Korupsi Dana Hibah KPU Lombok Barat: Jaksa Temukan Potensi Kerugian Negara Rp 24 Miliar

Nov 16, 2026 - 20:00
 0  1
Korupsi Dana Hibah KPU Lombok Barat: Jaksa Temukan Potensi Kerugian Negara Rp 24 Miliar

Kejaksaan Negeri Mataram menemukan potensi kerugian negara dalam penyidikan dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dana hibah yang dikelola lembaga penyelenggara pemilu itu mencapai Rp 24 miliar. Nominal pasti kerugian masih dikoordinasikan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB selaku auditor.

Ad
Ad

"Kalau hitung-hitungan ada. Cuma riilnya kan nggak bisa kami menentukan, karena menyangkut kewenangan. Ini masih menyamakan persepsi dengan BPKP," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mataram, Gde Made Pasek Swardhyana, Senin (16/11/2026), dikutip dari detikBali.

Baca juga: Firli Bahuri Tersangka Hampir 3 Tahun, Pemeriksaan Belum Terjadwal

Pernyataan itu menandai babak baru pengusutan dugaan penyelewengan anggaran Pilkada di Lombok Barat. Penyidik telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Fokusnya sekarang: seberapa besar uang negara yang benar-benar dirugikan dan siapa yang harus bertanggung jawab.

Kronologi Pengusutan Dana Hibah Rp 24 Miliar

Kasus ini bermula dari pengelolaan hibah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kepada KPU Lombok Barat pada 2024. Nilai hibah yang diterima berkisar Rp 24 miliar hingga Rp 25 miliar. Angka itu lebih rendah dari usulan awal sebesar Rp 34 miliar.

Seiring berjalannya pelaksanaan Pilkada, penyidik mencium kejanggalan. Dana hibah diduga tidak sepenuhnya dipakai sesuai peruntukan. Kejaksaan lalu membuka penyelidikan dan meningkatkannya ke tahap penyidikan.

Dalam proses itu, penyidik memeriksa sejumlah pihak. Panitia pemungutan suara (PPS) tingkat kecamatan diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan internal di KPU Lombok Barat juga dilakukan. "Sudah semua diperiksa PPS. Untuk pemeriksaan internal (KPU Lombok Barat) sudah cukup," tegas Pasek.

Baca juga: FH UMY Soroti Celah Hukum Pidana Siber di Tengah KUHP Baru dan UU ITE

Sebelumnya, jaksa juga memeriksa empat pegawai KPU Lombok Barat terkait hibah Rp 24 miliar. Pemeriksaan itu menjadi bagian dari upaya memetakan aliran dana dan pertanggungjawaban kegiatan.

Titik terang mulai muncul ketika penyidik menemukan sejumlah kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Temuan itulah yang kemudian melahirkan hitungan awal potensi kerugian negara.

Pernyataan Kajari Mataram dan Temuan Kegiatan Tak Sesuai

Gde Made Pasek Swardhyana tidak menutup fakta adanya hitungan kerugian. Namun ia menegaskan nominalnya belum final. Kewenangan menetapkan kerugian negara berada di tangan auditor, dalam hal ini BPKP NTB.

"Ini kan akhir tahun, ketika dana hibah itu sudah selesai pelaksanaan Pemilu, ternyata dimanfaatkan untuk kegiatan lain," ujar Pasek.

Ia menambahkan, penyidik sedang memperdalam persoalan tersebut. "Itu yang sedang kami perdalam. Apakah pihak yang menghitung kerugian ini sependapat dengan penghitungan kami," imbuhnya.

Dari pernyataan itu, arah penyidikan cukup jelas. Jaksa menduga ada pergeseran penggunaan anggaran dari pos semula ke kegiatan lain di luar peruntukan. Pola semacam ini lazim disebut penyimpangan administrasi yang berujung pada potensi kerugian negara.

Yang menarik, penyidik tampak berhati-hati. Mereka tidak buru-buru menyebut angka final. Koordinasi dengan BPKP disebut sebagai langkah wajib sebelum kasus naik ke penuntutan.

Peran BPKP NTB dalam Menghitung Kerugian Negara

Dalam kasus korupsi keuangan negara, penetapan kerugian negara bukan perkara sederhana. Penyidik bisa memiliki hitungan awal, tetapi angka resmi harus keluar dari auditor independen. Di sinilah BPKP NTB berperan.

BPKP akan menelaah dokumen perencanaan, realisasi anggaran, bukti kegiatan, hingga pertanggungjawaban. Hasilnya berupa laporan yang menyatakan apakah ada kerugian negara dan berapa nilainya.

Proses ini kerap memakan waktu. Apalagi jika dokumen tersebar di banyak pihak, mulai dari KPU Lombok Barat, panitia ad hoc, hingga pemerintah daerah selaku pemberi hibah.

Pasek menyebut koordinasi itu masih berjalan. "Ini masih menyamakan persepsi dengan BPKP," katanya. Artinya, penyidik dan auditor perlu satu pemahaman sebelum angka kerugian dinaikkan ke ranah hukum.

Bagi publik Lombok Barat, hasil audit BPKP akan menjadi penentu. Tanpa angka resmi, kasus ini sulit dibawa ke pengadilan.

Dampak pada Penyelenggaraan Pilkada dan Kepercayaan Publik

Dana hibah Pilkada adalah fondasi penyelenggaraan pemilu. Jika pengelolaannya bermasalah, efeknya bukan hanya pada keuangan daerah, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

KPU Lombok Barat menerima anggaran yang lebih kecil dari usulan. Realisasi Rp 24 miliar hingga Rp 25 miliar dari usulan Rp 34 miliar menunjukkan adanya efisiensi, tetapi juga bisa memicu persoalan lain. Kekurangan dana kadang mendorong penyelenggara mencari celah, termasuk menggeser pos anggaran.

Namun dugaan penyimpangan tetap harus dibuktikan. Jaksa belum menetapkan tersangka. Penyidikan masih berfokus pada pengumpulan bukti dan penghitungan kerugian.

Di sisi lain, kasus ini menambah daftar persoalan pengelolaan anggaran pemilu di daerah. Publik tentu berharap penyelesaiannya transparan. Sebab, dana hibah berasal dari uang rakyat yang seharusnya dipakai untuk memastikan Pilkada berjalan jujur dan adil.

Pemeriksaan terhadap PPS dan pegawai internal KPU juga menunjukkan bahwa penyidik tidak main-main. Mereka menelusuri hingga level pelaksana di kecamatan.

Langkah Selanjutnya: Dari Penyidikan ke Penuntutan

Saat ini kasus berada di tahap penyidikan. Langkah berikutnya bergantung pada hasil koordinasi dengan BPKP NTB. Jika kerugian negara terbukti dan nominalnya disepakati, penyidik bisa menetapkan tersangka.

Ada beberapa kemungkinan arah penanganan:

  • Penyidik menetapkan tersangka dari kalangan pejabat KPU Lombok Barat atau pihak lain yang terlibat.
  • BPKP NTB merilis laporan resmi kerugian negara sebagai dasar penuntutan.
  • Berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi.
  • Pemerintah daerah dan KPU diminta membenahi tata kelola hibah pemilu ke depan.

Pasek menegaskan pemeriksaan internal sudah cukup. "Untuk pemeriksaan internal (KPU Lombok Barat) sudah cukup," ujarnya. Pernyataan itu mengisyaratkan penyidik sudah mengantongi cukup informasi dari dalam lembaga penyelenggara pemilu.

Namun publik masih menunggu apakah kasus ini akan berlanjut ke penuntutan atau berhenti di tengah jalan. Sejarah penanganan korupsi dana hibah di daerah sering kali berakhir tanpa ujung jelas. Tekanan publik menjadi penting agar proses hukum tidak mandek.

Untuk informasi lebih luas soal penanganan korupsi di sektor keuangan daerah, publik bisa merujuk pemberitaan Antara News yang kerap memantau kasus serupa di berbagai daerah.

Analisis Redaksi: Kerugian Negara Bukan Sekadar Angka

Temuan potensi kerugian negara dalam kasus dana hibah KPU Lombok Barat adalah sinyal serius. Bukan karena angkanya besar, tetapi karena objeknya adalah anggaran penyelenggaraan pemilu. Dana itu seharusnya menjadi instrumen demokrasi, bukan celah untuk kegiatan lain.

Pernyataan Kajari Mataram yang menyebut dana hibah "dimanfaatkan untuk kegiatan lain" perlu ditelusuri tuntas. Jika benar, maka ada pelanggaran peruntukan yang merugikan keuangan negara. Namun penyidik juga harus berhati-hati agar tidak terjebak pada hitungan administratif semata. Kerugian negara harus dihitung dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan.

Kejaksaan tampak menyadari itu. Koordinasi dengan BPKP NTB menunjukkan pendekatan yang lebih rapi dibandingkan sekadar menetapkan angka sendiri. Langkah ini patut diapresiasi, meski publik tetap harus mengawal agar tidak berhenti di tengah jalan.

Yang paling penting, kasus ini jangan berhenti pada pemeriksaan saksi. PPS sudah diperiksa, internal KPU sudah cukup. Sekarang bola ada di tangan penyidik dan BPKP. Jika kerugian negara terbukti, penetapan tersangka harus dilakukan tanpa pandang bulu. Sebaliknya, jika tidak terbukti, kejaksaan wajib menjelaskan secara terbuka agar tidak muncul spekulasi.

Dana hibah Pilkada berasal dari uang rakyat. Menjaganya dari penyimpangan adalah kewajiban bersama, bukan hanya tugas penegak hukum.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad