DPR Dorong Sinergi Pusat-Daerah Perluas Jaminan Sosial Pekerja Rentan
- Kelompok Pekerja Rentan yang Belum Terlindungi
- Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Pekerja
- Pentingnya Akurasi Data Pekerja Rentan
- Dorongan agar Pekerja Informal Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
- Langkah Selanjutnya: Penguatan Komitmen dan Pengawasan
- Analisis Redaksi: Perlindungan Pekerja Rentan Masih Jauh dari Harapan
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya mendorong penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas akses jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Menurutnya, perlindungan ini membutuhkan komitmen bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
"Sinergi pemerintah pusat dan daerah harus semakin kuat. Perlindungan pekerja rentan membutuhkan komitmen bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Asep di Jakarta, Senin.
Baca juga: Baterai Sosial 'Lowbat': Kenapa Nongkrong Bareng Teman Justru Bikin Capek
Pernyataan itu disampaikan di tengah upaya pemerintah memperluas cakupan perlindungan sosial bagi kelompok pekerja yang selama ini rentan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian. Asep menilai, pekerja informal, buruh harian, petani, nelayan, pekerja mandiri, serta masyarakat berpenghasilan rendah merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus.
Kelompok Pekerja Rentan yang Belum Terlindungi
Asep menyoroti bahwa sebagian dari pekerja rentan belum memiliki akses memadai terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kelompok ini mencakup pekerja informal, buruh harian, petani, nelayan, pekerja mandiri, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
"Perlindungan pekerja rentan bukan sekadar program bantuan, tetapi bentuk nyata kehadiran negara untuk memberikan rasa aman dan kepastian perlindungan bagi masyarakat pekerja," ujar dia.
Menurut Asep, perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan perlu menjadi prioritas. Tujuannya melindungi pekerja dari berbagai risiko sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga yang ditinggalkan ketika pencari nafkah mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia.
Baca juga: Mendagri Minta Pemda Percepat Registrasi Digital Perlindungan Sosial
Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pekerja informal masih menjadi tantangan besar dalam perluasan kepesertaan. Banyak dari mereka yang belum terdaftar sebagai peserta aktif karena berbagai faktor, mulai dari keterbatasan informasi hingga kemampuan membayar iuran.
Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Pekerja
Asep mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut dia, pemerintah daerah memiliki peran strategis melalui kebijakan, penganggaran, serta kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Pemda perlu mengidentifikasi kelompok pekerja rentan dan mengintegrasikan program perlindungan ke dalam kebijakan daerah. Langkah ini dinilai penting agar program perlindungan pekerja rentan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
"Sinergi pemerintah pusat dan daerah harus semakin kuat," tegas Asep.
Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes) telah menyarankan agar dana desa dapat digunakan untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Usulan ini sejalan dengan dorongan Asep agar pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya yang ada untuk melindungi pekerja.
Baca juga: DPR dorong sinergi pusat-daerah perluas jaminan sosial pekerja rentan
Pentingnya Akurasi Data Pekerja Rentan
Selain penguatan sinergi kelembagaan, Asep menekankan pentingnya perbaikan pendataan pekerja rentan. Menurutnya, program perlindungan harus diberikan secara tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.
"Jangan sampai pekerja yang benar-benar membutuhkan perlindungan justru tidak terjangkau program. Karena itu, akurasi data, efektivitas penyaluran, dan pengawasan harus diperkuat," kata dia menegaskan.
Ia berharap penguatan perlindungan pekerja rentan dapat mengurangi risiko kemiskinan akibat kecelakaan kerja maupun kehilangan pencari nafkah. Selain itu, langkah ini diharapkan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
Akurasi data menjadi krusial karena selama ini sering terjadi tumpang tindih data penerima manfaat. Di beberapa daerah, pekerja yang berhak justru tidak terdaftar, sementara mereka yang kurang berhak malah menerima manfaat. Perbaikan sistem pendataan menjadi kunci agar program perlindungan sosial tidak salah sasaran.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan
Dorongan agar Pekerja Informal Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Isu perlindungan pekerja rentan juga menjadi perhatian Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Ia mendorong agar pekerja informal menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dorongan ini sejalan dengan upaya Komisi IX DPR yang terus mengawal perluasan kepesertaan.
Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama BPJS Ketenagakerjaan memperkuat upaya perlindungan pekerja rentan. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan lembaga filantropi dan masyarakat.
Dengan sinergi lintas sektor, diharapkan semakin banyak pekerja rentan yang terlindungi. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pendanaan dan kesadaran pekerja untuk mendaftar.
Langkah Selanjutnya: Penguatan Komitmen dan Pengawasan
Asep berharap penguatan perlindungan pekerja rentan dapat mengurangi risiko kemiskinan akibat kecelakaan kerja maupun kehilangan pencari nafkah. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan agar program berjalan sesuai tujuan.
Ke depan, DPR akan terus mengawal implementasi program ini, termasuk memastikan anggaran yang dialokasikan tepat guna. Sinergi pusat-daerah menjadi kunci agar perlindungan pekerja rentan tidak hanya menjadi wacana, tetapi terwujud nyata di lapangan.
"Perlindungan pekerja rentan bukan sekadar program bantuan, tetapi bentuk nyata kehadiran negara," pungkas Asep.
Analisis Redaksi: Perlindungan Pekerja Rentan Masih Jauh dari Harapan
Dorongan Asep Romy Romaya untuk memperkuat sinergi pusat-daerah dalam perluasan jaminan sosial pekerja rentan patut diapresiasi. Namun, pernyataan itu bukan hal baru. Isu yang sama telah bergulir bertahun-tahun tanpa solusi tuntas. Pekerja informal, buruh harian, petani, dan nelayan masih menjadi kelompok yang paling rentan terhadap risiko sosial-ekonomi.
Persoalan utama bukan sekadar sinergi, melainkan implementasi di lapangan. Data yang akurat, anggaran yang memadai, dan pengawasan yang ketat menjadi prasyarat mutlak. Tanpa itu, program perlindungan hanya akan menjadi jargon politik. Pemerintah daerah sering kali terkendala keterbatasan fiskal, sementara pemerintah pusat memiliki sumber daya namun distribusinya tidak merata.
DPR sebagai pengawas anggaran perlu memastikan bahwa program perlindungan pekerja rentan tidak sekadar menjadi proyek seremonial. Pengawasan harus dilakukan secara berkala, dengan indikator kinerja yang jelas. Jangan sampai program ini hanya ramai di tingkat kebijakan, tetapi sepi di tingkat implementasi. Pekerja rentan menunggu bukti, bukan janji.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0