Mutasi Pejabat Teluk Bintuni: Kepala Dinsos dan DPMK Digeser ke Staf Ahli

Nov 16, 2026 - 18:10
 0  1
Mutasi Pejabat Teluk Bintuni: Kepala Dinsos dan DPMK Digeser ke Staf Ahli

Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy kembali merotasi pejabat di lingkungan Pemda setempat. Dalam pelantikan di Gedung Sasana Karya Kantor Bupati, Senin (16/11/2026), Ferdinand Mangalik dan Haris digeser dari posisi Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) menjadi staf ahli Bupati.

Ad
Ad

Mutasi ini tertuang dalam SK Bupati Teluk Bintuni Nomor SK.800.1.3.3/02/BUP-TB/2026 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Selain memberhentikan dua kepala dinas, Bupati juga menunjuk dua pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan.

Baca juga: PLN UID Jatim dan Pesantren: Sinergi Hari Pahlawan dan HLN ke-81

Kenny Alexander Kindewara, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Bakesbangpol, ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Sosial. Sementara Yustina Ogoney, Kepala Distrik Merdey, dipercaya sebagai Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK).

Kronologi Pelantikan dan Penyerahan SK

Pelantikan berlangsung di Sasana Karya, kompleks Kantor Bupati Teluk Bintuni, pada Senin pagi. Acara dihadiri Bupati Yohanis Manibuy, Wakil Bupati, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Ferdinand Mangalik dilantik sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Kampung. Haris menduduki Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keduanya menerima SK langsung dari Bupati.

Usai pelantikan, Bupati menyerahkan SK penugasan sebagai Plt Kepala Dinas Sosial kepada Kenny Kindewara. Penyerahan dilakukan di hadapan para pejabat yang hadir. Yustina Ogoney juga menerima SK serupa untuk posisi Plt Kepala DPMK.

Baca juga: Tauhid Sosial Landasan Antikorupsi: Pesan Agus Taufiqurrahman di Milad Muhammadiyah 114

“Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang maha kuasa, dan kedua saya berterima kasih kepada Bapak Bupati dan Bapa Wakil, yang telah mempercayakan saya duduk di posisi ini,” kata Kenny Kindewara seperti dikutip jurnalpapua.

Kenny menyadari tugas barunya tidak ringan. Ia berjanji akan berusaha mewujudkan visi misi Bupati, yakni visi misi Serasi. “Tentu ini bukan tugas yang ringan, dan saya akan berusaha mewujudkan visi misi beliau, yakni visi misi Serasi,” ujarnya.

Pernyataan Yustina Ogoney dan Komitmen Perempuan Moskona

Yustina Ogoney juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Bupati. Ia menyebut posisi Plt Kepala DPMK sebagai amanah strategis untuk menyatukan seluruh kampung di Teluk Bintuni.

“Terima kasih kepada Tuhan, dan juga kepada Bapak Bupati Teluk Bintuni, yang telah mempercayakan saya sebagai pelayan masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Ini adalah posisi strategis, dimana kita harus bisa menyatukan seluruh kampung-kampung yang ada, untuk mewujudkan visi misi Bupati, yakni visi Serasi,” kata Yustina.

Sebagai perempuan Moskona pertama yang menduduki posisi Plt Kepala Dinas, Yustina merasa memiliki tanggung jawab besar. Ia ingin menunjukkan bahwa perempuan Moskona mampu bekerja dan melayani masyarakat dengan baik.

“Ini adalah kesempatan. Kalau saya tidak bisa menunjukkan kinerja yang baik, tentu ini akan berpengaruh kepada adik-adik perempuan saya, perempuan Moskona, untuk bisa mendapatkan kepercayaan sebagai pejabat di pemerintahan,” tandasnya.

Pernyataan Yustina menjadi sinyal bahwa keterwakilan perempuan di birokrasi Teluk Bintuni mulai mendapat ruang. Namun, ia menegaskan bahwa kepercayaan itu harus dibuktikan dengan kinerja nyata, bukan sekadar simbol.

Latar Belakang Mutasi dan Visi Serasi

Mutasi di lingkungan Pemda Teluk Bintuni bukan kali pertama terjadi. Rotasi jabatan merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan penyesuaian kebutuhan pemerintahan. Visi Serasi yang diusung Bupati Yohanis Manibuy menjadi acuan dalam setiap penempatan pejabat.

Visi Serasi sendiri merupakan akronim dari sejumlah program prioritas yang ingin diwujudkan Bupati dan Wakil Bupati. Dalam berbagai kesempatan, Bupati menekankan pentingnya sinergi antara OPD untuk mempercepat pembangunan di kampung-kampung.

Posisi Kepala Dinas Sosial dan DPMK dinilai strategis karena bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat kampung. Dua dinas ini menjadi ujung tombak program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di tingkat distrik.

Penunjukan Plt, bukan pejabat definitif, memberi ruang bagi Bupati untuk mengevaluasi kinerja sambil mencari sosok yang tepat. Dalam praktik pemerintahan daerah, Plt biasanya bertugas maksimal tiga bulan sebelum pejabat definitif dilantik. Namun, perpanjangan bisa dilakukan sesuai kebutuhan.

Ferdinand Mangalik dan Haris kini menempati posisi staf ahli, jabatan yang bersifat penugasan dan mendukung tugas Bupati. Staf ahli tidak memimpin OPD, tetapi memberikan masukan strategis di bidang pemerintahan, kemasyarakatan, hukum, dan HAM.

Dampak dan Reaksi di Lingkungan Birokrasi

Mutasi ini diprediksi mempengaruhi ritme kerja dua dinas yang ditinggalkan pejabat lamanya. Dinas Sosial dan DPMK memiliki program yang menyentuh langsung masyarakat, mulai dari bantuan sosial hingga pendampingan kampung.

Sejumlah pimpinan OPD yang hadir menyaksikan pelantikan memberikan ucapan selamat kepada pejabat baru. Dukungan moral ini menjadi modal awal bagi Kenny dan Yustina untuk menjalankan tugas.

Di sisi lain, pergantian pejabat seringkali memunculkan spekulasi politik. Namun, dalam keterangan resminya, Bupati tidak menyebut alasan spesifik di balik mutasi. Ia hanya menegaskan bahwa penempatan dilakukan untuk mendukung visi Serasi.

Bagi masyarakat Teluk Bintuni, terutama di distrik-distrik, perubahan ini diharapkan tidak mengganggu pelayanan. DPMK, misalnya, memiliki peran penting dalam pendampingan dana kampung dan pemberdayaan masyarakat adat.

Pengamat kebijakan publik di Papua Barat menilai rotasi pejabat adalah hal biasa. Yang terpenting, kata dia, pejabat baru mampu bekerja cepat dan transparan. “Mutasi harus diikuti dengan evaluasi kinerja yang terukur,” ujarnya saat dihubungi terpisah.

Langkah Selanjutnya dan Tantangan ke Depan

Kenny Kindewara dan Yustina Ogoney kini memikul tanggung jawab sebagai Plt. Mereka harus segera beradaptasi dengan program yang sudah berjalan, terutama menjelang akhir tahun anggaran.

Dinas Sosial memiliki pekerjaan rumah dalam penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Sementara DPMK dituntut memastikan dana kampung dikelola dengan baik dan sesuai regulasi.

Bupati Yohanis Manibuy diperkirakan akan melantik pejabat definitif dalam waktu dekat. Nama-nama yang masuk bursa masih tertutup rapat. Yang jelas, kata sumber di lingkungan Pemda, proses seleksi akan melalui panitia dan memperhatikan kompetensi.

Yustina Ogoney berharap kesempatan ini menjadi pintu bagi perempuan Moskona lainnya. “Kalau saya bisa, adik-adik perempuan juga bisa,” ujarnya singkat.

Sementara Kenny Kindewara memilih fokus pada pekerjaan. Ia enggan berkomentar banyak soal politik. “Yang penting saya bekerja dulu,” katanya.

Publik Teluk Bintuni menanti bukti kinerja kedua Plt. Mutasi boleh saja terjadi, tetapi pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti.

Analisis Redaksi

Mutasi di Teluk Bintuni kali ini menyisakan satu pertanyaan mendasar: apakah rotasi ini benar-benar untuk penyegaran, atau sekadar memenuhi kebutuhan politik? Bupati Yohanis Manibuy berhak melakukan rotasi, tetapi publik berhak tahu alasannya. Tanpa penjelasan transparan, mutasi cenderung dibaca sebagai upaya menempatkan orang-orang loyal, bukan yang kompeten.

Penunjukan Plt, bukan pejabat definitif, bisa dibaca sebagai langkah hati-hati. Namun, jika Plt bertahan terlalu lama, kinerja dinas berpotensi jalan di tempat. Dinas Sosial dan DPMK adalah dinas yang bersentuhan langsung dengan rakyat kecil. Keterlambatan pengambilan keputusan di dua dinas ini akan berdampak pada penyaluran bantuan dan pendampingan kampung.

Kisah Yustina Ogoney sebagai perempuan Moskona pertama yang menjabat Plt Kepala Dinas patut diapresiasi. Tetapi, simbolisme saja tidak cukup. Ia harus diberi ruang dan dukungan untuk bekerja, bukan sekadar dipamerkan sebagai bukti keterwakilan. Jika benar-benar ingin membangun birokrasi yang inklusif, Bupati harus memastikan perempuan Moskona mendapat akses setara ke posisi strategis, bukan hanya sebagai pelengkap.

Yang paling penting, mutasi harus diikuti dengan evaluasi. Publik akan menilai dari hasil, bukan dari upacara pelantikan. Jika pelayanan membaik, mutasi ini sah-sah saja. Jika tidak, kritik akan datang dari mana-mana.

Sumber: kemendagri.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad