Sidang Etik Eko Hadi Besok: Akankah Dipecat Seperti Ahrie Sonta?

Nov 16, 2026 - 17:10
 0  2
Sidang Etik Eko Hadi Besok: Akankah Dipecat Seperti Ahrie Sonta?

Polri menjadwalkan sidang etik terhadap Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026), dipimpin Komjen Hedro Pandowo sebagai Ketua Komisi. Jenderal bintang dua itu tersangkut kasus penyadapan Presiden Prabowo dan terancam dipecat seperti Ahrie Sonta.

Ad
Ad

Sidang ini digelar oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri. Eko sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, dan tindakan tidak sesuai prosedur dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Pencurian Anting Emas Anak di Gerung Terungkap, IRT Ditangkap karena Utang

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko memastikan jadwal tersebut. "(Sidang) dijadwalkan berlangsung pada Selasa," kata Trunoyudo, Senin (16/11/2026), seperti dilaporkan AFU.ID.

Kronologi Kasus yang Menjerat Eko Hadi Santoso

Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Eko Hadi disebut memegang peran sentral dalam pemberian izin operasional penyadapan yang dilakukan tanpa prosedur resmi.

Menurut Trunoyudo, tersangka diduga memanfaatkan akses fasilitas di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Pelanggaran itu terjadi saat Eko menjabat sebagai Kabagmon maupun saat sebelumnya menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Dalam kasus ini, Eko diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan provisioning, yakni pengoperasian sistem Lawful Interception Management System (LMS), hanya melalui pesan WhatsApp. Persetujuan itu diberikan tanpa adanya surat permohonan resmi dari penyidik.

Baca juga: Kapolda NTT Minta Publik Kawal Kasus Bupati Kupang Diduga Perkosa Mahasiswi

Eko juga diduga menerima perintah penyadapan dari Irjen Slamet Uliandi, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri. Alur komunikasi lewat aplikasi pesan singkat inilah yang menjadi titik lemah prosedural dalam kasus tersebut.

Dari rangkaian dugaan itu, penyidik menjerat Eko dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Jerat itu digabung dengan sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Siapa Saja Pihak yang Terlibat dalam Kasus Penyadapan

Eko tidak berdiri sendiri. Polri mencatat sejumlah tersangka lain dalam kasus yang sama, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan mantan Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi.

Nama Ahrie Sonta menjadi pembanding paling langsung. Pada Selasa, 10 November 2026, Polri menjatuhkan vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan kepadanya usai sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) oleh Divpropam.

Ahrie dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran atas keterlibatannya dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Vonis itu dijatuhkan sepekan sebelum sidang Eko dijadwalkan berlangsung.

Susunan majelis juga sudah ditetapkan. Komjen Hedro Pandowo ditunjuk sebagai Ketua Komisi Majelis Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso. Penunjukan itu menjadi sinyal bahwa proses penegakan kode etik berjalan sesuai jalur institusi.

Berikut daftar pihak yang namanya tercatat dalam kasus ini:

  • Irjen Eko Hadi Santoso — tersangka, dijadwalkan menjalani sidang etik 17 November 2026.
  • Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo — mantan Kapolri, tercatat sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
  • Irjen Ahrie Sonta Nasution — mantan Kadivkum, sudah dipecat lewat PTDH pada 10 November 2026.
  • Irjen Slamet Uliandi — mantan Kadiv TIK, disebut memberi perintah penyadapan kepada Eko.
  • Komjen Hedro Pandowo — Ketua Komisi Majelis Sidang Etik Eko Hadi Santoso.
  • Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko — Karo Penmas Divisi Humas Polri, juru bicara pengumuman jadwal sidang.

Bagaimana Mekanisme Sidang Kode Etik Profesi Polri Bekerja

Sidang etik bukan pengadilan pidana. Forum ini menilai apakah seorang anggota Polri melanggar kode etik profesi, terlepas dari proses pidana yang berjalan paralel.

Dasar hukumnya adalah Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Regulasi ini mengatur tata cara pemeriksaan, susunan majelis, hingga jenis sanksi yang bisa dijatuhkan.

Merujuk Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003, anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila terbukti melanggar sumpah dan janji anggota, melakukan tindak pidana, atau melanggar ketentuan lain yang diatur peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, majelis bisa menjatuhkan sanksi berjenjang. Mulai dari sanksi administratif ringan, penundaan kenaikan pangkat, penempatan di tempat khusus, hingga yang terberat berupa PTDH.

Putusan sidang etik Ahrie Sonta memberi gambaran arah. Jika majelis menilai keterlibatan Eko sebanding dengan Ahrie, sanksi terberat bukan hal yang mustahil. Namun susunan majelis dan pembuktian dalam persidangan tetap menentukan hasil akhir.

Proses etik ini juga menjadi uji bagi konsistensi internal Polri. Sejumlah pengamat hukum menilai penegakan kode etik terhadap jenderal bintang dua dan mantan Kapolri akan dibaca publik sebagai ukuran keseriusan reformasi institusi.

Dampak Kasus Penyadapan terhadap Institusi Polri

Kasus ini menyeret nama mantan Kapolri dan sejumlah jenderal aktif. Skalanya jarang terjadi dalam sejarah penegakan kode etik di tubuh Polri.

Bagi Eko, risiko terbesarnya adalah kehilangan status sebagai anggota Polri. Jika PTDH dijatuhkan, ia akan kehilangan jabatan, pangkat, dan hak kedinasan yang melekat.

Dampak lain menyangkut tata kelola fasilitas penyadapan. Kasus ini membuka persoalan prosedural dalam pengoperasian sistem Lawful Interception Management System, terutama soal keharusan surat permohonan resmi sebelum provisioning dijalankan.

Persoalan itu kemudian bergema ke ranah kebijakan. Kabaintelkam Polri mengusulkan agar penyadapan intelijen dibatasi waktunya, salah satunya selama sebulan. Usulan itu muncul di tengah sorotan publik terhadap kasus penyadapan yang menyeret sejumlah nama besar.

Sejumlah pihak juga menyoroti lambatnya proses hukum lain. Bareskrim disebut belum menetapkan status makar dalam kasus penyadapan yang melibatkan Listyo Sigit, meski DPR dan Istana disebut telah bulat dalam sikapnya. Dinamika ini menambah tekanan publik terhadap transparansi penanganan kasus.

Langkah Selanjutnya Setelah Sidang Etik Eko Hadi

Seluruh perhatian tertuju pada Selasa. Sidang yang dipimpin Komjen Hedro Pandowo akan menentukan apakah Eko mengikuti jejak Ahrie Sonta atau mendapat sanksi lebih ringan.

Publik akan membandingkan putusan terhadap Eko dengan vonis Ahrie sepekan sebelumnya. Konsistensi majelis dalam menilai peran masing-masing tersangka menjadi sorotan utama.

Proses etik terhadap tersangka lain, termasuk Listyo Sigit dan Slamet Uliandi, belum dijadwalkan dalam laporan ini. Namun pernyataan Trunoyudo menyiratkan bahwa sidang etik digelar untuk kasus yang menjerat Eko bersama para tersangka lainnya.

Yang jelas, sidang etik bukan akhir dari segalanya. Proses pidana dan penataan aturan penyadapan tetap berjalan di jalur masing-masing. Bagi Polri, putusan 17 November akan menjadi cermin apakah penegakan kode etik benar-benar berjalan tanpa pandang pangkat. Informasi lebih lanjut soal penyadapan bisa ditelusuri melalui pemberitaan terkait.

Analisis Redaksi

Yang membuat kasus Eko Hadi penting bukan sekadar statusnya sebagai tersangka. Persoalannya ada pada cara izin penyadapan diberikan: lewat pesan WhatsApp, tanpa surat permohonan resmi dari penyidik. Jika dugaan itu terbukti di sidang etik, maka yang runtuh bukan hanya karier satu jenderal, melainkan kepercayaan pada sistem pengawasan alat intersepsi negara.

Perbandingan dengan Ahrie Sonta sulit dihindari. Ahrie dipecat pada 10 November 2026 setelah dinyatakan terbukti melanggar. Eko dijadwalkan menyusul sepekan kemudian. Publik akan menilai apakah majelis membaca peran masing-masing secara proporsional, atau justru mengikuti arus tekanan setelah satu vonis berat sudah dijatuhkan. Di sinilah ujian konsistensi itu berada.

Ada satu hal yang perlu dijaga: jangan sampai sidang etik berhenti pada pemecatan individu. Selama tata kelola Lawful Interception Management System tidak dibenahi, celah yang sama akan tetap terbuka. Usulan pembatasan masa penyadapan oleh Kabaintelkam patut didorong menjadi aturan konkret, bukan sekadar wacana yang menguap setelah sorotan mereda. Putusan 17 November hanya bermakna jika disertai perbaikan prosedur yang mengikat semua pihak, tanpa memandang pangkat.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad