Rumah 2.127 Meter Milik Koruptor Pulo Gebang Dilelang KPK Rp 18,9 Miliar
KPK kembali melelang aset koruptor. Kali ini, rumah seluas 2.127 meter persegi milik Rudy Hartono Iskandar, terpidana korupsi pengadaan lahan proyek rumah DP Rp 0 di Pulo Gebang, Jakarta Timur, dilelang dengan harga limit Rp 18,9 miliar. Batas akhir penawaran 8 Desember 2026 pukul 09.00 WIB.
Lokasi dan Spesifikasi Rumah yang Dilelang
Rumah yang sudah menjadi sitaan negara ini berada di Jalan Kubu Anyar, Gang Jepun, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Properti ini berdiri di atas dua bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) berbeda, keduanya atas nama Rudy Hartono Iskandar.
Baca juga: Saham TRIN Melonjak 34% ke ARA, RUPSLB 8 Desember Usai Rahayu Saraswati Mundur
- SHM No. 11408 dengan luas 690 meter persegi (BB No.1152)
- SHM No. 11128 dengan luas 1.437 meter persegi (BB No.1153)
Dari foto yang dibagikan, properti terdiri dari beberapa bangunan. Rumah utama berfasad gelap dari bebatuan dan dibuat dua lantai. Ada pintu masuk lain di sampingnya melewati teras lebar seperti pendopo. Di halaman terdapat pura, bangunan terpisah satu lantai, dan tanah kosong yang luas. Pohon beringin dan kamboja besar tumbuh rindang di sana.
Bagian dalam rumah utama tidak kosong sepenuhnya. Masih ada beberapa perabotan tertinggal, seperti kitchen set, area seperti meja bar, hingga foto-foto pemilik sebelumnya.
Jadwal dan Tata Cara Lelang
Lelang digelar oleh KPKNL Denpasar di Gedung Keuangan Negara (GKN) I, Jalan Kusumaatmaja, Renon, Denpasar. Harga limit ditetapkan Rp 18.930.729.000 atau sekitar Rp 18,9 miliar, dengan uang jaminan Rp 9 miliar.
Batas akhir setor uang jaminan adalah 7 Desember 2026. Sementara batas akhir penawaran 8 Desember 2026 pukul 09.00 WIB. Masyarakat yang berminat harus menyiapkan dana jaminan jauh-jauh hari mengingat nilainya yang besar.
Baca juga: Mafia Tanah di RI: 58 Ribu Kasus dalam 12 Tahun, Baru 60% Tuntas
Siapa Rudy Hartono Iskandar
Rudy Hartono Iskandar adalah pemilik PT Adonara Propertindo. Ia terbukti bersalah melakukan korupsi dalam pengadaan lahan proyek rumah DP Rp 0 di Pulo Gebang, Jakarta Timur. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 9 tahun dan denda Rp 300 juta subsidiair 6 bulan kurungan.
"Menjatuhkan pidana terhadap Rudy Hartono Iskandar dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda Rp 300 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," kata jaksa KPK saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024), dilansir dari detikNews.
Rudy juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 224,21 miliar. Jaksa menyatakan uang pengganti itu harus dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
"Menjatuhkan pidana tambahan kepada Rudi Hartono Iskandar untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 224,21 miliar dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut," kata jaksa.
"Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun," sambung jaksa.
Korupsi Proyek DP Rp 0 dan Peran Yoory Corneles
Kasus ini juga menyeret Mantan Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan. Ia dikenakan hukuman 5 tahun penjara atas dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulo Gebang untuk program DP 0 Rupiah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikerjakan 2019-2020.
Korupsi proyek rumah DP Rp 0 ini terendus KPK karena ada mark up harga pengadaan lahan di sejumlah proyek. Dari dokumen resmi KPK, nama-nama tersangka adalah Yoory Corneles, Anja Runtuwene, dan Tommy Adrian. Satu lagi yang dijerat sebagai tersangka yakni korporasi atas nama PT Adonara Propertindo.
Program rumah DP nol rupiah merupakan janji andalan Anies Baswedan-Sandiaga Uno saat bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2017. Setelah terpilih, Sandiaga yang kala itu menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan warga DKI memiliki kesempatan untuk memiliki rumah lewat program tersebut.
"Rumah DP nol rupiah itu sangat menarik karena memberi kesempatan kepada masyarakat untuk yang kita sebut bisa upward. Naik dari yang semula hanya bisa ngontrak jadi bisa memiliki," kata Sandiaga dalam acara Blak-blakan Anies dan Sandiaga di Markas detikcom, Kamis (5/4/2017).
Rumah dengan DP nol rupiah tersebut berbentuk rumah susun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menalangi uang muka (down payment), sehingga masyarakat tidak perlu membayar DP. Program ini diperuntukkan bagi warga berpenghasilan Rp 7-10 juta.
Dampak Lelang bagi Pengembalian Kerugian Negara
Lelang aset Rudy merupakan bagian dari upaya KPK mengembalikan kerugian negara. Rumah di Bali itu hanyalah salah satu aset yang disita. KPK juga melelang apartemen dua lantai dan ruko milik eks Dirut Taspen, serta deretan rumah terpidana korupsi APD COVID-19.
Nilai uang pengganti yang dibebankan kepada Rudy mencapai Rp 224,21 miliar. Jika rumah di Bali laku Rp 18,9 miliar, masih ada selisih besar yang harus ditutup dari aset lain. Jaksa berwenang menyita dan melelang harta benda terdakwa untuk menutup uang pengganti.
Bagi masyarakat, lelang ini memberi kesempatan memiliki properti di kawasan Kuta, Bali, dengan harga yang kompetitif. Namun, calon pembeli perlu memperhatikan kondisi fisik bangunan, status sertifikat, dan kewajiban administrasi. Informasi lengkap dapat dilihat di detikProperti dan laman resmi KPK.
Analisis Redaksi
Lelang rumah mewah di Kuta ini menunjukkan bahwa penegakan hukum korupsi tidak berhenti pada vonis badan. Uang pengganti Rp 224,21 miliar adalah angka yang jauh lebih besar dari harga limit rumah. Artinya, aset ini hanya menutup sebagian kecil dari kerugian negara. KPK perlu memastikan aset lain milik Rudy juga diusut dan dilelang.
Publik berhak tahu apakah hasil lelang benar-benar masuk kas negara dan bagaimana mekanisme pengawasan penggunaan uang pengganti. Transparansi proses lelang, mulai dari penetapan harga limit hingga pemenang, harus dijaga. Jika tidak, kepercayaan masyarakat terhadap upaya pengembalian kerugian negara bisa luntur.
Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa program rumah DP Rp 0 yang digadang-gadang sebagai solusi perumahan bagi warga berpenghasilan rendah justru dinodai praktik mark up. Pelajaran pentingnya, pengadaan lahan untuk program publik harus diawasi ketat sejak awal. Jangan sampai niat baik berakhir menjadi bancakan.
Sumber: kpk.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0