Banjir dan Longsor Ancam Sumut, Pemprov Siapkan Modifikasi Cuaca
Pemprov Sumatera Utara bersama Pemerintah Pusat menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca untuk menekan intensitas hujan di kawasan rawan banjir dan longsor. Langkah itu dibahas dalam rapat koordinasi di Lanud Soewondo, Medan, Senin (16/11/2026).
Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Wilayah Provinsi Sumatera Utara itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono. Hadir Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi.
Baca juga: Longsor Antasan Sutun Putuskan Jalan 100 Meter, Pemkab Banjar Siapkan Penanganan
Ancaman bencana hidrometeorologi menjelang akhir tahun menjadi perhatian serius. OMC disebut sebagai salah satu opsi untuk mengurangi curah hujan di titik-titik rawan, bukan menghilangkan hujan sepenuhnya.
Kronologi Rakor di Lanud Soewondo Medan
Rapat berlangsung di Lanud Soewondo, Jalan Imam Bonjol, Medan Polonia, pada Senin (16/11/2026). Selain Menko PMK, Gubernur Sumut, dan Kepala BNPB, rakor dihadiri sejumlah unsur pemerintah dan instansi terkait.
Agenda utamanya mengevaluasi penanganan bencana yang sudah berjalan sekaligus menyatukan langkah antisipasi. Menurut Sugiono, koordinasi itu menjadi pegangan untuk merencanakan mitigasi dampak bencana hidrometeorologi di ujung tahun.
"Kita koordinasi dengan pemerintah daerah, Pemprov Sumut, dan beberapa kabupaten/kota yang kemarin pada saat Siklon Senyar terdampak, juga Pemprov Aceh. Ini menjadi pegangan dalam rangka merencanakan upaya antisipasi dan mitigasi dampak bencana hidrometeorologi di ujung tahun ini," kata Sugiono seperti dikutip dari Metro Langkat.
Baca juga: Dasco Banjir Dukungan Jadi Wapres Pengganti Gibran, Ini Alasan PDIP hingga Buruh
Rakor ini bukan rapat pertama. Sugiono mengungkapkan, Presiden RI memberi perhatian khusus pada penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Buktinya, beberapa rapat terbatas digelar dalam dua pekan terakhir.
Perubahan iklim global disebut ikut memengaruhi pergeseran pola cuaca yang signifikan, baik di Sumatera maupun Jawa. Laporan BMKG menjadi rujukan dalam menyusun langkah antisipasi.
Bobby Nasution Instruksikan Peringatan Dini Masif
Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan, seluruh pemerintah kabupaten/kota telah diinstruksikan memperkuat penyampaian informasi peringatan dini cuaca ekstrem dari BMKG. Informasi soal potensi hujan berintensitas tinggi harus disampaikan secara masif dan transparan.
Masyarakat juga perlu mengetahui lokasi aman atau titik kumpul bila banjir dan longsor terjadi. Menurut Bobby, arahan itu datang langsung dari Menko PMK.
"Tadi sudah ada titik-titik kumpul bila terjadi luapan air atau longsor. Pak Menko menyampaikan arahan agar setiap daerah yang berpotensi hujan dengan intensitas tinggi benar-benar menginformasikan kepada masyarakat untuk bisa waspada," ujar Bobby.
Pemerintah provinsi memposisikan informasi sebagai lini pertama mitigasi. Warga di bantaran sungai dan kawasan rawan longsor menjadi kelompok yang paling perlu menerima peringatan lebih awal.
Instruksi itu menyusul dampak Siklon Senyar yang sempat menghantam sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera Utara. Pengalaman tersebut menjadi dasar bagi Pemprov Sumut untuk mempercepat koordinasi lintas instansi.
BNPB Tawarkan OMC, Aceh Sudah Kirim Surat
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyatakan, pihaknya siap mendukung daerah yang membutuhkan Operasi Modifikasi Cuaca. Gubernur Aceh sudah mengirim surat permintaan resmi untuk melaksanakan OMC di wilayahnya.
Untuk Sumatera Utara, opsi serupa telah ditawarkan kepada Gubernur Bobby Nasution. "Gubernur Provinsi Aceh sudah mengirim surat kepada kami untuk meminta Operasi Modifikasi Cuaca dalam rangka mengurangi jumlah intensitas hujan di wilayah Aceh. Kemudian juga sudah kami tawarkan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mengerjakan hal yang sama," jelas Kristomei.
Ia menegaskan, OMC bukan bertujuan menghilangkan hujan sepenuhnya. Teknologi itu dipakai untuk mengendalikan distribusi dan mengurangi intensitas curah hujan pada wilayah tertentu guna menekan potensi banjir.
Selain OMC, BNPB menekankan pentingnya sinkronisasi program pusat dan daerah, pemutakhiran kajian risiko bencana, serta pelibatan akademisi dan tenaga ahli kebencanaan. Penanganan sedimentasi dan pendangkalan sungai juga menjadi bagian mitigasi jangka panjang.
Langkah prioritas lain yang disorot pemerintah adalah percepatan normalisasi sungai. Tingginya sedimentasi yang ditinggalkan banjir bandang sebelumnya dinilai meningkatkan risiko luapan air bila tidak segera ditangani.
Dampak Sedimentasi dan Risiko Luapan Sungai
Sedimentasi menjadi persoalan yang jarang terlihat di permukaan, tetapi berdampak langsung pada kapasitas sungai menampung air. Endapan material yang terbawa banjir bandang mempersempit alur dan mempercepat luapan saat hujan deras.
Karena itu, normalisasi sungai ditempatkan sebagai langkah prioritas, bukan pelengkap. Tanpa pengerukan, OMC hanya mengurangi beban hujan tanpa memperbaiki daya tampung sungai yang sudah menyusut.
Pemerintah daerah diminta menyinkronkan program dengan pusat. Kajian risiko bencana perlu diperbarui agar keputusan evakuasi dan penempatan titik kumpul berdiri di atas data terbaru, bukan asumsi lama.
Pelibatan akademisi dan tenaga ahli kebencanaan disebut sebagai bagian dari skema itu. Tujuannya agar mitigasi tidak berhenti pada rapat koordinasi, tetapi berlanjut ke tindakan teknis di lapangan.
Bagi warga, kewaspadaan tetap menjadi kunci. Pemerintah menekankan agar penghuni kawasan bantaran sungai dan daerah rawan longsor mengikuti perkembangan informasi cuaca dari BMKG serta mengenali jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal.
Langkah Selanjutnya Menuju Akhir Tahun
Setelah rakor, pekerjaan rumah terbagi jelas. Pemprov Sumut memperkuat diseminasi peringatan dini ke kabupaten/kota, sementara BNPB menyiapkan dukungan teknis bila OMC benar-benar dibutuhkan.
Pemerintah pusat memastikan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi perhatian khusus Presiden. Rapat terbatas yang berulang dalam dua pekan terakhir menandai intensitas koordinasi di level tertinggi.
Sejumlah hal yang masuk daftar kerja ke depan:
- Percepatan normalisasi sungai dan penanganan sedimentasi di wilayah terdampak banjir bandang.
- Pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca bila diperlukan, dengan Aceh sudah mengajukan permintaan resmi.
- Pemutakhiran kajian risiko bencana bersama akademisi dan tenaga ahli.
- Penyampaian peringatan dini cuaca ekstrem secara masif oleh pemerintah kabupaten/kota.
- Penetapan dan sosialisasi titik kumpul di kawasan rawan banjir dan longsor.
Informasi resmi soal cuaca bisa dipantau melalui kanal BMKG. Sementara itu, koordinasi kebencanaan berada di bawah BNPB bersama pemerintah daerah.
Yang belum terjawab, kapan OMC untuk Sumatera Utara mulai dijalankan. BNPB menyebut opsi itu sudah ditawarkan, tetapi belum ada keterangan resmi soal jadwal pelaksanaannya.
Analisis Redaksi
Keputusan menawarkan OMC ke Sumut masuk akal sebagai langkah darurat, tetapi ia bukan solusi tunggal. Modifikasi cuaca hanya menggeser distribusi hujan. Ia tidak mengeruk sedimen, tidak meninggikan tanggul, dan tidak memindahkan warga dari bantaran sungai.
Karena itu, pernyataan soal percepatan normalisasi sungai justru menjadi bagian paling penting dari rakor ini. Sedimentasi yang ditinggalkan banjir bandang adalah bom waktu. Setiap hujan lebat berikutnya menguji kapasitas sungai yang sudah menyusut.
Yang perlu diawasi publik adalah tindak lanjutnya. Rakor di Lanud Soewondo menghasilkan daftar kerja yang jelas, dari peringatan dini hingga titik kumpul. Kualitas mitigasi tidak ditentukan oleh rapat, melainkan oleh seberapa cepat pekerjaan teknis di lapangan dimulai sebelum puncak musim hujan tiba.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0