Judol Rp28 Miliar Disita Polri: Ratusan Rekening Diblokir, Server di Finlandia
Dirtipideksus Bareskrim Polri membongkar kasus dugaan TPPU dan judi online dengan menyita uang Rp28 miliar serta memblokir ratusan rekening. Sindikat mengoperasikan situs dari server di Finlandia dan Amerika Serikat untuk menghindari pelacakan.
Kronologi Operasi Siber Sejak 2025
Pembongkaran kasus ini bermula dari operasi siber Sub Direktorat IV Dirtipideksus Polri pada 2025. Penyidik menelusuri aktivitas sebuah website perjudian yang diberi kode "website A". Penelusuran bergerak dari sistem pembayaran hingga transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), virtual account, dan transfer pulsa.
Baca juga: 3 Guru MAS Deli Serdang Divonis Bebas Kasus Korupsi Dana BOS, Hakim: Tak Terbukti Bersalah
Kasus kemudian naik ke tahap penyidikan. Menurut keterangan Dirtipideksus Bareskrim Polri, Kombes Suhasto, para pemain melakukan deposit dengan nilai taruhan tertentu di situs tersebut. Situs itu menyediakan sejumlah gim, antara lain live casino, togel, olahraga, poker, dan crash game.
"Masih terus berkembang oleh penyidik yang kemungkinan bisa lebih besar lagi, karena diketahui bahwa website ini masih terus berjalan dan bisa diakses melalui VPN," kata Suhasto, Senin (16/11/2026), seperti dilansir AFU.ID.
Hingga pengumuman itu, penyidik masih menelusuri keterkaitan rekening-rekening lain yang diduga dipakai situs tersebut untuk bertransaksi. Nilai barang bukti pun tidak menutup kemungkinan bertambah.
Peran PPATK dan Komdigi dalam Pelacakan Aliran Dana
Polri tidak bekerja sendirian. Dalam penelusuran rekening, penyidik berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memetakan aliran dana dan pola transaksi situs tersebut. Polri juga menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi RI) untuk mengidentifikasi website yang dimaksud.
Baca juga: Residivis di Medan Kembali Diadili gegara Sabu 98 Kg, Sidang Ditunda
Koordinasi lintas lembaga ini penting karena sifat perkara yang lintas yurisdiksi. Server sindikat berada di luar negeri, sehingga pemblokiran domain di dalam negeri tidak otomatis mematikan operasi mereka. Pengguna masih bisa mengakses situs melalui VPN.
"Dikarenakan servernya berada di luar negeri, sehingga pengguna ini masih dapat mengakses website tersebut dengan menggunakan VPN," ujar Suhasto.
Dari sisi regulasi, penyidik memakai sejumlah pasal. Yakni Pasal 607 ayat 1 huruf a dan/atau huruf b dan/atau huruf c, Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal 27 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman hukumannya penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda Rp5 miliar.
Modus Deposit dan Server Luar Negeri
Pola yang terungkap menunjukkan sindikat tidak memakai satu kanal pembayaran saja. Ada QRIS, virtual account, hingga transfer pulsa. Kombinasi ini memudahkan perputaran uang dari banyak pemain sekaligus menyulitkan pelacakan karena dana bergerak melalui beberapa lapisan rekening.
Pemilihan server di Finlandia dan Amerika Serikat juga bukan tanpa alasan. Kedua negara itu berada jauh dari jangkauan hukum Indonesia, sehingga penyidik butuh jalur kerja sama internasional untuk menembusnya. Inilah yang membuat penanganan judi online berbeda dari kasus penipuan konvensional.
Berikut sejumlah titik krusial dalam perkara ini:
- Barang bukti uang: Rp28 miliar.
- Ratusan rekening diblokir, jumlah pastinya masih didalami.
- Server berada di Finlandia dan Amerika Serikat.
- Kanal deposit: QRIS, virtual account, dan transfer pulsa.
- Ancaman hukuman: 15 tahun penjara dan/atau denda Rp5 miliar.
Penyidik menyebut situs masih beroperasi dan bisa diakses lewat VPN. Artinya, pemblokiran rekening belum sepenuhnya memutus rantai bisnis judi online tersebut.
Dampak pada Pemberantasan Judi Online
Penyitaan Rp28 miliar dan pemblokiran ratusan rekening menjadi sinyal bahwa aparat mulai menyasar lapisan pencucian uang, bukan hanya pemain atau admin situs. Pendekatan ini penting karena bisnis judi online bertumpu pada kemampuan memindahkan dana cepat antar rekening.
Namun, pernyataan Suhasto soal situs yang masih bisa diakses lewat VPN memperlihatkan celah yang belum tertutup. Selama server di luar negeri dan akses VPN bebas, pemblokiran rekening hanya menyentuh satu simpul. Pemain bisa beralih ke rekening atau kanal pembayaran lain.
Di sisi lain, koordinasi dengan PPATK dan Komdigi menunjukkan penanganan perkara ini tidak berhenti di penindakan. Identifikasi website dan pemetaan pola transaksi bisa menjadi bahan untuk memutus jalur pembayaran berikutnya.
Langkah Selanjutnya: Menelusuri Rekening Lain
Yang paling dinantikan adalah perkembangan penyidikan. Suhasto menyatakan penyidik masih menelusuri keterkaitan rekening lain yang diduga terpakai situs tersebut. Nilai barang bukti disebut berpotensi lebih besar.
Perkara ini juga akan menguji sejauh mana kerja sama internasional bisa dijalankan. Server di Finlandia dan Amerika Serikat menuntut jalur komunikasi resmi antar otoritas penegak hukum. Tanpa itu, penindakan hanya berhenti pada rekening di dalam negeri.
Untuk sementara, Polri telah menetapkan status penyidikan dan menyita uang Rp28 miliar. Ratusan rekening diblokir. Penyidik terus mendalami aliran dana bersama PPATK dan Komdigi. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada temuan dari rekening-rekening yang masih ditelusuri.
Analisis Redaksi
Angka Rp28 miliar dan ratusan rekening yang diblokir memang terlihat besar. Tapi ukuran keberhasilan pemberantasan judi online tidak berhenti di situ. Selama server di Finlandia dan Amerika Serikat masih hidup, dan pengguna bisa masuk lewat VPN, operasi sindikat hanya berpindah kanal. Pemblokiran rekening menyulitkan, tetapi tidak mematikan.
Yang menarik dari perkara ini adalah pergeseran pendekatan. Penyidik tidak hanya mengejar pemain atau admin, tetapi menyasar aliran dana melalui rezim TPPU. Ini langkah yang lebih masuk akal karena judi online adalah bisnis keuangan. Namun, tanpa penelusuran sampai ke pemilik dana di luar negeri, penindakan berisiko berhenti di lapisan bawah.
Koordinasi dengan PPATK dan Komdigi perlu diuji hasilnya. Identifikasi website dan pemetaan pola transaksi seharusnya berujung pada pemutusan jalur pembayaran secara permanen, bukan hanya pemblokiran sesaat. Jika tidak, publik akan melihat pola yang sama berulang: penyitaan besar diumumkan, situs berganti nama, dan permainan berlanjut.
Sumber: ppatk.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0