Kasus Korupsi KUR Jember: Kejati Tetapkan 4 Tersangka Baru, Negara Rugi Rp 41 Miliar
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro di Jember periode 2021-2023. Kerugian negara menurut BPKP Jatim mencapai Rp 41 miliar lebih.
Penetapan itu diumumkan Aspidsus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja dalam konferensi pers di gedung Kejati Jatim, Selasa (17/11/2026). Keempat tersangka langsung ditahan untuk 20 hari ke depan.
Baca juga: Kriminal Kemarin: Crane Jatuh di Setiabudi hingga Pencuri Pikap Pakai Uang untuk Judi Online
Siapa Empat Tersangka Baru Kasus KUR Jember
Keempat tersangka baru itu adalah A selaku Ketua Pokmas Titipan Barokah, JAC selaku Sekretaris Pokmas Titipan Barokah, AP selaku mantan PGS bank Kalisat, dan ASH selaku Ketua Pokmas Karoma Jaya Mandiri.
Menurut Punia, keempatnya diduga melakukan penyalahgunaan penyaluran KUR bersama-sama dengan FMH, pimpinan cabang bank milik BUMN tersebut. Peran masing-masing tersangka bertaut erat dengan pengajuan kredit dari kelompok masyarakat (pokmas) yang seharusnya menyasar pelaku usaha mikro.
"Menyalahgunakan kewenangannya memberikan fasilitas dan menerima sejumlah uang dengan total Rp 105 juta," ujar Punia, dikutip dari detikJatim.
Pernyataan itu menegaskan bahwa modus yang dibangun bukan sekadar kredit macet biasa. Ada aliran uang yang diterima oknum untuk memuluskan fasilitas kredit, dengan pokmas sebagai pintu masuk penyaluran.
Baca juga: Kades Cantik Lamongan Menghilang Usai Skandal dengan Kanit Reskrim, Ini Faktanya
Kerugian Negara Rp 41 Miliar Versi BPKP Jatim
Punia menjabarkan, total tindak pidana yang dilakukan tersangka JAC, tersangka A, dan tersangka AP merugikan negara sebanyak Rp 41 miliar lebih. Angka itu mengacu pada penghitungan BPKP Jawa Timur Nomor PE.04.03/SR tertanggal 7 April 2026.
Penghitungan BPKP menjadi pijakan penting dalam perkara ini. Tanpa audit kerugian negara, penyidik akan sulit membuktikan dampak fiskal dari penyaluran KUR yang menyimpang.
Sejumlah hal yang menjadi sorotan dalam perkara ini:
- Periode penyaluran yang diduga bermasalah: 2021-2023.
- Total kerugian negara menurut BPKP Jatim: Rp 41 miliar lebih.
- Uang yang diduga diterima oknum: Rp 105 juta.
- Empat tersangka baru ditahan 20 hari, terhitung 9 Juli 2026 sampai 28 Juli 2026.
KUR Mikro merupakan program kredit bersubsidi pemerintah yang disalurkan melalui bank mitra. Karena berbunga rendah dan dijamin pemerintah, celah penyimpangan di tingkat penyaluran kerap menjadi titik rawan.
Pasal yang Menjerat Para Tersangka
Para tersangka dijerat Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Alternatif kedua, Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kombinasi pasal itu memberi penyidik ruang untuk membuktikan penyalahgunaan kewenangan sekaligus penerimaan uang oleh pihak yang memiliki posisi dalam penyaluran kredit.
"Terhadap para tersangka telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung tanggal 9 Juli 2026 sampai dengan 28 Juli 2026," tandas Punia.
Penahanan menjadi langkah awal sebelum berkas perkara dilimpahkan ke penuntutan. Dalam perkara korupsi, tahap penyidikan biasanya dilanjutkan dengan pemberkasan, lalu penyerahan ke pengadilan tindak pidana korupsi.
Rangkaian Penetapan Tersangka di Perkara yang Sama
Kasus ini bukan yang pertama bergulir di Kejati Jatim. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan tiga tersangka terkait kredit fiktif di bank pelat merah Jember. Belakangan, Direktur PT Niram juga ditetapkan sebagai tersangka baru dalam perkara KUR fiktif di wilayah yang sama.
Penambahan tersangka dari kalangan pengurus pokmas dan mantan pejabat bank menunjukkan penyidikan menyasar dua sisi sekaligus: penerima fasilitas dan pemberi fasilitas. Pola ini lazim dalam perkara korupsi kredit, ketika bank dan debitur disebut bekerja sama memuluskan pencairan.
Perkara serupa juga muncul di daerah lain. Pemberitaan detikJateng mencatat kasus kredit macet di sebuah bank di Magelang yang berujung kerugian Rp 4 miliar. Artinya, persoalan tata kelola kredit di bank daerah bukan kasus tunggal.
Bagi Jember, dampaknya terasa langsung. KUR yang seharusnya menjadi modal usaha mikro justru berpotensi menjadi beban fiskal negara ketika penyalurannya menyimpang.
Dampak bagi Penyaluran KUR dan Pelaku Usaha Mikro
Kerugian Rp 41 miliar lebih bukan angka kecil bagi kas keuangan negara. Dana subsidi bunga dan penjaminan yang melekat pada KUR berasal dari anggaran publik, sehingga penyimpangan di tingkat penyaluran memangkas manfaat program bagi debitur yang benar-benar layak.
Pelaku usaha mikro di Jember yang mengandalkan KUR untuk modal kerja bisa ikut terdampak. Pengetatan seleksi dan pengawasan pascaskandal biasanya membuat proses pencairan lebih lama, terutama bagi pokmas yang dinilai berisiko.
Bagi bank penyalur, perkara ini menambah tekanan reputasi. Pimpinan cabang yang telah ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu menjadi sorotan, sementara pengurus pokmas yang terlibat memperlihatkan lemahnya verifikasi di lapangan.
Ke depan, penyidik masih membuka kemungkinan penambahan tersangka. Sejumlah nama yang telah ditetapkan lebih dulu, termasuk FMH dan Direktur PT Niram, menandakan perkara ini masih terus berkembang.
Analisis Redaksi
Yang membuat perkara ini penting bukan hanya angka Rp 41 miliar, melainkan pola yang berulang. Pengurus pokmas, mantan pejabat bank, dan pihak ketiga disebut terlibat dalam satu rantai penyaluran. Jika benar demikian, persoalannya bukan pada satu oknum, tapi pada desain pengawasan KUR di tingkat cabang.
Kejati Jatim perlu memastikan penghitungan BPKP diuji terbuka di pengadilan. Angka kerugian negara sering menjadi titik sengketa, dan publik berhak tahu rincian perhitungannya. Tanpa itu, kepercayaan terhadap penegakan hukum korupsi akan tetap rapuh.
Ada pula pertanyaan yang belum terjawab: mengapa penyaluran bermasalah bisa berjalan selama 2021-2023 tanpa terdeteksi sistem internal bank? Selama pertanyaan itu tidak dijawab, kasus serupa berpotensi muncul lagi di cabang lain, di daerah lain, dengan modus yang kurang lebih sama.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0