Eks Inspektur Banda Aceh Tak Dapat Dihukum: Ulama Desak Revisi Qanun Jinayat
- Kronologi Penangkapan FD dan AM di Kantor Inspektorat
- Alasan Hukum: Unsur Liwath Tak Terpenuhi
- Pemkot Banda Aceh Tak Lindungi FD
- Desakan Revisi Qanun Jinayat ke DPRA dan Pemerintah Aceh
- Dampak pada Penegakan Syariat Islam di Aceh
- Langkah Selanjutnya: Menunggu Revisi dan Arah Baru Penegakan
- Analisis Redaksi
Mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh berinisial FD dan pasangan sejenisnya AM tak bisa diproses hukum karena perbuatannya dinilai tidak memenuhi unsur liwath dalam Qanun Jinayat. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Teungku Faisal Ali meminta qanun itu direvisi.
Kronologi Penangkapan FD dan AM di Kantor Inspektorat
Kasus ini bermula dari penangkapan FD bersama pasangannya, AM, pada Rabu 12 Agustus sore di Kantor Inspektorat Banda Aceh. Penangkapan dilakukan setelah polisi syariah menerima pengaduan adanya pria tak dikenal yang masuk ke kantor tersebut setelah jam kerja berakhir.
Baca juga: Pria Sumba Perkosa Anak 9 Tahun di Kota Bima Usai Numpang Kos
Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh bergerak atas inisiatif sendiri, bukan berdasarkan laporan masyarakat. Hal ini ditegaskan langsung oleh Ketua MPU Aceh dalam keterangan pers di Banda Aceh, Senin (16/11/2026).
Berkas perkara keduanya sempat dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Namun berkas itu dikembalikan karena dianggap belum lengkap. Keduanya akhirnya keluar dari penjara pada 31 Oktober karena masa tahanan telah berakhir.
Kasatpol PP dan WH Kota Banda Aceh M Rizal menyatakan penyidik sudah bekerja maksimal dalam menangani perkara dugaan jarimah liwath yang melibatkan FD. Menurutnya, kendala utama bukan pada upaya penyidikan, melainkan pada konstruksi pasal yang dipakai.
"Perilaku menyimpang sesama jenis yang dilakukan saudara FD belum diatur secara kongkrit dalam Qanun Jinayat," kata Rizal kepada wartawan dalam konferensi pers di halaman Kantor BKPSDM Banda Aceh, Jumat (13/11).
Baca juga: Bupati Kupang Yosef Lede Diduga Perkosa Mahasiswi, Modus Iming-iming Kerja
Alasan Hukum: Unsur Liwath Tak Terpenuhi
Berdasarkan petunjuk dari peneliti berkas, unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan belum terpenuhi. Pasal itu mendefinisikan liwath secara sempit.
Dalam qanun disebutkan, liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Definisi ini menjadi kunci mengapa kasus FD tidak bisa dilanjutkan ke pengadilan.
"Di perangkat hukum itu sudah didefinisikan yang maknanya liwath itu dengan definisi-definisi tertentu, sedangkan kasus yang terjadi ini tidak memenuhi unsur-unsur yang ada di qanun tersebut," kata Faisal Ali, Senin (16/11/2026).
Faisal menegaskan, secara agama perbuatan FD dan AM termasuk dalam liwath. Namun secara hukum positif, definisi di qanun tidak mencakup perbuatan yang terjadi. Di sinilah letak kekosongan hukum yang membuat penegakan syariat Islam berhenti di tengah jalan.
"Karena liwat yang sudah didefinisikan di situ (di qanun), sehingga payung hukum yang menggunakan itu tidak ada landasan dan teman-teman tidak akan melanjutkan," ujarnya.
Pemkot Banda Aceh Tak Lindungi FD
Faisal menepis anggapan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya melindungi FD. Menurutnya, pemkot justru memproses kasus ini sejak awal dan tidak menunggu laporan warga.
"Kalau misalnya kita menganggap ini ada usaha-usaha perlindungan, sungguh tidak diungkap dari awal. Tapi ini murni kekosongan hukum," jelas Faisal didampingi Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal.
Wali Kota Illiza hadir langsung dalam pertemuan antara MPU Aceh dan Pemkot Banda Aceh. Kehadiran orang nomor satu di Banda Aceh itu menjadi sinyal bahwa pemerintah kota mengambil persoalan ini serius, meski secara hukum tak bisa berbuat banyak.
Rizal juga menyampaikan hal senada. Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan pihaknya bersama Satpol PP-WH Aceh untuk mendukung penanganan yang objektif dan profesional, tanpa membedakan status atau pihak yang terlibat.
"Kami memahami bahwa penyidikan ini menjadi perhatian luas di masyarakat. Persoalan ini juga menjadi pengingat bahwa upaya penegakan syariat Islam perlu didukung oleh ketentuan hukum yang jelas dan memadai," ungkap Rizal.
Desakan Revisi Qanun Jinayat ke DPRA dan Pemerintah Aceh
MPU Aceh tidak berhenti pada penjelasan hukum. Faisal mendorong Pemerintah Aceh dan DPRA segera merevisi Qanun Jinayat agar mengakomodasi perbuatan yang tidak tercakup dalam definisi liwath saat ini.
"Mari sama-sama kita mendorong Pemerintahan Aceh, DPRA, dan teman-teman di Pemerintah Aceh untuk segera melakukan revisi qanun yang lebih mengakomodir hal-hal yang terjadi dalam konteks LGBT dan hal-hal yang lain," katanya.
Desakan itu menyasar dua pintu sekaligus: eksekutif dan legislatif Aceh. Tanpa perubahan pasal, kasus serupa berpotensi berulang dengan akhir yang sama, yakni penyelidikan yang berhenti karena unsur pidana tak terpenuhi.
Proses revisi qanun bukan perkara cepat. Dibutuhkan pembahasan di DPRA, kajian akademik, hingga pengesahan. Sementara itu, perangkat penegak syariat di lapangan tetap bekerja dengan payung hukum yang ada.
Rizal menyebut persoalan ini sebagai pengingat bahwa penegakan syariat Islam butuh dukungan ketentuan hukum yang jelas. Pernyataan itu secara tidak langsung membenarkan desakan MPU Aceh.
Dampak pada Penegakan Syariat Islam di Aceh
Kasus FD meninggalkan pekerjaan rumah besar bagi Aceh, satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam melalui qanun. Ketiadaan pasal yang menjangkau perbuatan tertentu membuat aparat tak punya dasar hukum untuk melanjutkan perkara.
Beberapa poin yang menjadi sorotan publik dari kasus ini:
- Definisi liwath dalam Pasal 63 ayat 1 Qanun Jinayat dinilai terlalu sempit dan tidak mencakup semua bentuk perbuatan sesama jenis.
- Berkas perkara FD dan AM dikembalikan Kejari Banda Aceh karena unsur pidana tidak terpenuhi.
- Keduanya bebas pada 31 Oktober setelah masa tahanan berakhir.
- MPU Aceh menilai kasus ini murni kekosongan hukum, bukan bentuk perlindungan terhadap pelaku.
- Revisi qanun didorong melibatkan DPRA dan Pemerintah Aceh.
Bagi sebagian warga, hasil ini mengecewakan karena harapan penegakan syariat tak terwujud. Bagi kalangan lain, kasus ini justru membuktikan bahwa penegakan hukum harus berpijak pada pasal yang jelas, bukan pada penilaian moral semata.
Rizal menegaskan pihaknya tetap bertanggung jawab menjaga pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Namun ia mengakui keterbatasan perangkat hukum yang tersedia saat ini.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Revisi dan Arah Baru Penegakan
Setelah FD dan AM keluar dari tahanan, bola panas kini berada di tangan DPRA dan Pemerintah Aceh. Tanpa revisi qanun, perkara serupa berisiko berakhir di titik yang sama.
MPU Aceh menyatakan akan terus mendorong proses revisi. Faisal menekankan pentingnya payung hukum yang lebih luas agar penegak syariat punya landasan saat menangani kasus di lapangan.
Pemkot Banda Aceh, melalui pernyataan Rizal, menyatakan komitmen mendukung penanganan yang objektif dan profesional. Namun pemerintah kota tak bisa bergerak sendiri karena qanun adalah produk legislasi provinsi.
Publik akan menantikan apakah desakan MPU Aceh direspons cepat oleh DPRA atau kembali tertunda di meja pembahasan. Sejauh ini belum ada tenggat resmi kapan revisi qanun akan masuk program legislasi.
Yang jelas, kasus FD menjadi cermin bahwa hukum tertulis punya batas. Ketika definisi pasal tak lagi menjangkau perbuatan yang terjadi, penegakan berhenti bukan karena aparat tak mau bekerja, melainkan karena aturannya memang belum ada. Pembahasan lebih luas soal penegakan syariat di Aceh bisa ditelusuri melalui pemberitaan detik.com.
Analisis Redaksi
Kasus FD memperlihatkan celah yang selama ini jarang dibicarakan terbuka: qanun sebagai instrumen hukum tertulis ternyata tidak selalu sejalan dengan tafsir keagamaan yang dipegang ulama. Faisal Ali mengakui perbuatan FD termasuk liwath secara agama, tetapi hukum positif berkata lain. Perbedaan itu bukan soal kecil, karena di situlah penegakan berhenti.
Yang patut dicatat, aparat tidak tinggal diam. Satpol PP-WH bergerak atas inisiatif sendiri, berkas dilimpahkan, dan penyidik disebut sudah maksimal. Kegagalan memproses FD bukan karena kelalaian, melainkan karena pasal yang dipakai memang tidak menjangkau perbuatan yang dituduhkan. Menuduh pemkot melindungi pelaku, seperti ditegaskan Faisal, tidak berdasar.
Desakan revisi Qanun Jinayat adalah konsekuensi logis. Namun revisi mesti dibahas jernih, bukan sekadar menambah pasal demi memenuhi tuntutan sesaat. Definisi hukum yang kabur berisiko menyeret orang ke meja hijau tanpa dasar yang kokoh, dan itu merusak kepercayaan publik pada syariat itu sendiri. DPRA dan Pemerintah Aceh punya pekerjaan rumah yang tak bisa lagi ditunda.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0