Kominfo Sulbar Dorong KIM Mamuju Jadi Agen Perlinsos, Pendaftaran Baru 23,77 Persen

Nov 16, 2026 - 19:30
 0  1
Kominfo Sulbar Dorong KIM Mamuju Jadi Agen Perlinsos, Pendaftaran Baru 23,77 Persen

Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Barat mendorong Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Mamuju menjadi agen perlindungan sosial (Perlinsos). Dorongan itu disampaikan dalam kegiatan Sekolah Internet KIM di Mamuju, Senin (16/11/2026).

Ad
Ad

Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengatakan KIM memiliki peran strategis sebagai garda terdepan informasi di masyarakat. Lewat ponsel masing-masing, anggota KIM diminta aktif mengawal pemutakhiran data penerima bantuan sosial agar benar-benar tepat sasaran.

Baca juga: Magang di BPBD Kota Surabaya: Anita Bintang Kelola Konten Media Sosial Instansi

“Setiap warga kini memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Agen Perlinsos. Syaratnya mudah, cukup memiliki akun Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang aktif dan mendaftar secara daring melalui portal resmi,” ujar Ridwan, seperti dikutip dari laporan ANTARA News Makassar.

Sekolah Internet KIM dan Peran Garda Terdepan Informasi

Kegiatan Sekolah Internet KIM di Mamuju menjadi kanal bagi Kominfo Sulbar untuk menularkan pemahaman teknis soal aplikasi Perlinsos. Ridwan menilai anggota KIM berada di posisi yang paling dekat dengan warga, sehingga bisa menjadi penyambung antara kebijakan pusat dan kebutuhan riil di desa maupun kelurahan.

Dalam pandangan Kominfo Sulbar, ponsel yang dipegang setiap anggota KIM bukan sekadar alat komunikasi. Perangkat itu bisa berfungsi sebagai terminal pendataan mini yang membantu warga mendaftar, memverifikasi, hingga mengajukan sanggahan atas data yang dianggap tidak sesuai.

Ridwan menegaskan, peran KIM tidak berhenti pada sosialisasi. Anggota KIM didorong turun langsung memeriksa apakah warga di sekitarnya sudah terdaftar sebagai penerima manfaat atau justru belum tersentuh sama sekali. Sebab, kesalahan data di tingkat bawah berdampak langsung pada salah sasaran bantuan di tingkat atas.

Baca juga: Mendagri Imbau Daerah Dukung Registrasi Layanan Digital Perlinsos agar Bansos Tepat Sasaran

“Integrasi lintas sektor ini menjadi acuan penting dalam perbaikan data desil di Badan Pusat Statistik (BPS) agar bantuan sosial benar-benar jatuh ke tangan warga yang berhak,” ucap Ridwan.

Melalui aplikasi Perlinsos, masyarakat dapat mendaftarkan warga sekitar yang layak menerima bantuan, melakukan verifikasi data secara transparan, hingga mengajukan sanggahan apabila menemukan penerima manfaat yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Mekanisme itu memberi ruang partisipasi publik yang lebih luas dibandingkan pendataan tertutup.

Empat Fungsi Aplikasi Perlinsos yang Perlu Dipahami Warga

Dalam pemaparan di Sekolah Internet KIM, aplikasi Perlinsos dijelaskan sebagai instrumen partisipatif yang bisa diakses siapa saja selama memenuhi syarat administratif. Berikut fungsi utama yang disebutkan dalam kegiatan tersebut:

  • Pendaftaran warga: masyarakat dapat mengusulkan warga di sekitar yang layak menerima bantuan sosial.
  • Verifikasi data: proses pengecekan dilakukan secara transparan agar status penerima bisa ditelusuri.
  • Sanggahan: warga bisa melaporkan penerima manfaat yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
  • Pemutakhiran desil: hasil pendataan menjadi bahan perbaikan data desil di BPS.

Syarat untuk menjadi agen Perlinsos terbilang ringan. Cukup memiliki akun Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang aktif, lalu mendaftar secara daring melalui portal resmi. Tidak ada biaya, tidak ada jalur khusus. Namun justru di titik inilah tantangan muncul: tidak semua warga Sulbar memiliki IKD aktif.

Karena itu, Kominfo Sulbar memosisikan KIM sebagai jembatan. Anggota KIM yang sudah memahami alur pendaftaran bisa membantu warga lanjut usia, warga di daerah terpencil, atau mereka yang gagap teknologi untuk menyelesaikan proses administrasi.

Integrasi Data Lintas Sektor Jadi Kunci Akurasi Bantuan

Ridwan menjelaskan, sistem Perlinsos telah terintegrasi dengan berbagai basis data strategis lintas sektor. Integrasi itu mencakup data kependudukan, kepemilikan kendaraan, pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN), kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga data pelanggan listrik PLN.

Pertukaran data itu berfungsi sebagai penyaring. Jika seorang warga mengaku miskin tetapi tercatat memiliki kendaraan mewah atau berstatus ASN aktif, sistem bisa menandai ketidaksesuaian tersebut. Begitu pula dengan kepemilikan tanah dan daya listrik rumah tangga yang menjadi indikator tidak langsung tingkat kesejahteraan.

Bagi Kominfo Sulbar, integrasi lintas sektor bukan sekadar urusan teknis. Data yang saling silang menjadi dasar untuk memperbaiki desil di Badan Pusat Statistik, yang selama ini menjadi rujukan penentuan penerima bantuan. Selama desil keliru, bantuan berisiko salah sasaran meski anggarannya besar.

Karena itu, KIM diminta tidak ragu mengajukan sanggahan ketika menemukan penerima manfaat yang kondisinya jauh dari kategori miskin. Mekanisme sanggahan sengaja dibuka agar perbaikan data tidak hanya bergantung pada verifikasi aparat desa.

Posisi Sulbar di Peringkat Nasional: 23,77 Persen

Berdasarkan data nasional terkini, progres pendaftaran Perlinsos di Sulbar telah mencapai 23,77 persen. Angka itu menempatkan Sulbar di peringkat ke-13 nasional berdasarkan jumlah populasi.

Posisi tersebut tergolong moderat, tetapi belum menggembirakan. Artinya, masih ada sekitar tiga perempat populasi yang belum tercakup dalam proses pendaftaran agen Perlinsos. Di sisi lain, peringkat 13 dari seluruh provinsi menunjukkan Sulbar tidak tertinggal jauh dibandingkan daerah lain.

Angka 23,77 persen itu menjadi dasar mengapa sosialisasi masif terus dilakukan. Kominfo Sulbar berharap partisipasi masyarakat dan perangkat daerah meningkat, sehingga data perlindungan sosial menjadi valid dan akurat. Tanpa tambahan agen di lapangan, target pemutakhiran data akan sulit dikejar.

Posisi Sulbar juga perlu dibaca dalam konteks geografis. Banyak wilayah di provinsi ini berada di daerah pegunungan dan pesisir terpencil dengan jangkauan internet terbatas. KIM yang berbasis komunitas dinilai lebih efektif menjangkau titik-titik seperti itu dibandingkan petugas yang datang berkala.

Penekanan Gubernur Suhardi Duka dan Langkah Selanjutnya

Dorongan Kominfo Sulbar sejalan dengan penekanan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka agar data perlindungan sosial terus diperbaiki secara berkelanjutan. Perbaikan data ditempatkan sebagai agenda yang tidak bisa diselesaikan sekali jalan.

Setelah Sekolah Internet KIM, langkah berikutnya adalah memperluas pelatihan serupa ke kabupaten lain di Sulbar. Kominfo Sulbar juga mendorong perangkat daerah ikut aktif memantau progres pendaftaran di wilayah masing-masing, bukan hanya mengandalkan komunitas KIM.

Bagi warga, jalur partisipasi sudah terbuka. Cukup aktifkan IKD, daftar melalui portal resmi, lalu mulai mendata tetangga yang layak menerima bantuan. Informasi lebih lanjut soal kebijakan perlindungan sosial nasional bisa dilihat di situs resmi Kementerian Sosial.

Yang tersisa sekarang adalah disiplin verifikasi. Setiap data yang masuk lewat agen Perlinsos harus diuji lagi di lapangan, karena integrasi lintas sektor hanya sekuat data yang diunggah warganya.

Analisis Redaksi: Ketika Data Sosial Bergantung pada Warga Biasa

Keputusan menjadikan KIM sebagai agen perlinsos adalah pengakuan tidak langsung bahwa pendataan dari atas ke bawah selalu punya titik buta. Aparat desa punya keterbatasan waktu, sementara jumlah warga yang harus diverifikasi terus bertambah. Melibatkan komunitas informasi adalah jalan pintas yang masuk akal, asalkan tidak berhenti pada pelatihan seremonial.

Masalahnya, target 23,77 persen belum menjelaskan kualitas data yang masuk. Sebuah provinsi bisa saja punya banyak agen terdaftar tetapi sedikit sanggahan yang ditindaklanjuti. Jika mekanisme sanggahan hanya jadi formalitas, integrasi data kependudukan, BPN, ASN, dan PLN tidak akan mengubah apa pun di lapangan.

Karena itu, ukuran keberhasilan Sekolah Internet KIM sebaiknya bukan jumlah peserta, melainkan jumlah data yang berhasil diperbaiki dan jumlah warga yang naik dari status tidak layak menjadi layak menerima bantuan. Selama indikatornya masih sebatas persentase pendaftaran, dorongan menjadi agen perlinsos berisiko berhenti sebagai kampanye, bukan perbaikan nyata bagi warga Sulbar.

Sumber: kemensos.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad