Korupsi KUR BNI Jember: Kejati Jatim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Negara Rugi Rp41,48 Miliar
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyaluran KUR Mikro BNI Cabang Jember periode 2021-2023. Audit BPKP menghitung kerugian negara mencapai Rp41,48 miliar, dan jumlah tersangka kini menjadi empat orang.
Penetapan itu diumumkan pada Senin, 16 November 2026, hanya berselang enam hari setelah penyidik menahan ASH, Direktur CV Karomah Jaya Mandiri. Ketiga tersangka anyar masing-masing berinisial A, JAC, dan HP.
Baca juga: Polisi Tuyen Quang Bongkar Jaringan Penipuan Kamboja: 10 Tersangka, 500 Korban
A menjabat Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Titipan Barokah. JAC adalah Sekretaris Pokmas yang sama. Sementara HP ketika itu menjabat Pelaksana Tugas Sementara (Pgs) BNI Kalisat.
"Penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain," kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Timur, Dr. IG. Punia Atmaja NR, S.H., M.H., CFrA., dalam keterangan resmi yang dikutip dari Nusantara Abadi News.
Kronologi Penetapan Tersangka dan Penahanan
Perkara ini bergerak cepat dalam sepekan terakhir. Pada 10 November 2026, penyidik menetapkan ASH sebagai tersangka pertama berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejati Jawa Timur Nomor KEP-1588/M.5/Fd.2/11/2026.
ASH langsung ditahan selama 20 hari, terhitung 10 November hingga 30 November 2026, di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejati Jawa Timur.
Baca juga: Kasus Kades Lamongan dan Kanit Reskrim Naik Penyidikan, Tersangka Belum Ada
Enam hari berselang, giliran A, JAC, dan HP yang ditetapkan sebagai tersangka. Masing-masing melalui surat penetapan KEP-1622/M.5/Fd.2/11/2026 untuk A, KEP-1623/M.5/Fd.2/11/2026 untuk JAC, dan KEP-1610/M.5/Fd.2/11/2026 untuk HP.
Ketiganya menjalani penahanan 20 hari, terhitung 16 November sampai 5 Desember 2026, juga di Cabang Rutan Kejati Jawa Timur.
Keempat tersangka disangkakan dengan konstruksi hukum yang sama. Yakni Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Selain itu, penyidik menyiapkan sangkaan alternatif Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Modus Collection Agent dan Identitas Warga yang Dipinjam
Berdasarkan hasil penyidikan, BNI Cabang Jember menyalurkan KUR Mikro melalui pola channeling sejak 2021 hingga Mei 2023. Collection Agent yang ditunjuk pimpinan cabang bertugas merekomendasikan calon penerima kredit, mengoordinasikan pengumpulan dokumen, hingga membantu pelunasan.
Mekanisme itu diduga disalahgunakan. Penyidik menemukan indikasi keterlibatan pimpinan cabang bersama sejumlah Collection Agent.
Salah satu dugaan mengarah pada Muhammad Fardian Harbani (MFH), Pemimpin Cabang BNI Jember. MFH disebut meminta sejumlah uang kepada Collection Agent agar pengajuan KUR Mikro segera diproses.
Dalam perkara CV Karomah Jaya Mandiri, tersangka ASH diduga menyerahkan Rp100 juta dari total Rp200 juta yang diminta MFH.
Penyidik juga menemukan pengajuan kredit memakai identitas warga yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima KUR. Calon debitur yang diajukan bukan petani maupun pelaku usaha produktif.
KTP, kartu keluarga, dan akta nikah diduga dikumpulkan dengan cara meminjam dokumen masyarakat. Warga dijanjikan akan mendapat bantuan sosial.
Setelah debitur menandatangani perjanjian kredit, buku tabungan dan kartu ATM diduga diambil alih Collection Agent. Dana pencairan dipakai untuk kepentingan kelompok, bukan diserahkan kepada warga yang namanya tercatat.
Warga yang identitasnya dipakai hanya menerima uang sekitar Rp50 ribu dan sembako.
Peran Pokmas Titipan Barokah di Desa Klungkung
Pengembangan penyidikan mengungkap penyimpangan melalui Pokmas Titipan Barokah di Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.
Tersangka A selaku ketua menandatangani perjanjian kerja sama penyaluran KUR dengan BNI Cabang Jember untuk 65 debitur. Setiap debitur mengajukan kredit Rp45 juta.
Namun, 63 dari 65 calon debitur diduga tidak memenuhi syarat. Mereka bukan peternak dan tidak memiliki usaha produktif yang layak sesuai ketentuan program.
Tersangka JAC selaku sekretaris diduga membantu mengumpulkan dokumen dengan alasan warga akan mendapat bantuan sosial.
Penyidik juga mengungkap dugaan keterlibatan MFH dalam pembentukan Pokmas Titipan Barokah. Kelompok itu diduga dibentuk untuk menutup kredit tahun sebelumnya yang macet sekaligus menjaga rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) agar tetap terlihat baik.
Tersangka HP, yang saat itu Pgs BNI Kalisat, diduga meminta bantuan JAC—iparnya—untuk membentuk kelompok masyarakat baru. JAC lalu menghubungi Edi Mulyono, peternak kambing. A, anak Edi Mulyono, ditempatkan sebagai ketua kelompok.
Penandatanganan perjanjian kredit bahkan dilakukan di lokasi kandang kambing milik Edi Mulyono. Setelah administrasi selesai, buku tabungan dan kartu ATM diduga dikuasai Ketua Collection Agent.
Dana KUR ditampung di rekening Pokmas Titipan Barokah, lalu dicairkan bertahap oleh A bersama JAC untuk kepentingan Collection Agent atau kelompoknya.
Kerugian Negara Rp41,48 Miliar Versi Audit BPKP
Angka kerugian negara bersandar pada Laporan Hasil Audit Kerugian Negara BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor PE.04.03.SR-180/PW13/5.1/2026 tertanggal 7 April 2026.
Total kerugian keuangan negara dalam keseluruhan perkara mencapai Rp41.487.138.481.
Rinciannya:
- Kerugian negara yang dikaitkan dengan perbuatan tersangka ASH selaku Direktur CV Karomah Jaya Mandiri: Rp3.301.848.868.
- Kerugian negara yang dikaitkan dengan perbuatan tersangka A, JAC, dan HP dalam perkara Pokmas Titipan Barokah: Rp2.955.008.424.
- Total kerugian negara keseluruhan perkara: Rp41.487.138.481.
Selisih antara total dan dua angka per kasus menunjukkan penyidik masih membuka ruang pengembangan terhadap pihak lain yang belum ditetapkan sebagai tersangka.
KUR merupakan fasilitas pembiayaan pemerintah untuk pelaku usaha mikro, petani, dan peternak. Penyalahgunaan fasilitas ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas kesempatan warga yang benar-benar membutuhkan akses permodalan.
Kejati Jawa Timur menegaskan penyidikan terus berjalan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara dugaan korupsi KUR Mikro BNI Cabang Jember.
Dampak bagi Debitur dan Program KUR
Kasus ini memperlihatkan celah tata kelola penyaluran KUR di tingkat cabang. Collection Agent yang seharusnya membantu menjaring debitur layak justru diduga menjadi pintu masuk kredit fiktif.
Warga yang identitasnya dipakai menanggung risiko paling berat. Nama mereka tercatat sebagai penerima kredit di sistem perbankan, sementara dana pencairan tidak pernah sampai ke tangan mereka.
Risiko itu tidak berhenti pada kerugian negara. Selama kredit atas nama warga tidak dilunasi, nama mereka berpotensi masuk daftar hitam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. Akses ke layanan keuangan bisa tertutup, meski mereka tidak pernah menikmati uangnya.
Bagi BNI, perkara ini menjadi ujian terhadap mekanisme pengawasan internal. Penyidik menemukan dugaan arahan mempercepat proses pengajuan hingga realisasi kredit oleh sejumlah jajaran internal, mulai dari Account Officer, penyelia, hingga Branch Business Manager.
Program KUR sendiri menyasar petani, peternak, dan pelaku usaha produktif. Ketika 63 dari 65 debitur Pokmas Titipan Barokah diduga bukan peternak, sasaran program meleset jauh dari desain awalnya.
Pemerintah daerah dan otoritas perbankan belum memberi pernyataan resmi terkait dampak perkara ini terhadap penyaluran KUR di Jember. Penyidik memastikan penelusuran aliran dana dan peran pihak lain masih berlanjut.
Analisis Redaksi: KUR Fiktif dan Rapuhnya Pengawasan Cabang
Yang paling mencolok dari perkara ini bukan angka Rp41,48 miliar, melainkan cara penyimpangan berlangsung selama hampir tiga tahun. KUR Mikro disalurkan lewat Collection Agent, mekanisme yang menempatkan pihak luar sebagai ujung tombak penjaringan debitur. Ketika pengawasan melemah, agen yang seharusnya menyaring justru menjadi perakit berkas.
Penyidik menyebut identitas warga dipinjam dengan janji bantuan sosial, lalu buku tabungan dan kartu ATM diambil alih. Warga hanya menerima Rp50 ribu dan sembako. Skema ini bukan kecurangan kecil, tetapi penjarahan atas nama program negara.
Dugaan bahwa Pokmas Titipan Barokah dibentuk untuk menutup kredit macet tahun sebelumnya sekaligus menjaga rasio NPL memberi petunjuk soal motif. Jika benar, insentif menjaga angka kinerja cabang berubah menjadi alasan membangun kredit fiktif. Di titik ini, persoalannya bukan hanya niat jahat individu, tetapi desain pengawasan yang gagal mendeteksi pola berulang.
Penetapan tiga tersangka baru menunjukkan penyidik bergerak ke lapisan pelaksana di tingkat kelompok dan unit kerja. Namun, kerugian negara yang tercatat BPKP jauh lebih besar dari dua kasus yang sudah dikonstruksikan. Artinya, masih ada ruang besar yang belum diisi oleh tersangka. Publik berhak menuntut transparansi sampai seluruh aliran dana terungkap, termasuk pihak internal bank yang diduga memberi arahan mempercepat proses.
KUR adalah uang rakyat yang diputar untuk menggerakkan ekonomi kecil. Setiap rupiah yang bocor ke kantong kelompok tertentu berarti satu petani atau peternak kehilangan kesempatan. Penegakan hukum harus berjalan sampai ke akar, bukan berhenti pada pelaksana di lapangan.
Sumber: bpkp.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0