Kredit Macet 5 Leasing Bengkak, OJK Minta Perbaikan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lima perusahaan multifinance memiliki tingkat kredit macet atau non-performing financing (NPF) di atas 5%. Penyebabnya, menurunnya kemampuan bayar debitur di perusahaan tersebut.
Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, meminta kelima perusahaan leasing itu segera melakukan perbaikan. Tujuannya menjaga kualitas pembiayaan industri.
Baca juga: BI Ingatkan Persepsi Risiko Bikin Orang Balik ke Uang Tunai
"Terdapat lima perusahaan multifinance dengan NPF neto di atas 5%, antara lain dipengaruhi penurunan kemampuan bayar debitur. Perusahaan tersebut diminta melaksanakan rencana tindak perbaikan," ungkap Agusman dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).
Lima Leasing dengan NPF di Atas 5 Persen
Angka 5% menjadi ambang yang penting. Dalam industri pembiayaan, NPF neto di atas 5% menandakan kualitas aset yang bermasalah. OJK tidak menyebut nama kelima perusahaan dalam keterangan tertulis itu. Namun, regulator menegaskan bahwa kelima perusahaan tersebut wajib menyusun rencana tindak perbaikan.
Langkah ini bukan yang pertama. OJK sebelumnya juga memanggil sejumlah perusahaan leasing buntut pelanggaran aturan penagihan oleh debt collector. Artinya, persoalan kualitas piutang dan tata kelola penagihan menjadi perhatian regulator sepanjang tahun.
Agusman menjelaskan, penurunan kemampuan bayar debitur menjadi faktor utama. Kondisi ini sejalan dengan tekanan ekonomi yang dirasakan sebagian rumah tangga dan pelaku usaha kecil. Ketika pendapatan menurun, cicilan kendaraan atau pembiayaan barang menjadi pos pengeluaran yang paling mudah terganggu.
Baca juga: Wamenlu Arif Havas: Tekanan terhadap Sawit Sama dengan Serangan terhadap Petani Kecil
OJK meminta perusahaan tidak hanya mengejar pertumbuhan pembiayaan. Kualitas piutang harus dijaga. Rencana tindak perbaikan biasanya mencakup pengetatan seleksi debitur, penguatan analisis kredit, hingga perbaikan proses penagihan.
Laba Industri Multifinance Tumbuh 22,8 Persen
Di tengah tekanan kredit macet, kinerja industri justru mencatat pertumbuhan. Hingga September 2026, laba bersih industri multifinance tumbuh 22,80% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp 19,82 triliun.
Capaian itu didorong diversifikasi pembiayaan, penyaluran pembiayaan yang lebih selektif, dan peningkatan efisiensi operasional. Agusman menyebut kinerja laba diperkirakan tetap positif hingga akhir 2026.
Pembiayaan fasilitas dana tunai tumbuh 9,22% yoy menjadi Rp 61,15 triliun. Pertumbuhan ini ditopang kebutuhan dana masyarakat, termasuk untuk modal usaha. Segmen ini diperkirakan tetap tumbuh positif hingga akhir tahun.
Sementara itu, piutang pembiayaan multifinance hingga September 2026 tumbuh 2,21% yoy menjadi Rp 518,34 triliun. Angka ini menunjukkan industri masih bergerak, meski tidak secepat periode sebelumnya.
"Hingga akhir 2026, kinerja industri perusahaan pembiayaan diproyeksikan tetap tumbuh positif di kisaran 2-4%. Untuk mendorong pertumbuhan tersebut, Perusahaan Pembiayaan antara lain perlu memperkuat diversifikasi pembiayaan, mengoptimalkan penggunaan teknologi digital, serta memperluas kolaborasi pembiayaan," pungkas Agusman.
Tekanan pada Debitur dan Sektor Pembiayaan
Kredit macet di leasing tidak muncul tiba-tiba. Ada rangkaian tekanan yang dialami debitur. Mulai dari penurunan pendapatan usaha, beban biaya hidup yang naik, hingga kesulitan mendapatkan penghasilan tambahan.
Pada pembiayaan kendaraan bermotor, cicilan bulanan menjadi kewajiban tetap. Ketika penghasilan tidak stabil, tunggakan muncul. Jika berlarut-larut, status pinjaman berubah menjadi kredit macet.
OJK menempatkan persoalan ini dalam kerangka pengawasan kualitas pembiayaan. Regulator meminta perusahaan pembiayaan memperkuat manajemen risiko. Termasuk di dalamnya memastikan proses penagihan berjalan sesuai aturan.
Industri multifinance sendiri memiliki peran besar dalam pembiayaan konsumen. Mulai dari kendaraan, alat elektronik, hingga modal usaha. Karena itu, kualitas piutang di sektor ini menjadi indikator penting daya beli masyarakat.
Data OJK menunjukkan piutang pembiayaan mencapai Rp 518,34 triliun per September 2026. Dengan skala sebesar itu, kenaikan NPF di beberapa perusahaan perlu diwaspadai agar tidak menular ke pemain lain.
Respons Regulator dan Langkah Selanjutnya
OJK menempuh jalur persuasif. Kelima perusahaan diminta melaksanakan rencana tindak perbaikan, bukan langsung dikenai sanksi. Pendekatan ini memberi ruang bagi perusahaan untuk membenahi internal sebelum regulator mengambil langkah lebih jauh.
Rencana tindak perbaikan umumnya berisi target penurunan NPF dalam periode tertentu. Perusahaan juga diminta melaporkan perkembangan secara berkala. Jika target tidak tercapai, OJK memiliki kewenangan untuk memberikan tindakan pengawasan lanjutan.
Di sisi lain, OJK mendorong industri memperkuat diversifikasi pembiayaan. Ketergantungan pada satu segmen membuat perusahaan rentan ketika segmen tersebut tertekan. Diversifikasi ke sektor lain disebut menjadi kunci pertumbuhan 2-4% hingga akhir 2026.
Optimalisasi teknologi digital juga menjadi arahan regulator. Digitalisasi dinilai dapat memperbaiki proses analisis kredit dan pemantauan pembayaran. Kolaborasi pembiayaan dengan lembaga lain turut didorong untuk memperluas jangkauan tanpa mengorbankan kualitas.
Dampak bagi Konsumen dan Industri
Bagi konsumen, perbaikan kualitas pembiayaan bisa berarti proses pengajuan kredit menjadi lebih ketat. Perusahaan akan lebih hati-hati menilai kemampuan bayar calon debitur. Dokumen dan riwayat pembayaran menjadi penentu.
Bagi industri, fokus pada kualitas piutang dapat menekan biaya pencadangan. Laba yang tumbuh 22,80% yoy hingga September 2026 menjadi modal untuk membenahi portofolio tanpa kehilangan momentum.
Namun, ada risiko lain. Jika perusahaan terlalu ketat, penyaluran pembiayaan bisa melambat. Pertumbuhan piutang yang hanya 2,21% yoy menunjukkan industri memang belum agresif. Keseimbangan antara pertumbuhan dan kualitas menjadi ujian.
OJK menegaskan proyeksi pertumbuhan 2-4% hingga akhir 2026. Untuk mencapainya, perusahaan pembiayaan perlu memperkuat diversifikasi, memanfaatkan teknologi digital, dan memperluas kolaborasi. Tanpa perbaikan kualitas aset, target itu sulit dijaga.
Kelima perusahaan yang dimaksud belum diungkap namanya. Yang jelas, mereka kini berada dalam pantauan regulator. Rencana tindak perbaikan menjadi langkah pertama sebelum OJK menilai apakah diperlukan tindakan lebih lanjut.
Analisis Redaksi
Angka NPF di atas 5% pada lima perusahaan multifinance bukan sekadar catatan teknis. Itu sinyal bahwa sebagian debitur benar-benar kehabisan ruang untuk membayar cicilan. OJK memilih jalur perbaikan, bukan sanksi langsung. Pilihan itu masuk akal, tetapi juga mengandung risiko: tanpa tenggat yang tegas, rencana tindak perbaikan bisa berhenti sebagai dokumen.
Yang menarik, laba industri justru tumbuh 22,80% yoy menjadi Rp 19,82 triliun. Artinya, masalah kredit macet terkonsentrasi di sebagian perusahaan, bukan menular ke seluruh industri. Regulator perlu membedakan keduanya. Jangan sampai perusahaan sehat ikut menanggung beban pengetatan berlebihan, tetapi jangan pula kelima perusahaan bermasalah dibiarkan berjalan tanpa batas waktu perbaikan.
Bagi debitur, pesan yang muncul cukup jelas: seleksi kredit akan lebih ketat. Perusahaan pembiayaan yang ingin menjaga NPF akan memperketat analisis kemampuan bayar. Di sisi lain, OJK perlu memastikan pengetatan itu tidak berubah menjadi penolakan kredit yang berlebihan, terutama bagi pelaku usaha kecil yang masih membutuhkan modal. Keseimbangan itulah yang menentukan apakah industri multifinance tumbuh sehat atau hanya tumbuh di atas kertas.
Sumber: finance.detik.com, ojk.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0