Sosialisme Islam HOS Tjokroaminoto Dinilai Relevan untuk Kebijakan Publik
Gagasan Sosialisme Islam yang dirumuskan HOS Tjokroaminoto dinilai perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan publik. Dwi Winarno mendorong penerapannya, termasuk di sektor perumahan, sebagai jalan menekan ketimpangan sosial-ekonomi.
Dorongan itu disampaikan dalam pembahasan yang dilaporkan NU Online Jakarta. Inti gagasannya sederhana: pemikiran Tjokroaminoto bukan warisan museum, melainkan bahan mentah kebijakan.
Baca juga: TNI AL Gelar Bakti Sosial di Bangka Belitung, KRI Teluk Youtefa 522 Turun ke Pesisir
Sosialisme Islam Tjokroaminoto dan Kritik atas Ketimpangan
HOS Tjokroaminoto dikenal sebagai salah satu tokoh sentral pergerakan nasional Indonesia. Ia memimpin Sarekat Islam, organisasi massa bumiputra yang tumbuh besar pada awal abad ke-20. Pemikirannya tentang keadilan sosial banyak dibaca sebagai upaya mendamaikan ajaran Islam dengan persoalan ketimpangan ekonomi kolonial.
Dalam gagasan Sosialisme Islam, Tjokroaminoto menolak kapitalisme yang menindas dan sekaligus menolak sosialisme yang menanggalkan agama. Islam diposisikan sebagai landasan etik bagi distribusi kekayaan yang lebih adil. Negara dan masyarakat punya tanggung jawab memastikan kelompok lemah tidak tersingkir.
Dwi Winarno menilai kerangka itu masih relevan. Ketimpangan sosial-ekonomi hari ini, menurutnya, menuntut kebijakan publik yang berpihak, bukan sekadar retorika keadilan. Sosialisme Islam disebutnya sebagai rujukan yang khas Indonesia karena tumbuh dari pengalaman sejarah sendiri.
Mengapa Sektor Perumahan Jadi Sorotan
Perumahan menjadi salah satu sektor yang disebut Dwi Winarno. Pilihan itu masuk akal. Rumah adalah kebutuhan dasar sekaligus aset ekonomi. Ketika harga properti melambung dan akses pembiayaan terbatas, kelompok berpenghasilan rendah paling terdampak.
Baca juga: Bakti Narapidana untuk Negeri: Kebaikan Warga Binaan di Masjid Riyadhul Jannah
Di banyak kota besar, termasuk Jakarta, kesenjangan akses hunian terlihat dari menjamurnya permukiman padat dan rumah tidak layak. Di sisi lain, pembangunan properti komersial terus berjalan. Kondisi ini memperlebar jarak antara pemilik modal dan warga yang kesulitan memiliki tempat tinggal.
Dari sudut pandang Sosialisme Islam, perumahan bukan komoditas biasa. Ia menyangkut martabat manusia. Karena itu, kebijakan publik dinilai perlu memastikan penyediaan hunian layak dan terjangkau, bukan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.
Penerapan Gagasan dalam Kebijakan Publik
Dwi Winarno mendorong agar nilai-nilai Sosialisme Islam tidak berhenti pada diskusi akademik. Ia menilai gagasan itu perlu masuk ke ruang perumusan kebijakan. Beberapa arah yang bisa diturunkan dari kerangka tersebut antara lain:
- Keberpihakan anggaran pada penyediaan hunian layak bagi warga berpenghasilan rendah.
- Perlindungan terhadap kelompok rentan dari tekanan harga properti dan penggusuran.
- Penguatan peran negara dan lembaga keagamaan dalam memastikan keadilan distribusi.
- Pendidikan publik soal etika keadilan sosial sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Kerangka ini bukan resep teknis yang siap pakai. Ia lebih merupakan kompas nilai. Namun Dwi Winarno menilai kompas itu penting agar kebijakan tidak sekadar mengejar pertumbuhan angka.
Jejak Pemikiran Tjokroaminoto dalam Sejarah Indonesia
Pemikiran Tjokroaminoto tercatat dalam bukunya yang terkenal, Islam dan Sosialisme. Buku itu membahas hubungan antara ajaran Islam dan cita-cita keadilan sosial. Banyak tokoh pergerakan pernah menimba ilmu darinya, termasuk mereka yang kemudian menjadi arsitek bangsa.
Dalam sejarah Sarekat Islam, semangat keadilan ekonomi tercermin pada upaya membela pedagang bumiputra dari persaingan yang timpang. Organisasi itu juga terlibat dalam perdebatan tentang peran negara dalam melindungi kelompok lemah.
Karena itu, mendiskusikan Sosialisme Islam hari ini berarti menyambung perdebatan lama. Pertanyaannya tetap sama: bagaimana kekayaan dan kesempatan dibagi secara adil tanpa mengkhianati prinsip agama dan kemanusiaan.
Respons dan Langkah Selanjutnya
Dorongan Dwi Winarno menambah suara dalam perdebatan soal arah kebijakan sosial di Indonesia. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pemerintah atau lembaga terkait mengenai kemungkinan mengadopsi gagasan tersebut.
Yang jelas, diskusi soal ketimpangan terus berjalan. Data resmi tentang kemiskinan dan kesenjangan pengeluaran biasanya menjadi rujukan utama dalam merumuskan program bantuan sosial dan perumahan. Gagasan Sosialisme Islam menawarkan lapisan nilai di atas angka-angka itu.
Langkah berikutnya ada di tangan perumus kebijakan. Apakah gagasan seperti ini akan menjadi rujukan etis, atau hanya berhenti sebagai bahan diskusi di forum-forum keagamaan. Untuk konteks pemikiran Tjokroaminoto, pembaca bisa merujuk penelusuran sejarah Sarekat Islam di ensiklopedia Britannica.
Analisis Redaksi
Menarik bahwa yang diajukan Dwi Winarno bukan sekadar kritik moral, melainkan dorongan agar nilai masuk ke mesin kebijakan. Di titik ini, Sosialisme Islam diuji bukan pada keindahan konsepnya, tetapi pada kemampuannya menjawab persoalan konkret seperti harga rumah dan akses hunian.
Namun ada risiko yang perlu diwaspadai. Gagasan besar mudah berubah menjadi label tanpa isi. Tanpa terjemahan operasional, seperti skema pembiayaan, tata ruang, dan perlindungan hukum bagi warga, Sosialisme Islam bisa berhenti sebagai slogan forum. Sejarah pergerakan mencatat banyak cita-cita mulia yang layu karena tidak pernah disentuh kebijakan teknis.
Karena itu, nilai strategis dorongan ini terletak pada arah debatnya. Jika gagasan Tjokroaminoto dipakai untuk menuntut keadilan distribusi di sektor perumahan, ia berpotensi menjadi penyeimbang arus kebijakan yang terlalu ramah pada pasar. Tetapi jika hanya dipakai sebagai hiasan retorika, ketimpangan yang sama akan terus berulang.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0