DPR Dorong Sinergi Pusat-Daerah Perluas Jaminan Sosial Pekerja Rentan
- Siapa Pekerja Rentan yang Dimaksud Komisi IX DPR
- Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
- Akurasi Data Jadi Titik Krusial Perluasan Jaminan Sosial
- Dampak yang Diharapkan: Menahan Risiko Kemiskinan Keluarga Pekerja
- Langkah Selanjutnya: Penguatan Sinergi dan Pengawasan Anggaran Daerah
- Analisis Redaksi
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya mendorong penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas akses jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Menurutnya, perlindungan itu penting agar pekerja informal hingga nelayan terlindungi dari risiko kecelakaan kerja dan kematian.
Dorongan itu disampaikan Asep di Jakarta, Senin, 16 November 2026. Ia menilai perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan belum bisa berjalan sendiri-sendiri antarlevel pemerintahan.
Baca juga: Spanduk M. Machmud di Manukan Viral: Warganet Pertanyakan Ketegasan Satpol PP
“Sinergi pemerintah pusat dan daerah harus semakin kuat. Perlindungan pekerja rentan membutuhkan komitmen bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Asep, dikutip dari laporan ANTARA News.
Pernyataan itu menyasar kelompok yang selama ini paling sulit tersentuh program perlindungan: pekerja informal, buruh harian, petani, nelayan, pekerja mandiri, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Siapa Pekerja Rentan yang Dimaksud Komisi IX DPR
Asep menyebut sejumlah kategori pekerja yang membutuhkan perhatian khusus. Sebagian dari mereka belum memiliki akses memadai terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Daftar kelompok tersebut mencakup:
Baca juga: Bantuan Renovasi Rumah Rp20 Juta untuk 106 Keluarga Prasejahtera Kepri, Natuna Terbanyak
- Pekerja informal dan pekerja mandiri
- Buruh harian
- Petani
- Nelayan
- Masyarakat berpenghasilan rendah
Kelompok-kelompok ini berada di luar pola hubungan kerja formal yang biasanya menjadi jalur utama kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Akibatnya, mereka lebih rentan ketika terjadi kecelakaan kerja atau kematian pencari nafkah.
Bagi Asep, persoalan ini bukan sekadar soal administrasi kepesertaan. Ada konsekuensi ekonomi keluarga yang mengikuti.
“Perlindungan pekerja rentan bukan sekadar program bantuan, tetapi bentuk nyata kehadiran negara untuk memberikan rasa aman dan kepastian perlindungan bagi masyarakat pekerja,” ujar dia.
Ia menilai perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan perlu menjadi prioritas. Tujuannya ganda: melindungi pekerja dari berbagai risiko sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga yang ditinggalkan ketika pencari nafkah mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia.
Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Asep tidak hanya berbicara soal anggaran di tingkat pusat. Ia secara khusus menyoroti posisi pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan pekerja rentan.
Menurut dia, sinergi perlu dibangun antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya agar program perlindungan pekerja rentan berjalan lebih efektif.
Pemerintah daerah, kata Asep, memiliki peran strategis melalui tiga jalur utama: kebijakan, penganggaran, serta kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Pemda juga perlu mengidentifikasi kelompok pekerja rentan di wilayahnya. Setelah teridentifikasi, program perlindungan semestinya diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah.
Langkah ini masuk akal karena pekerja rentan tersebar di level kabupaten dan kota. Data tentang siapa mereka, di mana mereka bekerja, dan apa risiko yang mereka hadapi biasanya paling lengkap berada di tangan pemerintah daerah, bukan di Jakarta.
Keterlibatan DPRD disebut Asep sebagai bagian dari rantai sinergi itu. Artinya, penganggaran program perlindungan tidak cukup hanya dibahas di eksekutif, tetapi juga perlu mendapat dukungan politik di tingkat legislatif daerah.
Akurasi Data Jadi Titik Krusial Perluasan Jaminan Sosial
Selain penguatan sinergi kelembagaan, Asep menekankan pentingnya perbaikan pendataan pekerja rentan. Menurut dia, program perlindungan harus diberikan secara tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.
Ia memberi peringatan tegas soal risiko salah sasaran.
“Jangan sampai pekerja yang benar-benar membutuhkan perlindungan justru tidak terjangkau program. Karena itu, akurasi data, efektivitas penyaluran, dan pengawasan harus diperkuat,” kata dia menegaskan.
Pendataan menjadi persoalan klasik dalam program perlindungan sosial di Indonesia. Pekerja informal sering tidak tercatat dalam basis data ketenagakerjaan formal karena tidak memiliki hubungan kerja dengan satu pemberi kerja tetap.
Petani dan nelayan, misalnya, bekerja berdasarkan musim dan hasil panen atau tangkapan. Penghasilan mereka berfluktuasi, dan tidak semua memiliki dokumen kerja yang rapi.
Karena itu, perbaikan data bukan pekerjaan teknis semata. Ia menyangkut kemampuan negara menjangkau kelompok yang paling sulit dilihat oleh sistem administrasi.
Asep menyebut tiga hal yang harus diperkuat bersamaan: akurasi data, efektivitas penyaluran, dan pengawasan. Ketiganya saling terkait. Data yang keliru membuat penyaluran tidak tepat, sementara pengawasan yang lemah membuka celah penyimpangan.
Dampak yang Diharapkan: Menahan Risiko Kemiskinan Keluarga Pekerja
Asep berharap penguatan perlindungan pekerja rentan dapat mengurangi risiko kemiskinan akibat kecelakaan kerja maupun kehilangan pencari nafkah. Ia juga menyebut dampaknya bagi ketahanan ekonomi keluarga.
Harapan itu bersandar pada logika sederhana. Ketika pencari nafkah mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia, keluarga kehilangan sumber penghasilan utama. Tanpa perlindungan, keluarga itu berisiko jatuh ke bawah garis kemiskinan dalam waktu singkat.
Jaminan sosial ketenagakerjaan bekerja di titik itu. Manfaatnya diarahkan untuk meredam guncangan ekonomi keluarga ketika risiko terjadi.
Namun, manfaat itu hanya bisa dirasakan jika pekerja benar-benar terdaftar sebagai peserta. Di sinilah letak pekerjaan rumah terbesar: memperluas kepesertaan pada kelompok yang selama ini berada di luar jangkauan.
Pernyataan Asep menyiratkan bahwa persoalan utama bukan ketiadaan program, melainkan jangkauan dan efektivitas pelaksanaannya di lapangan.
Langkah Selanjutnya: Penguatan Sinergi dan Pengawasan Anggaran Daerah
Arah yang digariskan Asep menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak. Kebijakan, penganggaran, dan kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan menjadi tiga pintu masuk yang ia sebut.
Konsekuensinya, pembahasan program perlindungan pekerja rentan akan bergantung pada seberapa serius daerah mengalokasikan anggaran dan mengintegrasikannya ke dalam kebijakan.
Di tingkat pusat, Komisi IX DPR memegang ranah pengawasan terhadap penyelenggaraan jaminan sosial. Dorongan Asep dapat dibaca sebagai sinyal agar koordinasi lintas level pemerintahan tidak berhenti pada forum rapat.
Yang belum dijelaskan dalam pernyataan itu adalah skema konkret pendanaan dan target waktu perluasan kepesertaan. Namun, arahnya cukup jelas: penguatan sinergi kelembagaan, perbaikan data, dan pengawasan penyaluran.
Bagi pekerja informal, buruh harian, petani, dan nelayan, tiga hal itulah yang menentukan apakah perlindungan benar-benar sampai ke tangan mereka atau tetap berhenti sebagai wacana di atas kertas. Informasi lebih lanjut soal program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat diakses melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Analisis Redaksi
Pernyataan Asep Romy Romaya menyentuh titik paling lemah dalam arsitektur jaminan sosial Indonesia: kelompok pekerja yang tidak pernah masuk dalam catatan formal ketenagakerjaan. Selama kepesertaan masih bergantung pada hubungan kerja formal, petani, nelayan, dan buruh harian akan terus menjadi pihak yang paling akhir terjangkau.
Yang menarik, Asep tidak menjanjikan program baru. Ia menekankan sinergi, penganggaran daerah, dan akurasi data. Pilihan itu realistis, tetapi sekaligus mengungkap bahwa persoalan sesungguhnya berada di ranah pelaksanaan, bukan di ranah regulasi. Program perlindungan sudah ada, tetapi jangkauannya belum merata.
Karena itu, publik semestinya menuntut hal yang lebih konkret dari sekadar imbauan sinergi. Berapa daerah yang sudah mengintegrasikan perlindungan pekerja rentan ke dalam kebijakan dan anggaran daerah? Seberapa akurat data pekerja rentan yang dimiliki pemda? Dan siapa yang mengawasi ketika penyaluran manfaat tidak tepat sasaran?
Tanpa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, dorongan dari Senayan berisiko berhenti sebagai pernyataan sikap. Padahal, bagi keluarga pekerja yang kehilangan pencari nafkah, jeda antara janji dan pelaksanaan berarti kehilangan yang nyata.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0