Pendiri Ponpes Pati Dituntut 16 Tahun Penjara Kasus Cabuli Santriwati
Terdakwa AS (52), pendiri pondok pesantren di Kabupaten Pati, dituntut pidana penjara 16 tahun dan denda Rp 100 juta oleh jaksa penuntut umum dalam kasus kekerasan seksual terhadap santriwatinya. Sidang tuntutan digelar tertutup di Pengadilan Negeri Pati pada Senin (16/11/2026).
Pantauan detikJateng di lokasi, sidang beragenda pembacaan tuntutan itu berlangsung sekitar siang. Awak media hanya diizinkan memotret menjelang sidang. Selebihnya, persidangan digelar tertutup untuk umum.
Baca juga: Dua Remaja Lumajang Korban Rudapaksa Usai Dicekoki Miras: Kronologi dan Jerat Pasal 473 KUHP
Selepas sidang, AS langsung dibawa dengan kendaraan tahanan Kejaksaan Negeri Pati. Massa yang menunggu di PN Pati meluapkan amarah dengan memukul dan menghadang kendaraan tersebut. Petugas polisi bergerak cepat menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
Pasal yang Menjerat dan Isi Tuntutan Jaksa
Jaksa Penuntut Umum Wanda Ikhsan Ramadansyah menyatakan AS dinilai melanggar Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal itu membawa ancaman pidana maksimal 16 tahun penjara.
"Untuk tuntutan yang dibacakan tadi melanggar Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat 1 huruf e UU tindak pidana kekerasan seksual ancaman maksimal 16 tahun. Yang kami tuntut kepada terdakwa adalah pidana penjara 16 tahun," jelas Wanda kepada wartawan di kantornya, Senin (16/11/2026).
Jaksa juga menuntut AS membayar denda Rp 100 juta. Menurut Wanda, perbuatan terdakwa meninggalkan trauma psikis bagi para korban. Yang memberatkan, tindakan itu terjadi di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak didik.
Baca juga: Raffi Ahmad dan Najwa Shihab Masuk Daftar Sasaran Sadap Listyo Sigit
"Perbuatan terdakwa meninggalkan trauma psikis bagi para korban. Tindak pidana tersebut terjadi di lingkungan pendidikan yang semestinya menjadi tempat aman bagi anak didik," ujar Wanda.
Baca juga laporan sebelumnya soal tuntutan terhadap pendiri ponpes di Pati yang dirilis detikJateng.
Kuasa Hukum Korban: Tetap Dikawal, Minta Hukuman Kebiri
Kuasa hukum korban, Ali Yusron, menyambut tuntutan jaksa. Ia menyebut angka 16 tahun penjara dan denda Rp 100 juta sudah sejalan dengan harapan para korban. Namun ia tidak ingin perkara ini melunak di persidangan.
"JPU membacakan tuntutan 16 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Tetap akan kita kawal jangan sampai di pengadilan nanti kena angin," jelas Ali kepada wartawan di lokasi, Senin (16/11).
Ali mendesak majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa suntik kebiri. Alasannya, kekerasan seksual yang dilakukan AS berdampak luas pada kondisi psikologis korban. Ia menyebut para korban sempat diperintahkan telanjang dan menemani terdakwa tidur.
"Sangat setuju kepada jaksa penuntut umum yang sudah membacakan tuntutan, terdakwa ini harus disuntik kebiri, karena mengakibatkan trauma psikis kepada korban banyak, karena dari peristiwa hukum itu disuru telanjang dan menemani tidur dari si terdakwa AS ini," jelas Ali.
Ia berharap majelis hakim menambah lamanya hukuman dari tuntutan jaksa. "Bahwa majelis hakim mudah-mudahan menambah lagi dari tuntutan jaksa penuntut umum," lanjut Ali.
Menurut Ali, korban dalam perkara ini lebih dari satu orang. Berdasarkan keterangan korban yang masuk berita acara pemeriksaan (BAP), ada lima orang. Ia menduga jumlah sebenarnya lebih banyak, tetapi korban lain belum berani mengungkapkan.
"Bahwa korban lebih dari satu menurut keterangan korban ada lima orang itu masuk di BAP, sebetulnya banyak cuma mau mengungkap tidak berani mengungkapkan. Mohon dengan hormat dengan majelis hakim agar ditambahkan suntik kebiri," terang Ali.
Kronologi Perkara dan Jalannya Persidangan Tertutup
AS sebelumnya menjalani sidang perdana sebagai terdakwa di PN Pati. Ia didakwa atas kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap santriwatinya. Perkara ini mencuat setelah sejumlah korban melapor dan penyidik menetapkan AS sebagai tersangka.
Humas PN Pati, Retno Lastiani, menjelaskan sidang dipimpin Hakim Ketua Budi Aryono dengan anggota Wira Indra Bangsa dan Dicky Sarifudin. Persidangan digelar tertutup berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Alasan tertutup pasal 202 KUHP tahun 2025 karena kasus ini mengandung kesusilaan sifatnya tertutup untuk umum. Untuk pemeriksaan sampai mengadili sifatnya tertutup untuk umum," kata Retno kepada wartawan di PN Pati, Selasa (11/8).
Artinya, seluruh agenda persidangan—dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, hingga pembacaan tuntutan—tidak bisa disaksikan publik. Media hanya mendapat akses terbatas di luar ruang sidang. Pilihan itu diambil untuk melindungi korban dan menjaga proses hukum tetap berjalan sesuai koridor.
Kasus ini juga berbuntut di ranah administrasi. Kementerian Agama menutup operasional ponpes yang didirikan AS. Penutupan dilakukan setelah pendirinya terbukti terlibat dalam kekerasan seksual berulang terhadap santriwati.
Dampak Kasus dan Sorotan terhadap Pesantren
Perkara AS menambah daftar panjang kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan. Yang memberatkan, posisi AS sebagai pendiri sekaligus figur yang seharusnya menjadi pelindung santri. Relasi kuasa antara pengasuh dan santri membuat korban sulit melapor.
Dari keterangan kuasa hukum korban, sejumlah santriwati mengalami trauma psikis. Ada yang belum berani mengungkapkan apa yang dialami. Kondisi itu menjelaskan mengapa jumlah korban yang tercatat di BAP bisa berbeda dengan dugaan jumlah sebenarnya.
Desakan hukuman kebiri yang disampaikan Ali Yusron mencerminkan kemarahan publik. Namun permintaan itu bukan perkara sederhana. Hukuman tambahan tersebut harus melalui pertimbangan majelis hakim dan memiliki dasar hukum yang jelas dalam putusan.
Di sisi lain, penutupan ponpes oleh Kemenag menunjukkan dampak institusional. Ribuan santri yang belajar di sana terdampak. Reputasi pesantren sebagai lembaga pendidikan juga ikut tercoreng, terutama karena kasus serupa berulang di sejumlah daerah.
Sejumlah pihak mendorong penguatan pengawasan terhadap ponpes, termasuk mekanisme pelaporan yang aman bagi santri. Dorongan itu muncul setelah kasus ini mencuat ke publik. Baca juga laporan terkait kebijakan Kementerian Agama soal pengawasan pesantren.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Pembelaan dan Putusan Hakim
Setelah pembacaan tuntutan, agenda persidangan berikutnya adalah pembacaan nota pembelaan (pleidoi) dari terdakwa melalui kuasa hukumnya. Setelah itu, jaksa akan menyampaikan replik, lalu terdakwa menyampaikan duplik. Majelis hakim kemudian menjadwalkan sidang putusan.
Belum ada keterangan resmi soal kapan sidang pembelaan digelar. Yang pasti, AS masih ditahan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Pati. Pengawalan ketat diterapkan setiap kali ia dibawa ke ruang sidang, terutama setelah insiden massa menghadang kendaraan tahanan.
Ali Yusron memastikan pihaknya terus mengawal perkara hingga putusan. Ia tidak ingin tuntutan 16 tahun yang sudah dibacakan jaksa berubah drastis di tangan majelis hakim.
"Tetap akan kita kawal jangan sampai di pengadilan nanti kena angin," ujarnya.
Bagi para korban, proses hukum ini menjadi jalan untuk mendapatkan keadilan. Namun pemulihan trauma tidak selesai dengan putusan pengadilan. Pendampingan psikologis jangka panjang tetap dibutuhkan, terutama bagi santriwati yang masih berusia muda.
Analisis Redaksi
Tuntutan 16 tahun penjara dan denda Rp 100 juta adalah angka maksimal dari ancaman pasal yang dijerat jaksa. Pilihan itu masuk akal mengingat posisi AS sebagai pendiri pesantren, relasi kuasa yang timpang, serta lokasi kejadian di lingkungan pendidikan. Jaksa membaca konteks itu sebagai faktor pemberat, bukan sekadar pelanggaran pasal.
Yang perlu dicermati justru permintaan hukuman kebiri dari kuasa hukum korban. Desakan itu lahir dari kemarahan yang wajar. Tetapi menghukum bukan soal memenuhi tuntutan emosi publik. Majelis hakim harus berpegang pada dasar hukum, alat bukti, dan pertimbangan yuridis yang bisa dipertanggungjawabkan. Jika hukuman tambahan itu dipaksakan tanpa dasar yang kokoh, putusan justru rawan digugat di tingkat banding.
Persoalan lebih besar ada pada pengawasan pesantren. Kasus AS bukan yang pertama, dan bukan yang terakhir jika mekanisme perlindungan santri tidak diperbaiki. Penutupan ponpes oleh Kemenag adalah langkah tegas, tetapi belum menyentuh akar masalah: bagaimana memastikan santri punya saluran aman untuk melapor ketika pelakunya adalah figur yang dihormati. Selama saluran itu tidak ada, korban berikutnya hanya soal waktu.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0