Ketum FBR Lutfi Hakim: Identitas Akar, Keadilan Sosial Tujuan Perjuangan
Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) KH Lutfi Hakim menegaskan politik tidak boleh berhenti pada isu identitas dan keterwakilan kelompok. Menurutnya, tujuan akhir perjuangan adalah keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Lutfi dalam diskusi publik PKB bertajuk "Sosialisme Islam: Pemikiran HOS Tjokroaminoto dan Ali Syariati" di Jakarta Timur, Senin (16/11/2026).
Lutfi yang juga Wakil Ketua PWNU Jakarta menilai identitas tetap memiliki peran dalam membangun sumber pengakuan, solidaritas, dan representasi. Namun, politik harus melangkah lebih jauh dengan menjawab persoalan nyata masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, pengangguran, serta kesenjangan pendidikan dan kesehatan.
Baca juga: Bakti Sosial TNI AL di Bangka Belitung: KRI Teluk Youtefa-522 Layani Warga Pesisir
Identitas sebagai Jembatan, Bukan Batas
Lutfi memaparkan bahwa identitas seharusnya menjadi jembatan untuk memperluas keadilan, bukan menjadi batas yang memisahkan masyarakat. Ia menekankan persoalan utama bukan pada keberadaan identitas itu sendiri, melainkan bagaimana identitas digunakan dalam praktik politik.
"Persoalan utama bukan keberadaan identitas, melainkan bagaimana identitas digunakan dalam praktik politik, apakah menjadi jembatan untuk memperluas keadilan atau justru menjadi batas yang memisahkan masyarakat," ujarnya.
Pernyataan itu muncul di tengah diskusi yang mempertemukan gagasan Islam dan sosialisme. Lutfi mengangkat pemikiran HOS Tjokroaminoto melalui karya Islam dan Sosialisme serta gagasan Ali Syariati tentang pembelaan terhadap kaum tertindas atau mustadh'afin. Kedua pemikiran tersebut menjadi landasan untuk melihat agama sebagai kekuatan moral dalam memperjuangkan keadilan dan membela kelompok yang lemah.
Menurut Lutfi, identitas yang tumbuh dari akar budaya dan keagamaan bisa menjadi energi positif jika diarahkan pada solidaritas. Sebaliknya, identitas yang dipakai untuk menutup ruang dialog hanya akan melahirkan polarisasi. Ia menilai FBR sebagai organisasi yang lahir dari basis budaya Betawi memahami betul posisi identitas dalam kehidupan sosial.
Baca juga: TikTok Pimpin Jangkauan Iklan Media Sosial Indonesia: 240 Juta Pengguna Dewasa
Membaca Pemikiran Tjokroaminoto dan Syariati
Dalam paparannya, Lutfi menyoroti relevansi pemikiran HOS Tjokroaminoto yang melihat Islam sebagai ajaran yang sejalan dengan semangat keadilan sosial. Karya Islam dan Sosialisme menjadi rujukan bagaimana Tjokroaminoto menggambarkan Islam tidak hanya sebagai ritual, tetapi juga sebagai kekuatan pembebasan dari penindasan ekonomi.
Ali Syariati, sosiolog asal Iran, memberikan penekanan pada pembelaan terhadap mustadh'afin. Gagasan ini, kata Lutfi, relevan dengan kondisi Indonesia yang masih menghadapi ketimpangan. Agama, dalam pandangan keduanya, bukan alat legitimasi kekuasaan, melainkan sumber moral untuk berpihak kepada yang lemah.
"Kedua pemikiran tersebut menjadi landasan untuk melihat agama sebagai kekuatan moral dalam memperjuangkan keadilan dan membela kelompok yang lemah," jelas Lutfi.
Diskusi tersebut juga menghadirkan Kaula Fahmi, M.Hum, Dosen UIN Jakarta sekaligus Ketua PCINU Tiongkok periode 2021–2025. Forum ini diadakan sebagai bahan refleksi mengenai hubungan agama, politik, dan perjuangan keadilan sosial.
Kesamaan Nilai dengan Mabda' Siyasi PKB
Lutfi juga mengaitkan nilai keadilan sosial dengan prinsip perjuangan PKB dalam Mabda' Siyasi, seperti keadilan, tolong-menolong, persamaan, musyawarah, dan amanah. Namun, ia menegaskan kesamaan nilai tersebut tidak berarti PKB secara formal mengadopsi ideologi Sosialisme Islam.
"Kesamaan nilai tersebut tidak berarti PKB secara formal mengadopsi ideologi Sosialisme Islam," tegasnya.
Pernyataan ini penting untuk menegaskan posisi PKB sebagai partai yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan kebangsaan, bukan pada ideologi tertentu. Lutfi melihat Mabda' Siyasi sebagai rumusan nilai yang lahir dari tradisi nahdliyin, bukan hasil adopsi dari luar.
Dalam konteks itu, diskusi publik ini menjadi ruang refleksi bagi kader dan simpatisan PKB untuk memahami akar pemikiran keadilan sosial. Lutfi menilai pemahaman nilai harus diterjemahkan ke dalam kebijakan, bukan berhenti pada diskursus.
Orientasi Kebijakan Nyata untuk Rakyat
Menurut Lutfi, orientasi politik keadilan sosial harus diwujudkan melalui kebijakan nyata. Ia menyebut beberapa langkah konkret, antara lain penguatan UMKM dan koperasi, perlindungan pekerja, pemerataan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, serta keberpihakan kepada petani, nelayan, dan kelompok rentan.
- Penguatan UMKM dan koperasi sebagai basis ekonomi rakyat.
- Perlindungan pekerja melalui jaminan sosial dan upah yang layak.
- Pemerataan pendidikan dan peningkatan layanan kesehatan.
- Keberpihakan kepada petani, nelayan, dan kelompok rentan.
Lutfi menegaskan keberpihakan politik tidak cukup disampaikan melalui slogan, tetapi harus terlihat dari keputusan dan dampak kebijakan yang dirasakan masyarakat.
"Identitas adalah akar; keadilan sosial adalah tujuan perjuangan," tandasnya.
Respons dan Konteks Diskusi
Diskusi publik ini digelar PKB di Jakarta Timur dan menghadirkan sejumlah pembicara. Selain Lutfi, hadir Kaula Fahmi yang membahas dimensi akademik dari pemikiran Tjokroaminoto dan Syariati. Forum ini menjadi ajang pertukaran gagasan antara praktisi organisasi masyarakat dan akademisi.
Pernyataan Lutfi mendapat perhatian karena posisinya sebagai Ketua Umum FBR sekaligus Wakil Ketua PWNU Jakarta. FBR dikenal sebagai organisasi masyarakat Betawi yang memiliki basis massa kuat. Sementara PWNU Jakarta merupakan bagian dari struktur Nahdlatul Ulama di tingkat provinsi.
Dalam konteks politik nasional, isu identitas sering menjadi alat mobilisasi. Lutfi mencoba menggeser perdebatan dari sekadar identitas menuju substansi keadilan. Ia melihat politik identitas bisa menjadi jalan menuju keadilan jika diarahkan pada penguatan kelompok lemah, bukan pada penindasan kelompok lain.
Diskusi ini juga menjadi bagian dari upaya PKB merawat tradisi pemikiran Islam yang progresif. Pemikiran Tjokroaminoto dan Syariati dipilih karena keduanya memiliki perhatian besar pada nasib rakyat kecil.
Langkah Selanjutnya dan Penutup
Lutfi tidak merinci langkah organisasi setelah diskusi ini. Namun, ia menegaskan FBR akan terus mendorong agenda keadilan sosial di tingkat akar rumput. Menurutnya, organisasi masyarakat memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan agar berpihak kepada rakyat.
Pernyataan "identitas adalah akar; keadilan sosial adalah tujuan perjuangan" menjadi penutup diskusi. Kalimat itu merangkum pandangan Lutfi bahwa identitas bukan tujuan akhir, melainkan fondasi untuk mencapai keadilan.
Diskusi publik ini menjadi salah satu dari rangkaian kegiatan PKB dalam membangun wacana keislaman yang kontekstual. Sejumlah kader dan simpatisan hadir untuk mendengarkan langsung pemaparan narasumber.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pengurus PKB terkait hasil diskusi. Namun, forum ini setidaknya menegaskan posisi Lutfi sebagai tokoh yang menjembatani tradisi Betawi, Nahdlatul Ulama, dan agenda keadilan sosial.
Analisis Redaksi
Pernyataan Lutfi Hakim layak dicatat karena ia tidak terjebak pada dikotomi antara identitas dan keadilan. Di banyak ruang publik, isu identitas sering dipertentangkan dengan agenda kesejahteraan. Lutfi justru menempatkan identitas sebagai akar yang memberi energi pada perjuangan keadilan. Pandangan ini relevan di tengah polarisasi politik yang kerap memanfaatkan sentimen kelompok.
Namun, gagasan tersebut menyisakan pertanyaan tentang implementasi. Jika identitas adalah akar dan keadilan sosial adalah tujuan, maka ukuran keberhasilan politik adalah kebijakan yang berdampak pada rakyat. Lutfi sendiri menyebut UMKM, perlindungan pekerja, pendidikan, kesehatan, serta keberpihakan pada petani dan nelayan. Daftar itu konkret, tetapi belum menjadi program yang terukur. Di sinilah tantangannya: bagaimana nilai-nilai Mabda' Siyasi diterjemahkan menjadi anggaran dan regulasi yang berpihak.
Kritik lain datang dari konteks diskusi itu sendiri. Berbicara di forum PKB, Lutfi menegaskan PKB tidak secara formal mengadopsi Sosialisme Islam. Penegasan ini penting untuk menjaga jarak dari label ideologis. Namun, ia juga harus menjelaskan bagaimana nilai keadilan sosial berbeda dari praktik politik yang selama ini berjalan. Tanpa penjelasan itu, frasa keadilan sosial berisiko menjadi retorika yang sama dengan slogan-slogan lain.
Yang menarik, Lutfi memilih Tjokroaminoto dan Syariati sebagai rujukan. Keduanya adalah pemikir yang berbicara tentang pembebasan, bukan sekadar identitas. Jika gagasan ini dirawat, diskusi publik semacam ini bisa menjadi ruang bagi PKB untuk merumuskan politik keadilan yang tidak terjebak pada simbol. Namun, semua bergantung pada apakah gagasan itu berbuah kebijakan atau berhenti sebagai bahan refleksi semata.
Sumber: actualnews.id, nu.or.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0