Cantwell Desak Lutnick Setop Penjualan Chip AI ke China Jelang Pertemuan Xi
Senator Maria Cantwell, politikus Partai Demokrat dari Washington, mengirim surat kepada Menteri Perdagangan Howard Lutnick pada Minggu (16/11/2026) untuk mendesak penghentian aliran chip AI canggih ke perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan China. Surat itu dikirim menjelang pertemuan pejabat AS dan Presiden China Xi Jinping di sela-sela KTT APEC.
Dalam surat tersebut, Cantwell menuduh Departemen Perdagangan di bawah kepemimpinan Lutnick gagal mencegah China mengakses chip kecerdasan buatan paling mutakhir milik Amerika Serikat. Ia meminta Lutnick menggunakan kewenangannya untuk menegakkan kontrol ekspor dan menghentikan pengiriman chip AI ke perusahaan yang dilarang menerima teknologi tersebut.
Baca juga: IMF Peringatkan Ekonomi Dunia 'Berdiri di Satu Kaki' AI, Pendanaan Sirkular Tembus Rp16 Ribu Triliun
Kronologi Tekanan terhadap Lutnick
Tekanan terhadap Lutnick mencuat setelah laporan The New York Times pada 9 November 2026 yang menyebut departemennya diduga memperlambat investigasi terhadap Megaspeed, perusahaan teknologi Singapura yang dituduh menyelundupkan chip terbatas ke China. Laporan itu memicu kemarahan anggota Kongres dari kedua partai.
Sebelumnya, hubungan CEO Nvidia Jensen Huang dengan seorang perempuan bernama Alice Huang—yang diduga agen spionase China—menjadi sorotan. Alice Huang merupakan eksekutif di Megaspeed. Nvidia adalah perusahaan terkemuka AS yang merancang chip AI canggih.
Lutnick juga dituding menahan upaya pengetatan penjualan chip ke China dan memiliki hubungan pribadi yang erat dengan Jensen Huang, yang vokal menentang kontrol ekspor. Pada Kamis (13/11/2026), Ketua Komite Perbankan Senat Tim Scott (Republik, Carolina Selatan) memanggil Huang dan Lutnick untuk bersaksi di hadapan komite pada Desember.
Juru bicara Departemen Perdagangan, Kristen Eichamer, pekan lalu menyatakan Lutnick telah setuju hadir. Sementara itu, Partai Demokrat yang akan menguasai DPR dan Senat pada Januari mendatang berjanji menyelidiki Jensen Huang dan pejabat Departemen Perdagangan.
Baca juga: Ground Stop Maskapai Bukan karena Sistem AI FAA, Ini Penjelasan Resmi
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
Cantwell dalam suratnya menulis, "Departemen Perdagangan telah menolak upaya membatasi perusahaan yang ditandai sebagai ancaman keamanan nasional, melemahkan perlindungan, dan membiarkan jalan terbuka bagi RRC untuk melatih model AI canggih menggunakan teknologi sensitif Amerika."
Ia menambahkan, "Kegagalan menjalankan hukum ini membantu memberikan keunggulan teknologi Amerika di bidang AI."
Surat itu juga menyoroti potensi konflik kepentingan keuangan yang melibatkan putra-putra Lutnick yang mengendalikan Cantor Fitzgerald. Menurut Cantwell, perusahaan itu memiliki saham Nvidia senilai $1,2 miliar pada saat pencalonan Lutnick. Ia juga mencatat kebijakan pemerintahan Trump yang mengenakan biaya 25% untuk chip Nvidia tertentu yang dijual ke China, yang menurutnya dapat menciptakan "insentif keuangan yang menyimpang untuk menyetujui ekspor teknologi sensitif Amerika."
"Keamanan nasional dan kepemimpinan AI Amerika tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan bisnis keluarga atau kebijakan yang menghasilkan pendapatan federal dari ekspor teknologi yang kritis bagi keunggulan kompetitif kita," tulis Cantwell.
Departemen Perdagangan tidak segera menanggapi permintaan komentar pada Senin (17/11/2026).
Latar Belakang dan Konteks Kebijakan Ekspor Chip
Cantwell meminta Lutnick menggunakan kewenangannya untuk menegakkan Undang-Undang Reformasi Kontrol Ekspor 2018. Undang-undang itu memberikan Departemen Perdagangan keleluasaan luas untuk menegakkan kontrol ekspor dan melindungi teknologi sensitif Amerika.
Sejak 2022, AS memberlakukan pembatasan ketat terhadap ekspor chip AI canggih ke China, termasuk produk dari Nvidia. Namun, penerapan aturan kerap dikritik karena lemah dan penuh celah. Nvidia sendiri telah merancang chip khusus untuk pasar China agar tetap sesuai regulasi, meski sejumlah kalangan menilai langkah itu hanya akal-akalan.
Kasus Megaspeed menjadi ujian bagi efektivitas kontrol ekspor. Perusahaan itu diduga menjadi perantara pengiriman chip terlarang ke China melalui Singapura. Investigasi yang diduga diperlambat oleh Departemen Perdagangan menimbulkan pertanyaan tentang komitmen pemerintah AS dalam menegakkan aturan.
Selain itu, hubungan personal antara Lutnick dan Jensen Huang menjadi sorotan karena Huang dikenal sebagai pihak yang getol menentang pembatasan ekspor. Keduanya disebut sering berkomunikasi, memicu kekhawatiran akan benturan kepentingan dalam pengambilan kebijakan.
Dampak dan Reaksi Kongres
Tekanan dari Kongres tidak hanya datang dari Cantwell. Senator Elizabeth Warren (Demokrat, Massachusetts), anggota senior Partai Demokrat di Komite Perbankan Senat, dan Senator Chris Coons (Demokrat, Delaware), anggota senior Partai Demokrat di Subkomite Hubungan Luar Negeri untuk Asia Timur dan Pasifik, mengirim surat kepada Lutnick, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller pada Rabu (12/11/2026).
Surat itu meminta mereka menyimpan semua dokumen dan komunikasi terkait ekspor chip AI canggih Nvidia ke China atau ke entitas yang mungkin mengalihkannya ke China. Tenggat konfirmasi instruksi penyimpanan dokumen ditetapkan 17 November 2026.
Langkah ini menandakan bahwa isu chip AI akan menjadi salah satu prioritas pengawasan Kongres pada periode mendatang. Partai Demokrat yang akan menguasai Kongres pada Januari berencana menyelidiki lebih dalam keterlibatan Jensen Huang dan pejabat Departemen Perdagangan.
Di sisi lain, pemerintahan Trump menghadapi dilema antara menjaga keunggulan teknologi AS dan mempertahankan pendapatan dari kebijakan biaya 25% untuk chip tertentu. Kebijakan itu sendiri menuai kritik karena dianggap memberi insentif finansial untuk tetap mengekspor teknologi sensitif.
Langkah Selanjutnya
Lutnick dijadwalkan hadir dalam sidang Komite Perbankan Senat pada Desember 2026. Jensen Huang juga dipanggil untuk bersaksi. Sidang ini akan menjadi forum publik pertama bagi Lutnick untuk menjelaskan kebijakan kontrol ekspor dan dugaan perlambatan investigasi Megaspeed.
Selain itu, surat Cantwell memberi tekanan tambahan menjelang pertemuan pejabat AS dengan Xi Jinping di KTT APEC. Isu chip AI diperkirakan menjadi salah satu topik pembicaraan, meski belum ada konfirmasi resmi mengenai agenda tersebut.
Departemen Perdagangan belum memberikan tanggapan resmi atas surat Cantwell. Sementara itu, Nvidia juga belum mengeluarkan pernyataan terkait perkembangan terbaru ini.
Pengamat kebijakan luar negeri menilai bahwa kegagalan menegakkan kontrol ekspor dapat memperlemah posisi AS dalam negosiasi dengan China. Sebaliknya, pengetatan yang berlebihan dapat memicu eskalasi dan mengganggu rantai pasok global.
Analisis Redaksi
Surat Cantwell menyoroti titik lemah dalam arsitektur kontrol ekspor AS: implementasi yang bergantung pada kemauan politik pejabat. Undang-undang 2018 sebenarnya memberi Departemen Perdagangan kewenangan luas, tetapi eksekusinya sering tersendat oleh kepentingan bisnis dan hubungan personal. Kasus Megaspeed dan dugaan perlambatan investigasi menjadi bukti bahwa celah itu nyata.
Yang lebih mengkhawatirkan, tuduhan konflik kepentingan yang melibatkan keluarga Lutnick dan kepemilikan saham Nvidia senilai $1,2 miliar menambah dimensi baru. Jika benar, kebijakan ekspor chip tidak lagi semata-mata soal keamanan nasional, tetapi juga soal insentif finansial. Ini melemahkan kredibilitas AS di mata sekutu yang selama ini mengikuti aturan kontrol ekspor.
Kongres perlu memastikan bahwa sidang Desember nanti tidak sekadar formalitas. Pengawasan yang serius harus menghasilkan perbaikan mekanisme, bukan hanya retorika. Tanpa itu, keunggulan AI Amerika akan terus tergerus, bukan karena China lebih cepat, tetapi karena Washington ragu menegakkan aturannya sendiri.
Sumber: cnbc.com, nytimes.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0