Mendagri Minta Pemda Percepat Registrasi Digital Perlindungan Sosial

Nov 16, 2026 - 18:50
 0  1
Mendagri Minta Pemda Percepat Registrasi Digital Perlindungan Sosial

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat registrasi layanan digital perlindungan sosial. Sistem ini menyaring penerima bansos lewat data biometrik Dukcapil, yang mencakup 98 persen penduduk Indonesia.

Ad
Ad

Imbauan itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial. Rapat berlangsung hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Baca juga: Baterai Sosial 'Lowbat': Kenapa Nongkrong Bareng Teman Justru Bikin Capek

Menurut Tito, digitalisasi perlindungan sosial adalah bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto membangun electronic government. Warga diharapkan bisa mengakses layanan publik secara digital tanpa harus datang ke kantor pemerintah.

Verifikasi Bansos Jadi Uji Coba Pertama Sistem Digital

Tito menjelaskan, uji coba pertama sistem ini adalah verifikasi dan validasi bantuan sosial. Persoalannya, bansos pemerintah pusat tersebar di banyak kementerian. Ada di Kementerian Sosial, ada pula di Kementerian Ketenagakerjaan.

"Untuk percobaan pertamanya adalah melakukan verifikasi, validasi, bantuan sosial. Karena bansos itu ada di pemerintah pusat banyak, di Kemensos ada, Kementerian Ketenagakerjaan juga ada," jelas Tito dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).

Kondisi itu membuat penyaluran bantuan rawan tumpang tindih. Data antarinstansi belum tentu sinkron. Akibatnya, warga yang sama bisa tercatat di beberapa program sekaligus, sementara warga miskin lain justru luput dari pendataan.

Baca juga: DPR Dorong Sinergi Pusat-Daerah Perluas Jaminan Sosial Pekerja Rentan

Tito menilai penyaluran bansos masih perlu diperbaiki agar lebih tepat sasaran. Masih ditemukan masyarakat dengan kondisi ekonomi relatif mampu yang menerima bantuan. Sebaliknya, warga yang lebih membutuhkan belum tercatat sebagai penerima.

Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial mengembangkan digitalisasi Perlinsos yang dikoordinasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Sistem ini mengintegrasikan berbagai basis data kementerian dan lembaga, termasuk data kependudukan Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Data Biometrik Dukcapil Jadi Kunci Penyaringan Penerima

Integrasi data memungkinkan identifikasi dan verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat berjalan lebih cepat. Caranya dengan memanfaatkan data biometrik seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata.

Kemendagri memegang peran sentral karena bank data kependudukannya menjadi rujukan utama. Tito menyebut hampir seluruh penduduk Indonesia sudah tercatat dalam sistem kementeriannya.

"98 persen penduduk Indonesia datanya ada di servernya Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu dia (layanan digital Perlinsos) akan langsung dijawab, ini layak untuk menerima bantuan, atau tidak layak karena dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya mobil, dan lain-lain," pungkasnya.

Dengan mekanisme itu, keputusan kelayakan penerima tidak lagi bergantung pada pengakuan warga atau usulan perangkat desa semata. Sistem membaca jejak data kepemilikan aset dan kondisi ekonomi yang tersambung dari berbagai basis data.

Proses verifikasi yang sebelumnya memakan waktu panjang bisa dipersingkat. Petugas di lapangan tidak perlu lagi mengecek satu per satu secara manual. Cukup mencocokkan identitas warga dengan data yang sudah terintegrasi.

Empat Lapis Data yang Disatukan dalam Sistem Perlinsos

Digitalisasi Perlinsos bukan proyek tunggal satu kementerian. Ada beberapa pihak yang terlibat dengan peran masing-masing:

  • Kementerian Dalam Negeri — menyediakan data kependudukan dan biometrik melalui Ditjen Dukcapil sebagai basis verifikasi identitas.
  • Kementerian Sosial — mengembangkan sistem digitalisasi Perlinsos dan mengelola data penerima bansos.
  • Dewan Ekonomi Nasional — mengoordinasikan pengembangan dan integrasi sistem antarlembaga.
  • Kementerian Ketenagakerjaan — salah satu pemilik program bantuan yang datanya perlu disinkronkan.
  • Pemerintah daerah — diminta mempercepat registrasi warga dan mendukung pelaksanaan di lapangan.

Pola ini menunjukkan pemerintah ingin memindahkan urusan bansos dari pendekatan kementerian-sentris ke satu pintu data. Selama ini setiap kementerian punya daftar penerima sendiri. Integrasi mencoba memaksa semua pihak memakai rujukan yang sama.

Data kependudukan menjadi pilihan logis sebagai basis utama. Setiap warga yang ingin mengakses layanan publik hampir pasti sudah memiliki NIK dan dokumen kependudukan. Dukcapil mencatatnya, sehingga sistem punya titik awal yang jelas.

Dampak bagi Pemda dan Target Penurunan Kemiskinan

Tito menegaskan percepatan program ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintah pusat. Pemda juga diuntungkan karena bansos merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Daya beli yang terjaga berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga. Konsumsi inilah yang menopang pertumbuhan ekonomi daerah dan membantu menekan angka kemiskinan serta kemiskinan ekstrem.

Bagi pemda, sistem ini bisa memangkas sengketa sosial di lapangan. Keluhan soal penerima bantuan yang dinilai tidak layak kerap muncul di tingkat desa dan kelurahan. Dengan verifikasi berbasis data, pemerintah daerah punya rujukan objektif saat menjelaskan ke warga.

Namun ada konsekuensi administratif. Pemda dituntut memastikan warganya benar-benar terdaftar dalam data kependudukan. Warga yang belum punya NIK atau datanya tidak mutakhir berisiko tidak terbaca sistem, meski secara ekonomi layak menerima bantuan.

Karena itu, percepatan registrasi bukan sekadar imbauan seremonial. Ia menentukan apakah lapisan masyarakat paling bawah benar-benar masuk radar bantuan atau justru terlewat karena persoalan dokumen.

Langkah Selanjutnya: Sosialisasi dan Sinkronisasi Data Antarlembaga

Setelah rakor, tugas berikutnya ada di tangan daerah. Pemda perlu menyosialisasikan mekanisme baru ini ke perangkat desa dan kelurahan yang selama ini menjadi ujung tombak pendataan warga.

Pemerintah pusat juga masih harus merampungkan integrasi data lintas kementerian. Basis data Kemensos, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kemendagri perlu benar-benar tersambung agar verifikasi berjalan tanpa celah.

Rakor itu sendiri dirangkaikan dengan sosialisasi penetapan upah minimum tahun 2027. Artinya, isu perlindungan sosial dibahas berdampingan dengan kebijakan upah, dua hal yang sama-sama menyangkut daya beli pekerja dan rumah tangga miskin.

Yang belum dijelaskan dalam keterangan tersebut adalah tenggat resmi registrasi dan sanksi bagi daerah yang lambat. Tito hanya menyampaikan imbauan agar pemda mendukung percepatan. Detail teknis pelaksanaan akan bergantung pada koordinasi Kemensos, DEN, dan Kemendagri selaku pemilik data kependudukan.

Analisis Redaksi

Masalah bansos di Indonesia jarang soal anggaran yang tidak ada. Persoalannya hampir selalu soal siapa yang masuk daftar. Keluhan klasik itu berulang tiap tahun: tetangga yang punya mobil tetap menerima bantuan, sementara buruh harian di sebelahnya tidak pernah tercatat. Integrasi data lewat Dukcapil adalah jawaban paling masuk akal atas persoalan itu, karena menyentuh akar masalahnya, yakni basis data yang terpecah-pecah antar kementerian.

Tapi ada satu titik rawan yang perlu diawasi. Klaim bahwa 98 persen penduduk sudah tercatat justru menyisakan dua persen yang tak terlihat sistem. Dalam angka absolut, dua persen penduduk Indonesia berarti jutaan orang. Mereka umumnya warga paling miskin, paling terpencil, atau yang dokumen kependudukannya bermasalah. Ironinya, kelompok inilah yang paling membutuhkan bansos. Sistem yang bagus di atas kertas bisa berubah menjadi mesin pengecualian jika kelompok ini tidak diurus secara khusus.

Karena itu, imbauan Tito kepada pemda sebaiknya dibaca sebagai perintah kerja, bukan sekadar seruan rakor. Pemda perlu proaktif menjemput warga yang belum terdata, bukan menunggu mereka datang ke kantor. Tanpa langkah itu, digitalisasi perlindungan sosial hanya akan merapikan data orang yang sudah tercatat, sementara yang paling membutuhkan tetap berada di luar jangkauan bantuan.

Sumber: news.detik.com, dukcapil.kemendagri.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad