KPK Tahan Bagus Wahyudiono, Staf Anwar Sadad, Kasus Suap Hibah Jatim Rp 1,26 Miliar

Nov 16, 2026 - 20:40
 0  1
KPK Tahan Bagus Wahyudiono, Staf Anwar Sadad, Kasus Suap Hibah Jatim Rp 1,26 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bagus Wahyudiono, staf anggota DPR RI Anwar Sadad, pada Senin (16/11/2026). Ia diduga menerima jatah commitment fee sebesar Rp 1,26 miliar dari skema suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.

Ad
Ad

Penahanan dilakukan setelah penyidik merampungkan pemeriksaan terhadap Bagus yang berstatus tersangka pihak penerima dari klaster kedua. Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengumumkan langsung penahanan tersebut dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Baca juga: Terdakwa Kasus Bibit Nanas Akui Terima Rp 50 Juta karena Bantu e-Catalog

"Pada hari ini, Senin, 16 November 2026, KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka pihak penerima dari klaster kedua, yaitu saudara BGS (Bagus Wahyudiono) selaku staf AS (Anwar Sadad) dari Anggota DPRD Jatim atau pihak swasta," ujar Taufik.

Kronologi Suap Dana Hibah Pokmas Jatim

Perkara ini bermula dari rekapitulasi alokasi dana hibah oleh staf Sekretariat DPRD Jawa Timur. Staf tersebut menghimpun usulan dari masing-masing anggota dewan, lalu membagikan jatah. Dari pembagian itu, Anwar Sadad diduga memperoleh kuota dana hibah senilai total Rp 291,5 miliar.

Rinciannya: Rp 48,9 miliar pada 2019, Rp 37,6 miliar pada 2020, Rp 121,3 miliar pada 2021, dan Rp 83,7 miliar pada 2022. Untuk setiap kuota yang menjadi jatahnya, Anwar Sadad mensyaratkan pemberian commitment fee sebesar 15 hingga 20 persen kepada para koordinator lapangan (korlap) atau anggota DPRD Jatim yang meminta pergeseran alokasi antar-anggota dewan.

Korlap yang menyanggupi permintaan fee kemudian membentuk pokmas atau menggunakan lembaga tertentu untuk membuat proposal permohonan dana hibah. Proposal itu diserahkan kepada anggota DPRD atau perwakilannya. Setelah kesepakatan terjalin, para korlap menyerahkan commitment fee sebesar 20 hingga 25 persen melalui tiga cara: tunai langsung kepada Anwar Sadad, tunai atau transfer melalui Bagus sebagai orang kepercayaan, atau dengan membayarkan keperluan pribadi Anwar Sadad.

Baca juga: 5 WN China Gagal Diselundupkan ke Australia, Dipandu Agen Misterius via Douyin

"Dari penyerahan permintaan atas commitment fee dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp 41,7 miliar. Di mana sebesar Rp 40,5 miliar untuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp 1,26 miliar," ungkap Taufik.

Dana hibah yang telah dicairkan kepada setiap pokmas kembali dipotong oleh para korlap sebesar 20 hingga 30 persen. Akibatnya, anggaran yang benar-benar digunakan untuk program masyarakat hanya tersisa 55 hingga 70 persen dari nilai awal.

Peran Bagus Wahyudiono sebagai Koordinator Fee

Dalam struktur skema ini, Bagus bukan sekadar staf biasa. Taufik menjelaskan bahwa Bagus diberi tugas mengoordinasikan usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para korlap, melakukan verifikasi kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengoordinasikan commitment fee dari korlap, mengelola fee dari para korlap, serta merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran Anwar Sadad.

"Selanjutnya, BGS selaku staf AS diberi tugas untuk mengkoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, melakukan verifikasi atau kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengkoordinir commitment fee dari Korlap, mengelola fee dari para Korlap, dan merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran AS," terang Taufik.

Dari perannya itu, Bagus menerima jatah Rp 1,26 miliar. KPK juga menyita aset milik Bagus berupa satu unit rumah di Kabupaten Sidotopo, Surabaya, serta satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto.

Atas perbuatannya, Bagus bersama Anwar Sadad sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman bagi pelanggar pasal tersebut maksimal 20 tahun penjara.

Latar Belakang Kasus dan 21 Tersangka

Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus suap dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak. Kasus tersebut mencuat pada 2023 dan menjadi pintu masuk penyidik menelusuri aliran dana ke sejumlah pihak.

Secara keseluruhan, KPK telah menetapkan 21 tersangka. Rinciannya: 4 pihak penerima dari unsur penyelenggara negara serta 17 pihak pemberi yang mencakup 15 pihak swasta dan 2 penyelenggara negara. Hingga kini baru tujuh tersangka yang ditahan.

Penyidikan terhadap satu tersangka, yakni mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi, dihentikan karena yang bersangkutan meninggal dunia. KPK memastikan segera menempuh upaya paksa terhadap para tersangka yang tersisa hingga tahap penuntutan.

"Ya kita berharap atau kita mendoakan sama-sama tim penyidik untuk segera menyelesaikan dan melakukan proses-proses penyidikan berikutnya ya, upaya-upaya paksa berikutnya, penahanan dan penyerahan ke tahap penuntutan," jelas Taufik.

Sebelumnya, KPK juga telah memanggil Anwar Sadad untuk diperiksa. Namun, Anwar Sadad dan anaknya kompak mangkir dari panggilan KPK. KPK juga telah menyita rumah hingga SPBE milik Anwar Sadad dan stafnya dengan nilai mencapai Rp 22 miliar.

Dampak Korupsi Dana Hibah pada Masyarakat

Praktik potong-memotong dana hibah ini berdampak langsung pada masyarakat penerima manfaat. Dari nilai awal yang dialokasikan, hanya 55 hingga 70 persen yang benar-benar digunakan untuk program. Sisanya mengalir ke kantong para korlap dan pejabat.

Dana hibah pokmas seharusnya menjadi instrumen pemerintah untuk memberdayakan kelompok masyarakat di sektor ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Namun, skema commitment fee 15-25 persen membuat tujuan itu tergerus.

Dalam kasus ini, total dana hibah yang menjadi jatah Anwar Sadad mencapai Rp 291,5 miliar. Jika rata-rata fee yang ditarik 20 persen, maka sekitar Rp 58,3 miliar mengalir ke pihak-pihak yang tidak berhak. Angka itu belum termasuk potongan yang dilakukan korlap terhadap dana yang sudah dicairkan.

KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini. Penahanan Bagus menjadi sinyal bahwa penyidik tidak berhenti pada satu atau dua nama. Dengan 21 tersangka, kasus ini menjadi salah satu perkara korupsi dana hibah terbesar yang ditangani KPK dalam beberapa tahun terakhir.

Langkah Selanjutnya: Menuju Penuntutan

Setelah penahanan Bagus, KPK masih memiliki pekerjaan rumah besar. Sebanyak 14 tersangka lainnya belum ditahan. Penyidik harus merampungkan berkas perkara dan menyerahkannya ke penuntut umum.

Taufik menyatakan timnya akan terus melakukan upaya paksa, termasuk penahanan, terhadap tersangka yang belum ditahan. "Kita berharap tim penyidik segera menyelesaikan dan melakukan proses-proses penyidikan berikutnya, upaya-upaya paksa berikutnya, penahanan dan penyerahan ke tahap penuntutan," ujarnya.

Publik tentu menantikan apakah Anwar Sadad, yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029, akan segera menyusul Bagus ke tahanan. Sejauh ini, Anwar Sadad belum ditahan. KPK memiliki kewenangan untuk menahan tersangka jika diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

Kasus ini juga menjadi ujian bagi penegakan hukum di tengah sorotan publik terhadap kinerja KPK. Konsistensi menuntaskan perkara hingga ke meja hijau akan menentukan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Analisis Redaksi

Penahanan Bagus Wahyudiono membuka lapisan baru dalam skandal dana hibah Jatim. Jika sebelumnya publik hanya mengenal nama-nama besar seperti Sahat Tua Simanjuntak dan Anwar Sadad, kini terungkap bahwa staf pun bisa memainkan peran kunci. Bagus bukan sekadar penerima passif; ia adalah koordinator yang mengelola aliran fee dari korlap ke Anwar Sadad. Perannya menunjukkan bahwa korupsi dana hibah bukan tindakan individual, melainkan sistem yang melibatkan banyak pihak.

Yang paling mengganggu adalah besarnya potongan yang terjadi. Dana hibah yang seharusnya untuk masyarakat harus melewati tiga lapis pemotongan: commitment fee untuk anggota dewan, jatah untuk staf, dan potongan korlap. Akibatnya, program yang seharusnya membangun infrastruktur atau memberdayakan ekonomi rakyat hanya menerima separuh hingga dua pertiga dari anggaran. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap publik yang paling nyata.

KPK perlu mempercepat penuntasan kasus ini. Dengan 21 tersangka dan baru tujuh yang ditahan, ada risiko perkara ini kehilangan momentum. Publik menunggu apakah Anwar Sadad akan segera menyusul. Jika tidak, muncul pertanyaan tentang standar ganda dalam penegakan hukum. KPK harus membuktikan bahwa tidak ada tebang pilih, terutama ketika tersangka adalah anggota DPR RI yang masih aktif.

Sumber: afu.id, kpk.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad