Eks Kadis BSBK Bondowoso Kembali Ditahan: Baru Bebas 3 Bulan, Kini Jerat Korupsi Rp1,2 Miliar

Nov 16, 2026 - 23:20
 0  1
Eks Kadis BSBK Bondowoso Kembali Ditahan: Baru Bebas 3 Bulan, Kini Jerat Korupsi Rp1,2 Miliar

Mantan Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso, Munandar, kembali ditahan Kejaksaan Negeri Bondowoso dalam kasus korupsi proyek rekonstruksi Jalan Pakisan-Sumber Balen. Ironisnya, ia baru sekitar tiga bulan bebas setelah menjalani hukuman dua tahun untuk kasus korupsi serupa.

Ad
Ad

Penetapan tersangka dan penahanan Munandar menyusul penetapan RH, Direktur CV Riandra Jaya, sebagai tersangka sekitar sepekan sebelumnya. "Dia ditetapkan tersangka dalam kapasitasnya sebagai Kepala BSBK berapa tahun lalu," ungkap Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bondowoso, Dian Purnama, Senin (16/11/2026).

Baca juga: LIRA Sumut Desak KPK dan Kejati Usut Korupsi Proyek Medan, BN Terseret

Kronologi Penetapan Tersangka dan Penahanan

Munandar ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas BSBK. Menurut Dian Purnama, penetapan tersangka terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN Tahun Anggaran 2022.

Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan rekonstruksi Jalan Pakisan-Sumber Balen pada Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso. Dalam proyek ini, Munandar menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada Direktur CV Riandra Jaya (RH) dengan nilai kontrak mencapai sekitar Rp4,7 miliar.

"Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan banyak perbuatan melawan hukum (PMH), salah satunya konstruksi fisik yang tidak sesuai dengan kontrak," tandas Dian Purnama.

Berdasarkan Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada 14 Agustus 2026, perbuatan tersebut merugikan keuangan negara lebih kurang Rp1,2 miliar. Setelah penetapan tersangka, penyidik Kejari langsung melakukan penahanan Munandar di Lapas Kelas IIB Bondowoso.

Baca juga: Polda Jateng Ungkap 16 Kasus Judi Daring Oktober, 27 Tersangka Ditetapkan

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Kejaksaan

Selain Munandar, Kejari Bondowoso juga menetapkan RH, Direktur CV Riandra Jaya, sebagai tersangka. RH diduga terlibat dalam pelaksanaan proyek yang tidak sesuai kontrak. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak CV Riandra Jaya maupun kuasa hukum Munandar.

Kasi Pidsus Kejari Bondowoso, Dian Purnama, menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Munandar merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat RH. "Penetapan sebagai tersangka terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran yang berasal dari dana DAK APBN Tahun Anggaran 2022," ujarnya.

Dian juga menjelaskan bahwa modus operandi dalam kasus ini adalah penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa yang kemudian diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak. "Salah satunya konstruksi fisik yang tidak sesuai dengan kontrak," kata Dian.

Latar Belakang: Jejak Korupsi Munandar

Munandar bukan pertama kali terseret kasus korupsi. Pada Juli 2024, ia pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2022 pada proyek rekonstruksi jalan Dusun Bata, Desa Tegaljati, Kecamatan Sumber Wringin. Saat itu, ia ditetapkan bersama dua pengusaha asal Jember.

Akibat kasus tersebut, Munandar divonis 2 tahun penjara serta denda sebesar Rp300 juta subsider kurungan. Ia lantas bebas sekitar tiga bulan lalu. Kini, ia kembali harus berurusan dengan hukum atas kasus yang berbeda namun masih terkait proyek DAK 2022.

Kasus ini menambah daftar panjang dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Sebelumnya, Kepala Dinas Koperindag Bondowoso juga sempat menjadi tersangka korupsi proyek jalan senilai Rp2 miliar. Selain itu, Ketua Ansor Bondowoso juga pernah dijebloskan ke tahanan karena kasus korupsi.

Dampak dan Kerugian Negara

Berdasarkan Laporan PKKN dari BPKP Perwakilan Jawa Timur, kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai lebih kurang Rp1,2 miliar. Angka ini merupakan selisih antara nilai kontrak sekitar Rp4,7 miliar dengan nilai pekerjaan yang seharusnya.

Kerugian negara tersebut timbul karena adanya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan proyek, terutama konstruksi fisik yang tidak sesuai dengan kontrak. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari dana DAK APBN 2022.

Dampak lainnya, proyek rekonstruksi Jalan Pakisan-Sumber Balen yang seharusnya meningkatkan infrastruktur jalan di Bondowoso justru menjadi objek korupsi. Masyarakat pengguna jalan pun dirugikan karena kualitas jalan yang tidak sesuai standar.

Langkah Selanjutnya: Proses Hukum dan Potensi Hukuman

Setelah ditahan, Munandar akan menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Kejari Bondowoso akan melengkapi berkas perkara dan segera melimpahkannya ke pengadilan. Proses hukum terhadap RH juga akan berjalan paralel.

Munandar dijerat dengan pasal-pasal korupsi yang ancaman hukumannya minimal 4 tahun penjara dan denda minimal Rp200 juta. Namun, mengingat ia merupakan residivis dalam kasus korupsi, ada kemungkinan hukuman yang lebih berat.

Kejari Bondowoso belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai apakah ada tersangka lain dalam kasus ini. Penyidik masih mendalami peran masing-masing pihak, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam proyek tersebut.

Analisis Redaksi

Kasus Munandar menjadi cermin betapa lemahnya efek jera hukuman bagi pelaku korupsi di daerah. Baru tiga bulan menghirup udara bebas, ia kembali ditahan untuk kasus yang sama-sama bersumber dari dana DAK 2022. Ini menunjukkan bahwa vonis 2 tahun penjara dan denda Rp300 juta tidak cukup membuat pelaku kapok.

Yang lebih memprihatinkan, proyek rekonstruksi Jalan Pakisan-Sumber Balen yang menelan anggaran Rp4,7 miliar justru menghasilkan kerugian negara Rp1,2 miliar. Artinya, hampir seperempat anggaran proyek raib akibat perbuatan melawan hukum. Publik berhak bertanya, bagaimana pengawasan proyek sebesar itu bisa lolos begitu saja?

Kejaksaan perlu menelusuri tidak hanya peran Munandar dan RH, tetapi juga pihak-pihak yang seharusnya mengawasi pelaksanaan proyek. Jangan sampai kasus ini hanya berhenti pada dua tersangka, sementara aktor intelektual dan penikmat anggaran lainnya lolos. Penegakan hukum yang tuntas akan menjadi sinyal bahwa korupsi di Bondowoso tidak akan dibiarkan.

Sumber: detik.com, bpkp.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad