FH UMY Soroti Celah Hukum Pidana Siber di Tengah KUHP Baru dan UU ITE

Nov 16, 2026 - 20:00
 0  1
FH UMY Soroti Celah Hukum Pidana Siber di Tengah KUHP Baru dan UU ITE

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FH UMY) menyoroti kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi hukum pidana siber dan mengharmonisasikan KUHP Nasional dengan UU ITE. Langkah ini dinilai penting untuk menjawab tantangan kejahatan digital yang terus berkembang.

Ad
Ad

Mengapa Harmonisasi KUHP dan UU ITE Mendesak?

FH UMY menilai bahwa berlakunya KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) yang akan menggantikan KUHP lama pada 2026 mendatang menimbulkan potensi tumpang tindih dengan UU ITE. Kedua regulasi ini sama-sama mengatur tindak pidana di ranah digital, namun dengan pendekatan dan cakupan yang berbeda. Tanpa harmonisasi, penegak hukum berisiko menghadapi kebingungan dalam menerapkan pasal yang tepat.

Baca juga: Korupsi Dana Hibah KPU Lombok Barat: Jaksa Temukan Potensi Kerugian Negara Rp 24 Miliar

Rekonstruksi hukum pidana siber menjadi kunci karena kejahatan siber terus berevolusi, mulai dari penipuan online, pencemaran nama baik, hingga serangan siber terhadap infrastruktur digital. FH UMY menyoroti bahwa regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya adaptif terhadap modus-modus baru tersebut.

Kronologi Wacana dan Posisi FH UMY

Wacana ini mencuat di tengah persiapan implementasi KUHP baru yang disahkan pada awal 2023. FH UMY, melalui kajian akademiknya, menyoroti perlunya pembenahan substansi hukum pidana siber. Meski tidak disebutkan secara rinci dalam sumber, pernyataan FH UMY mencerminkan keprihatinan akademisi terhadap fragmentasi regulasi siber di Indonesia.

Sebelumnya, UU ITE telah beberapa kali direvisi, terakhir melalui UU No. 1 Tahun 2024, yang mengubah beberapa ketentuan pidana. Namun, revisi tersebut belum tentu selaras dengan norma dalam KUHP baru. FH UMY mendorong adanya kajian komprehensif untuk memetakan pasal-pasal yang beririsan.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Dalam sorotan yang disampaikan, FH UMY menjadi pihak yang paling vokal menyuarakan perlunya rekonstruksi. Meski demikian, sumber tidak menyebutkan nama spesifik dosen atau pejabat fakultas yang memberikan pernyataan. FH UMY sebagai institusi pendidikan hukum menegaskan komitmennya untuk berkontribusi dalam pembaruan hukum pidana siber melalui penelitian dan dialog kebijakan.

Baca juga: Firli Bahuri Tersangka Hampir 3 Tahun, Pemeriksaan Belum Terjadwal

Selain FH UMY, stakeholders lain seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, serta organisasi masyarakat sipil juga memiliki peran dalam proses harmonisasi ini. Namun, pernyataan resmi dari pihak-pihak tersebut belum tercantum dalam sumber.

Latar Belakang: Fragmentasi Regulasi Siber di Indonesia

Indonesia memiliki sejumlah regulasi yang mengatur dunia siber, antara lain UU ITE, UU Telekomunikasi, UU Perlindungan Data Pribadi, dan KUHP. Fragmentasi ini sering dikritik karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya, delik pencemaran nama baik di UU ITE memiliki unsur yang berbeda dengan penghinaan dalam KUHP.

KUHP baru membawa semangat dekolonisasi dan kodifikasi, namun juga memuat delik-delik siber baru. Tantangannya adalah memastikan tidak ada duplikasi atau konflik norma dengan UU ITE. FH UMY menilai harmonisasi harus dilakukan sebelum KUHP baru berlaku efektif.

Dampak Jika Tidak Ada Harmonisasi

Tanpa harmonisasi, ada risiko penegakan hukum yang tidak konsisten. Penegak hukum bisa memilih pasal yang paling menguntungkan atau memberatkan, yang berujung pada ketidakadilan. Selain itu, masyarakat sebagai pengguna internet bisa bingung tentang batasan-batasan hukum dalam beraktivitas digital.

Dampak lainnya adalah potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Misalnya, penyidikan kasus siber bisa melibatkan Polri dan Kominfo, yang memerlukan koordinasi erat. Harmonisasi juga penting untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, terutama kebebasan berekspresi, tetap terjaga.

Langkah Selanjutnya: Rekomendasi FH UMY

FH UMY merekomendasikan agar pemerintah dan DPR segera melakukan kajian bersama untuk mengidentifikasi pasal-pasal yang tumpang tindih. Rekonstruksi hukum pidana siber harus memperhatikan perkembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan dan mata uang kripto. Selain itu, FH UMY mendorong penguatan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus siber.

Proses harmonisasi juga perlu melibatkan akademisi dan masyarakat sipil agar menghasilkan regulasi yang partisipatif. FH UMY siap memfasilitasi diskusi lintas sektor untuk mempercepat terwujudnya harmonisasi tersebut.

Analisis Redaksi

Sorotan FH UMY menyentuh titik lemah penegakan hukum siber di Indonesia: regulasi yang ada tumbuh secara sporadis tanpa payung kodifikasi yang jelas. KUHP baru seharusnya menjadi momen untuk merapikan, bukan malah menambah kekusutan. Jika dibiarkan, tumpang tindih antara KUHP dan UU ITE bisa menjadi celah bagi praktik hukum yang sewenang-wenang.

Yang menarik, FH UMY tidak sekadar mengkritik, tetapi menawarkan solusi konkret berupa rekonstruksi dan harmonisasi. Namun, tanpa dukungan politik dan birokrasi, rekomendasi ini berisiko berhenti di menara gading. Pemerintah perlu segera membentuk gugus tugas lintas kementerian untuk memetakan irisan regulasi.

Akademisi memang tak punya kuasa eksekusi, tetapi suara mereka kredibel. FH UMY telah menunjukkan bahwa perguruan tinggi bisa menjadi motor pembaruan hukum. Kini bola ada di tangan pembuat kebijakan: akankah mereka mendengar, atau menunggu masalah membesar?

Sumber: pwmu.co, hukumonline.com

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad