Dasco Banjir Dukungan Jadi Wapres Pengganti Gibran, Ini Alasan PDIP hingga Buruh

Nov 16, 2026 - 19:00
 0  1
Dasco Banjir Dukungan Jadi Wapres Pengganti Gibran, Ini Alasan PDIP hingga Buruh

Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mendapat dukungan dari berbagai pihak sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dukungan datang dari partai koalisi, PDI Perjuangan yang berada di luar koalisi, serikat buruh, hingga pengurus daerah Gerindra.

Ad
Ad

Presiden Prabowo Subianto harus menyerahkan dua nama calon wapres kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) paling lambat 25 November 2026. Nama Dasco mencuat di tengah bursa kandidat yang juga dihuni Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono dan Ketua MPR Ahmad Muzani.

Baca juga: Longsor Antasan Sutun Putuskan Jalan 100 Meter, Pemkab Banjar Siapkan Penanganan

Dukungan dari PDIP hingga NasDem

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyatakan partainya siap mendukung Dasco. Menurutnya, karena partai-partai koalisi menyerahkan pilihan kepada internal Gerindra, kalkulasi politik tidak akan jauh dari Dasco.

“Pak Dasco telah membuktikan track record-nya selama ini dalam membantu Bapak Presiden,” kata Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

“Kalau memang surat presiden itu salah satu isinya Pak Dasco, ya kita dukung,” ujarnya menambahkan.

Dukungan serupa datang dari Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni. Ia menyatakan dukungan penuh agar Dasco mendampingi Prabowo. Menurut Sahroni, Dasco memiliki “rekam jejak dan integritas yang cukup mumpuni” dan akan meringankan beban kerja Presiden.

Baca juga: Banjir Aceh Tamiang Meluas ke 81 Desa, 15.921 Jiwa Terdampak

Sahroni menilai Dasco sebagai kandidat dengan kriteria “paling lengkap, cocok, dan mumpuni”. Pernyataan itu menegaskan posisi Dasco di mata partai koalisi yang selama ini menjadi pendukung utama pemerintahan Prabowo.

PKB dan NasDem Serahkan ke Gerindra

Wakil Ketua Umum PKB Moh. Rano Alfath menyatakan partainya tidak akan mencalonkan kader sendiri demi keberlanjutan pemerintahan. PKB menempatkan Dasco sebagai masukan bagi Presiden.

Alasannya, Dasco dinilai mampu “merangkul berbagai kekuatan politik, mendengarkan perbedaan pandangan, dan mencari titik temu”. Kemampuan itu dianggap penting untuk menjaga stabilitas koalisi.

Anggota Fraksi NasDem DPR Arif Rahman menyebut Dasco sebagai komunikator ulung yang “dapat diterima oleh semua kalangan”. Menurut Arif, kemampuan itu penting untuk menjaga stabilitas dan mendukung program pemerintah.

Dari kalangan buruh, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jumhur Hidayat menyebut Dasco sebagai penghubung antara partai politik, negara, dan masyarakat sipil.

“Pak Dasco itu jadi jembatan emas antara partai politik dan juga antara negara dan masyarakat sipil,” kata Jumhur.

Ia mengaku merasakan peran Dasco saat terjadi kebuntuan dalam pembahasan regulasi ketenagakerjaan, juga dalam mencari jalan keluar soal reforma agraria.

Alasan Pengamat: Kedekatan dengan Prabowo

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai Dasco memenuhi hampir seluruh kriteria yang dibutuhkan. Salah satu alasannya adalah kedekatan Dasco dengan Prabowo sebagai bagian dari lingkar kepercayaan Presiden sejak lama.

“Dasco bukan sekadar kader Gerindra, tetapi juga orang yang memahami betul karakter kepemimpinan Prabowo,” kata Iwan.

Iwan menilai Dasco mampu menjadi penghubung antara Presiden, partai koalisi, dan parlemen, sehingga agenda pemerintah tidak tersandera kepentingan yang saling bersaing.

Ia juga menyebut Dasco tidak dipandang sedang membangun pencalonan presiden untuk 2029, sehingga bisa berfokus mendukung Presiden.

“Dasco memiliki kapasitas untuk menjadi mitra kerja yang solid dan tidak menciptakan matahari kembar di dalam pemerintahan,” ujar Iwan.

Juru Bicara Forum Pendiri Partai Gerindra Rahmat Sorialam Harahap menilai Dasco mampu merangkul kelompok yang berbeda pandangan.

“Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan, bukan memisahkan,” katanya.

Sejumlah pengurus daerah Gerindra, termasuk Gerindra Jawa Barat, juga mengusulkan Dasco sebagai wapres.

Dasco Minta Kader Setop Deklarasi Dukungan

Di tengah derasnya dukungan, Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menyebut Dasco meminta kader berhenti menyampaikan pernyataan dukungan.

“Bang Dasco sendiri di grup WA kami mengatakan bahwa dihentikan terkait pernyataan-pernyataan itu,” ujar Sugiat.

Ia menegaskan Dasco tidak pernah meminta kader mencalonkan atau mendukungnya.

“Kita hormati apa yang menjadi kewenangan konstitusional Pak Prabowo,” katanya.

Sikap itu menunjukkan Dasco tidak ingin dukungan politik di tingkat bawah mendahului keputusan Presiden. Prabowo memiliki hak konstitusional untuk menentukan dua nama yang diajukan ke MPR.

Sejumlah pengamat menyebut tokoh profesional seperti Rosan Perkasa Roeslani dan Andi Amran Sulaiman juga masuk dalam pertimbangan. Nama-nama itu melengkapi bursa kandidat yang sudah diisi kader internal Gerindra.

Tenggat 25 November dan Sidang MPR 9 Desember

Prabowo wajib mengajukan dua nama sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Tenggat penyerahan nama mundur ke 25 November 2026 atas permintaan Presiden, seperti dikutip dari AFU.ID.

MPR akan memilih satu di antara dua nama dalam sidang paripurna pada Rabu, 9 Desember 2026. Sidang pemilihan dan pelantikan wapres juga mundur ke tanggal tersebut atas usulan Presiden.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan menghormati dan mendukung keputusan Gibran yang memutuskan mundur dari jabatan Wakil Presiden RI. Pengunduran diri Gibran menjadi dasar proses pergantian wapres sesuai konstitusi.

Berikut rangkaian proses yang akan berlangsung:

  • Paling lambat 25 November 2026: Presiden menyerahkan dua nama calon wapres kepada MPR.
  • 9 Desember 2026: MPR menggelar sidang paripurna untuk memilih dan melantik wapres baru.
  • Setelah pelantikan: wapres baru langsung mendampingi Prabowo menjalankan agenda pemerintahan.

Informasi lain mengenai dinamika pencalonan ini juga dilaporkan AFU.ID dalam sejumlah berita terkait.

Analisis Redaksi

Dukungan yang mengalir ke Dasco dari partai koalisi, PDIP, hingga serikat buruh menunjukkan satu hal: kebutuhan politik Prabowo saat ini bukan sekadar wapres yang populer, tetapi figur yang bisa menjaga koalisi tetap utuh. Dasco memenuhi syarat itu karena dikenal sebagai penghubung antar-kekuatan politik.

Namun, derasnya dukungan juga menyimpan risiko. Jika Prabowo akhirnya memilih Dasco, publik bisa menilai proses ini sebagai kesepakatan elite yang sudah diatur sejak awal. Sikap Dasco yang meminta kader berhenti mendeklarasikan dukungan justru membaca risiko tersebut.

Yang perlu diawasi adalah transparansi proses di MPR. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberi ruang kepada Presiden untuk mengajukan dua nama, tetapi kualitas demokrasi tetap bergantung pada seberapa terbuka pertimbangan yang dipakai. Sampai 25 November 2026, publik hanya bisa menunggu dua nama itu muncul.

Sumber: afu.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad