Residivis di Medan Kembali Diadili gegara Sabu 98 Kg, Sidang Ditunda

Nov 17, 2026 - 00:41
 0  1
Residivis di Medan Kembali Diadili gegara Sabu 98 Kg, Sidang Ditunda

Mirsal Bin M Saleh, residivis kasus narkotika, kembali duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Medan. Ia diadili bersama Rizky atas dugaan mengedarkan 98 kilogram sabu, namun sidang perdana Senin (16/11/2026) ditunda lantaran saksi tidak hadir.

Ad
Ad

Sidang digelar di ruang Cakra 4 PN Medan. Jaksa penuntut umum sudah menyiapkan berkas, tetapi agenda pemeriksaan saksi batal karena yang bersangkutan tidak datang ke persidangan.

Baca juga: 3 Guru MAS Deli Serdang Divonis Bebas Kasus Korupsi Dana BOS, Hakim: Tak Terbukti Bersalah

Kronologi Sidang Perdana di Cakra 4 PN Medan

Persidangan dibuka sekitar pukul 23.47 WIB berdasarkan laporan detikSumut. Majelis hakim memanggil kedua terdakwa, Mirsal dan Rizky, ke ruang sidang untuk menjalani agenda awal.

Namun agenda pemeriksaan saksi tidak bisa dilanjutkan. Saksi yang dijadwalkan hadir tidak memenuhi panggilan, sehingga majelis hakim memutuskan menunda persidangan.

Penundaan ini bukan kali pertama dalam perkara besar narkotika di PN Medan. Jadwal sidang dengan terdakwa lebih dari satu orang kerap terkendala kehadiran saksi maupun berkas pendukung.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, perkara ini akan kembali disidangkan pekan depan. Jaksa dijadwalkan menghadirkan saksi pada agenda lanjutan tersebut.

Baca juga: Judol Rp28 Miliar Disita Polri: Ratusan Rekening Diblokir, Server di Finlandia

Rincian dakwaan belum dipaparkan secara lengkap dalam sidang yang ditunda ini. Yang diketahui, kedua terdakwa didakwa atas pengedaran narkotika jenis sabu dengan berat mencapai 98 kilogram.

Siapa Mirsal Bin M Saleh dan Rizky

Mirsal Bin M Saleh bukan nama baru di dunia peradilan. Ia tercatat sebagai residivis kasus narkotika, yang berarti pernah menjalani hukuman atas perkara serupa sebelumnya.

Status residivis itu menjadi catatan penting dalam perkara ini. Pengadilan biasanya mempertimbangkan riwayat pidana terdakwa dalam pertimbangan pemberatan hukuman.

Dalam perkara ini, Mirsal diadili bersama Rizky. Keduanya sama-sama duduk sebagai terdakwa di ruang Cakra 4 PN Medan pada Senin (16/11/2026).

Belum ada keterangan resmi soal peran masing-masing terdakwa dalam jaringan pengedaran sabu 98 kilogram tersebut. Informasi itu diharapkan terungkap pada sidang-sidang berikutnya saat saksi dan barang bukti dihadirkan.

Kuasa hukum kedua terdakwa juga belum memberikan pernyataan kepada media terkait perkara ini.

Latar Belakang Kasus Sabu 98 Kg

Angka 98 kilogram sabu menempatkan perkara ini dalam kategori besar. Untuk gambaran, 1 kilogram sabu setara dengan sekitar satu juta dosis pemakaian, sehingga total barang bukti dalam perkara ini mencapai puluhan juta dosis.

Sumatera Utara, khususnya Medan, memang lama menjadi salah satu titik masuk dan transit peredaran narkotika di Indonesia. Posisi wilayah yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka membuat jalur penyelundupan dari luar negeri kerap menyasar kawasan ini.

Kasus dengan berat barang bukti puluhan hingga ratusan kilogram bukan hal langka di PN Medan. Pengadilan di ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu rutin mengadili perkara narkotika dengan barang bukti berskala besar.

Yang membuat perkara Mirsal menonjol adalah statusnya sebagai residivis. Artinya, hukuman sebelumnya tidak membuatnya jera, dan ia kembali terseret dalam perkara dengan barang bukti yang jauh lebih besar.

Dalam hukum pidana Indonesia, pengedaran narkotika golongan I dalam jumlah besar diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukumannya berat, termasuk kemungkinan hukuman mati.

Untuk perkara dengan barang bukti di atas 1 kilogram, pasal yang biasanya dikenakan adalah Pasal 114 ayat (2) junto Pasal 132 ayat (1) tentang pengedaran, atau Pasal 112 ayat (2) junto Pasal 132 ayat (1) tentang kepemilikan.

Proses peradilan perkara narkotika dengan barang bukti besar biasanya memakan waktu berbulan-bulan. Agenda sidang mencakup pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pembacaan tuntutan, pembelaan, hingga putusan.

Dampak Penundaan Sidang bagi Perkara

Penundaan sidang berdampak langsung pada lamanya proses hukum. Setiap agenda yang mundur memperpanjang masa penahanan kedua terdakwa.

Bagi jaksa, ketidakhadiran saksi memaksa penyusunan ulang jadwal. Pemanggilan saksi harus dilakukan kembali dengan tenggat yang lebih ketat agar persidangan tidak berlarut.

Bagi majelis hakim, penundaan menambah beban perkara yang harus diselesaikan. PN Medan sendiri dikenal memiliki volume perkara narkotika yang tinggi setiap tahunnya.

Dari sisi penegakan hukum, sidang yang tertunda membuat barang bukti 98 kilogram sabu lebih lama tersimpan sebagai barang bukti di kepolisian. Proses pemusnahan biasanya menunggu putusan berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain dari pengadilan.

Penundaan juga berdampak pada publik. Perkara sebesar ini ditunggu masyarakat untuk melihat seberapa tegas pengadilan menghukum seorang residivis yang kembali mengulangi perbuatannya.

Langkah Selanjutnya: Sidang Pekan Depan

Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pekan depan. Agenda utamanya tetap pemeriksaan saksi yang tidak hadir pada Senin (16/11/2026).

Jaksa penuntut umum diharapkan memastikan saksi hadir, termasuk jika perlu memanggil paksa sesuai ketentuan hukum acara pidana. Kehadiran saksi menjadi kunci pembuktian peran masing-masing terdakwa.

Selain saksi, persidangan berikutnya kemungkinan juga akan menghadirkan ahli narkotika dan penyidik yang menangani perkara. Keterangan mereka dibutuhkan untuk menjelaskan hasil penyitaan dan berat barang bukti.

Publik akan menanti apakah majelis hakim tetap mengagendakan pemeriksaan saksi pada pekan depan, atau kembali menunda jika saksi masih tidak hadir. Perkembangan perkara ini dapat dipantau melalui pemberitaan detikSumut.

Untuk perkara narkotika berskala besar, pengadilan biasanya juga merujuk pada ketentuan dan putusan Mahkamah Agung yang dapat diakses melalui situs resmi Mahkamah Agung.

Analisis Redaksi

Perkara Mirsal Bin M Saleh memperlihatkan satu hal yang sering luput dari pemberitaan: residivisme narkotika bukan sekadar catatan di berkas pidana, melainkan peringatan bahwa hukuman sebelumnya gagal memberi efek jera. Ketika seorang residivis kembali diadili dengan barang bukti 98 kilogram, pertanyaannya bukan lagi soal kesalahan individu semata, tetapi soal efektivitas pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Penundaan sidang karena saksi tidak hadir juga menyoroti persoalan teknis yang berulang. Perkara sebesar ini seharusnya mendapat prioritas jadwal dan pengawalan saksi yang lebih ketat. Setiap penundaan menambah beban anggaran negara, memperpanjang penahanan, dan menunda kepastian hukum bagi semua pihak.

Yang paling perlu diawasi adalah konsistensi putusan. Jika riwayat residivis tidak dibarengi dengan pertimbangan pemberatan yang tegas, sinyal yang dikirim ke jaringan pengedar justru melemahkan efek prevensi. Pengadilan punya kesempatan menunjukkan bahwa pengulangan kejahatan dengan barang bukti sebesar ini tidak mendapat ruang kompromi.

Sumber: mahkamahagung.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad