BNPB Pimpin Rakor Kesiapsiagaan Banjir Sumut–Aceh, 45 Kecamatan Berstatus Siaga
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi memimpin rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi basah di Sumut dan Aceh, Senin (16/11). Hasil analisis BNPB mencatat 45 kecamatan di 11 kabupaten/kota Sumatra Utara berstatus Siaga untuk periode 16–19 November 2026.
Rapat berlangsung di Lanud Soewondo, Kota Medan. Kristomei didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiyono dan Kepala BMKG Teuku Faizal Fathani.
Baca juga: Balita 2,7 Tahun Tewas Tertimbun Longsor di Aceh Tengah, Ditemukan 500 Meter dari Titik Awal
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution hadir langsung bersama jajaran forkopimda. Forkopimda kabupaten/kota se-Provinsi Aceh mengikuti rapat secara daring.
Kronologi dan Alasan Rakor Digelar di Medan
Rapat digelar karena wilayah Aceh dan Sumatra Utara mulai memasuki musim penghujan pada pertengahan November hingga akhir Desember 2026. Prakiraan itu disampaikan BMKG dalam paparan di forum yang sama.
Di Aceh, curah hujan berintensitas tinggi diprakirakan terjadi pada dasarian III November, atau 10 hari terakhir bulan ini. Wilayah paling terdampak adalah bagian selatan Aceh.
Sumatra Utara punya pola berbeda. Bagian utara diperkirakan masuk musim kemarau pada Desember, sementara kawasan Tapanuli Raya dan pesisir timur masih menghadapi curah hujan tinggi sepanjang November hingga Desember.
Baca juga: Banjir dan Tanah Longsor Sepekan: 8 Wilayah Terdampak, Ribuan Jiwa Mengungsi
Kristomei menegaskan rakor bukan sekadar pertemuan seremonial. Beberapa kejadian banjir sudah muncul di sejumlah titik, sehingga kecepatan respons menjadi taruhan.
"Kehadiran kita di sini adalah untuk memastikan kesiapan dan menentukan langkah apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk mitigasi menghadapi kemungkinan-kemungkinan curah hujan yang tinggi yang bisa terjadi di akhir tahun ini hingga awal tahun depan," kata Kristomei.
Pemicu tambahan datang dari dua bibit siklon. Bibit Siklon 92B bergerak di utara Pulau Sumatra menuju Sri Lanka/India dengan pengaruh kecil ke Aceh. Bibit Siklon 96S mendekati Sumatera lalu menjauh ke selatan.
Kedua bibit siklon itu berpotensi memicu hujan lebat dan gelombang tinggi di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Informasi prakiraan BMKG dapat dipantau melalui situs resmi BMKG.
45 Kecamatan Siaga dan 360 Kecamatan Waspada
BNPB menjalankan analisis risiko melalui aplikasi Centurisk yang dikembangkan lembaga itu sendiri. Hasilnya, 45 kecamatan di 11 kabupaten/kota Sumatra Utara masuk status Siaga pada 16–19 November 2026. Sebanyak 360 kecamatan lain berstatus Waspada.
Sebaran wilayah Siaga terkonsentrasi di Kota Medan dengan 19 kecamatan. Berikut rincian lainnya:
- Kota Medan: 19 kecamatan
- Kota Tanjung Balai: 6 kecamatan
- Kabupaten Asahan: 4 kecamatan
- Nias Selatan: 3 kecamatan
- Labuhanbatu: 3 kecamatan
- Tapanuli Tengah: 3 kecamatan
Status Siaga berarti wilayah tersebut berisiko terdampak hujan 30 mm per jam, atau berpeluang 50% mengalami hujan lebat. Status Waspada berarti potensi terdampak hujan 20 mm per jam, atau debit sungai setara banjir dua tahunan.
Hujan lebat disertai petir diprakirakan terjadi di 19 kabupaten/kota selama periode yang sama. Intensitas hujan diprediksi meningkat pada Kamis (19/11), antara lain di Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Deli Serdang, dan Tapanuli Tengah.
BNPB juga mencermati kenaikan debit sungai di sejumlah titik. Wilayah yang perlu perhatian adalah Bilah Hilir dan Rantau Utara di Labuhanbatu, Beringin dan Hamparan Perak di Deli Serdang, serta Tebing Tinggi di Serdang Bedagai.
Data itu menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperketat pemantauan cuaca, debit sungai, dan kondisi lingkungan. Prioritas diberikan pada kawasan yang punya riwayat banjir.
Sedimen Sungai dan Dorongan Normalisasi
BMKG memantau potensi hujan intensitas tinggi di selatan Aceh pada 10 hari terakhir November. Memasuki Desember, intensitas hujan berkurang dan musim kemarau mulai masuk di pesisir timur Aceh.
Warga tetap diminta waspada. Penyebabnya, masih ada tumpukan sedimen di sungai-sungai Aceh. Sungai yang dangkal bisa meluap meski hujan turun ringan hingga sedang.
Kondisi itu disebut sebagai salah satu pemicu banjir di beberapa wilayah Provinsi Aceh. Menko PMK Sugiyono akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan percepatan normalisasi sungai di daerah dengan kerentanan tinggi.
Langkah ini menempel pada persoalan lama: daya tampung lahan yang rusak akibat Siklon Seroja. Kerusakan itu membuat air hujan lebih cepat mengalir ke sungai dan memicu genangan.
Operasi Modifikasi Cuaca di Dua Posko
Pemerintah melalui BNPB dan BMKG akan menjalankan operasi modifikasi cuaca (OMC) pada puncak musim hujan. OMC bukan upaya menghentikan hujan sama sekali.
Operasi ini bertujuan mengurangi ekstremitas hujan yang turun. Secara sederhana, curah hujan sedang atau lebat didorong menjadi hujan ringan atau sedang melalui redistribusi curah hujan.
OMC akan dilaksanakan dari dua posko. Pertama di Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Kedua di Lanud Soewondo, Kota Medan.
Masing-masing posko diperkuat dua armada OMC dari BNPB dan TNI. Rincian teknis operasi dan perkembangan penanganan bencana dapat diikuti melalui kanal BNPB.
Kristomei menyatakan seluruh upaya mitigasi bermuara pada satu tujuan, yaitu keselamatan masyarakat. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BMKG, dan unsur terkait disebut sebagai kunci kesiapsiagaan.
Antisipasi sejak dini diharapkan menekan risiko korban jiwa dan kerugian akibat bencana. Rakor di Medan menjadi titik awal rangkaian langkah itu, dengan periode kritis 16–19 November sebagai ujian pertama.
Analisis Redaksi
Yang menarik dari rakor ini bukan daftar hadirnya, melainkan angka 45 kecamatan Siaga yang terkonsentrasi di Kota Medan. Ibu kota provinsi dengan kepadatan tinggi dan drainase yang tak selalu rapi adalah titik paling rapuh ketika hujan 30 mm per jam turun. Status Siaga di 19 kecamatan Medan seharusnya dibaca sebagai peringatan operasional, bukan sekadar lampiran presentasi.
Perhatikan juga pergeseran fokus ke normalisasi sungai. Pengakuan bahwa sungai dangkal akibat sedimen bisa meluap meski hujan ringan adalah persoalan struktural, bukan cuaca harian. Koordinasi Menko PMK dengan Kementerian Pekerjaan Umum akan menentukan apakah persoalan ini ditangani serius atau hanya menjadi catatan rapat yang berulang setiap tahun.
Operasi modifikasi cuaca layak diapresiasi sebagai ikhtiar mengurangi ekstremitas hujan. Namun OMC bukan pengganti kesiapan daerah. Tanpa pemantauan debit sungai yang rutin, jalur evakuasi yang jelas, dan informasi risiko sampai ke tingkat desa, dua armada di setiap posko tak akan banyak menolong ketika air sudah masuk permukiman. Periode 16–19 November adalah ujian pertama bagi seluruh rangkaian kesiapsiagaan ini.
Sumber: atnews.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0