peran masing-masing dalam proyek pengadaan bibit nanas yang diduga merugikan keuangan negara.
Baca juga: 5 WN China Gagal Diselundupkan ke Australia, Dipandu Agen Misterius via Douyin
Kronologi Pengakuan di Ruang Sidang
Sidang pada Senin sore itu menghadirkan Ririn Ryan Saputra dan Rimawaty Mansyur sebagai terdakwa. Jaksa penuntut umum mencecar keduanya soal aliran uang dalam pengadaan bibit nanas. Ririn pun membuka suara.
Ia mengaku menerima Rp 50 juta. Uang itu, menurut Ririn, diberikan karena ia membantu proses e-catalog. “Saya terima Rp 50 juta karena bantu e-catalog,” kata Ririn di depan majelis hakim, seperti dikutip dari detikSulsel.
Pengakuan itu menjadi sorotan karena e-catalog merupakan tahapan penting dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Proses ini seharusnya menjadi pintu masuk bagi penyedia yang memenuhi kualifikasi, bukan ajang transaksi.
Rimawaty Mansyur juga diperiksa dalam sidang yang sama. Namun, tidak dijelaskan secara rinci jawaban Rimawaty atas pertanyaan jaksa. Keduanya tampak mengikuti jalannya persidangan hingga agenda pemeriksaan selesai.
Baca juga: Janda di Probolinggo Tewas Dicekik Teman Kencan, Motifnya Satu Kalimat Saat Hubungan Intim
Peran e-Catalog dalam Pengadaan Bibit Nanas
e-Catalog adalah sistem katalog elektronik yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Melalui sistem ini, penyedia barang dan jasa mendaftarkan produk mereka, termasuk bibit nanas, agar bisa dibeli oleh instansi pemerintah.
Dalam praktiknya, proses kurasi dan verifikasi produk di e-catalog melibatkan sejumlah pihak. Ada admin katalog, verifikator, hingga penyedia. Relasi di antara mereka menjadi titik rawan jika tidak diawasi ketat.
Pengakuan Ririn menyiratkan adanya celah dalam proses tersebut. Ia mengaku menerima uang karena membantu e-catalog, yang berarti ada pihak lain yang berkepentingan agar produk tertentu lolos atau diprioritaskan.
Kasus ini sendiri berkaitan dengan pengadaan bibit nanas senilai Rp 52,4 miliar. Angka itu jauh lebih besar dari Rp 50 juta yang disebut Ririn. Selisihnya menjadi pekerjaan rumah bagi penyidik untuk melacak aliran dana lainnya.
Pengadaan bibit nanas diduga melibatkan sejumlah perusahaan dan pejabat. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi mengenai total kerugian negara yang final. Namun, angka Rp 52,4 miliar sudah disebut dalam dakwaan.
Pihak yang Diperiksa dan Konteks Dakwaan
Ririn Ryan Saputra dan Rimawaty Mansyur adalah dua dari sejumlah terdakwa dalam kasus ini. Keduanya menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa, bukan saksi. Status itu membuat pengakuan Ririn di persidangan memiliki bobot tersendiri.
Majelis hakim mendengar langsung pengakuan tersebut. Jaksa penuntut umum akan menggunakannya untuk memperkuat konstruksi dakwaan. Sementara itu, tim penasihat hukum belum memberikan tanggapan rinci soal pengakuan kliennya.
Kasus korupsi pengadaan bibit nanas mencuat ke publik setelah penyidik menetapkan sejumlah tersangka. Proyek ini diduga sarat kepentingan, mulai dari perencanaan hingga proses pengadaan.
Dalam sidang, jaksa menyoroti aliran uang ke beberapa pihak. Ririn disebut menerima Rp 50 juta, sementara Rimawaty masih diperiksa soal perannya. Belum ada informasi apakah ada tersangka lain yang akan dihadirkan dalam sidang lanjutan.
Pengadilan Tipikor Makassar menjadi tempat uji atas dakwaan jaksa. Setiap pengakuan di ruang sidang akan menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara.
Dampak pada Pengadaan dan Kepercayaan Publik
Pengakuan Ririn menambah daftar persoalan dalam pengadaan barang dan jasa. e-Catalog yang dirancang untuk meningkatkan transparansi justru disebut sebagai pintu masuk transaksi.
Jika praktik seperti ini dibiarkan, kepercayaan publik terhadap proses pengadaan bisa tergerus. Penyedia yang bersih berpotensi kalah bersaing dengan pihak yang bermain di belakang layar.
Kasus bibit nanas juga menyentuh sektor pertanian. Bibit adalah input dasar bagi petani. Jika pengadaannya bermasalah, kualitas bibit yang diterima petani ikut dipertaruhkan.
Kerugian negara Rp 52,4 miliar bukan angka kecil. Dana sebesar itu seharusnya bisa dipakai untuk mendukung program pertanian, termasuk penyediaan bibit unggul bagi petani di Sulawesi Selatan.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi soal dampak langsung terhadap petani. Namun, kasus ini menjadi pengingat bahwa korupsi di sektor pengadaan memiliki efek berantai.
Langkah Selanjutnya dalam Persidangan
Sidang akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi dan terdakwa lainnya. Jaksa penuntut umum disebut akan mendalami aliran uang Rp 50 juta yang diakui Ririn.
Penyidik juga perlu melacak apakah ada pihak lain yang menerima aliran dana serupa. Pengakuan Ririn baru satu bagian dari mosaik besar kasus ini.
Majelis hakim akan menilai konsistensi keterangan para terdakwa. Pengakuan di persidangan bisa meringankan, tetapi juga bisa memperkuat dakwaan jika didukung bukti lain.
Masyarakat menunggu apakah kasus ini akan mengungkap aktor intelektual di balik pengadaan bibit nanas. Sejauh ini, perhatian tertuju pada Ririn dan Rimawaty.
Pengadilan Tipikor Makassar akan kembali menggelar sidang dalam waktu dekat. Agenda berikutnya akan menentukan arah pembuktian kasus yang merugikan negara miliaran rupiah ini.
Analisis Redaksi
Pengakuan Ririn Ryan Saputra soal Rp 50 juta adalah pintu masuk yang serius. Ia tidak hanya mengakui menerima uang, tetapi juga menyebut alasan penerimaan: membantu e-catalog. Jika benar, maka sistem yang seharusnya menjadi alat transparansi justru dipakai untuk kepentingan pribadi.
Publik berhak mendesak penyidik untuk tidak berhenti di Ririn. Aliran Rp 50 juta terlalu kecil dibanding nilai proyek Rp 52,4 miliar. Harus ada penelusuran menyeluruh ke pihak yang menikmati dana jauh lebih besar.
Kasus ini juga menguji efektivitas pengawasan pengadaan. e-Catalog perlu diaudit, bukan hanya dari sisi prosedur, tetapi juga dari perilaku para pengelolanya. Tanpa itu, pengakuan di ruang sidang hanya akan menjadi cerita yang berulang.
Sumber: lkpp.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0