Eks Bupati Sabu Raijua Nicodemus Rihi Heke Tersangka Korupsi Modal Usaha Rumput Laut

Nov 16, 2026 - 18:40
 0  2
Eks Bupati Sabu Raijua Nicodemus Rihi Heke Tersangka Korupsi Modal Usaha Rumput Laut

Kejaksaan Negeri Sabu Raijua menetapkan mantan Plt Bupati Sabu Raijua Nicodemus Rihi Heke sebagai tersangka korupsi pemberian modal usaha pabrik pengolahan rumput laut 2017. Ia langsung ditahan di Rutan Kelas IIB Kupang, Senin (16/11/2026), dengan dugaan kerugian negara Rp3,8 miliar lebih.

Ad
Ad

Penetapan Tersangka dan Penahanan Nicodemus Rihi Heke

Penyidik Kejari Sabu Raijua, Hendrik Tiip, membenarkan penetapan tersangka terhadap Nicodemus. Sebelum ditahan, Nicodemus diperiksa tim penyidik di Kantor Kejaksaan Tinggi NTT.

Baca juga: Pria Sumba Perkosa Anak 9 Tahun di Kota Bima Usai Numpang Kos

"Penetapan tersangka dilakukan usai yang bersangkutan diperiksa oleh penyidik dari Kejari Sabu Raijua di Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur," ujar Hendrik, Senin (16/11/2026).

Hendrik menjelaskan dasar penetapan tersangka adalah alat bukti yang cukup. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan sejak hari penetapan.

"Berdasarkan alat bukti yang cukup, hari ini penyidik Kejaksaan Negeri Sabu Raijua telah menetapkan tersangka Nicodemus Rihi Heke selaku Mantan Plt Bupati Sabu Raijua periode 2014-2019 dan untuk kepentingan penyidikan, tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan sejak hari ini," imbuhnya.

Nicodemus menjabat sebagai Pelaksana Tugas Bupati Sabu Raijua pada periode 2014-2019. Kasus yang menjeratnya berkaitan dengan kebijakan pemberian modal usaha kepada CV MZ untuk pengelolaan pabrik pengolahan rumput laut pada 2017.

Baca juga: Bupati Kupang Yosef Lede Diduga Perkosa Mahasiswi, Modus Iming-iming Kerja

Kerugian Negara Rp3,8 Miliar dan Pasal yang Disangkakan

Perbuatan Nicodemus diduga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp3.885.914.545,00 atau sekitar Rp3,8 miliar lebih. Angka itu disampaikan langsung oleh penyidik.

"Atas perbuatan tersangka kerugian negara sebesar kurang lebih Rp 3.885.914.545,00," kata Hendrik.

Penyidik menjerat Nicodemus dengan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jerat itu digabung dengan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Kombinasi pasal tersebut menempatkan kasus ini dalam kategori tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Penyidik belum merinci bagaimana aliran modal usaha itu digunakan CV MZ, termasuk apakah ada penyimpangan dalam pengelolaan pabrik.

Kronologi Kasus Modal Usaha Pabrik Rumput Laut 2017

Kasus bermula dari pemberian modal usaha kepada CV MZ untuk mengelola pabrik pengolahan rumput laut pada 2017. Saat itu Nicodemus berstatus Plt Bupati Sabu Raijua.

Pemberian modal usaha oleh pemerintah daerah kepada badan usaha seharusnya melalui mekanisme yang akuntabel. Penyidik menduga proses itu tidak berjalan sesuai ketentuan sehingga menimbulkan kerugian negara.

Hingga kini, penyidik belum membeberkan detail peran Nicodemus dalam pemberian modal tersebut. Yang pasti, penyidik menilai ada bukti cukup untuk menaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka.

Penahanan Nicodemus dilakukan setelah pemeriksaan di Kejati NTT. Ia digiring keluar dari ruang Pidsus Kejati NTT menuju Rutan Kelas IIB Kupang.

Penyidikan Masih Berkembang, Tersangka Lain Mungkin Muncul

Hendrik menegaskan penyidik masih melakukan pengembangan penyidikan. Salah satu fokusnya adalah kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

"Penyidik masih melakukan pengembangan penyidikan untuk melihat semua alat bukti sebelum ditetapkan sebagai tersangka," pungkasnya.

Artinya, kasus ini belum berhenti pada Nicodemus. Penyidik membuka ruang untuk menetapkan tersangka baru jika alat bukti mencukupi.

Pengembangan penyidikan juga akan mengurai peran CV MZ sebagai penerima modal usaha. Belum ada keterangan resmi apakah pihak perusahaan sudah diperiksa.

Dampak bagi Sabu Raijua dan Sektor Rumput Laut

Sabu Raijua dikenal sebagai salah satu daerah penghasil rumput laut di NTT. Pabrik pengolahan rumput laut seharusnya menjadi hilirisasi yang menyejahterakan nelayan setempat.

Namun, kasus dugaan korupsi modal usaha ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas program tersebut. Kerugian negara Rp3,8 miliar lebih menjadi sinyal bahwa pengelolaan dana publik perlu diawasi ketat.

Bagi masyarakat Sabu Raijua, penetapan tersangka mantan pemimpinnya menambah daftar persoalan tata kelola di daerah. Sebelumnya, sejumlah persoalan lain juga sempat mencuat di wilayah itu.

Kasus ini juga menjadi ujian bagi penegakan hukum di NTT. Publik menanti apakah penyidikan akan tuntas hingga ke pihak-pihak yang menikmati aliran dana.

Langkah Selanjutnya: Penahanan 20 Hari dan Pengembangan Alat Bukti

Nicodemus akan menjalani penahanan 20 hari ke depan di Rutan Kelas IIB Kupang. Penyidik memanfaatkan masa itu untuk melengkapi berkas dan mengumpulkan alat bukti tambahan.

Penyidik juga akan mendalami peran CV MZ dan pihak lain yang terlibat dalam pemberian modal usaha. Belum ada jadwal pasti kapan berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Jika alat bukti cukup, penyidik dapat menetapkan tersangka baru. Sebaliknya, jika tidak ada bukti keterlibatan pihak lain, kasus ini akan berhenti pada Nicodemus.

Yang jelas, penetapan tersangka ini menandai babak baru penegakan hukum kasus korupsi dana publik di Sabu Raijua. Masyarakat akan menunggu apakah kerugian negara Rp3,8 miliar itu bisa dipulihkan.

Analisis Redaksi

Penetapan Nicodemus Rihi Heke sebagai tersangka menunjukkan Kejari Sabu Raijua tidak main-main menangani kasus modal usaha pabrik rumput laut. Kerugian negara Rp3.885.914.545,00 bukan angka kecil untuk daerah sekecil Sabu Raijua. Namun, publik berhak bertanya mengapa kasus yang terjadi pada 2017 baru bergerak ke tahap tersangka pada 2026.

Jawabannya mungkin terletak pada proses penyidikan yang berlarut-larut. Penyidik menyebut masih melakukan pengembangan, tetapi tanpa transparansi soal siapa saja yang diperiksa, kepercayaan publik sulit tumbuh. Keterlibatan CV MZ sebagai penerima modal juga belum dijelaskan secara terbuka.

Yang paling penting, kasus ini jangan berhenti pada mantan pejabat. Jika ada pihak lain yang menikmati aliran dana, mereka harus ikut ditersangkakan. Penegakan hukum yang setengah hati hanya akan mengulang pola lama: korupsi dana publik, kerugian negara, lalu berhenti di satu nama.

Sumber: detik.com, kejaksaan.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad