RKPS Hutan Adat Mentawai: 4 MHA, 6.907 Hektare, dan Harapan Uma Rokot
Kementerian Kehutanan memfasilitasi penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) Hutan Adat bagi empat Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. MHA Uma Rokot menjadi sasaran utama penyusunan dokumen, sementara tiga MHA lain menjalani peninjauan. Kegiatan ini digelar bersama Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Mentawai melalui Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (PUPS).
Kronologi Fasilitasi RKPS di Mentawai
Rangkaian kegiatan dimulai dengan koordinasi dan pemutakhiran data bersama Seksi Wilayah III Balai Perhutanan Sosial Medan, UPTD KPH Pagai Sipora Unit XII, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pendamping AMAN Mentawai turut serta dalam pertemuan ini. Koordinasi bertujuan menyelaraskan dukungan para pihak dalam pendampingan pengelolaan hutan adat.
Baca juga: KASAL Muhammad Ali di Puncak HUT ke-81 Korps Marinir: Resmikan Masjid Baitul Mabrur
Setelah koordinasi, tim melakukan kunjungan lapangan dan diskusi kelompok terarah di Desa Matobe, Kecamatan Sipora Selatan. Observasi difokuskan pada kawasan Hutan Adat seluas 114 hektare dengan fungsi produksi. Dialog penguatan kelembagaan dan identifikasi usaha yang telah berjalan serta potensi ekonomi masyarakat menjadi bagian dari proses.
Pada waktu yang sama, dilakukan peninjauan dokumen RKPS MHA Uma Goiso Oinan, Uma Usut Ngaik, dan Uma Saureinu di Hotel Jelita. Peninjauan melibatkan masyarakat, Rimata, pengurus lembaga MHA, serta tim KPH Pagai Sipora Unit XII. Tujuannya menyesuaikan rencana dengan kondisi lapangan dan perkembangan kelembagaan.
“Melalui RKPS, masyarakat adat diharapkan mampu memetakan potensi wilayahnya, memperkuat kelembagaan, serta mengembangkan usaha produktif secara mandiri dengan tetap menjaga kearifan lokal dan kelestarian hutan,” ujar Direktur PUPS Apri Dwi Sumarah di laman kementerian.
Ketua Kelompok Uma Rokot, Johni T. Oinan, menyampaikan harapan senada. “Kami berharap melalui penyusunan RKPS, potensi hutan dan usaha yang dimiliki masyarakat dapat dikelola lebih terarah, memberi manfaat bagi keluarga dan generasi mendatang, tanpa meninggalkan adat serta kearifan lokal,” ungkapnya.
Baca juga: BookTok dan Buku Lawas: Tren Baru Literasi atau Sekadar Performatif?
Pihak yang Terlibat dan Peran Masing-Masing
Fasilitasi ini melibatkan sejumlah lembaga dengan tugas berbeda. Kementerian Kehutanan melalui Direktorat PUPS berperan sebagai fasilitator utama penyusunan dan peninjauan dokumen. PD AMAN Mentawai mendampingi MHA dalam proses konsultasi dan penguatan kelembagaan.
Seksi Wilayah III Balai Perhutanan Sosial Medan dan UPTD KPH Pagai Sipora Unit XII bertindak sebagai pelaksana teknis di lapangan. Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai memberikan dukungan data dan koordinasi kebijakan daerah.
Di tingkat komunitas, empat MHA terlibat langsung. Uma Rokot menjadi fokus penyusunan dokumen baru, sedangkan Uma Goiso Oinan, Uma Usut Ngaik, dan Uma Saureinu menjalani peninjauan dokumen yang telah ada. Rimata dan pengurus lembaga MHA berperan sebagai perwakilan adat dalam diskusi.
Data Kementerian Kehutanan menunjukkan Sumatera Barat memiliki lima unit Hutan Adat yang telah ditetapkan. Empat unit berada di Kepulauan Mentawai dengan luas sekitar 6.907 hektare, dan satu unit di Dharmasraya seluas sekitar 35 hektare. Dari empat MHA di Mentawai, tiga telah memiliki RKPS.
Latar Belakang: Mengapa RKPS Penting bagi Hutan Adat
RKPS merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman pengelolaan kawasan hutan adat dan pengembangan usaha. Dokumen ini memuat pemetaan potensi, rencana kelembagaan, serta strategi usaha produktif yang sesuai dengan kearifan lokal. Bagi MHA, RKPS berfungsi sebagai dasar formal untuk mengelola hutan secara terencana.
Penetapan Hutan Adat di Mentawai tidak otomatis diikuti dengan rencana pengelolaan yang matang. Tiga MHA yang telah memiliki RKPS masih perlu menyesuaikan dokumen dengan kondisi lapangan dan perkembangan kelembagaan. Karena itu, peninjauan dilakukan agar rencana tidak usang.
Proses penyusunan RKPS menuntut partisipasi masyarakat adat. Kunjungan lapangan dan diskusi kelompok terarah menjadi metode untuk memastikan rencana sesuai dengan kebutuhan warga. Identifikasi usaha yang telah berjalan dan potensi ekonomi masyarakat menjadi bahan utama penyusunan dokumen.
Kegiatan ini juga bagian dari upaya memperkuat kelembagaan MHA. Melalui RKPS, masyarakat adat diharapkan mampu memetakan potensi wilayahnya dan mengembangkan usaha produktif secara mandiri. Pemerintah mengklaim kegiatan ini bertujuan memperkuat perencanaan pengelolaan hutan adat, kelembagaan, dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal.
Dampak bagi Masyarakat dan Hutan Adat
Bagi Uma Rokot, penyusunan RKPS menjadi langkah awal untuk mengelola Hutan Adat seluas 114 hektare secara lebih terarah. Kawasan dengan fungsi produksi ini memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan tanpa mengorbankan kelestarian hutan. Johni T. Oinan berharap pengelolaan yang terarah memberi manfaat bagi keluarga dan generasi mendatang.
Bagi tiga MHA lainnya, peninjauan dokumen memungkinkan penyesuaian rencana dengan kondisi lapangan. Perubahan kelembagaan dan perkembangan usaha menjadi pertimbangan dalam pembaruan RKPS. Proses ini menjaga relevansi dokumen dengan kebutuhan warga.
Dampak lebih luas terlihat pada penguatan sinergi antarlembaga. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPH, pendamping, dan MHA bekerja bersama dalam satu kerangka. Sinergi ini diharapkan mendukung pengembangan usaha produktif, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian hutan adat di Kepulauan Mentawai.
Namun, keberhasilan RKPS bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Dokumen yang disusun harus diikuti dengan pendampingan berkelanjutan dan akses pasar bagi usaha masyarakat. Tanpa itu, RKPS berisiko menjadi dokumen administratif semata.
Langkah Selanjutnya dan Harapan Para Pihak
Setelah penyusunan dan peninjauan, dokumen RKPS akan menjadi acuan pengelolaan Hutan Adat di empat MHA Mentawai. Kementerian Kehutanan menyatakan akan memperkuat landasan pengelolaan hutan adat yang terencana dan berkelanjutan melalui proses ini.
Pendampingan AMAN Mentawai dan KPH Pagai Sipora Unit XII akan menentukan apakah rencana dapat dijalankan. Masyarakat adat berharap RKPS tidak berhenti pada dokumen, tetapi berlanjut pada penguatan usaha dan kelembagaan. Harapan itu disampaikan langsung oleh Ketua Kelompok Uma Rokot.
Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran dalam mendukung implementasi. Koordinasi awal yang telah dilakukan menjadi modal untuk menjaga keselarasan program.
Ke depan, perhatian tertuju pada bagaimana RKPS diterjemahkan menjadi kegiatan nyata di lapangan. Bagi MHA di Mentawai, hutan adat bukan sekadar kawasan produksi, melainkan ruang hidup dan warisan leluhur. “Kami berharap melalui penyusunan RKPS, potensi hutan dan usaha yang dimiliki masyarakat dapat dikelola lebih terarah,” kata Johni T. Oinan.
Analisis Redaksi: Antara Dokumen dan Kenyataan di Lapangan
Fasilitasi RKPS bagi empat MHA di Mentawai menunjukkan bahwa negara mengakui keberadaan hutan adat. Angka 6.907 hektare di Kepulauan Mentawai bukan jumlah kecil. Namun, pengakuan formal baru langkah pertama. Persoalan sesungguhnya ada pada pelaksanaan: apakah masyarakat benar-benar mendapat ruang mengelola, atau justru terjebak dalam urusan administratif.
Perhatikan komposisi empat MHA. Tiga telah memiliki RKPS, satu baru menyusun. Artinya, pekerjaan utama bukan hanya menyusun dokumen baru, tetapi memastikan dokumen yang sudah ada tetap relevan dan dijalankan. Peninjauan di Hotel Jelita menjadi penting karena di situlah rencana bertemu kondisi lapangan. Tanpa peninjauan rutin, RKPS bisa menjadi tumpukan kertas yang tidak mencerminkan kebutuhan warga.
Pernyataan Apri Dwi Sumarah menekankan kemandirian usaha dan kearifan lokal. Itu arah yang benar. Tetapi kemandirian menuntut dukungan nyata: akses pasar, pendampingan teknis, dan kepastian hak atas kawasan. Jika fasilitasi berhenti pada penyusunan dokumen, maka harapan Johni T. Oinan agar hutan dikelola lebih terarah hanya akan menjadi catatan rapat. Pemerintah perlu membuktikan bahwa RKPS menjadi pintu masuk bagi kesejahteraan, bukan sekadar formalitas.
Sumber: prohealth.id, menlhk.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0