Firli Bahuri Tersangka Hampir 3 Tahun, Pemeriksaan Belum Terjadwal

Nov 16, 2026 - 20:00
 0  1
Firli Bahuri Tersangka Hampir 3 Tahun, Pemeriksaan Belum Terjadwal

Kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri belum juga tuntas. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 2023, penyidik Polda Metro Jaya masih mengatur jadwal pemeriksaan terhadap purnawirawan Polri berpangkat terakhir komisaris jenderal (komjen) tersebut.

Ad
Ad

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, beberapa hari lalu penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya mendatangi Firli secara langsung. Kedatangan penyidik tersebut untuk mengonfirmasi ketidakhadiran Firli dalam dua kali pemanggilan pemeriksaan sebelumnya.

Baca juga: Korupsi Dana Hibah KPU Lombok Barat: Jaksa Temukan Potensi Kerugian Negara Rp 24 Miliar

"Saat ini penyidik masih menunggu konfirmasi dari pihak pengacara pendamping dari Pak FB untuk menyinkronkan waktu kapan akan hadir untuk dilaksanakan pemeriksaan," kata Budi, Senin (16/11).

Kronologi Penetapan Tersangka dan Pemanggilan yang Mangkir

Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada 2023. Penetapan itu buntut dari dugaan korupsi yang juga melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Sejak berstatus tersangka, Firli belum pernah menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik.

Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah dua kali melayangkan pemanggilan pemeriksaan. Namun, Firli tidak hadir dalam kedua panggilan tersebut. Ketidakhadiran itu membuat penyidik bergerak mendatangi Firli secara langsung beberapa hari lalu.

Budi menegaskan, kedatangan penyidik ke kediaman atau tempat Firli bukan untuk melakukan penangkapan maupun pengamanan. Tujuannya semata mengonfirmasi ketidakhadiran dan memastikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca juga: FH UMY Soroti Celah Hukum Pidana Siber di Tengah KUHP Baru dan UU ITE

"Terkait tentang SYL itu yang saudara FB didatangi oleh, ditemui oleh, penyidik Ditreskrimum untuk menghadiri (panggilan pemeriksaan) dan ini sudah diamanatkan oleh undang-undang," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian kapan Firli akan memenuhi panggilan penyidik. Publik masih menunggu apakah pemeriksaan akan digelar dalam waktu dekat atau kembali molor.

Pernyataan Resmi Polda Metro Jaya Soal Jadwal Pemeriksaan

Budi memastikan, jadwal pemeriksaan akan disampaikan kepada publik setelah ada kepastian waktu. Ia menjelaskan, pemanggilan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan korupsi yang juga menyeret SYL.

"Saat ini penyidik masih menunggu konfirmasi dari pihak pengacara pendamping dari Pak FB untuk menyinkronkan waktu kapan akan hadir untuk dilaksanakan pemeriksaan," kata Budi.

Budi tidak menampik adanya sejumlah kendala dalam proses pemenuhan berkas perkara. Namun, setelah dilengkapi penyidik, berkas tersebut telah kembali dikirimkan kepada jaksa penuntut umum (JPU). Karena itu, kehadiran Firli dinilai diperlukan untuk memenuhi kelengkapan berkas perkara tersebut.

"Makanya untuk pemenuhan berkas perkara perlu kehadiran saudara FB," jelasnya.

Pernyataan Budi menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan meski lambat. Penyidik, kata dia, tidak tinggal diam. Mereka aktif mendatangi Firli untuk memastikan pemeriksaan bisa segera dilakukan.

Latar Belakang Kasus Korupsi yang Menyeret SYL

Perkara dugaan korupsi ini mencuat ke publik setelah Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melibatkan SYL. Namun, detail materi perkara belum diuraikan secara rinci oleh penyidik.

Penetapan tersangka terhadap Firli menjadi sorotan karena posisinya saat itu sebagai Ketua KPK. Firli kemudian tidak lagi menjabat sebagai Ketua KPK. Statusnya sebagai purnawirawan Polri berpangkat komjen juga menjadi perhatian.

Kasus ini sempat menimbulkan polemik di ruang publik. Sejumlah pihak mempertanyakan proses hukum yang berjalan lambat. Hampir tiga tahun berlalu sejak penetapan tersangka, pemeriksaan belum juga terjadwal.

Penyidik Polda Metro Jaya berdalih masih berkoordinasi dengan kuasa hukum Firli. Namun, publik menilai koordinasi tersebut tak kunjung membuahkan hasil. Ketidakhadiran Firli dalam dua panggilan sebelumnya memperkuat kesan bahwa proses hukum berjalan di tempat.

Di sisi lain, penyidik telah mengirimkan kembali berkas perkara kepada JPU. Langkah itu menunjukkan upaya penyidik untuk memenuhi kelengkapan berkas. Hanya saja, kehadiran Firli menjadi syarat yang belum terpenuhi.

Dampak Penundaan Pemeriksaan terhadap Kepastian Hukum

Penundaan pemeriksaan berdampak langsung pada kepastian hukum. Berkas perkara yang sudah dikirim ke JPU belum bisa dinyatakan lengkap tanpa keterangan dari Firli. Akibatnya, proses hukum berpotensi berlarut-larut.

Bagi publik, kasus ini menjadi ujian terhadap penegakan hukum. Firli adalah mantan pejabat tinggi negara yang pernah memimpin lembaga antikorupsi. Penanganan kasusnya menjadi cermin bagaimana hukum ditegakkan terhadap pejabat.

Ketiadaan jadwal pemeriksaan juga memicu spekulasi. Sebagian pihak menduga ada hambatan teknis, sebagian lain menilai ada faktor nonteknis. Penyidik membantah dugaan penangkapan atau pengamanan terhadap Firli. Namun, mereka belum bisa memastikan kapan pemeriksaan digelar.

Dampak lainnya, kepercayaan publik terhadap proses hukum bisa tergerus. Masyarakat menunggu tindakan konkret, bukan sekadar pernyataan koordinasi. Jika pemeriksaan terus tertunda, kasus ini berisiko kehilangan momentum.

Penyidik perlu segera menetapkan jadwal pasti. Tanpa itu, berkas perkara akan terus menumpuk dan proses hukum tak kunjung tuntas.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Konfirmasi Kuasa Hukum

Polda Metro Jaya menyatakan masih menunggu konfirmasi dari kuasa hukum Firli. Penyidik ingin menyinkronkan waktu agar pemeriksaan bisa digelar. Setelah ada kepastian, jadwal akan diumumkan ke publik.

Langkah penyidik mendatangi Firli secara langsung menunjukkan upaya proaktif. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil konkret. Firli belum memberikan kepastian kapan akan hadir.

Jika Firli kembali mangkir, penyidik memiliki opsi lain. Namun, Budi menegaskan kedatangan penyidik bukan untuk menangkap. Opsi paksa belum disebut sebagai langkah berikutnya.

Publik akan mencermati apakah pemeriksaan benar-benar digelar dalam waktu dekat. Kasus ini menjadi barometer penegakan hukum terhadap mantan pimpinan KPK. Semua mata tertuju pada langkah Polda Metro Jaya selanjutnya.

Bagi Firli, kehadiran memenuhi panggilan adalah kewajiban hukum. Sebagai mantan penegak hukum, ia diharapkan kooperatif. Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda pemeriksaan akan segera dilakukan.

Analisis Redaksi: Ujian bagi Penegakan Hukum

Hampir tiga tahun berlalu sejak Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka. Namun, pemeriksaan belum juga terjadwal. Fakta ini sulit dibaca sebagai hal biasa. Ada kesan proses hukum berjalan tanpa urgensi.

Penyidik berdalih masih berkoordinasi dengan kuasa hukum. Dalih itu masuk akal secara prosedural. Tapi publik berhak bertanya: sampai kapan koordinasi menjadi alasan penundaan? Dua panggilan sudah diabaikan. Penyidik mendatangi langsung, tetapi jadwal tetap tak pasti.

Kasus ini bukan sekadar soal Firli. Ini soal kepercayaan publik terhadap hukum. Ketika mantan Ketua KPK yang seharusnya menjadi teladan justru mangkir, pesannya jelas: ada jarak antara status tersangka dan proses hukum yang nyata.

Penyidik perlu menetapkan tenggat. Koordinasi tidak boleh menjadi pintu masuk bagi penundaan tanpa akhir. Jika perlu, langkah paksa harus dipertimbangkan sesuai aturan. Tanpa itu, berkas perkara akan terus menggantung dan keadilan semakin jauh dari jangkauan.

Sumber: batampos.jawapos.com, kpk.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad