Ranperda Jamsostek Makassar: Perlindungan Baru untuk 81 Ribu Pekerja Rentan
Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD setempat tengah menggodok Ranperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Regulasi ini diproyeksikan menjadi payung hukum bagi pekerja informal dan kelompok rentan yang selama ini belum sepenuhnya terlindungi.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa kehadiran Ranperda tersebut merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan hak pekerja terpenuhi. Ia menyampaikan hal itu di Makassar, Senin (16/11/2026).
Baca juga: Baterai Sosial Sudah 'Lowbat': Kenapa Nongkrong Tetap Capek dan Cara Mengisinya
"Regulasi ini disiapkan sebagai payung hukum untuk memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja informal, pekerja rentan, serta kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau program jaminan sosial ketenagakerjaan," ujarnya.
Kronologi Pembahasan Ranperda Jamsostek Makassar
Pembahasan Ranperda ini berjalan di dua jalur sekaligus: eksekutif dan legislatif. Panitia Khusus (Pansus) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Kota Makassar membacakan pandangan umum terkait pencermatan terhadap substansi draf Ranperda pada Senin (16/11/2026).
Ketua Pansus Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Fahrizal Arrahman Husain, memimpin langsung pembacaan pandangan umum tersebut. Agenda itu menandai masuknya draf Ranperda ke tahap pencermatan substansi sebelum dibahas lebih lanjut bersama pemerintah kota.
Di sisi eksekutif, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar disebut terus mengawal proses pembahasan. Sinergi antara pansus DPRD dan dinas terkait diharapkan melahirkan regulasi yang kuat dari sisi landasan akademik sekaligus jelas mekanisme pelaksanaannya.
Pembahasan ini bukan perkara cepat. Sebuah ranperda harus melewati sejumlah tahapan, mulai dari pengajuan, pembahasan tingkat pertama, hingga pengambilan keputusan di rapat paripurna. Setelah disetujui DPRD, rancangan itu masih menunggu evaluasi dari Gubernur Sulawesi Selatan sebelum resmi menjadi peraturan daerah.
ANTARA mencatat proses ini sebagai bagian dari upaya Pemkot Makassar memperluas cakupan perlindungan pekerja rentan yang sudah berjalan sebelum regulasi anyar itu hadir.
Siapa yang Dilindungi dan Apa Cakupannya
Ranperda ini menyasar kelompok yang selama ini luput dari jaring pengaman sosial. Munafri menyebut pekerja informal, pekerja rentan, hingga kelompok masyarakat dengan risiko pekerjaan tinggi dan keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial sebagai sasaran utama.
"Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak boleh hanya dinikmati pekerja formal, tetapi juga harus menjangkau masyarakat yang memiliki risiko pekerjaan tinggi dan keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial," katanya.
Ada tiga jenis jaminan yang akan diintegrasikan dalam regulasi ini:
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) — perlindungan saat pekerja mengalami kecelakaan yang berkaitan dengan aktivitas kerja.
- Jaminan Kematian (JKM) — santunan bagi ahli waris ketika peserta meninggal dunia.
- Jaminan Hari Tua (JHT) — tabungan manfaat yang diterima pekerja saat memasuki masa pensiun atau berhenti bekerja.
Dengan mengintegrasikan ketiga program itu dalam satu payung hukum daerah, Pemkot Makassar ingin memastikan perlindungan tidak berhenti pada satu jenis jaminan saja. Pekerja informal yang sebelumnya hanya mendapat satu program bisa memperoleh cakupan lebih lengkap.
Munafri menegaskan bahwa langkah ini memperkuat berbagai upaya yang telah dilakukan Pemkot Makassar selama ini. "Langkah ini memperkuat berbagai upaya yang telah kita lakukan di Pemkot Makassar dalam memperluas cakupan perlindungan pekerja rentan," tuturnya.
81 Ribu Pekerja Rentan Sudah Tercover
Angka yang disebut Munafri memberi gambaran skala persoalan. Hingga kini, tercatat sebanyak 81 ribu pekerja rentan di Kota Makassar telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Selain itu, Pemkot Makassar menjalankan program inovatif bernama Makassar Berjasa. Program ini memberikan perlindungan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi 45.000 pekerja rentan.
Dua angka itu menunjukkan bahwa pemerintah kota sudah bergerak sebelum ranperda rampung. Namun sifat program bantuan cenderung bergantung pada kebijakan anggaran tahunan. Ranperda dimaksudkan mengubah pola itu menjadi kewajiban yang punya dasar hukum tetap.
"Melalui Ranperda ini, kita ingin memastikan bahwa perlindungan terhadap pekerja bukan sekadar program bantuan, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat," ucap Munafri.
Perbandingan sederhana bisa dipakai. Program bantuan bisa berhenti ketika prioritas anggaran bergeser. Peraturan daerah, sebaliknya, mengikat setiap kepala daerah yang menjabat. Di sinilah nilai strategis ranperda ini bagi pekerja informal Makassar.
Sinergi Eksekutif-Legislatif dan Mekanisme Pelaksanaan
Pembahasan Ranperda Jamsostek dikawal bersama oleh pansus DPRD Kota Makassar dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Kolaborasi itu dinilai penting agar regulasi tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga punya kejelasan mekanisme di lapangan.
Kejelasan mekanisme menjadi kunci. Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan mesti berjalan terukur, berkelanjutan, dan tepat sasaran. Tanpa mekanisme yang jelas, program bisa tumpang tindih atau justru melewatkan kelompok yang paling membutuhkan.
Pansus DPRD sendiri sudah masuk tahap pencermatan substansi draf. Artinya, pembahasan tidak lagi sebatas wacana, melainkan sudah menyentuh isi pasal per pasal. Fahrizal Arrahman Husain sebagai ketua pansus memegang peran sentral dalam mengawal tahapan ini.
Proses di DPRD biasanya mencakup penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, jawaban pemerintah, hingga pembahasan dalam rapat kerja pansus. Setelah itu, hasil pembahasan dibawa ke rapat paripurna untuk disetujui atau tidak.
Untuk informasi lebih luas soal penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, pembaca bisa merujuk laman resmi BPJS Ketenagakerjaan. Sementara dinamika pembahasan ranperda di daerah dapat dipantau melalui pemberitaan ANTARA Makassar.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Jika disahkan, Ranperda Jamsostek berpotensi mengubah cara Pemkot Makassar menangani pekerja informal. Perlindungan tidak lagi bergantung pada program musiman, tetapi menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang permanen.
Bagi pekerja informal, kepastian hukum itu berarti keamanan saat menjalankan aktivitas kerja. Kecelakaan kerja, misalnya, tidak lagi sepenuhnya menjadi beban keluarga. Begitu pula risiko kematian dan masa tua yang selama ini jarang tersentuh skema perlindungan.
Namun implementasi tidak otomatis mulus. Diperlukan data peserta yang mutakhir, mekanisme pendaftaran yang mudah, serta koordinasi lintas perangkat daerah. Sosialisasi kepada pekerja informal juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri.
Yang jelas, tahapan berikutnya ada di meja DPRD Makassar. Pansus akan melanjutkan pencermatan substansi, lalu menyusun rumusan final bersama Dinas Ketenagakerjaan. Setelah paripurna menyetujui, ranperda masih harus dievaluasi gubernur sebelum dinyatakan berlaku.
Munafri menutup dengan penegasan soal tanggung jawab negara. "Perlindungan terhadap pekerja bukan sekadar program bantuan, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Analisis Redaksi
Ranperda Jamsostek Makassar layak diapresiasi karena menyasar kelompok yang paling sering luput: pekerja informal. Selama ini, perlindungan sosial di banyak daerah berhenti pada pekerja formal yang punya hubungan kerja jelas. Padahal mayoritas pekerja di kota besar justru berada di sektor informal—pedagang, ojek daring, buruh harian, hingga pekerja sosial keagamaan.
Angka 81 ribu pekerja rentan yang sudah tercover dan 45.000 penerima JHT lewat Makassar Berjasa menunjukkan modal awal yang cukup. Persoalannya, program berbasis anggaran selalu rapuh terhadap perubahan prioritas. Ranperda mengubah logika itu menjadi kewajiban hukum. Di titik ini, DPRD punya tanggung jawab politik untuk tidak memperlambat pembahasan.
Kritik tetap perlu dialamatkan pada mekanisme. Tanpa data peserta yang rapi, pendaftaran yang murah, dan pengawasan yang ketat, regulasi sebagus apa pun hanya berhenti di kertas. Pekerja informal tidak butuh janji normatif, melainkan kemudahan mengakses haknya. Ranperda ini harus memastikan itu, bukan sekadar menambah deretan peraturan daerah.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0